483257058-PKK-XII-STANDARISASI-SERTIFIKASI-PRODUK-KD-3-14-pptx.pptx

standarisasi sertifikat produk

1. STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PRODUK

2. PENGERTIAN STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PRODUK Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 PP No.102/ 2000 tentang Standar Nasional , STANDARISASI adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar, yang dilakukan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak atau dengan kata lain standarisasi sebagai penetapan2 norma dan aturan mutu produk yg ditetapkan bersama dg tujuan menghasilkan produk dengan mutu yg dapat dideskripsikan dan diukur dengan perolehan mutu yg seragam . Menurut Pasal 1 angka 11 PP Standar Nasional, SERTIFIKASI adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa sedangkan Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa pengertian SERTIFIKAT adalah jaminan tertulis yg diberikan oleh lembaga / laboratorium yang telah terakreditasi untuk menyatakan bahwa barang , jasa , proses, system atau personel telah memenuhi standar yg dipersyaratkan

3. Pada dasarnya standarisasi harus memuat 2 hal , yaitu standar teknik dan standar manajemen . Standar teknik merupakan serangkaian persyaratan yg harus dipenuhi oleh perusahaan meliputi bahan , produk , atau layanan . Jika bahan , produk atau jasa gagal memenuhi satu atau lebih dari spesifikasi yg berlaku maka produk yg dihasilkan oleh perusahaan tersebut dinilai tidak memenuhi spesifikasi standar Standar manajemen adalah struktur tugas , prosedur kerja , sistem manajemen dan standar kerja dalam bidang kelembagaan , usaha serta keuangan . Sedangkan pengertian standar manajemen mutu , yaitu untuk mendukung standarisasi pada setiap mutu produk yg dihasilkan perusahaan . Untuk itu dibentuk Organisasi Internasional untuk Standarisasi , yaitu Internasional Organization for Standardization (ISO) yg berperan sebagai badan penetap standar internasional . Anggota ISO terdiri atas wakil-wakil badan standarisasi nasional setiap Negara. Untuk membina , mengembangkan , serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standarisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN) BADAN PENGATUR STANDARISASI PRODUK NASIONAL

4. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan system akreditasi dan sertifikasi . Adapun pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU) BSN dibentuk dengan Keputusan Presiden No.13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No.166 Tahun 2000 tentang Kedudukan , Tugas , Fungsi , Kewenangan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dan terakhir dengan Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi di Indonesia. BSN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yg mengkoordinasikan . BSN bersama dg komisi teknis yg terdiri dari kementrian teknis terkait serta para pemangku kepentingan merumuskan standar terkait proses, manajemen , produk dan juga jasa / pelayanan . BADAN SERTIFIKASI NASIONAL (BSN) SEBAGAI PENENTU DLM PEMBERIAN SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

5. VISI & MISI BSN A. VISI BSN Adalah terwujudnya infrastruktur mutu nasional yg handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa B. MISI BSN a) Merumuskan, menetapkan, dan memelihara SNI yg berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan, b)Mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian, dan Ketertelusuran Pengukuran yg handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional, c) Meningkatkan persepsi masyarakat dan partisipasi pemangku kepentingan dalam bidang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, d) Mengembangkan budaya, kompetensi, dan system informasi di bidang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian e) Merumuskan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Nasional, Sistem dan Pedoman di bidang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian yg efektif dan untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa

6. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional Penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksanan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hokum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga FUNGSI BSN

7. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro, Penetapan system informasi di bidangnya Kewenangan lain sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku, yaitu : Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standarisasi nasional Perumusan dan penetapan kebijakan system akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium, Penetapan SNI Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya KEWENANGAN BSN

8. Kegiatan sertifikasi produk sebagai syarat pemberian sertifikasi SNI dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Menurut SNI ISO/ IEC 17067:2013, skema sertifikasi adalah aturan, prosedur, dan manajemen untuk melakukan sertifikasi terhadap produk-produk tertentu. Skema sertifikasi berisi tentang tata cara atau persyaratan-persyaratan dan mekanisme yg diperlukan dan dilakukan dalam pelaksanaan sertifikasi produk tertentu, yg dimulai dr proses seleksi, determinasi, review, keputusan dan atestesi. Menurut Undang-undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Keseuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, system, proses atau personel telah memenuhi standar dan/ atau regulasi LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK (LSPro) SEBAGAI PEMBERI SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA

9. Menerbitkan tanda kesesuaian terhadap suatu standar. Tanda kesesuaian yg berlaku adalah tanda SNI dan tanda lain yg berbasis SNI, seperti tanda ekolabel, tanda pangan organic, tanda keselamatan, tanda hemat energy, tanda lainnya yg ditetapkan BSN, dan tanda lain sesuai kebutuhan Menunda, membekukan, dan mencabut sertifikat, serta mengurangi ruang lingkup atau menilai kembali, jika ada hal-hal berikut : Perubahan personel inti Pelanggaran persyaratan dan peraturan lembaga sertifikasi produk dan/ atau persyaratan standar dan/ atau peraturan pemerintah Kegagalan dalam membantu personil atau sub kontrak lembaga sertifiksasi produk selama menjalankan tugas resminya KEWENANGAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

10. Membekukan sertifikat apabila menurut lembaga sertifikasi produk ketidakmampuan perusahaan hanya bersifat sementara dan tidak mengakibatkan pencabutan sertifikat Menetapkan periode penundaan, pembekuan, dan selama periode tersebut sertifikat yg dimiliki perusahaan dapat dicabut apabila tidak mampu memenuhi persyaratan Mencabut sertifikat jika terjadi hal-hal berikut : Pemilik dinyatakan bangkrut atau menjadi bagian dari krediturnya Badan usaha tersebut dalam tahap likuidasi Tidak memenuhi persyaratan yg ditetapkan KEWENANGAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

11. TATA CARA PERMOHONAN SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA (SPPT) SNI Permohohan SPPT SNI diajukan kepada Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Standarisasi ( LSPro-Pustan ) Departemen Perindustrian ( Deperin ) A. MENGISI FORMULIR PERMOHONAN SPPT SNI Formulir permohonan SPPT SNI dilampiri beberapa dokumen berikut : 1) Fotokopi Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI 19-9001-2001 (ISO 9001:2000) yg dilegalisir Sertifikasi tersebut diterbitkan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) 2) Jika berupa produk impor perlu dilengkapi sertifikat dari LSSM Negara asal dan yg telah melakukan Perjanjian Saling Pengakuan atau MRA dan KAN B. VERIFIKASI PERMOHONAN Setelah formulir permohonan SPPT SNI masuk, LSPro akan melakukan verifikasi meliputi semua persyaratan untuk SPPT SNI, jangkauan lokasi audit, kemampuan memahami bahasa setempat (jika ada kesulitan, perlu penerjemah bahasa setempat untuk audit kesesuaian). Selanjutnya akan terbit biaya (invoice) yg harus dibayar produsen

12. C. AUDIT SISTEM MANAJEMEN MUTU PRODUSEN Audit ini meliputi audit kecukupan dan audit kesesuaian 1. Audit kecukupan (tinjauan dokumen) Audit kecukupan memeriksa kelengkapan dan kecukupan dokumen system manajemen mutu produsen terhadap persyaratan SPPT SNI. Bila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian kategori mayor, maka pemohon harus memperbaiki dalam jangka waktu 2 bulan. Jika produsen tidak mengoreksinya dengan baik, permohonan SPPT SNI akan ditolak 2. Audit kesesuaian Audit kesesuaian memeriksa kesesuaian dan keefektifan penerapan Sistem Manajemen Mutu di lokasi produsen. Bila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus melakukan koreksi dalam jangka waktu 2 bulan. Jika tindakan koreksinya tidak efektif, maka LSPro-Pustan Deperin akan melakukan audit ulang. Bila hasil audit ulang tidak memenuhi persyaratan SNI, permohonan SPPT SNI produsen ditolak

13. D. PENGUJIAN SAMPEL PRODUK Jika diperlukan pengambilan sampel untuk uji laboratorium , pemohon menjamin akses Tim Asesor dan Petugas Pengambil Contoh (PPC) untuk memperoleh catatan dan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu . Sebaliknya LSPro-Pustan Deperin menjamin para petugasnya ahli di bidang tsb . Pengujian dilakukan di laboratorium penguji atau lembaga inspeksi yg sudah diakreditasi . Jika dilakukan di laboratorium milik produsen diperlukan saksi saat pengujian . Sampel produk diberi Label Contoh Uji (LCU) dan disegel . E. PENILAIAN SAMPEL PRODUK Laboratorium penguji menerbitkan Sertifikasi Hasil Uji. Bila hasil pengujian tidak menentukan persyaratan SNI, pemohon diminta segera melakukan pengujian ulang. Jika hasil uji ulang tak sesuai persyaratan SNI, permohonan SPPT SNI ditolak.

14. F. KEPUTUSAN SERTIFIKASI Seluruh dokumen audit dan hasil uji menjadi bahan rapat panel Tinjauan SPPT SNI LSPro-Pustan Deperin. Proses penyiapan bahan biasanya perlu waktu 7 hari kerja, sementara rapat panel sehari G. PEMBERIAN SPPT-SNI LSPro-Pustan melakukan klarifikasi terhadap perusahaan atau produsen yg bersangkutan. Proses klarifikasi ini perlu waktu 4 hari kerja. Keputusan pemberian sertifikat oleh Panel Tinjauan SPPT SNI didasarkan pada hasil evaluasi produk yg memenuhi : kelengkapan administrasi (aspek legalitas), ketentuan SNI, dan proses produksi serta system manajemen mutu yang diterapkan dapat menjamin konsistensi mutu produk. Jika semua syarat terpenuhi, esoknya LSPro-Pustan Deperin menerbitkan SPPT SNI untuk produk pemohon