47/Pdt.Sus-Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst..pdf

Putusan Mahkamah Agung

1. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

P U T U S A N
Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
memeriksa dan mengadili gugatan Hak Kekayaan Intelektual Paten, pada
tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara
antara:
PT. PRASIMAX INOVASI TEKNOLOGI , suatu perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang
berkedudukan di Depok, Jawa Barat, beralamat di Taman Melati
Margonda Office, Jl. Margonda Raya 525A Lt 3 – Depok 16424,
Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Didi Setiadi, S.T., M.M.,
selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Joserizal, S.H., M.H., Abdillah, S.H., Khairil Anwar
Harahap, S.H., dan Aga Arief Pratama, S.H., Para Advokat dan
Konsultan Kekayaan Intelektual pada Kantor Hukum
“JOSERIZAL, ABDILLAH & PARTNERS - LAW FIRM” yang
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di
Pulomas Office Park, Gedung 6, Lantai 2, Ruang 01, Jl. Jend.
Ahmad Yani No. 02, Kayu Putih, Jakarta Timur-13210, yang
dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Mei 2022,
selanjutnya disebut sebagai …………………………. Penggugat;

m e l a w a n

1. PT. SUBAGA MITRA SOLUSI , suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang
berkedudukan di Roxy Square, Jalan Kyai Tapa No. 1, RT. 010,
RW. 010, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan,
Jakarta Barat – 11440, dalam hal ini diwakili oleh Yuli
Prastowo dan David Kristian selaku Direktur Utama dan
Direktur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hot
Mangatur P Simanullang, S.H., Frans Andry Hutauruk., S.H.,
Reynold Halomoan., S.H., Bella Rihandita Adella, S.H., M.H.,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

2. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


dan Nick Carter Simanullang, S.H., Para Advokat dan
konsultan hukum pada kantor “LAW OFFICE HOT MANGATUR
P. SIMANULLANG, SH & PARTNERS” yang beralamat di
Gedung Hanurata Graha,Lantai V, Jalan Kebon Sirih, Kav. 67-
69, Jakarta Pusat 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 23 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut ….Tergugat;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT PATEN,
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA
DAGANG, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan
H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan – 12940, dalam hal
ini diwakili oleh Rani Nuradi, S. Si., selaku Plh. Direktur Paten,
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, yang
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrewnov
Marguratua, S.H., Rizki Fauziah, S.H., dan rekan-rekan, Para
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Paten, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor HKI-3-HH.07.01-01 tertanggal 04
Juli 2022, untuk selanjutnya disebut ………….. Turut Tergugat;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat -surat yang
bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak ke muka
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Juni
2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Juni 2022 di bawah
Register Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/Paten/2022/PN Niaga Jkt.Pst., telah
mengajukan Gugatan, sebagai berikut:
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

3. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.








1. Bahwa PENGGUGAT merupakan suatu perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berdiri
sejak tahun 2010, yang bergerak dalam bidang Jasa Teknologi Informasi
yang fokus pada IoT dan Embedded System Solutions terbesar di
Indonesia serta sebagai pionir dan pemegang paten pertama untuk
penerapan solusi Sistem Monitoring Pajak Daerah secara Elektronik di
Indonesia;
2. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2010, PENG GUGAT mendapat
tantangan solusi dari sebuah anak perusahaan PT Telkom
Indonesia yakni Finnet untuk melahirkan solusi pengawasan pajak.
Sehingga kemudian pada sekitar awal tahun 2011, PENGGUGAT
memulai hubungan bisnis dengan Finnet untuk memulai memikirkan dan
menerapkan invensi dan inovasi baru dalam rangka memonitor aktifitas
transaksi objek pajak daerah seperti restoran, hotel, layanan parkir dan
tempat hiburan, dimana kemudian pada sekitar bulan Agustus 2011
dimulailah pengembangan invensi sekaligus produk inovasi pertama
PENGGUGAT yakni sebuah piranti keras yang dapat menangkap sinyal
printer atau pencetak pada mesin Point of Sales beserta sistem
monitoring dan pelaporan sebagai server aplikasi sebagai solusi
monitoring pajak online;
3. Bahwa Solusi Monitoring Pajak Online yang diminta oleh Finnet tersebut
akhirnya mulai dikembangkan PENGGUGAT sejak akhir 2011, berupa
invensi dengan desain perangkat keras yang lazim disebut dengan
Tapping Box atau Alat Fiskal Elektronik beserta sistem monitoring dan
pelaporannya. Dimana invensi tersebut kemudian diterapkan pada Dinas
Pelayan Pajak DKI Jakarta pada tahun 2011 di bawah kepemimpinan
gubernur DKI Jakarta kala itu, Bpk. Fauzi Bowo;
4. Bahwa dalam upaya melindungi invensi atas temuan teknologinya
tersebut, kemudian pada tahun 2011 PENGGUGAT telah mengajukan
I. PENGGUGAT MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN
GUGATAN A QUO KARENA PENGGUGAT MERUPAKAN PIHAK
YANG BERKEPENTINGAN SEBAGAI PEMEGANG PATEN
BERDASARKAN PASAL 132 AYAT (3) UNDANG -UNDANG NO. 13
TAHUN 2016 TENTANG PATEN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

4. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


permohonan paten kepada TURUT TERGUGAT yang kemudian terdaftar
(granted) pada tahun 2016, dengan detail sebagai berikut :
Nama dan Alamat : PT. PRASIMAX INOVASI TEKNOLOGI
Pemegang Paten Perkantoran Taman Melati Margonda lt.3
Jl. Margonda Raya No. 525A, Depok-16424
Untuk Invensi dengan : SISTEM PENANGKAP DATA TRANSAKSI
DARI MESIN
Judul KASIR ATAU POS YANG TERCETAK
PADA PRINTER
Inventor : 1. Abdi Aziz Qohhlar Noor
2. Mohammad Irfan
Tanggal Penerimaan : 02 Agustus 2011
Nomor Paten : IDP000043111
Tanggal Pemberian : 21 Oktober 2016
5. Bahwa sebagai Pemilik Paten terdaftar yang telah diberikan Negara
Kepada PENGGUGAT, maka kemudian PENGGUGAT telah memenuhi
kewajibannya kepada Negara, yakni telah melakukan pembayaran biaya
Tahunan Paten (Pemeliharaan Paten) sebagaimana yang diatur dalam
PNBP Paten, yang hingga kini telah dibayarkan TERGUGAT selama 12
(dua belas) tahun, mulai dari Tahun 2011 sampai dengan tahun 2022,
antara lain :
5.1. Biaya Pemeliharaan Paten Tahun Pertama : Rp. 1.000.000,-
5.2. Biaya Pemeliharaan Paten Tahun Kedua : Rp. 1.000.000,-
5.3. Biaya Pemeliharaan Paten Tahun Ketiga : Rp. 1.000.000,-
5.4. Biaya Pemeliharaan Paten Tahun Keempat : Rp. 1.600.000,-
5.5. Biaya Pemeliharaan Paten Tahun Kelima : Rp. 1.600.000,-
5.6. Biaya Pemeliharaan Paten Tahun Keenam : Rp. 2.400.000,-
5.7. Biaya Pemeliharaan Paten Tahun Ketujuh : Rp. 3.200.000,-
5.8. Biaya Pemeliharaan Paten Tahun Kedelapan : Rp. 3.200.000,-
5.9. Biaya Pemeliharaan Paten Tahun Kesembilan : Rp. 4.800.000,-
5.10. Biaya Pemeliharaan Paten Tahun Kesepuluh : Rp. 5.800.000,-
5.11. Biaya Pemeliharaan Paten Tahun Kesebelas : Rp. 9.500.000,-
5.12. Biaya Pemeliharaan Paten Tahun Keduabelas : Rp. 9.500.000,-
6. Bahwa oleh karenanya, sangat jelas dan tegas bahwa Hak Paten yang
telah diberikan Negara kepada PENGGUGAT adalah suatu hak ekslusif
bagi PENGGUGAT untuk menggunakan sendiri invensiny a dan/atau
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

5. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


memberikan lisensi kepada pihak lain sebagaimana yang diatur oleh
Ketentuan Undang-Undang. Dimana kemudian dalam hal pelaksanaan
patennya, PENGGUGAT sudah memenuhi kewajibannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, yakni
PENGGUGAT telah membuat produk atas invensi patennya tersebut dan
menerapkannya sehingga upaya PENGGUGAT t ersebut terbukti telah
menciptakan dan menyediakan lapangan kerja dan ditambah pula telah
memberikan manfaat besar bagi pemerintah daerah dalam
mengoptimalkan pendapatan daerah dari pajak;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan tersebut di
atas, bahwa SANGAT LAH JELAS DAN TEGAS BAHWA
PENGUGGAT ADALAH SEBAGAI PEMEGANG PATEN “ SISTEM
PENANGKAP DATA TRANSAKSI DARI MESIN KASIR ATAU P OS
YANG TERCETAK PADA PRINTER ”, YANG TELAH MEMILIKI
KEBARUAN (INVENSI YANG BARU), MENGANDUNG LANGKAH
INVENTIF dan DAPAT DITERAPKAN DALAM INDUSTRI ;







8. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2012, PENGGUGAT telah
didekati secara intensif oleh PT. Adora Integrasi Solusi, dengan maksud
agar ditunjuk sebagai Distributor Tunggal dalam memasarkan produk
perangkat penangkap data transaksi mesin POS dan Printer, dimana
kemudian pada sekitar bulan Februari 2013, PENGGUGAT bersedia
memberikan hak penjualan tunggal atas produk-produk tersebut kepada
PT. Adora Integrasi Solusi;
9. Bahwa selanjutnya, dalam upaya untuk memasarkan produk -produk
PENGGUGAT tersebut, kemudian PT. Adora Integrasi Solusi
mengusulkan dan mengajukan anak perusahaan (afiliasinya) yang
bernama PT. Subaga Mitra Solusi (in case TERGUGAT) sebagai
distributor perangkat keras penangkap transaksi, namun kemudian pada
sekitar periode bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013,
II. PENDAFTARAN PATEN SEDERHANA BERJUDUL “ALAT
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI” YANG TERDAFTAR DENGAN
NOMOR IDS000002138 ATAS NAMA TERGUGAT, T IDAK
MENGANDUNG/TIDAK MEMENUHI UNSUR KEBARUAN ( LACK OF
NOVELTY) SEBAGAIMANA YANG DISYARATKAN DALAM PASAL 3
AYAT (2) JO. PASAL 5 UNDANG -UNDANG NO. 13 TAH UN 2016
TENTANG PATEN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

6. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


PENGGUGAT masih belum mendapatkan realisasi eksekusi kontrak
distributorship dari TERGUGAT walaupun permintaan dari market sudah
banyak dan mendesak untuk produksi solusi generasi kedua TS-100,
namun kemudian TERGUGAT telah melakuka n penjualan produk yang
menggunakan invensi paten PENGGUGAT;
10. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tanpa izin PENGGUGAT
menggunakan invensi paten milik PENGGUGAT sejak tahun 2014 dapat
dilihat dan diketahui dengan bukti-bukti bahwa TERGUGAT menerapkan
sistem monitoring pajak online yang hak patennya milik PENGGUGAT
hampir di seluruh Indonesia melalui reseller, bukti ini dapat dilihat dan
diperoleh dari website TERGUGAT pada websitenya :
www.subaga.co.id;
11. Bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan penjualan produk
Alat Perekaman Transaksi tersebut, pada sekitar tahun 2016 dan 2017
TERGUGAT telah mendaftarkan sertifikasi Alat Perekaman Data
Transaksi pada Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik
Indonesia yang kemudian telah diperpanjang pula pada tahun 2019 dan
2020 sebagaimana tabel berikut yang juga dapat dilihat pada situs
https://sertifikasi.postel.go. id/sertifikat/publish?key=cust_name&value=
subaga:
No No
Sertifikat
PL
G
ID
Nama
Pemohon
Nama
Perangkat
Merek Model
1 69975/SDPP
I/2020
584
7
PT
SUBAGA
MITRA
SOLUSI
Data
Capture
TappingBo
x
TB-
3AIO
2 51591/SDPP
I/2017
584
7
PT
SUBAGA
MITRA
SOLUSI
Alat
Monitoring
Transaksi
TappingBo
x
TB3AI
O
3 47241/SDPP
I/2016
584
7
PT
SUBAGA
MITRA
SOLUSI
Alat
Monitoring
Transaksi
TappingBo
x
TB-
2AIO
4 47240/SDPP
I/2016
584
7
PT
SUBAGA
MITRA
SOLUSI
Alat
Monitoring
Transaksi
TappingBo
x
TB-
AIO

12. Bahwa selanjutnya, dalam upaya melegalkan penjualan produk tapping
box tersebut, kemudian pada tanggal 8 Mei 2018 TERGUGAT telah
mengajukan permohonan pendaftaran Paten Sederhana dengan judul
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

7. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


“Alat Perekaman Data Transaksi” pada TURUT TERGUGAT dengan
nomor permohonan S00201803339, dan kemudian terdaftar dengan
permohonan nomor paten sederhana IDS000002138 tanggal 06 Maret
2019;
13. Bahwa sebagaimana alasan dan fakta hukum yang PENGGUGAT uraian
di atas, maka sangat jelas dan tegas bahwa pendaftaran Paten
Sederhana berjudul “Alat Perekaman Data Transaksi” yang terdaftar
dengan permohonan nomor IDS000002138 tanggal 06 Maret 2019 atas
nama TERGUGAT TIDAK MENGANDUNG/TIDAK MEMENUHI UNSUR
KEBARUAN (Lack of Novelty) sebagaimana yang disyaratkan dalam
Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang
Paten, dikarenakan :
A. INVENSI YANG TERDAPAT DALAM PATEN SEDERHANA
TERGUGAT TERLEBIH DAHULU DIGUNAKAN/ DIUNGKAP/
DIDAFTARKAN OLEH PENGGUGAT SEBELUM TANGGA L
PENERIMAAN PERMOHONAN PATEN.
B. PATEN SEDERHANA ALAT PEREKAMAN DATA TRANSAKSI
TELAH DIPERDAGANGKAN DAN/ATAU DIUNGKAPKAN OLEH
TERGUGAT SEBELUM TERGUGAT MENGAJUKAN
PENDAFTARAN KEPA DA TURUT TERGUGAT.
C. KLAIM SISTEM/TEKNOLOGI PENANGKAP DATA TRANSAKSI
YANG TERDAPAT DALAM PATEN SEDERHANA TERGUGAT
MERUPAKAN SISTEM/TEKNOLOGI YANG TERDAPAT DALAM
INVENSI PATEN MILIK PENGGUGAT DAN PRIOR ARTS
LAINNYA.
Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 132 ayat (3) Undang-Undang No. 13
Tahun 2016 tentang Paten, maka Paten Sederhana TERGUGAT tersebut
secara hukum harus DIHAPUSKAN.
14. Bahwa sebagaimana daiatur dalam Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 5 jo. Pasal
122 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, sangat
jelas dan tegas pengaturan tentang Paten Sederhana, sebagai berikut :
a. Pasal 3 ayat (2), menyebutkan : ”Paten sederhana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru,
pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat
diterapkan dalam industri”.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

8. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Bahwa dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) disebutkan : “Paten
sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan
sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan
yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan
bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup
alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau
sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa
proses atau metode yang baru”.
b. Pasal 5 ayat (1), menyebutkan : ”Invensi dianggap baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan,
Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan
sebelumnya”.
Bahwa dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) disebutkan : Yang
dimaksud dengan "tidak sama" adalah bukan sekadar beda, tetapi
harus dilihat sama atau tidak sama dari fungsi ciri teknis (features)
Invensi tersebut dibanding fungsi ciri teknis Invensi sebelumnya.
Padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah state
of the art atau prior art, yang mencakup literatur Paten dan bukan
literatur Paten”.
c. Pasal 122 ayat (1), menyebutkan : “Paten sederhana diberikan hanya
untuk satu Invensi”.
Bahwa dalam penjelasan Pasal 122 ayat (1) disebutkan : Yang
dimaksud dengan "satu Invensi" adalah Paten sederhana hanya
diajukan untuk satu klaim mandiri produk atau satu klaim mandiri
proses, tetapi dapat terdiri atas beberapa klaim turunan”.
Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka sangat jelas pendaftaran
Paten Sederhana berjudul “Alat Perekaman Data Transaksi” yang
terdaftar dengan permohonan nomor paten sederhana IDS000002138
tanggal 06 Maret 2019 atas nama TERGUGAT TIDAK
MENGANDUNG/TIDAK MEMENUHI UNSUR KEBARUAN ( Lack of
Novelty) sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal
5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, dengan alasan
dan fakta hukum sebagai berikut :
A. INVENSI YANG TERDAPAT DALAM PATEN TERGUGAT TERLEBIH
DAHULU TELAH DIGUNAKAN/ DIUNGKAP/DIDAFTARKAN OLEH
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

9. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


PENGGUGAT SEBELUM TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN
PATEN.
14.1. Bahwa suatu paten terdaftar dapat dihapuskan oleh pihak ketiga
dengan alasan-alasan yang secara limitative disebutkan dalam
Pasal 132 ayat (1) huruf (c) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13
Tahun 2016, sebagaimana kutipan bunyi pasal berikut :
Ayat 1 : “Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 huruf b dilakukan jika:
a. Paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, Pasal 4, atau Pasal 9 seharusnya tidak diberikan;
b. Paten yang berasal dari sumber daya genetic dan/atau
pengetahuan tradisional tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
c. Paten dimaksud sama dengan Paten lain yang telah
diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama;
d. Pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah
berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara
yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dua)
tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib yang bersangkutan
atau sejak tanggal pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal
diberikan beberapa lisensi-wajib; atau
e. Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20”.
Ayat (3) : Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh Pemegang
Paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar Paten
lain yang sama dengan Patennya dihapuskan.
14.2. Bahwa oleh karenanya, dapat/tidaknya suatu paten diberi
perlindungan antara lain sangat berkaitan erat dengan unsur
kebaruan (novelty) yang dimunculkan dalam ketentuan Pasal 3 jo.
Pasal 5 UU Paten. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Paten secara
tegas diatur syarat-syarat sebuah invensi dapat diberikan paten,
yaitu sebagai berikut :
“Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan
untuk Invensi yang baru, mengandung Langkah inventif, dan
dapat diterapkan dalam industri”.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

10. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Sehingga invensi dapat diberikan perlindungan Paten apabila,
salah satunya, telah memenuhi syarat “merupakan invensi baru”
14.3. Bahwa maksud dari invensi baru tersebut kemudian dijelaskan
dalam Pasal 5 ayat (1) UU Paten sebagai berikut : “Invensi
dianggap baru jika pada tanggal Penerimaan, invensi tersebut
tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.”
Lebih lanjut, pada bagian Penjelasan dijelaskan bahwa: yang
dimaksud dengan “tidak sama” adalah bukan sekedar beda, tetapi
harus dilihat sama atau tidak sama dari fungsi ciri khas teknis
(features) invensi tersebut dibanding fungsi ciri teknis invensi
sebelumnya. Padanan istilah teknologi yang diungkapkan
sebelumnya adalah state of the art atau prior art, yang mencakup
literatur Paten dan bukan literatur Paten”.
14.4. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Paten lebih menegaskan
dan/atau mengatur mengenai maksud dari “teknologi yang
diungkapkan sebelumnya” . Dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU
paten disebutkan:
“(2). Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana yang
di maksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah
diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam
suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan,
Penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan
seorang ahli invensi tersebut sebelum :
a. Tanggal Penerimaan ; atau
b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan
Hak Prioritas
(3). Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan
lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada
atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan
subtantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan
tersebut lebih awal dari pada Tanggal Penerimaan atau
tanggal prioritas permohonan.” Penjelasan Pasal :
“(2). Dalam undang-Undang ini, Ketentuan mengenai uraian lisan
atau melalui peragaan atau dengan cara lain tidak hanya
dilakukan di Indonesia, tetapi juga terhadap tersebut yang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

11. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


dilakukan di luar negeri dengan ketentuan bahwa bukti
tertulis harus tetap pula disampaikan. Hak prioritas pada
permohonan berlaku apabila terpenuhi syarat administatif
dan syarat subtantif. Untuk syarat subtanti jika elemen yang
diklaim dalam permohonan diungkapkan dalam dokumen
prioritas.
(3). Yang dimaksud dengan pemeriksaan subtantif dalam ayat ini
dan dalam Pasal- Pasal selanjutnya kecuali pasal-pasal yang
mengatur paten sederhana adalah pemeriksaan terhadap
invensi yang dinyatakan dalam permohonan, dalam rangka
menilai pemenuhan atas syarat: baru, diungkapkan secara
jelas, dan tidak termasuk dalam kategori invensi yang tidak
dapat diberi paten. Ketentuan ini dimaksudkan untuk
memecahkan permasalahan yang m uncul akibat adanya
invensi yang sama yang diajukan oleh Pemohon lain dalam
waktu yang tidak bersamaan ( conflicting application).
Permohonan memiliki tanggal prioritas jika dilakukan dengan
hak prioritas.”
14.5. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 5 ayat
(1) UU Paten maka sudah jelas aturan hukumnya agar suatu
permohonan pendaftaran terhadap invensi dapat dianggap
memiliki unsur kebaruan maka invensi yang dimohonkan
tersebut tidak boleh sama dengan teknologi yang telah
diungkapkan sebelumnya (prior art), baik di Indonesia maupun
diluar Indonesia;
14.6. Bahwa berdasarkan data dan informasi yang PENGGUGAT
peroleh, TERGUGAT mengajukan permohonan atas invensi yang
terdiri dari 4 (empat) klaim kepada TURUT TERGUGAT pada
tanggal 8 Mei 2018 yang kemudian terdaftar pada tanggal 6 Maret
2019.
14.7. Berkaitan dengan Prior Arts yang dijadikan pembanding Paten
Sederhana TERGUGAT, PENGGGUGAT menemukan fakta bahwa
TERGUGAT dalam latar belakang invensi Paten Sederhana
menyebutkan Prior Arts sebagai pembanding Paten Sederhana
TERGUGAT yang dimohonkan juga pada TURUT TERGUGAT
sebagai berikut :
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

12. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


a) Permohonan Paten Prioritas W00200600456;
b) Permohonan Paten P00200700653;
c) Permohonan Paten P00201100457;
d) Permohonan Paten Sederhana S00201300129;
e) Permohonan Paten P00201403446.
14.8. Bahwa dari kelima prior arts yang diungkap dalam latar belakang
naskah Paten Sederhana TERGUGAT tersebut ternyata
permohanan P00201100457 (selanjutnya PENGGUGAT
menyebutnya Paten Pembanding 1) dan permohonan Paten
Sederhana S00201300129 (selanjutnya PENGGUGAT
menyebutnya sebagai Paten Pembanding 2) adalah permohonan
Paten-Paten milik PENGGUGAT;
14.9. Bahwa setelah PENGGUGAT mempelajari dan menganalisa klaim-
klaim Paten Sederhana TERGUGAT, PENGGUGAT menemukan
fakta-fakta yang membuktikan bahwa klaim-klaim Paten Sederhana
TERGUGAT bukan merupakan suatu invensi yang baru namun
merupakan pengulangan pengungkapan klaim-klaim invensi milik
PENGGUGAT, walaupun menggunakan istilah atau terminologi
yang berbeda namun prinsip teknis memiliki kesamaan yang jelas
dan nyata, sehingga tidak terdapat unsur kebaruan dan oleh
karenanya Paten Sederhana TERGUGAT tidak layak mendapatkan
perlindungan hukum, karena kriteria unsur kebaruan di dalam
Paten Sederhana TERGUGAT tersebut tidak terpenuhi, antara lain:
- Invensi tersebut bukan merupakan suatu teknologi baru yang
belum pernah ada sebelumnya;
- Lebih khusus lagi, bahwa invensi tersebut pada KLAIM 2,
Paten Sederhana TERGUGAT tidak dapat diklaim sebagai
sebuah invensi yang baru, karena merupakan suatu meknisme
yang lazim dan sudah umum digunakan, dikenal dan
dioperasikan dalam dunia teknologi informasi yang sedang
berkembang, yakni mekanisme PENGURAIAN (PARSING)
yang diperoleh dari MULTI-MASUKAN data;
- Invensi tersebut seharusnya merupakan penyempuranaan dari
invensi yang telah ditemukan sebelumnya yang diterapkan ke
dalam suatu produk, namun faktanya TERGUGAT menjual
produk yang sama dengan produk atas invensi PENGGUGAT;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

13. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


- Invensi dalam paten sederhana TERGUGAT tersebut bukan
menjadikan teknologi yang digunakan dalam produk yang
pernah ada menjadi lebih sempurna, lebih mudah dan aman
untuk digunakannya, justru produk yang dijual TERGUGAT
sama dengan invensi pada produk yang dijual dan dimiliki
PENGGUGAT;
14.10. Bahwa setelah PENGGUGAT melihat dan mempelajari Prior Arts
yang diungkap dan disebutkan dalam naskah Paten Sederhana
TERGUGAT pada bagian Latar Belakang invensi TERGUGAT
memilki kesamaan pada pokoknya dan memiliki kesamaan
pada prinsip peruntukannya yakni untuk pelaksanaan sistem
monitoring transaksi pajak dan dan penerimaan daerah lainnya
yang memiliki kekhasan dan keunikan jika dibandingkan dengan
latar belakang invensi permohonan Paten dan Paten Sederhana
milik PENGGUGAT;
14.11. Bahwa Prior Arts yang dijadikan pembanding dalam naskah Paten
Sederhana TERGUGAT memi lki KESAMAAN pada pokok dan
prinsipnya tanpa TERGUGAT menjelaskan perbedaan yang
spesifik untuk membuktikan terciptanya sebuah kebaruan yang
hakiki (novelty), agar memudahkan maka PENGGUGAT
menyajikan analisa perbandingan Latar Belakang invensi dan
Klaim-klaim Paten Sederhana TERGUGAT sangat jelas
kesamaannya pada tabel analisa perbandingan di bawah ini.
Tabel Perbandingan naskah Paten Sederhana TERGUGAT
dengan Paten-paten yang dimiliki PENGGUGAT
Keterangan: kata-kata yang PENGGUGAT tebalkan menunjukkan
persamaan dalam naskah Paten Sederhana TERGUGAT
dibandingkan dengan naskah permohonan Paten -paten miliki
PENGGUGAT.
Paten
Sederhana
TERGUGAT
(S00201803339
/IDS000002138)
Paten
Pembanding 1
(P00201100457
/IDP00004311)
milik
PENGGUGAT
Paten
Pembanding 2
(S00201300129
) milik
PENGGUGAT
Keterangan
yang
menunjukkan
kesamaan dan
persamaan
Kesamaan Latar Belakang Invensi antara Paten Sederhana
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

14. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Paten
Sederhana
TERGUGAT
(S00201803339
/IDS000002138)
Paten
Pembanding 1
(P00201100457
/IDP00004311)
milik
PENGGUGAT
Paten
Pembanding 2
(S00201300129
) milik
PENGGUGAT
Keterangan
yang
menunjukkan
kesamaan dan
persamaan
TERGUGAT dengan invensi Paten-paten milik PENGGUGAT
Di sisi lain,
perusahaan
yang menjadi
wajib pajak
memiliki
kewajiban untuk
membayar
pajak
pendapatan
sebesar nilai
transaksi yang
terjadi kepada
pemerintah....
dan seterusnya
[Halaman 1
baris 29 s/d
Halaman 2 baris
5]
Invensi ini
sesungguhnya
didorong oleh
munculnya
permintaan
beberapa
pemerintah
daerah yang
ingin
menerapkan
pemantauan
pajak restoran,
pajak hiburan,
pajak parkir dan
pajak hotel
secara nirkabel
dan daring.....
dan seterusnya
[Halaman 1
baris 25 s/d
baris 38]
Untuk keperluan
pembayaran
pajak, pihak
produsen
(penjual barang/
jasa) atau yang
lazim disebut
sebagai
pengusaha
kena pajak
biasanya
menghitung
sendiri pajak
yang
diterimanya dari
konsumen dan
kemudian
menyetorkan
pajak hasil
perhitungannya
itu kepa da
lembaga
pemungut
pajak.... dan
seterusnya
[Halaman 1
baris 24 s/d
Halaman 2 baris
9]
Bahwa tampak
sangat jelas
secara khusus
invensi Paten
Sederhana
TERGUGAT
memiliki
kesamaan latar
belakang
invensi yang
khas dan
spesifik dengan
invensi paten-
paten milik
PENGGUGAT,
yakni invensi
tersebut sama-
sama
menciptakan
alat atau
aparatus yang
dapat
memonitoring
transaksi
dagang dan
perhitungan
pajak oleh wajib
pajak.
Kesamaan Klaim Paten Sederhana TERGUGAT dengan klaim -klaim
invensi milik PENGGUGAT
Klaim 1: Alat Klaim 1: Peranti Klaim 1
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

15. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Paten
Sederhana
TERGUGAT
(S00201803339
/IDS000002138)
Paten
Pembanding 1
(P00201100457
/IDP00004311)
milik
PENGGUGAT
Paten
Pembanding 2
(S00201300129
) milik
PENGGUGAT
Keterangan
yang
menunjukkan
kesamaan dan
persamaan
perekaman data
transaksi multi-
masukan yang
memiliki.... dan
seterusnya
pemantau
transmisi digital
terdiri atas:
- sejumlah
porta
masukan
yang salah
satunya dapat
dipilih untuk
menerima
data digital
dari perangkat
elektronik
pengirim
data.... dan
seterusnya
TERGUGAT
memilki ciri khas
aparatur yang
terdapat porta
masukan
ganda/jamak
(multi-
masukan)
sebagaimana
diungkap dalam
Klaim 1
Permohonan
Paten
Sederhana
PENGGUGAT
(Paten
Pembanding 2).
Klaim 1: ......
yang meliputi:
- Hub
koneksi... dan
seterusnya
- modul
pemrosesan,
yang terdiri
dari... dan
seterusnya.
a. unit
kontroler... dan
seterusnya
b. unit
penyimpanan
data;
Klaim 1: Sistem
penangkap data
transaksi pada
mesin kasir atau
POS yang
tercetak pada
printer terdiri
dari:
- proses
penangkapan
dan
perekaman...
dan
seterusnya
- proses
pengiriman
Klaim 1: Peranti
pemantau
transmisi data
digital yang
terdiri atas:
- sejumlah porta
masukan
yang salah
satunya dapat
dipilih untuk
menerima
data digital
dari perangkat
5 elektronik
pengirim data;
- sejumlah porta
Klaim 1 Paten
Sederhana
TERGIGAT
menjelaskan
proses yang
diturunkan
dalam unit atau
modul atau
bagian-bagian
yang
membentuk
aparatus
aplikasi
penangkap data
transaksi
terungkap juga
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

16. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Paten
Sederhana
TERGUGAT
(S00201803339
/IDS000002138)
Paten
Pembanding 1
(P00201100457
/IDP00004311)
milik
PENGGUGAT
Paten
Pembanding 2
(S00201300129
) milik
PENGGUGAT
Keterangan
yang
menunjukkan
kesamaan dan
persamaan
c. unit
database... dan
seterusnya
d. unit
notifikasi.. dan
seterusnya
e. unit
komunikator
untuk
koneksi dan
komunikasi
data dengan
server;
data
transaksi
dari aparatus
elektronik
penangkap
data printer
menuju
server
- .... dan
seterusnya
keluaran yang
salah satunya
dapat dipilih
untuk
mengeluarkan
data digital
tersebut ke
suatu
perangkat
elektronik
penerima
data;
- sarana
pengganda
data digital
yang melintas
melalui 10
porta
masukan dan
porta keluaran
tersebut,
- sejumlah
sensor untuk
mendeteksi
pergerakan
atau
pemindahan
dan suhu
peranti
pemantau
data digital
tersebut,
- suatu unit
sama pada
klaim 1 Paten
Pembanding 1
yang diungkap
secara luas.

Pada Klaim 1
Paten
Pembanding 2,
terlihat jelas unit
atau modul
yang diungkap
dalam Klaim 1
Paten
Sederhana
TERGUGAT
memiliki modul-
modul yang
sama pada
pokoknya, yaitu:
- modul atau
unit kontroler
- modul atau
unit
penyimpanan
- modul atau
unit komunikasi
atau
konektivitas
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

17. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Paten
Sederhana
TERGUGAT
(S00201803339
/IDS000002138)
Paten
Pembanding 1
(P00201100457
/IDP00004311)
milik
PENGGUGAT
Paten
Pembanding 2
(S00201300129
) milik
PENGGUGAT
Keterangan
yang
menunjukkan
kesamaan dan
persamaan
prosesor yang
diprogram
untuk
melakukan
pendeteksian,
pengkompresi
an,
penyimpanan
dan
pengenkripsia
n;
- data digital
yang
digandakan
tersebut.

Klaim 4: Alat
perekaman data
transaksi multi-
masukan
sebagaimana
klaim 1, dimana
unit sensor
tersebut
berfungsi untuk
memberikan
data notifikasi
dan sinyal
peringatan
terhadap
gangguan, yang
terdiri atas:
1. Sensor
Klaim 5: Sistem
sebagaimana
dimaksud pada
klaim 1, memiliki
proses
pengawasan
sumber daya
aparatus
penangkap data
printer dengan
aktifitas proses
sebagai berikut:
- proses
pengumpulan
data
pembacaan
sensor
Klaim 4: Peranti
pemantau data
transaksi seperti
diklaim dalam
klaim-klaim
sebelumnya di
mana:
- porta
masukan dan
porta
keluara.... dan
seterusnya,
- sensor
pendeteksi
pergerakan
dan
pemindahan
Klaim 4 Paten
Sederhana
TERGUGAT
memiliki fitur
sensor yang
mendeteksi
tindakan fraud
yang juga telah
diungkap pada
klaim Paten
Pembanding 1
dan
Pembanding 2
secara jelas
sama dan
spesifik sama.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

18. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Paten
Sederhana
TERGUGAT
(S00201803339
/IDS000002138)
Paten
Pembanding 1
(P00201100457
/IDP00004311)
milik
PENGGUGAT
Paten
Pembanding 2
(S00201300129
) milik
PENGGUGAT
Keterangan
yang
menunjukkan
kesamaan dan
persamaan
konektor
untuk
memberikan
notifikasi
keadaan
gangguan
koneksi
kabel
masukan
tercabut;
2. Sensor
daya untuk
memberikan
notifikasi
keadaan
gangguan
catu daya;
3. Sensor
suhu untuk
memberikan
notifikasi
suhu yang
melebihi
batas
ambang
pada 35
o
C.
operasional
dan sensor
anti
kecurangan;
- .... dan
seterusnya
itu adalah
sensor
akselerator
dan sensor
suhu tersebut
adalah
termistor.
Klaim-klaim
terkait sensor
juga dijelaskan
pada Gambar
100, 120 dan
125 pada
naskah Paten
Pembanding 2
Fitur-fitur dan Struktur Klaim mandiri dan Klaim Turunan
Klaim 2, Klaim 3
dan Klaim 4
Paten
Sederhana
TERGUGAT
merupakan
Klaim 2, Klaim
3, Klaim 4 dan
Klaim 5
merupakan
klaim turunan
dari Klaim 1
Struktur dan
fitur yang
terbentuk
menjadi klaim
mandiri dan
klaim turunan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

19. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Paten
Sederhana
TERGUGAT
(S00201803339
/IDS000002138)
Paten
Pembanding 1
(P00201100457
/IDP00004311)
milik
PENGGUGAT
Paten
Pembanding 2
(S00201300129
) milik
PENGGUGAT
Keterangan
yang
menunjukkan
kesamaan dan
persamaan
Klaim-klaim
turunan dari
Klaim 1.
Mandiri. Paten
Sederhana
TERGUGAT
terdapat
kemiripan atau
kesamaan pada
pokoknya
dengan struktur
klaim fitur Paten
Pembanding 1
PENGGUGAT.

14.12. Bahwa dengan disajikannya tabel perbandingan yang
PENGGUGAT uraikan di atas pada poin 14.11 Paten Pembanding
1 dan Paten Pembanding 2 telah terlebih dahulu dimohonkan oleh
PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT ;
14.13. Bahwa dengan melihat kepada uraian di atas, secara jelas dapat
dilihat walaupun terdapat perbedaan penggunaan istilah antara
Paten milik PEN GGUGAT dengan paten sederhana
TERGUGAT, namun pada pokoknya klaim -klaim tersebut di
atas memiliki proses atau cara kerja yang sama, dimana pada
intinya klaim tersebut adalah sebuah alat penangkap dan merekam
data hasil transaksi pada mesin kasir (POS) lalu data tersebut
dikirim menuju server aplikasi melalui jaringan komunikasi data,
yang kemudian data tersebut akan dikumpulkan dan diolah serta
dilaporkan pada sebuah maupun beberapa server aplikasi;
14.14. Berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas
maka Paten Sederhana TERGUGAT secara keseluruhan telah
terbukti tidak mengandung unsur kebaruan (Lack of novelty)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang
No. 13 Tahun 2016 karena telah memiliki kesamaan Teknik invensi
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

20. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


dengan Paten PENGGUGAT (prior arts), dimana Seluruh Klaim
Paten Sederhana TERGUGAT juga tidak memiliki kebaruan
dikarenakan seluruh klaim Paten Sederhana TERGUGAT
merupakan klaim-klaim yang juga telah diungkap pada Paten
milik PENGGUGAT ditambah juga bahwa latar belaka ng
invensi Paten Sederhana TERGUGAT sama -sama diciptakan
untuk sistem monitoring pajak, sehingga sangat jelas dan nyata
tidak memiliki kebaruan;
14.15. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya gugatan a quo diterima
dan sudah sepatutnya menurut hukum Paten Sederhana
TERGUGAT dihapuskan dan dinyatakan tidak mengandung unsur
kebaruan karena telah memiliki kesamaan Teknik invensi dengan
paten milik PENGGUGAT (prior arts);
14.16. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan dan dihapuskannya suatu
paten terdaftar karena tidak mengandung unsur kebaruan juga
telah sejalan dengan kaidah hukum dalam putusan hakim terdahulu
yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat No.50/Paten/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal
18 September 2014 yang menyatakan: “Bahwa dengan demikian
klaim1 dan klaim 2 Paten Nomor ID P0029369 B Yang berjudul
“insulasi Panas” tidak baru, karena sudah ada klaim yang serupa
sebagaiman pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
Karenanya Petitum angka 2 (Dua) gugatan Penggugat haruslah
dikabulkan” dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung di
tingkat kasasi No. 54 K/PDT.Sus-HKI/2015 Tanggal 17 Februari
2015 serta putusan Mahkamah Agung di tingkat peninjauan
Kembali No. 144 PK/Pdt.Su-HKI/2017 tanggal 14 November 2017.
B. PATEN ALAT PEREKAMAN DATA TRANSAKSI TELAH
DIPERDAGANGKAN DAN/ATAU DIUNGKAPKAN OLEH TERGUGGAT
SEBELUM TERGUGAT MENGAJUKAN PENDAFTAR AN KEPADA
TURUT TERGUGAT
14.17. Bahwa berdasarkan informasi pada situs resmi TERGUGAT,
diketahui bahwa TERGUGAT telah mulai memperdagangkan
produk-produk sejak tahun 2013. Dimana pada sekitar bulan
Oktober 2013, secara sepihak, TERGUGAT dengan memutuskan
kerjasama dengan PENGGUGAT, kemudian TERGUGAT
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

21. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


melakukan penjualan dan mendapat award proyek dari Pemda Kab
Bogor, dengan melakukan plagiat atas Paten milik PENGGUGAT
secara utuh dan menyeluruh dan diaplikasikan pada proyek Pajak
Online Kabupaten Bogor;
14.18. Bahwa selain penggunaan tanpa izin invensi paten milik
PENGGUGAT di Kabupaten Bogor, PENGGUGAT juga
mengetahui dan memiliki bukti-bukti bahwa TERGUGAT
menerapkan sistem monitoring pajak online yang hak patennya
milik PENGGUGAT melalui reseller dan mitra-mitranya, bukti ini
dapat dilihat dan diperoleh dari website PT. Subaga Mitra Solusi di
websitenya : www.subago.co.id;
14.19. Bahwa setelah melakukan penjualan dan pendaftaran atas produk
alat perekam data transaksi nya tersebut sebagaimana bukti-bukti
yang akan PENGGUGAT sampaikan dalam persidangan nantinya,
baru kemudian pada tanggal 8 Mei 2018 TERGUGAT mengajuan
permohonan paten sederhana kepada TURUT TERGUGAT
Tersebut;
14.20. Bahwa fakta di atas menjadi relevan untuk dikaitkan dengan Pasal
6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang
mengatur pengecualian terhadap pengungkapan suatu invensi
sebagai berikut:
Pasal 6 ayat (1):
"Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (2). Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam
waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggel Penerimaan,
Invensi telah:
a. dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu
pameran yang diakul sebagai pameran resmi, baik yang
diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri;
b. digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya
dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan
pengembangan; dan/atau
c. diumumkan oleh Inventornya dalam: sidang ilmiah dalam :
i. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian
skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

22. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


ii. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian
di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian."
Pasal 6 ayat (2)
Invensi tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12
(dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain
yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk
menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.
14.21. Bahwa kegiatan perdagangan sebagaimana dijelaskan dan
diuraikan di atas dilakukan oleh TERGUGAT sebelum TERGUGAT
mendaftarkan Paten sederhana TERGUGAT pada TURUT
TERGUGAT pada tanggal 8 Mei 2018. Dengan merujuk kepada
ketentuan Pasal 6 UU Paten, pengungkapan yang telah dilakukan
oleh TERGUGAT sama sekali tidak memenuhi kriteria
pengecualian atas pengungkapan suatu Invensi sebagaimana
diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang
Paten;
14.22. Bahwa oleh karenanya, berkaitan dengan hal ini, TERGUGAT
dengan sendirinya telah melakukan pengungkapan kepada publik
atas sistem/ teknologi Paten Sederhana TERGUGAT sebelum
Paten sederhana TERGUGAT didaftarkan pada TURUT
TERGUGAT (self disclosure). Diungkapnya teknologi TERGUGAT
melalui perdagangan tersebut maupun pendaftaran pada
Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dijadikan dasar
untuk menyatakan bahwa permohonan Paten Alat Perekaman Data
Transaksi tidak memenuhi unsur kebaruan;
14.23. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalam sub bagian B di
atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum perlindungan yang
diberikan negara kepada paten sederhana TERG UGAT harus
dihapuskan dan/atau dinyatakan batal demi hukum karena Paten
Sederhana TERGUGAT tidak memiliki unsur kebaruan
sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.
C. SISTEM/TEKNOLOGI ALAT PEREKAMAN DATA TRANSAKS I YANG
TERDAPAT DALAM PATEN SEDERHANA TERGUGAT MERUPAKAN
SISTEM/TEKNOLOGI YANG TERDAPAT DALAM INVENSI PATEN
MILIK PENGGUGAT.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

23. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


14.24. Bahwa di samping memiliki kesamaan teknologi/invensi dengan
prior arts yang menjadi paten pembanding TERGUGA T,
PENGGUGAT mencatat jika teknologi penangkap data pada mesin
kasir Paten Sederhana TERGUGAT tidak menjelaskan hal
baru/sesuatu hal lebih lanjut yang membuat Paten Sederhana
TERGUGAT menjadi berbeda atau memiliki improvement dari prior
arts, spesial dan/atau khusus dari teknologi yang sudah ada atau
setidak-tidaknya dari Paten milik PENGGUGAT, sehingga dapat
dikatakan jika Paten Sederhana TERGUGAT merupakan
sistem/teknologi yang sama dengan sistem/teknologi yang terdapat
dalam invensi Paten milik PENGGUGAT;
14.25. Bahwa invensi Paten Sederhana milik TERGUGAT merupakan
sistem/ teknologi yang berkaitan dengan penangkap data, sistem
penangkap data pada mesin kasir atau POS secara daring (online)
seperti yang TERGUGAT patenkan pada TURUT TERGUGAT;
14.26. Bahwa dalam sistem/teknologi tersebut ternyata memiliki
kesamaan metode/cara kerja mesin kasir dan POS milik
PENGGUGAT, yaitu sistem yang pada dasarnya berkaitan dengan
sistem penghitungan pajak pada restoran dan lainnya;
14.27. Bahwa setelah dibandingkan dan diperhatikan dengan seksama,
Paten Sederhana TERGUGAT yang baru diajukan permohonannya
(tanggal penerimaan) 8 Mei 2018 memiliki kesamaan metode/cara
kerja/sistem dengan sistem invensi paten milik PENGGUGAT,
dimana melihat kepada uraian tabel di atas, kedua sistem
penangkap data di atas pada intinya memperlihatkan data pada
mesin kasir akan ditangkap dan direkam oleh mesin aparatus
penangkap data printer (pada Paten Sederhana TERGUGAT) atau
smart port UART/USB (pada mesin kasir dan POS) dan dikirim
menggunakan jaringan komunikasi data (pada Paten Sederhana
TERGUGAT) atau melalui operator telekomunikasi telecom (pada
mesin kasir dan POS) menuju server. Dengan demikian, secara
jelas dan nyata dapat dibuktikan jika Paten Sederhana
TERGUGAT memiliki kesamaan denga n metode/teknologi milik
PENGGUGAT yang sudah dikenal lebih dahulu di Indonesia
sejak tahun 2011;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

24. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


14.28. Bahwa dengan demikian, maka dapat dikatakan dengan jelas dan
tegas bahwa Paten Sederhana TERGUGAT pada dasarnya
merupakan sistem penangkap data untuk memantau pajak
restoran yang diterapkan pada mesin kasir atau POS yang
sudah lazim dikenal dan digunakan oleh PENGGUGAT
sebelum TERGUGAT mengajukan permohonan paten kepada
TURUT TERGUGAT pada tanggal 8 Mei 2018. Oleh karena itu,
Paten Sederhana TERGUGAT tidak sepa tutnya diberikan
perlindungan dan pendaftarannya harus dihapuskan karena Paten
Sederhana TERGUGAT terbukti tidak memiliki langkah inventif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Paten.






15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT uraikan d an
paparkan di atas, permohonan paten yang diajukan TERGUGAT
seharusnya tidak dapat didaftarkan dan/atau ditolak oleh TURUT
TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT seharusnya TIDAK memberikan
perlindungan terhadap paten Sederhana TERGUGAT melalui
diterbitkannya sertifikat paten sederhananya, terlebih mengingat telah
terjadi kerja sama sejak tahun 2013 antara PENGGUGAT dan
TERGUGAT terkait produksi dan penjualan atas produk “TAPPING BOX”
yang menerapkan invensi paten milik PENGGUGAT;
16. Bahwa PENGGUGAT mencermati bahwa TU RUT TERGUGAT tidak
melakukan penelusuran dengan cermat, tepat dan akurat atas
pemeriksaan substantif permohonan Paten Sederhana TERGUGAT,
terbukti dengan sangat cepat nya proses yang dijalani TERGUGAT mulai
dari pendaftaran permohonan, pengumuman, pemeriksaan substantif
hingga pemberian keputusan DIBERI yang total waktu sangat singkat 10
bulan dari tanggal 8 Mei 2018 saat permohonan diterima sampai dengan
tanggal 6 Maret 2019, walaupun secara formal masih dibenarkan namun
dalam pengamatan PENGGUGAT sangat b anyak proses PATEN dan
PATEN SEDERHANA yang lainnya diproses oleh TURUT TERGUGAT
III. TURUT TERGUGAT BERKEWAJIBAN UNTUK MENGHAPUSKAN
PATEN BERJUDUL “ALAT PEREKAMAN DATA TRANSAKSI” YANG
TERDAFTAR DENGAN NOMOR IDS000002138 ATAS NAMA
TERGUGAT DARI DAFTAR UMUM PATEN DAN SEKALIGUS
MENGUMUMKAN PENGHAPUSKAN PATEN TE RSEBUT DARI
DAFTAR UMUM PATEN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

25. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


memakan waktu sangat lama, sebagaimana permohonan Paten
Sederhana yang telah PENGGUGAT ajukan pada tanggal 6 September
2017 dengan nomor permohonan S00201705929 yang hingga saat ini
(sudah 5 tahun) belum juga diputuskan (di-GRANTED) oleh TURUT
TERGUGAT, sehingga kemudian PENGGUGAT menilai bahwa TURUT
TERGUGAT dalam memeriksa secara substansial dan menelusuri Paten
Sederhana TERGUGAT secara terburu-buru dan tidak cermat.
17. Bahwa dalam proses pengumuman dan pemeriksaan substantif saat
proses Paten Sederhana TERGUGAT, PENGGUGAT pernah
mengirimkan keberatan secara tertulis kepada TURUT TERGUGAT
dengan rincian surat keberatan sebagai berikut:
No No Surat Tanggal Surat Perihal Tujuan
1 096/PMX-
BOD/XI/2018
2 Nopember
2018
Laporan
pengaduan
dugaan
pelanggaran
paten
IDP000043111
Direktur
Penyidikan
dan
Penyelesaian
sengketa
Ditjen KI,
Kemenkumha
m
2 009/Ext/PMX/
III/2019
6 Maret 2019 Keberatan dan
Permohonan
Penolakan
Paten
Sederhana
S0020180333
9
[TERGUGAT]
Direktur Paten
Ditjen KI,
Kemenkumha
m

18. Bahwa oleh karenanya, sudah seharusnya menurut hukum, TURUT
TERGUGAT berkewajiban untuk melakukan koreksi terhadap terbitnya
sertifikat Paten Sederhana tersebut dengan cara diperintahkan oleh
putusan pengadilan niaga untuk segera menghapus Paten Sederhana
berjudul “Alat Perekaman Data Transaksi” yang terdaftar dengan nomor
Paten Sederhana IDS000002138 tanggal 06 Maret 2019 milik
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25

26. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


TERGUGAT dari Daftar Umum Paten, dan kemudian mengumumkan
penghapusan paten tersebut dalam Daftar Umum Paten;
19. Bahwa selanjutnya, TURUT TERGUGAT juga berkewajiban untuk tunduk
dan taat terhadap isi Putusan perkara a quo, sebagaimana Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 663 K/Sip/1971 tanggal 6
Agustus 1981 jo. No. 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 yang pada
pokoknya menyatakan : ”Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak
menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus
dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada
putusan hakim perdata”.
Bahwa berdasarkan seluruh dalll tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT
memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan berikut :
1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghapuskan perlindungan Paten Sederhana berjudul : “Alat
Perekaman Data Transaksi” yang terdaftar dengan nomor paten
sederhana IDS000002138 tanggal 06 Maret 2019 atas nama
TERGUGAT;
3. Menyatakan paten/invensi berjudul : “Alat Perekaman Data Transaksi”
yang terdaftar dengan permohonan nomor IDS000002138 tanggal 06
Maret 2019 atas nama TERGUGAT tidak memiliki unsur kebaruan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang No.
13 Tahun 2016 Tentang Paten:
4. Menyatakan paten sederhana berjudul : “Alat Perekaman Data Transaksi”
yang terdaftar dengan nomor paten sederhana IDS000002138 tanggal
06 Maret 2019 atas nama TERGUGAT telah diperdagangkan dan/atau
diungkapkan TERGUGAT sebelum TERGUGAT mengajukan
pendaftaran kepada TURUT TERGUGAT;
5. Menyatakan Paten Sederhana TERGUGAT memiliki cacat hasil
pemeriksaan karena TURUT TERGUGAT tidak cermat dalam melakukan
penelusuran dan pemeriksaaan permohonan Paten Sederhana
S00201803339 berjudul ALAT PEREKAMAN DATA TRANSAKSI karena
dilakukan dalam waktu sangat singkat dan mengabaikan keberatan
PENGGUGAT selama masa pengumuman dan pemeriksaan
permohonan Paten Sederhana TERGUGAT.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26

27. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


6. Sistem/Teknologi yang terdapat dalam invensi berjudul : “ Alat
Perekaman Data Transaksi” yang terdaftar dengan nomor Paten
Sederhana IDS000002138 tanggal 06 Maret 2019 atas nama
TERGUGAT merupakan sistem/teknologi yang terdapat dalam invensi
paten milik PENGGUGAT;
7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk segera menghapus Paten
Sederhana berjudul : “Alat Perekaman Data Transaksi” yang terdaftar
dengan nomor IDS000002138 tanggal 06 Maret 2019 atas nama
TERGUGAT dari Daftar Umum Paten, kemudian TURUT TERGUGAT
harus menyatakan bahwa Paten Sederhana TERGUGAT adalah sama
pada pokoknya dengan Paten-paten Pembanding milik PENGGUGAT,
sehingga PATEN SEDERHANA TER GUGAT tidak otomatis menjadi
domain publik;
8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mengumumkan penghapusan
Paten Sederhana berjudul : “Alat Perekaman Data Transaksi” yang
terdaftar dengan nomor Paten Sederhana IDS000002138 tanggal 06
Maret 2019 atas nama TERGUGAT dalam Daftar Umum Paten;
9. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada
putusan Ini; dan
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.
A t a u :
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a
quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at
bono).
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat hadir Kuasa Hukumnya atas nama Joserizal, S.H., M.H.,
Abdillah, S.H., Khairil Anwar Harahap, S.H., dan Aga Arief Pratama, S.H.,
Para Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual pada Kantor Hukum
“JOSERIZAL, ABDILLAH & PARTNERS - LAW FIRM” yang berkedudukan
dan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di Pulomas Office Park, Gedung 6,
Lantai 2, Ruang 01, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 02, Kayu Putih, Jakarta Timur-
13210, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Mei 2022,
demikian pula dengan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya atas nama Hot
Mangatur P Simanullang, S.H., Frans Andry Hutauruk., S.H., Reynold
Halomoan., S.H., Bella Rihandita Adella, S.H., M.H., dan Nick Carter
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27

28. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Simanullang, S.H., Para Advokat dan konsultan hukum pada kantor “LAW
OFFICE HOT MANGATUR P. SIMANULLANG, SH & PARTNERS” yang
beralamat di Gedung Hanurata Graha,Lantai V, Jalan Kebon Sirih, Kav. 67-
69, Jakarta Pusat 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23
Juni 2022, serta Turut Tergugat hadir Kuasanya atas nama Andrewnov
Marguratua, S.H., Rizki Fauziah, S.H., dkk., Para Aparatur Sipil Negara
(ASN) di Direktorat Paten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HKI-3-
HH.07.01-01 tertanggal 04 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun perdamaian
sebagaimana dimaksud tidak berhasil dicapai oleh kedua belah pihak;
Menimbang, bahwa karena perdamaian tidak dapat tercapai saat
agenda persidangan tersebut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan surat gugatan, yang posita dan petitum gugatannya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo, Tergugat
memberikan Jawaban secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2022, pada
pokoknya sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI
A. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Liitis Consertium) Karena
Tidak Menarik Pihak PT. Adora lntegrasi Solusi.
Bahwa dalam Posita poin 8 dan 9 gugatan a quo, Penggugat pada
pokoknya menyebutkan bersedia memberikan hak penjualan tunggal atas
produk perangkat penangkap data transaksi mesin POS dan Printer
kepada PT. Adora lntegrasi Selusi untuk memasarkan produk-produk
Penggugat, kemudian PT. Adora lntegrasi Solusi mengusulkan dan
mengajukan Perusahaan (afiliasinya) yang bernama PT. Subaga Mitra
Selusi (In casu Tergugat) sebagai distributor perangkat keras penangkap
transaksi. Bahwa seharusnya dalam gugatan Penggugat menarik
pula/mengikut sertakan pihak PT. Adora lntegrasi Selusi sebagai Pihak
Tergugat/rurut Tergugat selaku yang mengusulkan mengajukan
Perusahaan Tergugat sebagai distributor perangkat keras penangkap
transaksi dan telah dianggap melakukan penjualan produk yang
mengunggunakan invensi paten Penggugat.
Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat Tidak menarik/
mengikutsertakan pihak PT. Adora lntegrasi Solusi sebagai Pihak
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28

29. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Tergugat/Turut Tergugat, maka Gugatan Penggugat menjadi KURANG
PIHAK, sehingga dalam hal ini sudah sepatutnya Gugatan Penggugat a-
quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
B. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur Atau Obscuure Libel;
Bahwa invensi milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Paten
IDP000043111 tidaklah sama dengan invensi milik Tergugat
sebagaimana terdaftar dalam Paten Sederhana 10S000002138,
mengingat apabila hal tersebut adalah sama, maka tentu Direktorat
Jenderal Kekayaan lntelektual Kementerian Hukum dan HAM tidak akan
mengeluarkan Sertifikat Paten Sederhana kepada Tergugat.
Bahwa dasar hukum paten adalah Pasal 3 Ayat (1) Undang - Undang
Nomor 13 Tahun 2016:
"Paten sebagaimana dimaksud dalam Paso/ 2 huruf a diberikan
untuk lnvensi yang baru, mengandung langkah inventif, don dapat
diterapkan dalam industri"
Sementara dasar hukum Paten Sederhana milik Tergugat adalah : Pasal
3 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang
menyebutkan bahwa:
"Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Posa/ 2 huruf b
diberikan untuk setiap lnvensi baru, pengembangan dari produk
atau proses yang te/ah ado don dapat diterapkan da/am industri."
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bagaimana mungkin antara
Paten Penggugat dengan Paten Sederhana milik Tergugat dapat
dipersamakan, karena perlindungan atas keduanya sudah jelas berbeda.
Paten diberikan atas invensi baru, sedangkan Paten Sederhana diberikan
atas pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, sehingga
bagaimana mungkin Paten milik Penggugat dapat menghapus Paten
Sederhana milik Tergugat?
Bahwa mengingat perbedaan di atas dan memperhatikan beberapa
ketentuan yang telah disebutkan baik secara teoritis maupun yuridis
dapat dikonklusikan bahwa Gugatan penghapusan Paten Sederhana
tidak memenuhi syarat formil, maka wajar dan patut apabila Majelis
Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menyatakan
bahwa Gugatan Penggugat kabur atau obscuure libel sehingga harus
dinyatakan tidak dapat diterima atau nietonvankelijkevelkraad.
DALAM POKOK PERKARA
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29

30. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dan
tuntutan yang dikemukakan Penggugat, sebagaimana telah diuraikan
oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang
kebenarannya secara tegas diakui oleh Tergugat secara tertulis.
2. Bahwa Tergugat mohon atas jawaban, dalil-dalil atau permohonan
yang telah disampaikan dalam Eksepsinya sebagaimana terurai
diatas secara mutatis mutandis dianggap termasuk, terulang dan
termuat serta merupakan satu kesatuan yangtidak terpisahkan
dengan jawaban pokok perkara a-quo.
3. Bahwa Tergugat di dalam jawaban pokok perkara ini tidak akan
menanggapi satu persatu dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat
akan tetapi dalam intinya saja.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point 10
halaman 5 gugatan a-quo yang mendalilkan:
"Bahwa perbuatan Tergugat yang tanpa izin Penggugat
menggunakan invensi paten milik Penggugat sejak tahun 2014
dst"
Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, sebab produk invensi yang
dipatenkan Tergugat dan dijual kepada pihak lain adalah produk milik
Tergugat sendiri dan bukan produk milik Penggugat seperti yang
didalilkan oleh Penggugat dan produk yang dimiliki Penggugat dan
Tergugat adalah tidak sama.
Bahwa fakta sesungguhnya yang terjadi adalah Tergugat dan
rekanannya tidak menggunakan invensi milik Penggugat
sebagaimana dimaksud dalam paten No. IDP000043111, melainkan
menggunakan invensi milik Tergugat itu sendiri sebagaimana
terdaftar dalam Paten Sederhana IDS000002138. Dalam hal ini
secara jelas invensi milik Penggugat tidaklah sama dengan invensi
milik Tergugat dan Paten Sederhana atas invensi milik Tergugat
beserta sertifikat Paten Sederhana yang dikeluarkan oleh Turut
Tergugat memiliki hak eksklusif yang dilindungi oleh hukum untuk
menggunakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak
lain untuk melaksanakan penggunaan invensi.
Bahwa Tergugat dengan telah memiliki hak eksklusif terhadap invensi
"alat perekaman data" yang telah dikenal luas dan menjadi public
domain karena sesungguhnya invensi tersebut adalah hasil penelitian
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30

31. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


ilmiah yang menuntut keahlian khusus dan dibuat untuk pemecahan
masalah yang spesifik dibidang teknologi berupa produk.
Bahwa Tergugat dengan memiliki sertifikat Paten Sederhana, maka
berhak atas seluruh hak ekslusif atas invensi tersebut sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten
yang berbunyi sebagai berikut:
"Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan
Paten yang dimilikinya dan untuk me/orang pihak lain yang
tanpa persetujuannya."
Dalam hal ini maka Tergugat maupun rekanan penerimaan lisensi
tidak memerlukan izin dari pihak manapun, termasuk pihak
Penggugat, mengingat Tergugat merupakan pihak yang secara
eksklusif berhak menggunakan invensi sebagaimana dimaksud
dalam Paten Sederhana 10S000002138.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point 13
halaman 6 gugatan a-quo yang mendalilkan:
"bahwa sebagaimana alasan dan fakta hukum yang
Penggugat uraikan di atas sangat jelas don tegas bahwa
pendaftaran Paten Sederhana berjudul Halat Perekam data
dst"
Bahwa dalam Paten Sederhana milik Tergugat berbeda dengan
Paten milik Penggugat di mana teknologi penangkap data transaksi
yang terdapat dalam Paten Sederhana milik Tergugat mengandung
unsur kebaruan (novelty} yang tidak dimiliki invensi milik Penggugat
dan hal ini akan dijabarkan oleh Tergugat di poin selanjutnya.
Bahwa Tergugat dalam permohonan paten sederhana "Alat
Perekaman Data Transaksi" merupakan invensi baru dalam
pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat
diterapkan dalam industri. Paten sederhana yang diberikan oleh Turut
Tergugat kepada Tergugat untuk invensi yang berupa produk yang
bukan sekedar berbeda ciri teknisnya tetapi juga memiliki
fungsi/kegunaan yang lebih praktis dari pada invensi sebelumnya
yang disebabkan bentuk konfigurasi, konstruksi, atau komponennya
yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa,
atau sistem yang berbeda.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31

32. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Hal ini berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 13
Tahun 2016 Tentang Paten, yang berbunyi:
"Paten adalah hak eksklusif yang diberikan o/eh negara
kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk
jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut
atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk
melaksanakannya."
Pasal/ 1 angka 2 UU Paten menyatakan yang dimaksud
dengan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke do/am
suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang
teknologi berupa produk atau proses atau penyempuranaan
don pengembangan produk atau proses."
Pasal 3 ayat 2 "Paten sederhana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap lnvensi baru,
pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, don
dapat diterapkan dalam industri"
Bahwa invensi milik Tergugat berhubungan dengan suatu alat
perekaman data transaksi, khususnya alat perekaman data transaksi
multi-masukan yang dilengkapi dengan unit penguraian (parsing)
data transaksi.
lnvensi ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kemudahan dalam
pengawasan suatu transaksi perusahaan untuk mengetahui besaran
potensi pendapatan dan pajak. Lebih lanjut invensi ini bertujuan untuk
memudahkan perolehan data transaksi yang dilakukan pengawasan
dengan memperoleh hasil penguraian data pada alat perekaman
transaksi tanpa melalui proses ke jaringan server dan meringankan
beban pengiriman data ke server lebih kecil dibandingkan sebelum
dilakukan penguraian (parsing) apabila dilakukan secara online dan
pengawasan melalui mekanisme internet dan aplikasi dashboard
pada website dan smartphone. Melalui invensi ini dirancang suatu
alat perekaman data transaksi secara real time yang dapat
melakukan perekaman data baik itu data transaksi pencatakan printer
dan data transaksi secara online database, baik yang berdiri sendiri
maupun secara bersamaan.
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 14
halaman 7 gugatan a-quo yang mendalilkan:
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32

33. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


"bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) jo Pasal
122 ayat (1) UU No. 13 tahun 2016 Tentang Paten, sangat
jelas dan tegas pengaturan tentang Paten Sederhana dst"
Bahwa setelah Tergugat mempelajari, menganalisa dalil-dalil
Penggugat pada poin 14 menunjukkan ketidakpahaman Penggugat
akan inti dan cakupan Paten Sederhana milik Tergugat dan
Penggugat tidak menjelaskan klaim-klaim atau fitur­ fitur mana yang
menjadi acuan atau pembanding dan seperti apa dan bagaimana
fungsi fungsinya atau manfaat sehingga dapat diukur, ada atau
tidaknya kebaruan dengan invensi sebelumnya, akan tetapi
Penggugat hanya berasumsi belaka atau menitikberatkan inti
Pengajuan Penghapusan Paten Sederhana Tergugat tanpa dengan
dalil atau alasan yang jelas.
Bahwa faktanya Tergugat adalah yang pertama sekali
memperkenalkan alat perekam data transaksi yang dapat digunakan
menggunakan b/uetooth, printer dan alat lainnya yang memudahkan
pemakaiannya yang tidak dimiliki oleh Penggugat. Penggunaan
bluetooth dan alat-alat lainnya tersebut adalah langkah lnventif yang
ditemukan oleh Tergugat dan tidak ada di dalam lnvensi milik
Penggugat.
Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 14 bahwa Paten Sederhana
Tergugat tidak memiliki kebaruan, adalah argumentasi tanpa dasar
karena tidak dapat menjelaskan secara nnc, dan atau membuat
perbandingan yang konkret tentang klaim-klaim, fitur-fitur dan lain
sebagainya yang menjadi dasar dan alasan penghapusan paten
sederhana dalam gugatan a-quo.
Bahwa lnvensi atas Paten Sederhana Tergugat terbukti baru dan
memiliki langkah lnventif, oleh sebab itulah diberikan Hak atas Paten
Sederhana No. IDS000002138. Langkah lnventif tersebut telah teruji
dan digunakan di berbagai instansi pemerintah dan Bank-Bank milik
Pemerintah dan perusahaan swasta, sehingga demi kepastian hukum
maka Hak atas Paten Sederhana Nomor IOS000002138 yang
merupakan lnovasi anak Bangsa Indonesia harus mendapat
perlindungan hukum dari Turut Tergugat.
Bahwa kehadiran Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara
ini adalah tidak semata-mata untuk memenuhi ketentuan Pasal 146
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33

34. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


ayat (5) dan/atau Pasal 152 ayat (5) Undang-Undang Paten, tetapi
lebih dari itu untuk mempertahankan dan mempertanggungjawabkan
kredibilitas Pemerintah yang diwakilinya, karena proses terbitnya
sertifikat Paten Sederhana dan atau pemberian Hak atas Paten
Sederhana kepada Tergugat memakan waktu yang panjang dengan
tahapan dan proses demi proses sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil tabel perbandingan
naskah paten sederhana Tergugat dengan paten penggugat di
halaman 14 gugatan a-quo dengan alasan sebagai berikut:
Bahwa mengacu kepada tabel perbandingan Paten Penggugat dan
Tergugat dicantumkan "PATEN PEMBANDING 2 {S00201300129)"
yang setelah Tergugat memeriksa data tersebut ke Pangkalan Data
Kekayaan lntelektual Milik Turut Tergugat tertulis bahwa paten
S00201300129 milik Penggugat telah ditolak oleh Turut Tergugat.
Sehingga menjadi pertanyaan Tergugat bagaimana mungkin
Penggugat membuat Paten Pembanding di tabel perbandingan
dengan menggunakan Paten yangditolak oleh Turut Tergugat?
Bahwa terkait perbandingan tersebut Tergugat juga akan membuat
perbandingan yang menunjukkan perbedaan dan ada unsu r
kebaruan dari Paten Sederhana milik Tergugat.
Unsur Paten
(Penggugat)
Unsur Paten Sederhana
(Tergugat)
Sistem penangkap data transaksi
pada mesin kasir atau POS yang
tercetak pada printer, terdiri dari :
 Proses penangkapan dan
perekaman data printer hasil
transaksi mesin kasir atau POS
yang dilakukan oleh sebuah
apparatus penangkap data
printer;
• Proses pengiriman data
transaksi
dari apparatus elektronik
Alat perekaman data transaksi
multi-masukan yang meliputi :
- Hub koneksi untuk
mengakomodasi koneksi
secara terpusat dari
beberapa masukan data
transaksi menjadi suatu
keluaran data tunggal
secara serial menuju
modul pemrosesan,
yangterdiri atas:
a. Lampu indikator
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34

35. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


penangkap data printer menuju
server aplikasi melalui jaringan
komunikasi data;
 Proses pengumpulan,
pengolahan dan pelaporan data
transaksi mesin kasir atau POS
yang dilakukan pada sebuah
server aplikasi atau sejumlah
server aplikasi;
 Proses pengawasan sumberdata
apparatus
Kesimpulan:
1. Tentang Perangkat:
Satu perangkat terhubung ke
satu printer Menangkap data
printer serial, parallel, USB dan
Ethernet Pra pengolahan
Merekam pada memori internal
Pengiriman data melalui selular,
private wireless, local TCP/IP
2. Tentang Aplikasi Server
Pengumpulan data dari
perangkat (s) kemudian
disimpan ke database
Pengolahan data, merubah data
printer menjadi data terstruktur
Proses pelaporan
3. Tentang aplikasi monitoring
Pengumpulan data pembacaan
sensor perangkat Deteksi ada
tidaknya data dari perangkat
dalam rentang waktu tertentu.
Pengolahan data dilakukan di
server

penanda adanya
masukan sinyal dari
hubungan PC-Printer
atau perangkat
generasi printer;
b. Komponen
penyangga untuk
memperkuat dan
menstabilkan
sinyaldata masukan;
c. Komponen konverter
data nirkabel yang
berfungsi untuk
mengkonversi sinyal
data masukan
menjadidata
komunikator;
Modul pemrosesan yang
terdiri atas:
a. Unit kontroler
b. Unit penyimpanan.
c. Unit database
d. Unit notifikasi
e. Unit komunikator
Kesimpulan
1. Multi masukan, satu
perangkat dapat terhubung
ke tidak hanya satu printer,
namun juga bisa terhubung
ke server data transaksi.
2. Pengurai/parser yang
berfungsi untuk
mengekstraksi/mengolah
data dari data transaksi
penjualan berada di
perangkat.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35

36. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


3. Data hasil uraian/parsing
dapat dicetak maupun
dikirimkan ke server
melalui jaringan internet.
4. Perangkat menggunakan
catu daya cadangan jika
sensor daya mendeteksi
adanya gangguan catu
daya terputus
5. Unit sensor memberikan
data notifikasi dan sinyal
peringatan: sensor
konektor kabel, sensor
daya, sensor suhu, sensor
vibrasi, sensor tamper.

Bahwa setelah membaca tabel perbandingan di atas terlihat bahwa
ada unsur kebaruan (novelty) atas invensi Tergugat sehingga
memenuhi syarat untuk diberikan Paten Sederhana sesuai dengan :
Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016
Tentang Paten:
(1) Paten sebagaimana dimaksud do/am Pasal 2 huruf a
diberikan untuk lnvensi yang baru, mengandung langkah
inventif, don dapat diterapkan dalam industri.
(2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b diberikan untuk setiap /nvensi baru,
pengembangan dari produk atau proses yang telah ado,
don dapat diterapkan dalam industri.
Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016
Tentang Paten:
(1) lnvensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam
Paso/ 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, lnvensi
tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan
sebelumnya.
(2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36

37. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam
suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan,
penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan
seorang ahli untuk melaksanakan lnvensi tersebut
sebe/um: a. Tanggal Penerimaan; atau b. tanggal
prioritas dalam ha/ Permohonan diajukan dengan Hak
Prioritas.
(3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen
Permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang
dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan
yang pemeriksaan susbtantifnya sedang dilakukan, tetapi
Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada
Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.
Bahwa secara lengkap lnvensi milik Tergugat ini berhubungan
dengan suatu alat perekaman data transaksi, khususnya alat
perekaman data transaksi multi­ masukan yang dilengkapi dengan
unit penguraian (parsing) data transaksi.
Alat perekaman data transaksi sebagaimana invensi ini,
menggunakan konfigurasi CPU yang telah tersedia di pasaran, di
mana CPU tersebut berupa prosesor Al/winner A20 dengan
kecepatan 1Ghz Dual Core, memory 1GB DDR3 dan interface
komunikasi berupa port Ethernet, Wi-Fi 2,4 Ghz dan Modem 3G. Alat
perekaman data transaksi sebagaimana invensi, mempunyai 2 (dua)
mode perekaman data yaitu mode printer capture dan mode server
capture.
Mode printer capture digunakan untuk merekam data transaksi kasir
sebagai target klien, contohnya pada restoran, minimarket, dan toko,
di mana terhadap setiap pembayaran akan dicetak struk pembayaran
sebagai bukti transaksi.
Data dari PC yang diaktivasi untuk mencetak struk pada printer,
melalui media kabel data, akan dicapture dengan alat perekaman
data dengan menerapkan di antara hubungan PC dan printer.
Mode printer capture ini, alat perekaman data transaksi melakukan
sniffing pada port serial/parallel/USS dan menangkap (capture) data
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37

38. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


yang lewat pada port tsb dan mengirimkannya melalui media internet
ke server aplikasi untuk diolah lebih lanjut (proses parsing).
Lebih lanjut pada Mode server capture digunakan untuk merekam
data transaksi kasir sebagai target klien yang tidak menggunakan
pencetakan struk sebagai bukti pembayaran, contohnya pada hotel,
toko online, di mana setiap transaksi terekam dalam transaksi
keuangan secara perangkat lunak sebagai bukti transaksi dalam
database server.
Pada Mode server capture ini, alat perekaman data transaksi
melakukan mekanisme query ke production atau staging database
untuk pengambilan data transaksi penjualan dan secara periodik
melalui alat perekaman data transaksi yang dikirimkan melalui media
internet ke server aplikasi untuk diolah lebih lanjut {proses parsing).
Untuk target apabila terdapat dua atau lebih klien yang berbeda
mode yaitu apabila klien menggunakan mode printer capture dan
klien yang lain menggunakan mode server capture, melalui
konfigurasi alat perekaman data sebagaimana invensi ini, maka
perbedaan mode untuk klien yang berbeda dapat menggunakan satu
alat perekaman data transaksi karena menggunakan multi­ port dan
dapat diekspansi untuk diproses dan sekaligus melakukan
pengiriman data ke server aplikasi melalui internet.
Dengan penerapan setidaknya satu modul penangkap/capturer multi-
data masukan yang berfungsi untuk mengkonversi beberapa sinyal
data masukan dari beberapa hubungan PC-printer dan/atau
beberapa perangkat generasi data printer dari PC menjadi secara
kabel dan nirkabel. Lebih lanjut invensi ini, alat perekaman data
transaksi meliputi suatu CPU, yang memiliki Prosesor memakai
Allwinner A20 sebagai pemroses data; media penyimpan data
internal; port terminal; port serial; port ekspansi; port usb, modem
komunikasi, usb link dan LPT link; port media penyimpan
SD/mikroSD; port Ethernet/LAN.
Untuk port terminal berfungsi sebagai kanal hubungan ke terminal,
port serial yang berfungsi sebagai kanal hubungan ke printer, port
ekspansi yang berfungsi kanal tambahan hubungan ke target
tambahan, port usb yang berfungsi sebagai kanal hubungan ke Wi-Fi,
modem untuk komunikasi GSM/CDMA, usb link dan LPT link.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38

39. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Lebih lanjut alat perekaman data transaksi secara real time yang
melakukan perekaman data transaksi secara bersamaan pada satu,
dua atau lebih klien target yang masing-masing melakukan aktivitas
transaksi melalui pencetakan printer dan/atau aktivitas transaksi
melalui database server atau secara bersamaan untuk klien target
berbeda, untuk kemudian dilakukan konversi data dan penguraian
data yang menghasilkan data keluaran berupa data transaksi final
melalui unit pengurai data (parser).
Lebih lanjut unit pengurai data dalam modul pemrosesan mengambil
data transaksi dari unit penyimpan data untuk melakukan proses
perubahan pada data transaksi awal menjadi data terurai (parsed)
dengan mekanisme penguraian data secara satu per satu dan
disimpan dalam unit database, dan melalui instruksi unit kontroller,
data hasil penguraian (parsing) dalam unit database dapat digunakan
secara lansung/cetak fisik dan/atau dikirimkan ke server melalui unit
komunikator dan dapat ditampilkan ke dalam aplikasi pengguna yaitu
aplikasi dashboard pada website dan smartphone.
Untuk memudahkan pemahaman secara garis besar alat perekaman
data transaksi yang meliputi:
1. Setidaknya satu modul penangkap/capturer data masukan untuk
setiap hubungan PC-printer dan/atau perangkat generasi data
printer dari PC, yang terdiri dari:
a. Lampu indikator untuk penanda adanya masukan sinyal dari
hubungan PC­Printer atau perangkat generasi printer;
b. Komponen penyangga untuk memperkuat dan menstabilkan
sinyal datamasukan;
c. Komponen konverter data nirkabel yang berfungsi untuk
mengkonversi sinyal data masukan menjadi data
komunikator;
2. Modul pemrosesan, yang terdiri dari:
a. Unit masukan untuk port penerimaan data masukan,
b. Unit konversi data masukan nirkabel untuk mengkonversi
data masukan nirkabel;
c. Unit kontroler untuk memproses data masukan dari unit
konversi data masukan;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39

40. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


d. Unit perangkat lunak untuk mengendalikan pengaturan data
masukan dan mengirimkan instruksi ke unit-unit lain;
e. Unit pengurai data (parser) untuk melakukan konversi data
dan penguraian data yang menghasilkan data keluaran
berupa data transaksi final;
f. Unit penyimpan data untuk penyimpanan data;
g. Unit notifikasi untuk melakukan data akuisisi dari unit sensor;
h. Unit sensor untuk memberikan data notifikasi dan sinyal
peringatan terhadap gangguan, yang terdiri dari:
- unit komunikator untuk koneksi dan komunikasi data
dengan server baik secara kabel dan nirkabel;
Lebih lanjut pada unit sensor untuk memberikan data
notifikasi dan sinyal peringatan terhadap gangguan, yang
terdiri dari:
a. sensor konektor untuk memberikan notifikasi keadaan
gangguan koneksi kabel masukan yang tercabut;
b. sensor daya untuk memberikan notifikasi keadaan
gangguan catu daya;
c. sensor suhu untuk memberikan notifikasi suhu yang
melebihi batas ambang pada 35° C;
d. sensor vibrasi untuk memberikan notifikasi melebihi batas
ambang getaran akibat pergerakan karena terjatuh,
terbanting atau tergoncang;
e. sensor temper untuk memberikan notifikasi ketika
selubung penutup yang tersegel dibuka.
Lebih lanjut, hasil keluaran data dari alat perekaman data transaksi
multi-masukan terdapat data keluaran yang sudah diolah dari unit
pengurai data (parser) berupa data akhir suatu transaksi dengan
pengambilan data keluaran melalui unit komunikator, dan
yanglangsung dikiriman ke server melalui unit komunikator.
Lebih lanjut pada alat perekaman data transaksi, akan dilakukan
parsing/penguraian data, jika data berupa plain/ASCII teks, maka
data akan langsung di pilah untuk kemudian masuk ke database
aplikasi.
Namun jika data berupa ESC/POS command ataupun star -line
command (tergantung dari klien target/mesin kasir yang dipakai untuk
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40

41. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


transaksi penjualan, maka akan masuk ke proses image rekonstruksi
untuk kemudian proses pengenalan karakter diproses menjadi
plain/ASCII teks sehingga dapat masuk dalam proses pemilahan data
dan disimpan dalam unit database pada modul pemroses.
Pengguna memerlukan akses untuk melihat laporan/data transaksi
penjualan dari hotel/restaurant supaya dapat melakukan
pengukuran/perkiraan potensi pendapatan melalui transaksi yang
terjadi di hotel/restoran untuk dibandingkan dengan data laporan
bulanan, data real yang dilaporkan pihak karyawan atau pemilik
usaha. Melalui dashboard monitoring, pengguna dapat selalu
mengakses data melalui halaman web maupun mobile aplikasi
platform android atau platform lainnya.
8. Bahwa berdasarkan informasi yang ada pada Pangkalan Data
Kekayaan lntelektual Kementerian Hukum dan HAM, Paten milik
Penggugat dan Paten Sederhana milik Tergugat sudah
sangatjelas berbeda:
Abstract dari Paten No.IDP000043111 milik Penggugat adalah:
Sebuah sistem penanqkap data transaksi dari mesin kasir atau POS
(100) yang tercetak pada printer (150) di mana sistem tersebut terdiri
dari proses penangkapan dan perekaman data transaksi yang diambil
dari jalur printer oleh apparatus penangkap data transaksi {200)
kemudian dilanjutkan dengan proses pengiriman data transaksi
menuju server aplikasi (300) untuk kemudian melewati proses
pengumpulan data transaksi yang berasal dari satu atau lebih
apparatus penangkap data printer (200), proses pengolahan data dan
proses pelaporan data yang semuanya disimpan don dikelo/a do/am
basis data
Sedangkan Abstract dari Paten Sederhana No. I0S00002138 Milik
Tergugat adalah:
lnvensi ini berhubungan dengan suatu a/at perekaman data transaksi,
khususnya a/at perekaman data transaksi multi-masukan yang
dilenqkapi denqan unit penquraian {parsing) data transaksi dimana
unit pengurai data dalam modul pemrosesan mengambil data
transaksi dari unit penyimpan data untuk melakukan proses
perubahan pada data transaksi awal menjadi data terurai (parsed)
dengan mekanisme penguraian data secara satu per satu dan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41

42. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


disimpan dalam unit database, dan melalui instruksi unit kontroler,
data hasil penguraian (parsing) dalam unit database dapat digunakan
secara langsung/cetak fisik dan/atau dikirimkan ke server melalui unit
komunikator.
Sehingga terlihat jelas perbedaan antara lnvensi milik Perggugat dan
Tergugat dimana milik Penggugat adalah sebuah sistem dan milik
Tergugat adalah suatu alat yang dari terminologi bahasa keduanya
saja sudah jelas sangat berbeda apalagi bentuk dan kegunaan kedua
lnvensi ini pasti berbeda.
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat point 15-19
gugatan a-quo yang mendalilkan:
"bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan don
paparkan di atas, permohonan paten yang diajukan oleh
Tergugat seharusnya tidak dapat didaftarkan... dstn
Bahwa Tergugat sampaikan dan tegaskan, tahap demi tahap dalam
proses untuk terbitnya sertifikat Paten Sederhana No. I0S000002138
yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 6 Maret 2019.
Dimulai dari Permohonan Pendaftaran Paten Sederhana dengan
mengisi formulir dan membayar biaya pendaftaran, Permohonan
Paten Sederhana tersebut diperiksa administrasi, setelah memenuhi
persyaratan administrasi, kemudian dilakukan Pengumuman, yang
dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif untuk menentukan
apakah memenuhi syarat pemberian paten sederhana, lalu diberikan
sertifikat Paten Sederhana oleh Turut Tergugat.
Bahwa menurut Pasal 124 UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
menyebutkan:
(1) Menteri wajib memberikan keputusan untuk menyetujui
atau menolak Permohonan Paten sederhana paling
lama12 (dua be/as) bu/an terhitung sejak tanggal
penerimaan Permohonan Paten sederhana.
(2) Paten sederhana yang diberikan oleh Menteri dicatat dan
diumumkan melalui media elektronik dan/atau media
non-elektronik.
(3) Menteri memberikan sertifikat Paten sederhana kepada
Pemegang Paten sederhana sebagai bukti hak.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42

43. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Bahwa Turut Tergugat memberi Paten sederhana kepada Tergugat,
sebab Tergugat sudah melaksanakan seluruh syarat-syarat dan
mengikuti seluruh proses yang ditetapkan oleh Turut Tergugat itu
sendiri, sebab apabila syarat- syarat dan proses yang ditetapkan
Turut Tergugat tidak dipenuhi Tergugat maka Turut Tergugat
mempunyai kewenangan menolak pemberian Paten Sederhana ini.
Bahwa peran Turut Tergugat bukan hanya sebagai lembaga yang
memberikan stempel atas sertifikat tersebut, karenanya Penggugat
tidak baik mendalilkan Turut Tergugat bersikap terburu-buru dalam
proses pemberian Paten Sederhana No. 1D5000002138 tersebut
karena sudah melalui proses yang diatur oleh Undang­ Undang.
10. Bahwa Tergugat melalui kuasanya juga pernah mengirimkan surat
somasi kepada Penggugat tanggal 23 Maret 2021 yang intinya
Tergugat menyatakan bahwa Tergugat maupun rekanan penerima
lisensinya tidak menggunakan lnvensi milik Penggugat sebagaimana
dimaksud dalam Paten No. IDP000043111 melainkan menggunakan
lnvensi milik Tergugat sebagaimana terdaftar dalam Paten
Sederhana No. 10S000002138 sehingga tindakan Penggugat yang
menuduh Tergugat menggunakan lnvensi miliknya adalah suatu
tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga terkait
tuduhan tersebut Tergugat Mensomasi Penggugat da n sampai
persidangan a-quo Penggugat tidak pernah membalas surat somasi
tersebut.
Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang tidak
dapat disangkal kebenarannya, maka cukup beralasan dan berdasar
Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, untuk memberikan keputusan sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43

44. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-
adilnya {ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pe nggugat a quo, Turut
Tergugat memberikan Jawaban secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2022,
pada pokoknya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi :
I. Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Tidak Jelas)
A. Pada posita gugatan halaman 23 angka 15, Penggugat menyatakan
Turut Tergugat seharusnya TIDAK memberikan perlindungan terhadap
paten Sederhana Tergugat melalui diterbitkannya sertifikat paten
sederhananya, terlebih mengingat telah terjadi kerja sama sejak tahun
2013 antara Penggugat dan Tergugat terkait produksi dan penjualan
atas produk "TAPPING BOX" yang menerapkan invensi paten milik
Penggugat;
B. Pada petitum gugatan, Penggugat Memerintahkan Turut Tergugat
untuk segera menghapus Paten Sederhana berjudul: "Alat Perekaman
Data Transaksi" yang terdaftar dengan ;nomor IDS000002138 tanggal
06 Maret 2019 atas nama Tergugat;
C. Bahwa jelas Penggugat kurang memahami objek gugatan dalam
perkara Kl karena gagalnya kerjasama antara Penggugat dan
Tergugat seharusnya bukan menjadi objek perkara Kl. Berdasarkan
hal tersebut, gugatan Penggugat dapat dikategorikan kabur atau
tidak jelas.
Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan
di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Niaga untuk memutus gugatan Penggugat ditolak atau gugatan
Penggugat tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara:
II. Bahwa secara de facto maupun de jure Turut Tergugat menjelaskan
perihal Paten Tergugat sebagaimana berikut ini:
a. Bahwa Tergugat mengajukan permohonan Pendaftaran Paten
Sederhana pada tanggal 08 Mei 2018 Nomor Permohonan
S00201803339 dengan judul lnvensi: "ALAT PEREKAMAN DATA
TRANSAKSI" atas nama Pemohon PT SUBAGA MITRA SOLUSI.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44

45. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


b. Pada tanggal 06 Maret 2019, Turut Tergugat telah mengeluarkan
surat Pemberitahuan dapat diberi Paten (bukti TT-1) berdasarkan
hasil pemeriksaan substantif tahap akhir. Sesuai dengan hasil
pemeriksaan substantif tersebut, deskripsi, klaim dan gambar
dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1, Pasal 4,
Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan
ayat (4), Pasal 26, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 dan Pasal 41 UU No
13 Tahun 2016 tentang Paten.
c. Hasil pemeriksaan substantif tahap akhir menjelaskan alasan
keputusan pemberian paten sederhana antara lain sebagai berikut:
• Dokumen pembanding yang tersedia tidak mengantisipasi
kebaruannya;
• Kombinasi dokumen pembanding yang tersedia tidak
mengantisipasi langkah inventifnya;
• Dapat diterapkan dalam industri;
• Telah memenuhi ketentuan lain dalam UU Paten.
III. Bahwa Turut Tergugat menyangkal dalil-dalil dalam gugatan a quo yang
pada intinya menyatakan invensi Tergugat yang telah diberi Paten
dengan Nomor IDS00002138 tidak baru dengan alasan Turut Tergugat
pada proses pemberian Paten telah melakukan pemeriksaan substantif
dan melakukan penelusuran untuk mencari dokumen pembanding yang
paling mendekati invensi yang Tergugat mohonkan untuk melihat
apakah ada invensi pada permohonan Paten yang sudah dipublikasi
atau Paten yang telah diberi sama dengan invensi Tergugat yang
dimohonkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif tidak
ditemukan dokumen pembanding yang dapat mengantisipasi
permohonan Paten Sederhana Tergugat sehingga permohonan
Paten tersebut diberi Paten.
IV. Bahwa pada posita halaman 11 Poin 14.8 Penggugat m endalilkan
bahwa Paten Penggugat P00201100457 sebagai Pembanding 1 telah
dijadikan pembanding Tergugat dalam latar belakang naskah Patennya
dan berdasarkan surat pemeriksaan tahap akhir Turut Tergugat juga
telah menjadikan Paten Penggugat tersebut sebagai dokumen
pembanding. Hal tersebut membuktikan bahwa Turut Tergugat juga
telah memeriksa dokumen Penggugat untuk dijadikan pembanding,
akan tetapi dokumen pembanding tersebut tidak mengantisipasi
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45

46. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


kebaruan dan langkah inventif dari Permohonan Paten Sederhana
Tergugat.
V. Bahwa masih dalam posita halaman 11 Poin 14.8 Penguggat juga
mendalilkan Permohonan Paten lain milik Penggugat yang juga
dijadikan Pembanding oleh Tergugat S00201300129 sebagai
pembanding 2. Namun, setelah dilakukan Penelusuran dalam Database
Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual ditemukan bahwa Paten
Sederhana dengan Nomor Permohonan S0020130012 9 milik
Penggugat tersebut dalam status ditolak. Oleh karena itu, dalil
Penggugat terkait dokumen pembanding tidak benar dan tidak
berdasarkan hukum.
VI. Bahwa analisa Penggugat tentang klaim paten sederhana Tergugat
merupakan analisa sepihak dari Penggugat yang tidak berdasarkan
hukum. Hal itu dikarenakan tugas dan wewenang pemeriksaan berada
pada pemeriksa substantif yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU
No 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai berikut: Pemeriksa paten
yang selanjutnya disebut pemeriksa adalah pejabat fungsional
aparatur sipil negara atau ahli yang diangkat oleh menteri dan
diberi tugas serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan
substantif terhadap permohonan.
VII. Pada posita halaman 23 angka 16, Penggugat mendalilkan bahwa Turut
Tergugat tidak melakukan penelusuran dengan cermat, tepat dan akurat
atas pemeriksaan substantif permohonan Paten Sederhana Tergugat,
terbukti dengan sangat cepatnya proses yang dijalani Tergugat mulai
dari pendaftaran permohonan, pengumuman, pemeriksaan substantif
hingga pemberian keputusan DIBERI yang total waktu sangat singkat
10 bulan dari tanggal 8 Mei 2018 saat permohonan diterima sampai
dengan tanggal 6 Maret 2019.
VIII. Berdasarkan Pasal 124 UU 13 tahun 2016 tentang paten disebutkan
bahwa Menteri wajib memberikan keputusan untuk menyetujui atau
menolak Permohonan Paten sederhana paling lama 12 (dua belas)
bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan Paten
Sederhana, hal tersebut menunjukkan bahwa dalil penggugat sangat
tidak beralasan karena ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur hal tersebut justru menyatakan sebaliknya.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46

47. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


IX. Pada Posita halaman 24 angka 17 dan 18, Penggugat mendalilkan
bahwa dalam proses pengumuman dan pemeriksaan substantif saat
proses Paten Sederhana Tergugat, Penggugat pernah mengirimkan
keberatan secara tertulis kepada Turut Tergugat. Oleh karena itu,
Penggugat mendalilkan Turut Tergugat berkewajiban untuk melakukan
koreksi terhadap terbitnya sertifikat Paten Sederhana tersebut dengan
cara diperintahkan oleh putusan pengadilan niaga untuk segera
menghapus Paten Sederhana berjudul "Alat Perekaman Data
Transaksi" yang terdaftar dengan nomor Paten Sederhana
10S000002138 tanggal 06 Maret 2019 milik Tergugat dari Daftar Umum
Paten.
X. Berdasarkan Pasal 49 ayat 5 UU 13 tahun 2016 disebutkan bahwa
pandangan dan/atau keberatan,penjelasan,dan/atau sanggahan hanya
dijadikan tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan
substantif, sehingga adanya keberatan tersebut tidak serta merta
membuat ditolaknya suatu permohonan paten atau paten sederhana,
hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah salah memahami
hukum kekayaan intelektual.
XI. Bahwa Turut Tergugat bersikap netral pada perkara a quo, Turut
Tergugat hanya menjelaskan bahwa permohonan paten Tergugat telah
diperiksa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
Paten pada saat permohonan paten diajukan dan diproses.
Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan
di atas,
DALAM EKSEPSI :
Menerima Eksepsi Turut Tergugat dan Menyatakan gugatan penggugat
ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan penggugat
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvakelijk verk/aaarcf).
DALAM POKOK PERKARA :
1. Menerima segala dalil-dalil yang diajukan oleh Turut Tergugat.
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima.
Menimbang, bahwa setelah Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan
Jawaban, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 13
September 2022, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing
telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 27 September 2022;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47

48. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti Surat atau Tulisan yang telah diberi tanda dan
dibubuhi meterai cukup serta disesuaikan dengan Aslinya, berupa:
Bukti Dokumen
Bukti P-1 Asli Sertifikat Paten Nomor IDP000043111, dengan Tanggal
Pemberian: 21 Oktober 2016
Bukti P-2 Asli Deskripsi Paten Nomor IDP000043111, dengan Tanggal
Pemberian: 21 Oktober 2016.
Bukti P-3 Print out Formulir Biaya Pemeliharaan Paten Tahun Pertama.
Bukti P-4 Print out Formullr Blaya Pemeliharaan Paten Tahun Kedua.
Bukti P-5 Asli Formulir Biaya Pemeliharaan Paten Tahun Ketiga.
Bukti P-6 Asli Formulir Biaya Pemeliharaan Paten Tahun Keempat
Bukti P-7 Asli Formulir Biaya Pemeliharaan Paten Tahun Kelima
Bukti P-8 Asli Formulir Biaya Pemeliharaan Paten Tahun Keenam
Bukti P-9 Asli Formulir Blaya Pemeliharaan Paten Tahun Ketujuh
Bukti P-10 Asli Formulir Biaya Pemeliharaan Paten Tahun Kedelapan
Bukti P-11 Asli Formulir Biaya Pemeliharaan Paten Tahun Kesembilan
Bukti P-12 Asli Formullr Blaya Pemeliharaan Paten Tahun Kesepuluh
Bukti P-13 Asli Formulir Biaya Pemeliharaan Paten Tahun Kesebelas
Bukti P-14 Asli Formulir Biaya Pemeliharaan Paten Tahun Keduabelas
Bukti P-15 Print out Sertifikat dari Kementerian Komunikasi dan
lnformatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat
Pos Dan lnformatika, Direktur Standarasasi, Nomor:
31877/SDPPl/2013 tanggal 18 November 2013
Bukti P-16 Print out Sertiflkat dari Kementerian Komunikasi dan
lnfonnatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat
Pos Dan lnformatika, Direktur Standarasasi, Nomor:
31877/SDPPl/2016 tanggal 18 November 2016
Bukti P-17 Asli Surat Nomor : HKl.3-Kl.05.07.029 tanggal 10 Mei 2022
dari Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang, Kementerian Hukum Dan HAM R.I.,
Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual
Bukti P-18 Asli Petikan Daftar Umum Paten, Nomor: HKl.3-Kl.05.07.029
tanggal 10 Mei 2022, yang diterbitkan oleh Direktur Paten,
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48

49. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Kementerian Hukum Dan HAM R.I., Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
Bukti P-19 Asli Surat Nomor : HKl.3-Kl.05.02.01.IDS000002138 tanggal
27 April 2022 dari Direktur Paten, Desatn Tata Letak Sirkuit
Terpadu dan Rahasia Dagang, Kementerian Hukum Dan HAM
R.I., Direktorat )enderal Kekayaan Intelektual
Bukti P-20 Asli Deskripsi, yang berjudul : “ALAT PEREKAMAN DA TA
TRANSAKSI" milik TERGUGAT
Bukti P-21 Copy Surat dari PENGGUGAT kepada TURUT T ERGUGAT
tertanggal 2 Nopember 2018, Perlhal: Laporan Pengaduan
Dugaan Pelanggaran Paten lDP000043111
Bukti P-22 Print Out Surat dari PENGGUGAT kepada TURUT
TERGUGAT tertanggal 6 Maret 2019, Peribal : Keberatan dan
Permohonan Penolakan Pennobonan Paten Sed erhana
S00201803339
Bukti P-23 Asli Surat Perjanjian Penunjukkan Distributor Tunggal,
Nomor01/PER-DIST/11/2013 tanggal 4 Februari 2013
Bukti P-24 Print out Permobonan Paten Sederhana No. : S00201300129
yang dlajukan oleb PT. PRASIMAX INOVASI TEKNOLOGI
pada tanggal 17 Juni 2013, dengan judul : PERANTI
PEMANTAU TRANSMISI DATA DIGITAL.
Bukti P-25 Print out Situs website millk TERGUGAT dengan url : https://
sertiflkasi.postel.go.id/sertiftkat/publish?key=
cust_name&value= subaga

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi
materai cukup dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi catatan
sesuai dengan keadaannya;
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis,
Penggugat telah mengajukan Ahli yaitu ADI SUPANTO, S.H.,M.H, yang
memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Paten merupakan Hak Eksklusif yangdiberikan oleh Negara
kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, untuk selama
waktu tertentu melaksanakan sendiri lnvensinya atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49

50. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


- Bahwa Invensi adalah ide Inventor sebagai pemecah masalah yang
spesifik di bidang teknologi, berupa produk atau proses termasuk
penyempurnaannya, misalnya berupa produk, mesin, tool/peralatan,
metode, sistem, dan komposisi;
- Bahwa Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak
yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang
menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umurn
Paten;
- Bahwa Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan
Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa
persetujuannya :
a. dalam hal Paten-produk : membuat, menggunakan, menjual,
mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk
dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
b. dalam hal Paten-proses : menggunakan proses produksi yang diberi
Paten untuk membuat barang atau menjual, mengimpor, menyewakan,
menyerahkan, menyediakan untuk dijualjdisewakan/diserahlkan.
- Bahwa Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara
bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan
yang menghasilkan invensi (temuan);
- Bahwa ada dua macam sistem pendaftaran paten dalam rangka
perlindungan hukum, yaitu : Sistem First to File adalah suatu sistem yang
memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atas invensi
baru sesuai dengan persyaratan. Sistem First to Invent adalah suatu
system yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan
inovasijinvensi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah
ditentukan;
- Bahwa dalam memberikan hak paten kepada Pemohon,
pemerintah/Negara Indonesia mengacu pada sistem First to File;
- Bahwa Klaim adalah bagian terpenting (inti) dari suatu invensi (penemuan)
yang dimintakan pelindungan, uraian jelas yang didukungoleh deskripsi,
dan di dalam klaim diungkapan semua kelebihan/keistimewaan teknik dari
invensi tersebut. Perlindungan Paten meliputi dua hal, yaitu :
a. Paten,
Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, diberikan untuk Invensi yang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50

51. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam
industri.
b. Paten sederhana
Paten sederhana sebagaimana dirnaksud dalam pasal 2 huruf b
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten diberikan untuk
setiap Invensi baru, pengembangan/ penyempurnaan dari produk atau
proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industry
- Bahwa perbedaan Paten dan Paten Sederhana, antara lain :
• Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah
inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten
sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari
produk atau proses yangtelah ada, dan dapat diterapkan dalam
industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk
yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki
fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang
disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang
mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau
sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa
proses sederhana atau rnetode yang sederhana.
• Klairn paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan
Paten jumlah klairnnya lebih dari satu dan tidak dibatasi, Prosres
teknologi dalarn paten sederhana lebih simpel daripada progres
teknologi dalam Paten;
- Bahwa invensi yang dapat diberi Paten antara lain :
(1) Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten jika pada
Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sarna dengan teknologi
yang diungkapkan sebelurnnya.
(2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia
atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui
peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan
seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:
a. Tanggal Penerimaan; atau
b. Tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak
Prioritas.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51

52. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


(3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) mencakup dokumen Permohonan lain yang diajukan di
Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan
yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal
Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau
tanggal prioritas Permohonan.
(4) Invensi tersebut telah diumumkan/diperjualbelikan (jika paten produk)
dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal
Penerimaan pendaftaran permohonan paten. Hal ini tidak dapat diberi
Paten, karena kebaruannya telah gugur.
- Bahwa apabila suatu permohonan pendaftaran Paten (sebagai contoh)
diajukan pada sekitar bulan Januari tahun 2018, namun sebelumnya
produk atas invensi paten tersebut telah diperjualbelikan sejak tahun 2016,
maka Kebaruannya sudah gugur, artinya tidak memenuhi syarat untuk
diberi paten, karena produk atas invensi itu telah
diperjualbelikan/dilaksanakan sebelum permintan paten diajukan. Hal ini
berarti invensi tersebut telah diungkapkan sebelumnya. Dan apabila
permohonan pendaftaran Paten tersebut terdaftar (mendapat sertifikat
paten dari Ditjen Kl), maka pihak yang bekepentingan dapat mengajukan
penghapusan paten tersebut dengan alasan tidak memenuhi
patentabilitas.
- Bahwa suatu permohonan/permintaan paten yang telah ditolak berarti
telah diperiksa secara substantif oleh pemeriksa paten. Hal ini permintaan
paten tersebut telah dipublikasi yang mengungkapkan invensi tersebut.
Jadi dokumen permintaan paten tersebut mas ih sah sebagai
pengungkapan invensi dimaksud
- Bahwa apabila (sebagai contoh) dalam hal suatu paten (paten biasa) yg
telah diberi Ditjen Kl dan dalam deskripsinya telah menguraikan secara
lengkap tehnologi yang dipatenkan, kemudian ada Permintaan Paten
Sederhana yg mengambil sebagian dari deskripai Paten (biasa) tersebut
yang kemudian dijadikan satu Klaim, maka Paten Sederhana tersebut
tidak memiliki kebaruan;
- Bahwa apabila suatu Produk dari Paten Sederhana yang diajukan
permohonan tersebut telah didaftarkan di Ditjen Postel, Kemeninfo dalam
waktu lebih dari 1 tahun sebelum diajukannya permohonan Paten
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52

53. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Sederhana tersebut ke Ditjen KI, maka Paten sederhana tersebut tidak
memiliki kabaruan;
terhadap pendapat Ahli tersebut diatas, Para Pihak akan menaggapi didalam
Kesimpulan yang diajukan secara tertulis;
Menimbang, bahwa didalam persidangan, Penggugat telah
mengajukan Saksi WAHYU ADI DANA PRASODJO , yang memberikan
keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar, Saksi bekerja sebagai Pegawai di Kementerian Komunikasi
dan lnformasi Republik Indonesia;
- Bahwa benar, Saksi bekerja pernah bekerja di bagian penerimaan alat-alat
yang akan diperiksa dalam proses standarisasi alat-alat elektronik di
Kementerian Komunikasi dan lnformasi Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa produk/alat Tapping Box yang diajukan
PT Prasimax lnovasi Teknology telah didaftarkan dan telah distandarisasi
sejak tahun 2013;
- Bahwa benar, Saksi menyatakan bahwa pendaftaran alat tapping box atas
nama PT. Subaga Mitra Solusi sejak tahun 2016, antara lain:

terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan
menanggapi didalam Kesimpulan yang akan diajukan secara tertulis;
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil -dalil Jawaban di
persidangan, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi
tanda dan dibubuhi berupa sebagai berikut :
No No Sertifikat PLG
ID
Nama Pemohon Nama
Perangakat
Merek Model
1 69975/SDPPl/2
020
5847 PT. SUBAGA
MITRA SOLUSI
Data Capture TappingBox T8-3AIO
2 51591/SDPPl/2
017
5847 PT. SUBAGA
MITRA SOLUSI
Alat
Monitoring
Transaksi
TappingBox TB3AIO
3 47241/SDPPl/2
016
5847 PT. SUBAGA
MITRA
SOLUSI
Alat
Monitoring
Transaksi
TappingBox TB-2AIO
4 47240/SDPPl/2
016
5847 PT. SUBAGA
MITRA
SOLUSI
Alat
Monitoring
Transaksi
TappingBox TB-AIO
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53

54. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Bukti Dokumen
Bukti T-1 Asli Akta Perseroan Terbatas PT. Subaga Mitra Salus,
Nomor: 04, yang dibuat dihadapan Novianti, S.H., MM.,
Notaris di Jakarta, tertanggal 02 Agustus 2011.
Bukti T-2 Asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: AHU 24108.AH.0l.0l.Tahun 2012
Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 04
Mei 2012
Bukti T-3 Asli Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.
Subaga Mitra Selusi Nomor: 09, yang dibuat dihadapan Dahlia,
S.H., Notaris di Jakarta Utara, tertanggal 27 Mei 2022.
Bukti T-4 Asli Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU - 0039723.AH.0l.02 Tahun
2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas PT. Subaga Mitra Selusi, tanggal 13 Juni
2022 dan lampiran.
Bukti T-5 Asli Sertifikat Paten Sederhana atas nama pemegang paten
PT. Subaga Mitra Solusi Nomor: IDS000002138 dengan
judul Alat Perekaman Data Transaksi, tanggal pemberian 06
Maret 2019.
Bukti T-6 Asli Deskripsi Paten Sederhana Nomor: 1D5000002138
Bukti T-7 Asli Sertifikat Nomor 69975/SDPPl/2020, tanggal 02
September 2020
Bukti T-8 Asli Formulir Biaya Pemeliharaan Paten Sederhana dengan
nomor Paten IDS000002138 untuk tahun ke-3.
Bukti T-9 Copy penerimaan Negara bukan Pajak, dengan jumlah
pembayaran sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima
puluh ribu rupiah), tertanggal 29-01 2020.
Bukti T-10 Copy Formulir Biaya Pemeliharaan Paten dengan
nomor Paten ID$000002138 untuk tahun ke-4.
Bukti T-11 Copy Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan Jumlah
pembayaran sebesar Rp.950.000,00 {sembilan ratus lima
puluh ribu rupiah tertanggal 26-02-2021.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54

55. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Bukti T-12 Copy Formulir Biaya Pemeliharaan Paten dengan nomor
Paten ID5000002138 untuk tahun ke-5.
Bukti T-13 Copy Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan jumlah
pembayaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu Juta lima ratus
ribu rupiah), tertanggal 21-03-2022.
Bukti T-14 Print Out Permohonan 500201300129 mllik Penggugat
Bukti T-15 Copy Somasi No.066/TGN/lll/202l tanggal 23 Maret 2021
aslinya dikirim kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan Ahli ke muka
persidangan, yaitu C. TRIAYU RATNA DEWI , S.H., M.H, yang memberikan
pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Paten itu intinya sebuah inversi atau penemuan yang sifatnya luar
biasa yang belum pernah ada. Paten Sederhana sifatnya berupa develop
dari Paten yang sudah ada. Bagaimana kita bisa menilai ini kategori
Paten atau Paten Sederhana itu biasanya dilakukan penelusuran Paten,
sehingga kita mengetahui kebaruan dari Paten itu. Suatu produk bisa
dipatenkan atau tidak jika sudah dilakukan penelusuran untuk melihat
kebaruan suatu Paten. Termasuk yang dilakukan oleh pemeriksa Paten
di DJKI yang diajarkan untuk melakukan penelusuran Paten itu.
Bagaimana caranya untuk melakukan penelusuran Paten, penelusuran
Paten dilakukan secara global. Jadi, meskipun Paten itu tidak dilindungi
di Indonesia, tetapi kita harus melihat penelitiannya/searching-nya secara
global untuk melihat kebaruan suatu Paten itu. Dari situ bisa diketahui
Patenniya baru atau tidak;
- Bahwa pada prinspinya Paten baik itu Paten Sederhana atau Paten Biasa
bisa dihapus dengan persetujuan Menteri. Tetapi ada syarat kenapa
Paten itu dihapus, bisa jadi karena Paten itu tidak membayar biaya
pemeliharaan. Terutama kalau Patennya sudah granted, ada kewajiban
untuk membayar biaya pemeliharaan. Kedua, ada kewajiban Paten itu
harus diproduksi;
- Bahwa pada prinsipnya dalam Paten biasa dan Paten Sederhana itu ada
dua yang membedakan , yaitu di dalam Paten biasa, yang
dilindungi/diklaim itu dalam bentuk dua produk/dua model. Dalam Paten,
sistem dan perangkat itu bisa jadi satu, akan tetapi dalam Paten
Sederhana, oleh karena sifatnya hanya develop, maka yang dilindungi
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55

56. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


hanya satu klaim, apakah prosesnya saja, sistemnya saja, atau
produknya saja. Jadi tidak boleh dua-duanya dalam Paten Sederhana.
- Bahwa dalam Paten itu bisa saja ada kesamaan fungsi tetapi yang
dipatenkan itu berbeda, Misalnya, saya menggunakan handphone
Samsung dan saya juga menggunakan handphone Iphone, fungsinya
sama untuk menelepon, tetapi Operating System yang digunakan dalam
Samsung dan Iphone itu berbeda, Samsung menggunakan Android
sedangkan Iphone menggunakan IOS. Ada kalanya saya tidak bisa men-
download di sistem yang sifatnya 105 saya harus men-download di
Android, Itu terpisah teknologinya, Jadi itu sesuatu yang berbeda
meskipun fungsinya sama-sama untuk menelepon, tetapi teknologi di
sistem yang digunakan berbeda, hasilnya juga berbeda antara 1OS dan
Android;
- Bahwa dalam menilai unsur kebaruan itu ada beberapa hal yang
digunakan. Pertama, menggunakan metode pembanding yang terdekat
dengan produk atau proses yang akan dipatenkan. Jika ingin
mempatenkan Paten Sederhana, menggunakan Paten yang terdek at
yang menyerupai Paten itu yang mana. Dalam Paten Sederhana hanya
boleh menggunakan satu pernbanding terdekat. Dalam Paten Biasa
menggunakan dia pembanding terdekat. Dalam penyusunan drafting
Paten harus dibuat dengan sistem yang konsisten, yang ingin dipatenkan
itu alatnya kah, prosesnya kah. metodenya kah, atau sistemnya kah, itu
bisa dipisah. Dalam Paten bisa dua-duanya, produk dan proses itu boleh
jadi satu. Paten Sederhana hanya satu, mau prosesnya atau mau
produknya. Dalam penyusunan drafting Paten harus konsisten. Dalam
Paten, apabila ada perbedaan sedikit itu sungguh dianggap baru.
Publikasi Paten bisa menghilangkan kebaruan dari Paten. Jadi, publikasi
itu kita melihat dari sistem-sistem, situs-situs Paten di Internasional.
Tentunya menggunakan pembanding terdekat, bukan yang pembanding
yang sudah kadaluwarsa. Jika kita kita ingin membuat smart lamp,
tentunya kita pakai pembanding smart lamp produknya Phillips, bukan
smart lamp ciptaan Thomas Alva Edison, itu sudah kadaluwarsa;
- Bahwa dalam drafting Paten, susunannya terdiri dari latar belakang
invensi, uraian singkat invensi, gambar, termasuk klaim, itu disebutnya
drafting atau deskripsi Paten. Membuat drafting Paten berbeda jauh
dengan membuat drafting perjanjian. Dalam drafting perjanjian, para
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56

57. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


pihak bebas menentukan isi dan bentuk kontrak, tetapi dalam drafting
Paten, itu tidak seperti perjanjian, karena kita harus memahami betul
teknologi yang mau dipatenkan itu seperti apa. Dalam Paten, ruang
lingkup yang dilindungi adalah klaimnya. Jadi, latar belakang invensi,
uraian lengkap invensi, itu hanya sebagai kronologi untuk menjelaskan
kepada pemeriksa Paten. Letak perlindungannya bukan pada deskripsi,
bukan di latar belakang, bukan diuraian lengkap invensi, tetapi pada
klaimnya. Selama klaimnya itu berbeda, itu bisa masuk dalam
perlindungan Paten baru. Pemeriksa akan menentukan itu termasuk
dalam Paten Sederhana atau Paten Biasa;
- Bahwa untuk mengetahui Kaim itu melanggar atau tidak sebenarnya
ranah dari pemeriksa Paten, karena la yang mengetahui secara teknis
Paten itu. Membuat drafting dalam bentuk alat, proses, metode, itu
berbeda. Metode untuk membuat alat berbeda, harus jelas metodenya
seperti apa. Jadi yang mau dipatenkan itu apakah metodenya ataukah
produknya, Ilustrasi sederhana, seperti mesin ATM itu melakukan proses
untuk mengeluarkan uang. Dalam produknya harus ada alatnya,
bagaimana kita memencet tombol, sehingga akhirnya bisa memproses
mengeluarkan uang
- Bahwa lisensi agak unik dalam Paten. Dalam Paten ada lisensi opsional
dan lisensi wajib. Lisensi wajib contohnya dalam lisensi vaksin Sinovac,
pemerintah yang membayar lisensinya, karena berkaitan dengan
kepentingan umum. Sehingga lisensinya tidak boleh dimonopoli badan
hukum atau individu, jadi pemerintah yang membayar lisensinya. Maka
ketika pemerintah membeli lisensi Sinovac, lisensi itu dibuat ulang oleh
Biofarma yang dipakai untuk masyarakat. Dalam lisensi opsional sama
seperti HAKI lain, ada yang namanya lisensi tunggal dan lisensi eksklusif.
Lisensi tersebut menggunakan perjanjian yang dicatat di DJKI. Jadi,
sebenarnya tidak wajib lisensi apalagi kalau berbeda, Pernah ada kasus
Internasional Apple dan Samsung Apple tidak pernah memproduksi di
negaranya. Apple membuat produk Iphone di Korea, di China, Kemudian
digugat karena produk yang dibuat di Korea dan China lebih bagus
daripada Apple. Akhirnya tidak diterima oleh hakim-hakim di negara itu,
karena berlakunya hanya di Amerika saja. Kenapa? Karena dalam hukum
Internasional TRIPS, memang ada kewajiban dasar di mana ketika Paten
yang masuk dalam perlindungan Paten, otomatis ketika ada yang men-
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57

58. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


develope harus menyerahkan kepada si pemegang Paten. Tetapi dalam
hukum nasional kita, itu dianggap melanggar ketertiban umum karena
dalam Paten itu harus ada transfer teknologi. Sehingga tidak menutup
negara-negara berkembang untuk men-develop ulang:
- Bahwa mengenai publikasi, ada pengecualian di Undang-Undang Paten.
Apabila publikasinya itu berkaitan dengan skripsi, pameran, itu tidak
masuk kategori publikasi, itu yang dikecualikan dalam Undang-Undang
Paten;
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya di
persidangan Turut Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi
tanda dan dibubuhi berupa sebagai berikut :
Bukti Dokumen
Bukti TT-1 Print out database Surat penggunaan database dan/atau
dokumen permohonan paten yang resmi Nomor: HKl.3 -
Hl.05.01.054 yang menjelaskan bahwa berkenaan dengan
telah diberlakukan sistem administrasi secara elektronik (IPAS)
yang telah diakui resmi oleh badan kekayaan internasional
(WIPO) sejak tahun 2013, maka penggunaan database
elektronik permohonan paten berdasarkan sistem IPAS dapat
digunakan sebagai bukti resmi untuk keperluan pembuktian
permohonan paten dalam proses administrasi atau proses
hukum seperti untuk penyidikan dan/atau untuk membantu
dalam proses pengadilan (angka 2).

Bukti TT-2 Print out database Surat Pemberitahuan Persyaratan
Formalitas Telah Dipenuhi Nomor: HKl.3 -Hl.05.01.02.
S00201803339 tanggal 5 Maret 2019.
Bukti TT-3 Print out database Surat Pemberitahuan Permohonan Paten
Telah Diumumkan Nomor: HKl.3-Hl.05.01.03.2018/S/00567
tanggal 16 Agustus 2018.
Bukti TT-4 Print out database Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan
substantif Nomor: HKl-3-Hl.05.02.01. S00201803339-TA
tanggal 20 Agustus 2019.
Bukti TT-5 Print out database Surat Pemberitahuan dapat diberi Paten
Sederhana Nomor: HKl-3-Hl.05.02.04. S00201803339-DS
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58

59. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


tanggal 06 Maret 2019.
Bukti TT-6 Print Out database Surat Pemberitahuan Penolakan
Permohonan Paten Sederhana Nomor : HKl -
3.Hl.05.04.S00201300129-TS tanggal 08 Novemb er 2018
dengan Nomor permohonan: S00201300129 yang diajukan
pada tanggal 17 Juni 2013 atas nama PT PRASIMAX
INOVASI TEKNOLOGI dengan judul invensi PERANTI
PEMANTAU TRANSMISI DATA DIGITAL.
Bukti TT-7 Print Out UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Pasal 1 angka 8 UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai
berikut : Pemeriksa paten yang selanjutnya disebut pemeriksa
adalah pejabat fungsional aparatur sipil negara atau ahli
yang diangkat oleh menteri dan d iberi tugas serta
Wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif
terhadap permohonan.

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah
mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 7 Februari
2023;
Menimbang, bahwa meskipun perkara atas sengketa Hak Kekayaan
Intelektual merupakan salah satu jenis perkara yang tidak wajib menempuh
upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi,
didalam setiap agenda pemeriksaan perkara hingga sebelum menjatuhkan
Putusan ini, Majelis Hakim senantiasa mengupayakan perdamaian terhadap
kedua belah pihak, namun demikian, upaya perdamaian tersebut tidak dapat
tercapai bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim sesuai
ketentuan perundang-undangan membuat pertimbangan hukum melalui
Putusan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-
hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan ini, maka segala
sesuatu yang terjadi didalam dan/atau selama persidangan yang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59

60. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum
dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGA N HUKUM
Dalam Eksepsi
Menimbang, bahwa di dalam Jawaban yang diajukan secara tertulis
masing-masing oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis telah
menelaah secara seksama bahwasanya masing-masing pihak tersebut telah
mengajukan ekspesi tentang non kompetensi;
Menimbang, bahwa adapun materi ekspesi dari Tergugat dan Turut
Terugat secara ringkas terurai beserta argumentasinya sebagai berikut
dibawah ini :
1. Eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis consertium) karena tidak
menarik pihak PT. Adora lntegrasi Solusi, dengan alasan pada pokoknya
bahwa pihak PT. Adora lntegrasi Selusi sebagai Pihak Tergugat / Turut
Tergugat karena sesuai dalil gugatan Penggugat bahwa PT. Adora
lntegrasi Selusi telah mengusulkan mengajukan perusahaan Tergugat
sebagai distributor perangkat keras penangkap transaksi dan telah
dianggap melakukan penjualan produk yang mengunggunakan invensi
paten Penggugat.
2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur atau obscuure libel karena invensi
milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Paten IDP000043111
tidaklah sama dengan invensi milik Tergugat sebagaimana terdaftar
dalam Paten Sederhana 10S000002138, mengingat apabila hal tersebut
adalah sama, maka tentu Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual
Kementerian Hukum dan HAM tidak akan mengeluarkan Sertifikat Paten
Sederhana kepada Tergugat, sehingga menurut Penggugat, bagaimana
mungkin antara Paten Penggugat dengan Paten Sederhana milik
Tergugat dapat dipersamakan sedangkan secara yurids, perlindungan
atas keduanya sudah jelas berbeda, dimana Paten diberikan atas invensi
baru, sedangkan Paten Sederhana diberikan atas pengembangan dari
produk atau proses yang telah ada;
3. Gugatan Penggugat obscuur libel (Tidak Jelas) karena berdasarkan
posita dan petitum gugatan Penggugat a quo, Penggugat kurang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60

61. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


memahami objek gugatan dalam perkara kekayaan intelektual karena
gagalnya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat seharusnya bukan
menjadi objek perkara kekayaan intelektual;
berdasarkan eksepsi tersebut diatas, Tergugat dan Turut Tergugat pada
pokoknya memohon agar gugatan penghapusan Paten Sederhana yang
diajukan Penggugat a quo tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya
gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkevelkraad).
Menimbang, bahwa Majelis telah membaca Replik dan Duplik, yang
pada pokoknya secara keseluruhan Penggugat menyangkal seluruh dalil
eksepsi non kompetensi, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tetap
mempertahankan dalil eksepsinya tersebut;
Menimbang, bahwa Majelis telah pula membaca Kesimpulan tertulis
para pihak masing-masing yang pada intinya berkaitan dengan materi
eksepsi tersebut, para pihak berketetapan pada dalil dan argumentasinya
masing-masing;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan
materi eksepsi pertama, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;
Menimbang, bahwa Majelis telah membaca surat gugatan dan jawab
jinawab para pihak, bahwasanya meskipun para pihak menyinggung PT.
Adora lntegrasi Solusi telah mengusulkan mengajukan perusahaan Tergugat
sebagai distributor perangkat keras penangkap transaksi dan telah dianggap
melakukan penjualan produk yang mengunggunakan invensi paten
Penggugat, akan tetapi, secara substansi, pokok gugatan a quo merupakan
gugatan penghapusan Paten Sederhana atas invensi-invensi yang telah
diberi Turut Tergugat sehingga terdaftar atas nama Tergugat sebagai
Pemegang Paten Sederhana, dengan rincian sebagai berikut :
Judul Paten Sederhana : Alat Perekaman Data Transaksi
No. Paten Sederhana : IDS000002138
Tanggal Penerimaan : 8 Mei 2018
Tanggal Pemberian : 06 Maret 2019;
oleh karena demikian, Majelis berpendapat secara seksama bahwasanya
eksepsi pertama haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua, Majelis telah menelaah
surat gugatan dan jawab jinawab hingga kesimpulan yang diajukan para
pihak secara tertulis, bahwasanya substansi gugatan a quo merupakan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61

62. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


gugatan penghapusan paten sederhana, sehingga dalam hal ini tidak perlu
lagi dalam materi eksepsi untuk mempersengketakan apakah invensi milik
Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Paten IDP000043111 sama atau
tidaklah sama dengan invensi milik Tergugat sebagaimana terdaftar dalam
Paten Sederhana 10S000002138, dan adapun hal demikian, akan
dipertimbangkan Majelis dengan memperhatikan seluruh pembuktian para
pihak secara berimbang;
Menimbang, bahwa adapun perihal eksepsi ketiga, Majelis telah
meneaah bahwasanya materi eksepsi tersebut tidak berbeda dengan materi
eksepsi pertama, oleh karenanya, secara mufakat, Majelis dengan
memperhatikan uraian pertimbangan hukum atas eksepsi pertama diatas
tersebut, secara seksama berpendapat bahwa eksepsi ketiga tidak memiliki
alasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa oleh karena demikian, maka Majelis berpendapat
bahwa terhadap seluruh ekspesi Tergugat dan Turut Tergugat yang demikian
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah mempertimbangkan bahwa
seluruh materi eksepsi telah memasuki pokok perkara, namun demikian,
terhadap seluruh materi eksepsi tersebut akan Majelis cermati dalam setiap
mempertimbangkan dalil pokok perkara, yang dalam prakteknya, suatu materi
eksepsi dapat ditemukan setelah Majelis memeriksa dan mempertimbangkan
pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
mengenai gugatan penghapusan Paten Sederhana atas invensi-invensi yang
telah diberi oleh Turut Tergugat dan terdaftar atas nama Tergugat sebagai
Pemegang Paten Sederhana, dengan rincian sebagai berikut :
Judul Paten Sederhana : Alat Perekaman Data Transaksi
No. Paten Sederhana : IDS000002138
Tanggal Penerimaan : 8 Mei 2018
Tanggal Pemberian : 06 Maret 2019;
Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Tergugat
dan Turut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62

63. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


dimana Majelis telah pula memperhatikan bukti surat para pihak pada
pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa Tergugat mengajukan permohonan Pendaftaran Paten
Sederhana pada tanggal 08 Mei 2018 Nomor Permohonan
S00201803339 dengan judul lnvensi: " Alat Perekaman Data
Transaksi" atas nama Pemohon PT. Subaga Mitra Solusi (Tergugat),
dan pada tanggal 06 Maret 2019, Turut Tergugat telah mengeluarkan
surat Pemberitahuan dapat diberi Paten (vide bukti surat TT-1) dimana
hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Turut Tergugat,
bahwa deskripsi, klaim dan gambar dinyatakan telah memenuhi
ketentuan Pasal 3 ayat 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 39 ayat (2),
Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Paten, oleh karenanya Turut Tergugat menyangkal dalil-dalil
gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa invensi Tergugat yang
telah diberi Paten dengan Nomor IDS00002138 tersebut tidak memiliki
kebaruan, oleh karenanya, Turut Tergugat berpendapat bahwa
berdasarkan hasil pemeriksaan substantif, berdasarkan dokumen
pembanding, Turut Tergugat tidak menemukan suatu hal yang dapat
mengantisipasi permohonan Paten Sederhana Tergugat, dan Tergugat
telah melaksanakan seluruh syarat-syarat dan mengikuti seluruh
proses yang ditetapkan oleh Turut Tergugat sehingga Turut Tergugat
memberikan Paten sederhana Nomor 1D5000002138 pada tanggal 6
Maret 2019;
2. Bahwa Tergugat membantah dalil penggugat, dan Tergugat mendalilkan
bahwa produk invensi yang dipatenkan Tergugat sebagaimana dijual
kepada pihak lain merupakan produk milik Tergugat sendiri dan bukan
produk milik Penggugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat karena
produk yang dimiliki Penggugat yaitu ”Transaction Surveilance”
sedangkan produk Tergugat adalah ”Alat Perekaman Data Transaksi”,
sehingga kedua produk tersebut tidak sama, dalam hal mana Tergugat
tidak menggunakan invensi milik Penggugat sebagaimana dimaksud
dalam Paten Nomor IDP000043111, melainkan menggunakan invensi
milik Tergugat sendiri sebagaimana terdaftar dalam Paten Sederhana
IDS000002138;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63

64. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


3. Bahwa Paten Sederhana milik Tergugat berbeda dengan Paten milik
Penggugat dimana teknologi penangkap data transaksi yang terdapat
dalam Paten Sederhana milik Tergugat mengandung unsur kebaruan
(novelty} yang tidak dimiliki invensi milik Penggugat
4. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa Paten Sederhana
"Alat Perekaman Data Transaksi" milik Tergugat merupakan invensi
baru dalam pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan
dapat diterapkan dalam industri, yang bukan sekedar berbeda ciri
teknisnya tetapi juga memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis dari
pada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk konfigurasi,
konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin,
komposisi, formula, senyawa, atau sistem yang berbeda, dan invensi
milik Tergugat berhubungan dengan suatu alat perekaman data
transaksi, khususnya alat perekaman data transaksi multi-masukan
yang dilengkapi dengan unit penguraian (parsing) data transaksi.
lnvensi tersebut bertujuan untuk memberikan fasilitas kemudahan dalam
pengawasan suatu transaksi perusahaan untuk mengetahui besaran
potensi pendapatan dan pajak, memudahkan perolehan data transaksi
yang dilakukan pengawasan dengan memperoleh hasil penguraian data
pada alat perekaman transaksi tanpa melalui proses ke jaringan server
dan meringankan beban pengiriman data ke server lebih kecil
dibandingkan sebelum dilakukan penguraian (parsing) apabila dilakukan
secara online dan pengawasan melalui mekanisme internet dan aplikasi
dashboard pada website dan smartphone. invensi ini dirancang suatu
alat perekaman data transaksi secara real time yang dapat melakukan
perekaman data baik itu data transaksi pencatakan printer dan data
transaksi secara online database, baik yang berdiri sendiri maupun
secara bersamaan, oleh karenanya, dalam paten sederhana Tergugat
tersebut merupakan produk yang pertama sekali memperkenalkan alat
perekam data transaksi yang dapat digunakan menggunakan bluetooth,
printer dan alat lainnya yang memudahkan pemakaiannya yang tidak
dimiliki oleh Penggugat, sebagai langkah inventif yang ditemukan oleh
Tergugat dan tidak ada di dalam lnvensi milik Penggugat.
5. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan bahwa perbandingan
Paten yang digunakan Penggugat untuk memperbandingkan Paten milik
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64

65. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat mencantumkan
"PATEN PEMBANDING 2 {S00201300129)" bahwasanya PATEN
PEMBANDING 2 Nomor S00201300129 milik Penggugat tersebut telah
ditolak oleh Turut Tergugat, oleh karenanya Tergugat dan Turut
Tergugat mendalilkan bahwa pembanding tersebut tidak dapat
digunakan sebagai pembanding karena tidak benar dan tidak
berdasarkan hukum, dan Turut Tergugat juga mendalilkan bahwa Turut
Tergugat menolak dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Paten
Penggugat P00201100457 sebagai Pembanding 1 telah dijadikan
pembanding Tergugat dalam latar belakang naskah Patennya dan
berdasarkan surat pemeriksaan tahap akhir Turut Tergugat juga telah
menjadikan Paten Penggugat tersebut sebagai dokumen pembanding,
dalam hal mana bagi Turut Tergugat telah membuktikan bahwa Turut
Tergugat telah memeriksa dokumen Penggugat untuk dijadikan
pembanding, akan tetapi dokumen pembanding tersebut tidak
mengantisipasi kebaruan dan langkah inventif dari Permohonan Paten
Sederhana Tergugat, sehingga Tergugat dan Turut Tergugat
berpendapat bahwa Paten Sederhana "Alat Perekaman Data Transaksi"
milik Tergugat merupakan invensi baru dalam pengembangan dari
produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri;
6. Bahwa Tergugat mendalilkan berdasarkan informasi pada Pangkalan
Data Kekayaan lntelektual Kementerian Hukum dan HAM, Paten milik
Penggugat dan Paten Sederhana milik Tergugat berbeda sebagai
berikut :
Abstract
Paten Nomor IDP000043111
milik Penggugat
Abstract
Paten Sederhana Nomor I0S00002138
milik Tergugat
Sebuah sistem penanqkap data
transaksi dari mesin kasir atau POS
(100) yang tercetak pada printer
(150) di mana sistem tersebut terdiri
dari proses penangkapan dan
perekaman data transaksi yang
diambil dari jalur printer oleh
apparatus penangkap data transaksi
lnvensi ini berhubungan dengan suatu
alat perekaman data t ransaksi,
khususnya alat perekaman data
transaksi multi-masukan yang
dilenqkapi denqan unit penquraian
{parsing) data transaksi dimana unit
pengurai data dalam modul
pemrosesan mengambil data transaksi
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65

66. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


{200) kemudian dilanjutkan dengan
proses pengiriman data transaksi
menuju server aplikasi (300) untuk
kemudian melewati proses
pengumpulan data transaksi yang
berasal dari satu atau lebih apparatus
penangkap data printer (200), proses
pengolahan data dan proses
pelaporan data yang semuanya
disimpan don dikelo/a do/am basis
data
dari unit penyimpan data untuk
melakukan proses perubahan pada
data transaksi awal menjadi data
terurai (parsed) dengan mekanisme
penguraian data secara satu per satu
dan disimpan dalam unit database,
dan melalui instruksi unit kontroler,
data hasil penguraian (parsing) dalam
unit database dapat digunakan secara
langsung/cetak fisik dan/atau
dikirimkan ke server melalui unit
komunikator.
sehingga perbandingan diatas, Tergugat berpendapat bahwa
perbedaan antara lnvensi milik Perggugat dan Tergugat yaitu invensi
milik Penggugat adalah sebuah ”sistem” sedangkan invensi milik
Tergugat adalah suatu ”alat” yang dari terminologi bahasa keduanya
sudah jelas sangat berbeda apalagi bentuk dan kegunaan kedua lnvensi
ini pasti berbeda.
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah
oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR
Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-25, 1 (satu)
orang Ahli dibawah sumpah dan 1 (satu) orang Saksi dibawah sumpah,
sedangkan untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan
bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-15, dan 1 (satu) orang Ahli
dibawah sumpah, dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda
TT-1 sampai dengan TT-7, dan atas kesempatan yang telah diberikan secara
berimbang (audi alteram et partem), Turut Tergugat tidak mengajukan Ahli
dan/atau Saksi kemuka persidangan;
Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan para pihak
tersebut, Majelis telah menelitinya secara seksama, bahwa Majelis akan
mengesampingkan terhadap bukti surat yang diajukan tanpa aslinya, namun
demikian, secara arif dan bijaksana Majelis tetap akan mempertimbangkan
bukti surat yang diajukan tanpa asli dari kedua belah pihak apabila terdapat
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66

67. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


bukti surat yang sama yang sesuai aslinya sebagaimana diajukan oleh salah
satu pihak lainnya sebagai alat bukti dipersidangan, atau terdapat Saksi yang
didengar dibawah sumpah dimuka persidangan bila dirinya membenarkan
bahwa bukti surat yang diajukan tanpa asli tersebut adalah dibuat, diketahui
pembuatannya dan/atau ditandatangani oleh Saksi yang memberikan
kesaksian dibawah sumpah tersebut, serta secara nyata bukti surat
sebagaimana dimaksud tidak terbukti kepalsuannya, maka terhadap bukti
surat tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dipertimbangkan oleh
Majelis didalam perkara a quo;
Menimbang, bahwa selain daripada pertimbagan tersebut diatas,
Majelis telah pula memperhatikan beberapa yurisprudensi, antara lain :
1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1498K/Pdt 2006
tanggal 23 Januari 2008 antara Masnin binti Samit Vs Hayu Kesuma
C.s menyatakan ...........bahwa menurut doktrin Hukum Pembuktian,
bukti surat berupa fotocopi dari fotocopi, sepanjang tidak dapat
dibuktikan sebagai surat palsu atau dipalsukan, adalah juga alat bukti
yang sah, hal mana dikuatkan pendapat dari Prof. Subekti, SH dalam
bukunya berjudul “Hukum Pembukt ian”, terbitan PT. Pradnya
Paramitha Jakarta, cetakan ke 10, hal. 25 ;
2. Putusan Mahkamah Agu ng Republik Indonesia No. 3038
K/Sip/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986, hal. 7 mengenai
keberatan ad. 3, alinia terakhir menyatakan “Meskipun surat bukti
hanya fotocopi, namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut
tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap
sebagai petunjuk” ;
sehingga menurut hemat Majelis, adanya beberapa yurisprudensi tersebut
telah memperkuat argumentasi Majelis sebagaimana telah diuraikan diatas;
Menimbang, bahwa setelah membaca surat gu gatan dan jawab
jinawab para pihak, Majelis telah menelaah secara seksama bahwasanya
gugatan a quo merupakan gugatan penghapusan paten melalui Pengadilan,
sehingga dalam hal ini, Majelis telah membaca ketentuan yuridis terhadap
penghapusan paten sebagaimana diataur dalam Bab XII yang terdiri dari
Pasal 130 s. d Pasal 141 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Paten, namun demikian, Mejelis telah menelaah bahwasanya terdapat
beberapa alasan terhadap penghapusan paten, in casu, yang menjadi dasar
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67

68. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


gugatan penghapusan paten melalui Putusan Pengadilan, maka Majelis telah
menelaah sebagai pijakan dalam mempertimbangkan perkara a quo yang
berkaitan dengan penghapusan paten melalui Putusan Pengadilan dengan
memperhatikan ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Paten beserta penjelasannya, sebagai berikut dibawah
ini:
Pasal 130 huruf b :
Paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena:
b. putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah
mempunyai kekuatan hulum tetap;
Penjelasan Pasal 130 huruf b : cukup jelas

Pasal 132 :
(1) Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dilakukan jika :
a. Paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Pasal 4, atau pasal 9 seharusnya tidak diberikan;
b. Paten yang berasal dari sumber daya genetic dan/atau
pengetahuan tradisional tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
c. Paten dimaksud sama dengan paten lain yang telah
diberikan kepada pihak lain untuk Invensi yang sama;
d. Pemberian Lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah
berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara
yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dua)
tahun sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib yang bersangkutan
atau sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib pertama dalam hal
diberikan beberapa Lisensi-wajib; atau
e. Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20.
(2) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh pihak ketiga
kepada Pemegang paten melalui Pengadilan Niaga.
(3) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh Pemegang Paten atau
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68

69. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar Paten lain yang
sama dengan Patennya dihapuskan.
(4) Gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dan huruf e diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili
kepentingan nasional terhadap Pemegang Paten atau penerima
Lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga.

Penjelasan Pasal 132 :
Ayat (1) : huruf a s,d c : cukup jelas.
huruf d :
Yang dimaksud dengan tidak mampu mencegah
berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan
cara yang merugikan kepentingan masyarakat adalah
bahwa walaupun telah diberikan Lisensi-wajib,
pemberian Lisensi wajib tersebut tidak diikuti dengan
pelaksanaannya atau dilaksanakan Lisensi-wajib tetapi
tidak efektif sehingga produk yang sangat dibutuhkan
masyarakat tersebut tidak terpenuhi dan maksud
pemberian Lisensi-wajib tersebut tidak terlaksana,
misalnya pemberian Lisensi-wajib untuk memproduksi
obat tetapi tidak dilaksanakan secara efektif sehingga
jumlah yang diproduksi tetap sedikit dan harga obat tetap
mahal.
huruf e : cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga” adalah pihak yang
memiliki kepentingan dengan Paten yang digugat
penghapusannya dan harus dibuktikan di Pengadilan
Niaga.

Ayat (3) : cukup jelas.
Ayat (4) :
Yang dimaksud dengan pihak lain yang mewakili kepentingan
nasional" adalah setiap orang yang melakukan gugatan
semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan/atau Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69

70. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Pasal 133 :
Jika gugatan penghapusan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal
132 hanya mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim,
penghapusan dilakukan hanya terhadap satu atau beberapa klaim
atau bagian dari klaim yang penghapusannya digugat.

Penjelasan Pasal 133 : cukup jelas

Pasal 137 :
Penghapusan Paten menghilangkan segala akibat hukum yang
berkaitan dengan Paten dan hal lain yang berasal dari Paten
dimaksud.

Penjelasan Pasal 137 :
Hak eksklusif Pemegang Paten hilang sejak keputusan
pengadilan Niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap
menghapuskan paten yang dimiliki Pemegang Paten.
Jika Paten telah dilisensikan oleh pemegang paten kepada
pihak lain, penerima Lisensi tidak wajib membayar Royalti
kepada pemegang paten yang Patennya telah dihapus.

Pasal 138 :
(1) Kecuali ditentukan lain dalam putusan pengadilan Niaga, Paten hapus
untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan penghapusan
dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Dalam hal permohonan penghapusan sebagian klaim atau Pengadilan
Niaga menghapuskan sebagian klaim atas Paten, klaim disesuaikan
dengan tidak memperluas ruang lingkup klaim dimaksud.

Penjelasan Pasal 138 :
Ayat (1) : cukup jelas.
Ayat (2) : Pemegang Paten yang klaimnya sudah hapus sebagian
karena permohonan sendiri atau putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap harus mengajukan
permohonan kepada Menteri untuk menyesuaikan
sebagian klaim yang belum hapus.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70

71. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Penyesuaian klaim pada penghapusan sebagian klaim
dilakukan dengan merunut kembali nomor klaim paten
yang tidak dihapuskan. Perunutan kembari nomor klaim
paten teisebut tidak mengakibatkan perluasan lingkup
klaim.

Pasal 139 :
(1) Penerima Lisensi dari Paten yang dihapuskan karena alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c tetap berhak
melaksanakan Lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya
jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.
(2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
melakukan pembayaran Royalti yang seharusnya masih wajib
dilakukan kepada Pemegang paten yang Patennya dihapus.
(3) Dalam hal Pemegang Paten sudah menerima sekaligus Royalti dari
penerima Lisensi, Pemegang paten wajib mengembalikan jumlah
Royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan Lisensi
kepada pemegang Paten yang berhak.

Penjelasan Pasal 139 :
Ayat (1) : Penerima Lisensi Paten yang dihapuskan, pada dasarnya
dapat terus melaksanakan hak yang diperorehnya. Lisensi
tersebut menjadi Lisensi atas paten iain yang tidak
dihapuskan.
Ayat (2) dan (3) : cukup jelas.

Pasal 140 :
(1) Lisensi dari Paten yang dinyatakan dihapus dengan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c yang
diperoleh dengan iktikad baik, sebelum diajukan gugatan
penghapusan atas paten yang bersangkutan, tetap berlaku terhadap
paten lain.
(2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tetap berlaku dengan
ketentuan bahwa penerima Lisensi dimaksud untuk selanjutnya tetap
wajib membayar Royalti kepada Pemegang Paten yang tidak
dihapuskan, yang besarnya sama dengan jumlah yang dijanjikan
sebelumnya kepada Pemegang Paten yang patennya dihapuskan.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71

72. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Penjelasan Pasal 140 : cukup jelas.

Pasal 141 :
Paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali, kecuali
berdasarkan putusan Pengadilan Niaga. yang mana secara
kompetensi, gugatan penghapusan paten sederhana merupakan
kewenangan Pengadilan Niaga;

Penjelasan Pasal 141 : cukup jelas

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada ketentuan yuridis diatas,
selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dasar gugatan Pengugat a quo
adalah penghapusan paten sederhana, dimana yang menjadi dalil pokok
Penggugat memohon penghapusan Paten Sederhana atas invensi-invensi
yang telah diberikan oleh Turut Tergugat dan terdaftar atas nama Tergugat
sebagai Pemegang Paten Sederhana, yaitu :
Judul Paten Sederhana : Alat Perekaman Data Transaksi
No. Paten Sederhana : IDS000002138
Tanggal Penerimaan : 8 Mei 2018
Tanggal Pemberian : 06 Maret 2019;
Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat,
Mejelis secara seksama telah memperhatikan beberapa hal yang menjadi
argumentasi terhadap penghapusan paten sederhana milik Tergugat, pada
pokoknya, antara lain klaim-klaim Paten Sederhana Tergugat bukan
merupakan suatu invensi yang baru namun merupakan pengulangan
pengungkapan klaim-klaim invensi milik Penggugat, walaupun menggunakan
istilah atau terminologi yang berbeda namun prinsip teknis memiliki
kesamaan yang jelas dan nyata, sehingga tidak terdapat unsur kebaruan
karena kriteria unsur kebaruan di dalam Paten Sederhana Tergugat tidak
terpenuhi, dimana invensi tersebut bukan merupakan suatu teknologi baru
yang belum pernah ada sebelumnya , dan selain dari itu, Penggugat
mendalilkan bahwa invensi pada KLAIM 2 pada Paten Sederhana Tergugat
tidak dapat diklaim sebagai sebuah invensi yang baru karena meknisme yang
sudah lazim dan sudah umum digunakan, dikenal dan dioperasikan dalam
dunia teknologi informasi yang sedang berkembang, yakni mekanisme
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72

73. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


PENGURAIAN (PARSING) yang diperoleh dari MULTI-MASUKAN data,
Invensi tersebut seharusnya merupakan penyempuranaan dari invensi yang
telah ditemukan sebelumnya yang diterapkan ke dalam suatu produk, oleh
karenanya, Penggugat berpendapat bahwasanya Tergugat telah menjual
produk yang sama dengan produk atas invensi Penggugat, karena invensi
dalam Paten Sederhana milik Tergugat tersebut bukan menjadikan teknologi
yang digunakan dalam produk yang pernah ada menjadi lebih sempurna,
lebih mudah dan aman untuk digunakannya, justru produk yang dijual
Tergugat sama dengan invensi pada produk yang dijual dan dimiliki
Penggugat, dan Prior Arts yang diungkap / disebutkan dalam naskah Paten
Sederhana Tergugat pada bagian Latar Belakang invensi Tergugat memilki
kesamaan pada pokoknya dan memiliki kesamaan pada prinsip
peruntukannya yakni untuk pelaksanaan sistem monitoring transaksi pajak
dan penerimaan daerah lainnya yang memiliki kekhasan dan keunikan jika
dibandingkan dengan latar belakang invensi permohonan Paten dan Paten
Sederhana milik Penggugat, dan Prior Arts yang dijadikan pembanding dalam
naskah Paten Sederhana Tergugat tersebut memilki kesamaan pada pokok
dan prinsipnya yang tanpa Tergugat jelaskan perbedaan yang spesifik untuk
membuktikan terciptanya sebuah kebaruan yang hakiki (novelty);
Menimbang, bahwa Majelis telah membaca bukti surat yang berkaitan
dengan proses kepemilikan Paten Sederhana milik Tergugat yang diproses
oleh Turut Tergugat, yang berawal dari proses pendaftaran hingga
pemeriksaan substantif, pengumuman dan penerbitan sertifikat paten
sederhana (vide bukti surat TT-1 s.d TT-5), dan Majelis dalam hal memeriksa
paten, akan memperhatikan beberapa hal yang menjadi fundamental antara
lain berkaitan dengan invensi, deskripsi dan klaim didalam paten tersebut;
Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya telah mendengarkan
keterangan Ahli yaitu ADI SUPANTO, S.H.,M.H, pada pokoknya memberikan
pendapat perihal invensi adalah ide Inventor sebagai pemecah masalah yang
spesifik di bidang teknologi, berupa produk atau proses termasuk
penyempurnaannya, misalnya berupa produk, mesin, tool/peralatan, metode,
sistem, dan komposisi, dan berkaitan dengan pemeriksaan paten, Majelis
telah memperhatikan bahwasanya metodologi pembanding diperlukan untuk
menguji suatu invensi, sehingga dalam pemeriksaan paten diperlukannya
database paten, sebagaimana Majelis telah pula memperhatikan keterangan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73

74. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Ahli yaitu C. TRIAYU RATNA DEWI, S.H., M.H, yang memberikan pendapat
dibawah sumpah pada pokoknya bahwa paten sebagai sebuah inversi atau
penemuan yang sifatnya luar biasa yang belum pernah ada, sedangkan
Paten Sederhana sifatnya berupa develop dari Paten yang sudah ada, oleh
karenanya, bagaimana menilai kategori Paten atau Paten Sederhana
tersebut biasanya dilakukan penelusuran Paten, sehingga dapat diketahui
kebaruan dari Paten secara global, sehingga meskipun Paten tersebut tidak
dilindungi di Indonesia, namun demikian dapar diketahui karena telah dilihat
penelitiannya/searching-nya secara global untuk melihat kebaruan suatu
Paten.
Menimbang, bahwa didalam perkara a quo, yang dapat Mejelis tarik
suatu benang merah permasalahan adalah adanya kepemilikan Paten milik
Penggugat dan Paten sederhana milik Tergugat, oleh karenanya lebih lanjut
Majelis akan memperhatikan keduanya secara berimbang;
Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan Paten milik
Penggugat sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Paten Nomor
IDP000043111 tertanggal Pemberian 21 Oktober 2016, yang telah Majelis
telaah bahwa invensi paten milik Penggugat tersebut berjudul ”Sistem
Penanggap Data Transaksi dari Mesin Kasir atau Pos yang tercetak pada
Printer” (vide bukti surat P-1), dimana Penggugat telah menunjukkan adanya
pembayaran biaya pemeliharaan paten (vide bukti surat P-3 s.d P-14), yang
mana perangkat jenis transaction surveillance merupakan alat dari hasil
implementasi paten milik Penggugat telah mendapatkan standarisasi dari
Kemenkominfo melalui Direktur Standarasasi Nomor 31877/SDPPl/2013
tanggal 18 November 2013 dan Nomor 31877/SDPPl/2016 tanggal 18
November 2016 (vide bukti surat P-15 dan P-16);
Menimbang, bahwa Majelis telah pula memperhatikan bukti surat
Sertifikat Paten Sederhana atas nama Tergugat (PT. Subaga Mitra Solusi)
Nomor IDS000002138 dengan judul ”Alat Perekaman Data Transaksi”
terttanggal pemberian 06 Maret 2019 (vide bukti surat T-5), yang juga telah
menunjukkan pembayaran biaya pemeliharaan paten sederhana (vide bukti
surat T-8 s.d T-13), dan telah dididaftarkan pada Direktorar Jenderal Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia, Sertifikat
Nomor 69975/SDPPl/2020, tanggal 02 September 2020 (vide bukti surat T-7);
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74

75. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas,
menunjukkan bahwa Turut Tergugat telah mengeluarkan secara masing-
masing Paten kepada Penggugat dan Paten Sederhana kepada Tergugat,
yang keduanya telah mendaftarkan penggunaan invensinya sebagai produk
yang distandarisasi sehingga dalam hal ini Majelis menilai bahwa keduanya
memiliki nilai komersial sebagai produk yang diterima oleh kelembagaan lain
selain Turut Tergugat, namun demikian, Majelis dalam hal
mempertimbangkan pokok perkara a quo, haruslah melihatnya dalam domain
kekayaan intelektual sebagai core-dispute yang akan dipertimbangkan
dengan pendekatan hukum kekayaan intelektual dibidang Paten;
Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan yuridis yang telah
diuraikan diatas dan menghubungkan pada pokok sengketa (core-dispute)
para pihak in casu, serta menghubungkan dengan pendapat Ahli yaitu ADI
SUPANTO, S.H.,M.H, dan C. TRIAYU RATNA DEWI, S.H., M.H pada intinya
berpendapat atas hal yang sama bahwasanya terdapat perbedaan dalam
Paten dan Paten Sederhana dimana dalam Paten, yang dilindungi/diklaim itu
dalam bentuk dua produk/dua model, sistem dan perangkat itu bisa jadi satu,
akan tetapi dalam Paten Sederhana, oleh karena sifatnya hanya develop,
maka yang dilindungi hanya satu klaim, apakah prosesnya saja, sistemnya
saja, atau produknya saja. Jadi tidak boleh dua-duanya dalam Paten
Sederhana, dan suatu invensi yang dapat diberi Paten antara lain Invensi
dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Paten jika
pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sarna dengan teknologi
yang diungkapkan sebelurnnya, teknologi yang telah diumumkan di Indonesia
atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui
peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang
ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum tanggal Penerimaan; atau
tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, dan
terhadap Invensi yang telah diumumkan/diperjualbelikan (jika paten produk)
dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan
pendaftaran permohonan paten, maka hal tersebut tidak dapat diberikan
Paten karena kebaruannya telah gugur.
Menimbang, bahwa oleh karena demikian, Majelis akan
mempertimbangkan atas apa yang menjadi dalil Penggugat beserta
argumentasi dengan pembuktiannya apakah klaim-klaim Paten Sederhana
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75

76. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Tergugat bukan merupakan suatu invensi yang baru namun merupakan
pengulangan pengungkapan klaim-klaim invensi milik Penggugat, sehingga
Tergugat telah menjual produk yang sama dengan produk atas invensi
Penggugat, karena invensi dalam Paten Sederhana milik Tergugat tersebut
bukan menjadikan teknologi yang digunakan dalam produk yang pernah ada
menjadi lebih sempurna, lebih mudah dan aman untuk digunakannya, dan
apakah Prior Arts yang dijadikan pembanding dalam naskah Paten
Sederhana Tergugat tersebut memilki kesamaan pada pokok dan prinsipnya
yang tanpa Tergugat jelaskan perbedaan yang spesifik untuk membuktikan
terciptanya sebuah kebaruan yang hakiki (novelty), dengan pertimbangan
hukum sebagai berikut;
Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan dalil Penggugat yang
melakukan perbandingan terhadap Paten Sederhana Tergugat dengan Paten
Pembanding 1 (P00201100457/IDP000043111) milik Penggugat (vide bukti
surat P-21) dan Paten Pembanding 2 (S00201300129) yang juga milik
Penggugat (vide bukti surat P-24), dalam hal mana perbandingan demikian
sebagai argumentasi Penggugat terhadap penghapusan paten sederhana
Tergugat (S00201803339/IDS000002138), dan Majelis telah membaca bukti
surat permohonan S00201300129) milik Penggugat (vide bukti surat T-14 =
TT-6) dimana Pemohon (PT Primax Inovasi Teknologi) berstatus ditolak oleh
Turut Tergugat, sehingga dalam hal demikian, menurut hemat Majelis,
terhadap Paten Pembanding 2 (S00201300129) tidak dapat digunakan
sebagai pembanding terhadap Paten Sederhana Tergugat;
Menimbang, bahwa adapun terhadap Paten Pembanding 1
(P00201100457/IDP000043111) milik Penggugat sebagaimana dalil
bantahan Turut Tergugat bahwasanya Paten Pembanding 1
(P00201100457/IDP000043111) milik Penggugat telah digunakan pula
sebagai pembanding didalam pemeriksaan paten sederhana Tergugat, yang
mana tidak terdapat persamaan, dan hal demikian menunjukan bagi Majelis
bahwasanya pemeriksaan substantif terhadap paten sederhana telah
melewati fase perbandingan yang juga termasuk terhadap Paten
Pembanding 1 milik Penggugat tersebut, yang Permohonannya secara
elektronik dilakukan dengan sistem administrasi secara elektronik / Industial
Property Automation System (lPAS).
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76

77. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


Menimbang, bahwa dalam hal terdapat persengketaan atas paten miik
Penggugat dan Paten Sederhaan milik Tergugat in casu, maka Majelis telah
memperhatikan fundamental paten yang diatur dalam Pasal 25 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2016 diantaranya mengatur tentang persyaratan
adanya judul Invensi; deskripsi tentang Invensi, klaim atau beberapa
klaim Invensi dan abstrak Invensi, yang secara yuridis dijelaskan
dalam Penjelasan Pasal 25 sebagai berikut :
 Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti
Invensi yang dimintakan pelindungan hukum, yang harus diuraikan
secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi.
 abstrak Invensi adalah ringkasan dari deskripsi yang
menggambarkan inti Invensi.
 Gambar adalah gambar teknik.
sehingga dengan memperhatikan dan memperbandingkan secara seksama
atas deskripsi paten Penggugat (vide bukti surat P-2) terhadap Paten
Sederhana (vide bukti surat T-6), Majelis secara seksama melihat adanya
perbedaan pada klaim dan absrtak, oleh karenanya dalam hal ini Majelis
secara mufakat berpendapat bahwa tidak dapat dipersamakan dari sudut
sistem maupun produk antara milik Penggugat dan Tergugat in casu;
Menimbang, bahwa adapun perihal substansi pemeriksaan paten
salah satunya menguji dan mempertimbangkan klaim, dalam hal mana
setelah Majelis menelaah secara seksama, klaim yang Penggugat dalilkan
didalam surat gugatan a quo merupakan bukanlah klaim Tergugat yang sama
dengan klaim paten milik Penggugat, oleh karenanya, dengan pembuktian
para pihak secara berimbang, Majelis telah menilai bahwasanya adanya
perbedaaan fungsi ciri teknis invensi dibandingkan dengan fungsi ciri teknis
invensi sebelumnya (prior arts);
Menimbang, bahwa dengan segenap uraian pertimbangan hukum
diatas, maka Majelis secara seksama telah dapat menilai bahwa terdapat
perbedaan antara paten milik Penggugat dan Paten Sederhana milik
Tergugat, dan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Turut Tergugat
telah melakukan tindakan yang non prosedural secara hukum yang
mengakibatkan proses pemeriksaan hingga penerbitan paten sederhana
Tergugat in casu adalah memiliki kesamaan ataupun cacat hukum yang
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77

78. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


dapat mengakibatkan tidak dapat diberikannya paten sederhana kepada
Tergugat;
Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan diatas, Majelis
secara mufakat berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan
dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat telah dapat mempertahankan dalil
bantahan serta argumentasinya, oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa
gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditolak;
Menimbang bahwa oleh karena pokok persengketaan dalam perkara a
quo ditolak, maka Majelis dengan pendekatan asas peradilan yang
sederhana dan cepat, telah dapat mengambil sikap yudisial untuk tidak
mempertimbangkan petitum selain dan selebihnya, oleh karenanya terhadap
petitum-petitum tersebut tidak memiliki alasan hukum untuk dikabulkan;
Menimbang, bahwa dengan segenap uraian pertimbangan hukum
diatas dan menghubungkannya dengan ketentuan yuridis yang telah pula
diuraikan diatas sebagai dasar pijakan dalam mempertimbangkan sengketa a
quo, Majelis secara mufakat berpendapat bahwa terhadap penghapusan
Paten Sederhana tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya
gugatan Penggugat a quo haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan penggugat
ditolak secara keseluruhan, maka Penggugat berada sebagai pihak yang
kalah, sehingga Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo
yang didaftarkan masih dimasa pandemi Covid 19, Majelis secara seksama
telah memperhatian dan telah mengupayakan penyelesaian perkara a quo
dengan memperhatikan waktu penyelesaian dengan menyelaraskan
kebijakan pemerintah, serta memperhatikan keselamatan bangsa dan negara
didalam melaksanakan penegakkan hukum sebagaimana amanah S urat
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, be serta
perubahan-perubahannya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara
dimasa pandemi Covid 19;
Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Paten, HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pedoman Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan dibawahnya, beserta perubahan-perubahannya yang berkaitan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78

79. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.


dengan penyelesaian perkara dimasa pandemi Covid 19 dan perundang-
undangan lainnya;
M E N G A D I L I
Dalam Eksepsi :
Menyatakan seluruh Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat
diterima;

Dalam Pokok Perkara :
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis,
tanggal 2 Maret 2023, oleh kami, Heru Hanindyo, S.H.,M.H.,LLM, sebagai
Hakim Ketua, Dariyanto, S.H.,M.H dan Bambang Sucipto, S.H.,M.H, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal
11 April 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mufid Talib,
S.H.,S.E sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa
Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Dariyanto, S.H.,M.H Heru Hanindyo, S.H.,M.H.,LLM


Bambang Sucipto, S.H.,M.H .
Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79

80. Mahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik IndonesiaMahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus.Paten/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Mufid Talib, S.H.,S.E



Biaya-biaya :
- Pendaftaran : Rp 40.000,00
- Proses : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 1.250.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 1.490.000,00
(satu juta empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80