5. PEMERIKSAAN PAJAK.pdfsnssjsjjssjjsjshe

behehe

1. PEMERIKSAAN PAJAK

2. MATERI
•Dasar Hukum
•DefinisiPemeriksaan
•Tujuan Pemeriksaan
•Jenis Pemeriksaan
•Jangka Waktu Pemeriksaan
•Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan
•Hak Wajib Pajak Dalam Pemeriksaan

3. DASAR HUKUM
•UU No.28 Tahun 2007 std UU No.16 Tahun 2009 Tentang
KUP
•PP Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak
dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
•PMK No.17/PMK.03/2013std PMK-184/PMK.03/2015
Tentang Tata Cara Pemeriksaan

4. Self Assessment System
Wajib Pajak (WP):
•Menghitung dan memperhitungkan;
•Menyetorkan;
•Melaporkan,
sendiri pajak-pajak yang menjadi kewajibannya.
Risiko
•Risiko Informasi;
•Risiko Kepatuhan & Ketaatan;
•Risiko Penerimaan Negara.
Antisipasi:
Pemeriksaan Pajak
(Tax Audit)

5. Definisi
Pasal 1 angka 25 UU KUP:
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaanuntuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Pasal 29 ayat (1) UU KUP:
Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

6. Tujuan Pemeriksaan
I.Untukmengujikepatuhanpemenuhankewajibanperpajakan;
a.WajibPajakyangmengajukanpermohonanpengembaliankelebihan
pembayaranpajaksebagaimanadimaksuddalamPasal17BUndang-Undang
KUP;
b.terdapatketeranganlainberupadatakonkretsebagaimanadimaksuddalam
Pasal13ayat(1)hurufaUndang-UndangKUP;
c.WajibPajakmenyampaikanSuratPemberitahuanyangmenyatakanlebih
bayar,selainyangmengajukanpermohonanpengembaliankelebihan
pembayaranpajaksebagaimanadimaksudpadahurufa;
d.WajibPajakyangtelahdiberikanpengembalianpendahuluankelebihan
pembayaranpajak;
e.WajibPajakmenyampaikanSuratPemberitahuanyangmenyatakanrugi;
f.WajibPajakmelakukanpenggabungan,peleburan,pemekaran,likuidasi,
pembubaran,atauakanmeninggalkanIndonesiauntukselama-lamanya;

7. Tujuan Pemeriksaan
I.Untukmengujikepatuhanpemenuhankewajibanperpajakan;
g.WajibPajakmelakukanperubahantahunbukuataumetode
pembukuanataukarenadilakukannyapenilaiankembali
aktivatetap;
h.WajibPajaktidakmenyampaikanataumenyampaikanSurat
Pemberitahuantetapimelampauijangkawaktuyangtelah
ditetapkandalamsuratteguranyangterpilihuntukdilakukan
PemeriksaanberdasarkanAnalisisRisiko;atau
i.WajibPajakmenyampaikanSuratPemberitahuanyang
terpilihuntukdilakukanPemeriksaanberdasarkanAnalisis
Risiko.

8. Tujuan Pemeriksaan
II.Untuktujuanlaindalamrangkamelaksanakanketentuanperaturanperundang-
undanganperpajakan;
a.PemberianNomorPokokWajibPajak(NPWP) dan/ataupengukuhan
PengusahaKenaPajak(PKP) secarajabatan;
b.PenghapusanNPWP dan/ataupencabutanpengukuhanPKP;
c.WajibPajakmengajukankeberatan;
d.PengumpulanbahangunapenyusunanNorma PenghitunganPenghasilan
Neto;
e.PenentuanWajibPajakberlokasididaerahterpencil;
f.PenentuansatuataulebihtempatterutangPajakPertambahanNilai;
g.Pemeriksaandalamrangkapenagihanpajak;
h.Penentuansaatproduksidimulaiataumemperpanjangjangkawaktu
kompensasikerugiansehubungandenganpemberianfasilitasperpajakan;
dan/atau
i.MemenuhipermintaaninformasidarinegaramitraPerjanjianPenghindaran
PajakBerganda.

9. Jenis Pemeriksaan
I.BerdasarkanTujuan;
1.PemeriksaanMengujiPemenuhanKewajibanPerpajakan;
a.PemeriksaanRutin;
b.PemeriksaanKhusus.
2.PemeriksaanTujuanLain.
II.BerdasarkanLingkupPemeriksaan;
1.PemeriksaanSingleTax
2.PemeriksaanAllTaxes
III.BerdasarkanTempatPemeriksaan;
1.PemeriksaanKantor;
2.PemeriksaanLapangan.
IV.PemeriksaanBuktiPermulaanTindakPidanadibidangPerpajakan.

10. Kriteria dan Kode Pemeriksaan
I.KodePemeriksaanRutinOP Badan OP Badan
1 Perubahan Tahun Buku/Metode Pembukuan 0012 0111 0112
2 Likuidasi atau Penutupan Usaha :
a. Domisili 1022 1121 1122
b. Cabang 0022 0121 0122
3 WP OP Akan Meninggalkan Indonesia selama-lamanya 1121
4 Penggabungan Usaha 1032 1131 1132
5 Peleburan usaha atau Pengambilalihan Usaha 1042 1141 1142
6 Pemecahan Usaha atau Pemekaran Usaha 1052 1151 1152
7 SPT Tahunan PPh Rugi Tidak Lebih Bayar 1072 1171 1172
8 SPT Lebih Bayar :
a. SPT Tahunan PPh Badan/OP (All Taxes) 1081 1082 1181 1182
b. Masa PPN 2081 2082 2181 2182
9 Revaluasi Aktiva Tetap 1092 1191 1192
No Kriteria Pemeriksaan
Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan KantorPemeriksaan Lapangan

11. Kriteria dan Kode Pemeriksaan
II.KodePemeriksaanKhususberdasarkanAnalisisRisikoSecaraKomputerisasiOP Badan OP Badan
1WP Besar 1411 1412
2WP Menengah 1421 1422
3WP Kecil 1431 1432
No Kriteria Pemeriksaan
Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan KantorPemeriksaan Lapangan

12. Kriteria dan Kode Pemeriksaan
III.KodePemeriksaanKhususberdasarkanAnalisisRisikoSecaraManualOP Badan OP Badan
1
Terdapat data dan informasi yang
menunjukkan ketidakpatuhan WP
a. All Taxes 1911 1912
b. PPN 2911 2912
c. P2PPh 3911 3912
d. PPh Pasal 21/26 7911 7912
e. PPh Pasal 23/26 8911 8912
f. PPh Final 9911 9912
g. Beberapa Jenis Pajak 0911 0912
2
Pertimbangan Wajib Pajak Selain
Karena Permintaan WP 1921 1922
3
Laporan Hasil Pengaduan
Masyarakat Hasil Analsis Direktorat
Intelijin dan Penyidikan 1931 1932
No Kriteria Pemeriksaan
Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan KantorPemeriksaan Lapangan

13. Kriteria dan Kode Pemeriksaan
III.KodePemeriksaanKhususberdasarkanAnalisisRisikoSecaraManualOP Badan OP Badan
4
Pertimbangan Wajib Pajak Karena
Permintaan WP 1941 1942
5
Laporan Hasil Pengaduan
Masyarakat Hasil Analsis KPP/Kanwil
1951 1952
6
Terdapat data dan/atau informasi
terkait dengan Wajib Pajak Kriteria
Tertentu Pasal 17C UU KUP dan
Wajib Pajak Persyaratan Tertentu
Pasal 17D UU KUP
a. All Taxes 1961 1962
b. PPN 2961 2962
No Kriteria Pemeriksaan
Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan KantorPemeriksaan Lapangan

14. Kriteria dan Kode Pemeriksaan
III.KodePemeriksaanKhususberdasarkanAnalisisRisikoSecaraManualOP Badan OP Badan
7
Terdapat Laporan dan/atau
Pengaduan terkait dengan Wajib
Pajak Kriteria Tertentu Pasal 17C UU
KUP dan Wajib Pajak Persyaratan
Tertentu Pasal 17D UU KUP
a. All Taxes 1981 1982
b. PPN 2981 2982
No Kriteria Pemeriksaan
Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan KantorPemeriksaan Lapangan

15. Kriteria dan Kode Pemeriksaan
III.KodePemeriksaanKhususberdasarkanAnalisisRisikoSecaraManualOP Badan OP Badan
8
Pemeriksaan Pemsus dalam rangka
pemeriksaan ulang
a. All Taxes 1991 1992
b. PPN 2991 2992
c. P2PPh 3991 3992
d. PPh Pasal 21/26 7991 7992
e. PPh Pasal 23/26 8991 8992
f. PPh Final 9991 9992
g. Beberapa Jenis Pajak 0991 0992
No Kriteria Pemeriksaan
Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan KantorPemeriksaan Lapangan

16. Kriteria dan Kode Pemeriksaan
IV.KodePemeriksaanWPLokasi
KodePemeriksaaWPLokasidisesuaikandenganKriteriaPemeriksaanWPDomisili,namun
digitpertamadarisetiapkodepemeriksaandigantidenganangka6.
Contoh:
a.WajibPajakBadanDomisilidiperiksadalamrangkaPemeriksaanRutin-Pemeriksaan
LapanganLebihBayar(kode1182),makakodepemeriksaanWPLokasiadalah6182.
b.WajibPajakBadanDomisilidiperiksadalamrangkaPemeriksaanKhusus-Pemeriksaan
LapangankarenaPertimbanganDirekturJenderalPajak(kode1922),makakode
pemeriksaanWPLokasiadalah6922.

17. Jangka Waktu Pemeriksaan
(1)PemeriksaanKantorUntukMengujiKepatuhanWP:palinglama3(tiga)bulandandapat
diperpanjangmenjadipalinglama6(enam)bulanyangdihitungsejaktanggalWajibPajak
datangmemenuhisuratpanggilandalamrangkaPemeriksaanKantorsampaidengan
tanggalLaporanHasilPemeriksaan.
(2)PemeriksaanLapanganUntukMengujiKepatuhanWP:palinglama4(empat)bulandan
dapatdiperpanjangmenjadipalinglama8(delapan)bulanyangdihitungsejaktanggalSurat
PerintahPemeriksaansampaidengantanggalLaporanHasilPemeriksaan.
(3)ApabiladalamPemeriksaanLapanganditemukanindikasitransaksiyangterkaitdengan
transferpricingdan/atautransaksikhususlainyangberindikasiadanyarekayasatransaksi
keuanganyangmemerlukanpengujianyanglebihmendalamsertamemerlukanwaktuyang
lebihlama,PemeriksaanLapangandilaksanakandalamjangkawaktupalinglama2(dua)
tahun.
(4)JangkaWaktuPemeriksaanTerkaitSPTLBRestitusiMemperhatikanJangkaWaktu
PemeriksaanPengembalianPajak:12Bulan

18. Jangka Waktu Pemeriksaan
Tujuan Lain
(1)JangkawaktuPemeriksaanKantoradalahpalinglama7(tujuh)haridandapatdiperpanjang
menjadipalinglama14(empatbelas)hariyangdihitungsejaktanggalWajibPajakdatang
memenuhisuratpanggilandalamrangkaPemeriksaanKantorsampaidengantanggalLaporan
HasilPemeriksaan.
(2)JangkawaktuPemeriksaanLapanganadalahpalinglama2(dua)bulandandapatdiperpanjang
menjadipalinglama4(empat)bulanyangdihitungsejaktanggalSuratPerintahPemeriksaan
sampaidengantanggalLaporanHasilPemeriksaan.
(3)DalamhalPemeriksaanuntuktujuanlaindilakukanberdasarkanpermohonanWajibPajak,
jangkawaktuPemeriksaanMemperhatikanBatasanWaktusebagaimanadiaturdalamUUNo.28
Tahun2007

19. Kewajiban Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaanuntuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
a. MenyampaikanSuratPemberitahuanPemeriksaanLapangankepadaWajibPajakdalamhal
PemeriksaandilakukandenganjenisPemeriksaanLapanganatauSuratPanggilanDalamRangka
PemeriksaanKantordalamhalPemeriksaandilakukandenganjenisPemeriksaanKantor;
b. MemperlihatkanTandaPengenalPemeriksaPajakdanSP2kepadaWajibPajakpadawaktu
melakukanPemeriksaan;
c. MemperlihatkansuratyangberisiperubahantimPemeriksaPajakkepadaWajibPajakapabila
susunankeanggotaantimPemeriksaPajakmengalamiperubahan;
d. MelakukanpertemuandenganWajibPajakdalamrangkamemberikanpenjelasanmengenai:
alasandantujuanPemeriksaan;
hakdankewajibanWajibPajakselamadansetelahpelaksanaanPemeriksaan;
hakWajibPajakmengajukanpermohonanuntukdilakukanpembahasandenganTim
QualityAssurancePemeriksaandalamhalterdapathasilPemeriksaanyangterbataspada
dasarhukumkoreksiyangbelumdisepakatiantaraPemeriksaPajakdenganWajibPajak
padasaatPembahasanAkhirHasilPemeriksaan,kecualiuntukPemeriksaanatasketerangan
lainberupadatakonkretyangdilakukandenganjenisPemeriksaanKantor;
kewajibandariWajibPajakuntukmemenuhipermintaanbuku,catatan,dan/ataudokumen
yangmenjadidasarpembukuanataupencatatan,dandokumenlainnya,yangdipinjamdari
WajibPajak;

20. Kewajiban Pemeriksa Pajak dalam Pemeriksaanuntuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
e. menuangkanhasilpertemuansebagaimanadimaksudpadahurufddalamberitaacara
pertemuandenganWajibPajak;
f. menyampaikanSPHPkepadaWajibPajak;
g. memberikanhakuntukhadirkepadaWajibPajakdalamrangkaPembahasanAkhirHasil
Pemeriksaanpadawaktuyangtelahditentukan;
h. menyampaikanKuesionerPemeriksaankepadaWajibPajak;
i. melakukanpembinaankepadaWajibPajakdalammemenuhikewajibanperpajakannya
sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakandengan
menyampaikansaransecaratertulis;
j. mengembalikanbuku,catatan,dan/ataudokumenyangmenjadidasarpembukuanatau
pencatatan,dandokumenlainnyayangdipinjamdariWajibPajak;dan
k. merahasiakankepadapihaklainyangtidakberhakatassegalasesuatuyangdiketahuiatau
diberitahukankepadanyaolehWajibPajakdalamrangkaPemeriksaan.

21. KewenanganPemeriksa Pajak
dalam PemeriksaanLapangan
a.melihatdan/ataumeminjambuku,catatan,dan/ataudokumenyangmenjadidasar
pembukuanataupencatatan,dandokumenlainyangberhubungandenganpenghasilanyang
diperoleh,kegiatanusaha,pekerjaanbebasWajibPajak,atauobjekyangterutangpajak;
b.mengaksesdan/ataumengunduhdatayangdikelolasecaraelektronik;
c.memasukidanmemeriksatempatatauruang,barangbergerakdan/atautidakbergerak
yangdidugaataupatutdidugadigunakanuntukmenyimpanbukuataucatatan,dokumen
yangmenjadidasarpembukuanataupencatatan,dokumenlain,uangdan/ataubarangyang
dapatmemberipetunjuktentangpenghasilanyangdiperoleh,kegiatanusaha,pekerjaan
bebasWajibPajak,atauobjekyangterutangpajak;
d.memintakepadaWajibPajakuntukmemberibantuangunakelancaranPemeriksaan,antaralain
berupa:
1)menyediakantenagadan/atauperalatanatasbiayaWajibPajakapabiladalammengakses
datayangdikelolasecaraelektronikmemerlukanperalatandan/ataukeahliankhusus;
2)memberikanbantuankepadaPemeriksaPajakuntukmembukabarangbergerakdan/atau
tidakbergerak;dan/atau
3)menyediakanruangankhusustempatdilakukannyaPemeriksaanLapangandalam
halPemeriksaandilakukanditempatWajibPajak;

22. KewenanganPemeriksa Pajak
dalam PemeriksaanLapangan
e.melakukanPenyegelantempatatauruangtertentusertabarangbergerakdan/atautidakbergerak;
f.memintaketeranganlisandan/atautertulisdariWajibPajak;dan
g.memintaketerangandan/ataubuktiyangdiperlukandaripihakketigayangmempunyaihubungan
denganWajibPajakyangdiperiksamelaluikepalaunitpelaksanaPemeriksaan.

23. KewenanganPemeriksa Pajak
dalam PemeriksaanKantor
a.memanggilWajibPajakuntukdatangkekantorDirektoratJenderalPajakdenganmenggunakan
SuratPanggilanDalamRangkaPemeriksaanKantor;
b.melihatdan/ataumeminjambuku,catatan,dan/ataudokumenyangmenjadidasar
pembukuanataupencatatan,dandokumenlaintermasukdatayangdikelolasecaraelektronik,
yangberhubungandenganpenghasilanyangdiperoleh,kegiatanusaha,pekerjaanbebas
WajibPajak,atauobjekyangterutangpajak;c.memintakepadaWajibPajakuntuk
memberibantuangunakelancaranPemeriksaan;
c.memintaketeranganlisandan/atautertulisdariWajibPajak;
d.meminjamKKPyangdibuatolehakuntanpublikmelaluiWajibPajak;dan
e.memintaketerangandan/ataubuktiyangdiperlukandaripihakketigayangmempunyaihubungan
denganWajibPajakyangdiperiksamelaluikepalaunitpelaksanaPemeriksaan.

24. Kewajiban Wajib Pajak dalam
Pemeriksaan
a.Memperlihatkandan/ataumeminjamkanbukuataucatatan,dokumenyangmenjadidasar
pembukuanataupencatatan,dandokumenlainyangberhubungandenganpenghasilanyang
diperoleh,kegiatanusaha,pekerjaanbebasWajibPajak,atauobjekyangterutangpajak;
b.Memberikankesempatanuntukmengaksesdan/ataumengunduhdatayangdikelolasecara
elektronik;
c.Memberikankesempatanuntukmemasukidanmemeriksatempatatauruang,barangbergerak
dan/atautidakbergerakyangdidugaataupatutdidugadigunakanuntukmenyimpanbukuatau
catatan,dokumenyangmenjadidasarpembukuanataupencatatan,dokumenlain,uang,
dan/ataubarangyangdapatmemberipetunjuktentangpenghasilanyangdiperoleh,kegiatan
usaha,pekerjaanbebasWajibPajak,atauobjekyangterutangpajaksertameminjamkannya
kepadaPemeriksaPajak;

25. Kewajiban Wajib Pajak dalam
Pemeriksaan
d.MemberibantuangunakelancaranPemeriksaan,antaralainberupa:
1)Menyediakantenagadan/atauperalatanatasbiayaWajibPajakapabiladalam
mengaksesdatayangdikelolasecaraelektronikmemerlukanperalatandan/atau
keahliankhusus;
2)MemberikesempatankepadaPemeriksaPajakuntukmembukabarangbergerak
dan/atautidakbergerak;dan/atau
3)MenyediakanruangankhusustempatdilakukannyaPemeriksaanLapangandalamhal
jumlahbuku,catatan,dandokumensangatbanyaksehinggasulituntukdibawake
kantorDirektoratJenderalPajak.
e.MenyampaikantanggapansecaratertulisatasSuratPemberitahuanHasilPemeriksaan;dan
f.Memberikanketeranganlisandan/atautertulisyangdiperlukan.

26. Hak Wajib Pajak dalam Pemeriksaan Menguji
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
a.meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2;
b.meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam
hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
c.meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa
Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
d.meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
e.menerima SPHP;
f.menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
g.mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan,
dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum
disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,
kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a; dan
h.memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui
pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

27. Hak Wajib Pajak dalam Pemeriksaan
Tujuan Lain
a.MemintakepadaPemeriksaPajakuntukmemperlihatkanTandaPengenalPemeriksaPajak
danSuratPerintahPemeriksaankepadaWajibPajakpadawaktuPemeriksaan;
b.MemintakepadaPemeriksaPajakuntukmemberikanpemberitahuansecaratertulis
sehubungandenganpelaksanaanPemeriksaanLapangan;
c.MemintakepadaPemeriksaPajakuntukmemberikanpenjelasantentangalasandantujuan
Pemeriksaan;
d.MemintakepadaPemeriksaPajakuntukmemperlihatkanSuratTugasapabilaterdapat
perubahansusunanTimPemeriksaPajak;dan/atau
e.MemberikanpendapatataupenilaianataspelaksanaanPemeriksaanolehPemeriksaPajak
melaluipengisianformulirKuesionerPemeriksaan.

28. Peminjaman Dokumen
PemeriksaandilaksanakandenganPemeriksaanLapangan:
a.Buku,catatan,dokumen,termasukdatayangdikelolasecaraelektroniksertaketeranganlain
yangdiperlukandandiperoleh/ditemukanpadasaatpelaksanaanPemeriksaanditempat
WajibPajak,dipinjampadasaatitujugadanPemeriksaPajakmembuatbuktipeminjaman.
b.Dalamhalbuku,catatan,dokumen,termasukdatayangdikelolasecaraelektronikserta
keteranganlainyangdiperlukandanbelumdiperoleh/ditemukanpadasaatpelaksanaan
Pemeriksaansebagaimanadimaksudpadahurufa,PemeriksaPajakmembuatsurat
permintaanpeminjaman.
c.Buku,catatan,dokumen,termasukdatayangdikelolasecaraelektroniksertaketeranganlain
sebagaimanadimaksudpadahurufb,wajibdiserahkankepadaPemeriksaPajakpalinglama
1(satu)bulansejaksuratpermintaanpeminjamanbuku,catatan,dandokumendisampaikan
kepadaWajibPajak..

29. Peminjaman Dokumen
PemeriksaandilaksanakandenganPemeriksaanKantor:
a.Buku,catatan,dokumen,termasukdatayangdikelolasecaraelektroniksertaketeranganlain
yangdiperlukanolehPemeriksaPajak,harusdicantumkanpadasuratpanggilan.
b.Buku,catatan,dokumen,termasukdatayangdikelolasecaraelektroniksertaketeranganlain
sebagaimanadimaksudpadahurufa,wajibdipinjamkanpadasaatWajibPajakmemenuhi
panggilandanPemeriksaPajakmembuatbuktipeminjaman.
c.Dalamhalbuku,catatan,dokumen,termasukdatayangdikelolasecaraelektronikserta
keteranganlainyangdiperlukanbelumdipinjamkanpadasaatWajibPajakmemenuhi
panggilansebagaimanadimaksudpadahurufb,PemeriksaPajakmembuatsuratpermintaan
peminjaman.
d.Buku,catatam,dokumen,termasukdatayangdikelolasecaraelektroniksertaketerangan
lainsebagaimanadimaksudpadahurufc,wajibdiserahkankepadaPemeriksaPajakpaling
lama1(satu)bulansejaksuratpanggilansebagaimanadimaksudpadahurufayangmemuat
permintaanpeminjamanditerimaolehWajibPajak.

30. Peminjaman Dokumen
Dalamhalbuku,catatan,dokumen,termasukdatayangdikelolasecaraelektronikserta
keteranganlainbelumdipenuhidanjangkawaktu1(satu)bulanbelumterlampaui,Pemeriksa
Pajakdapatmenyampaikanperingatansecaratertulispalingbanyak2(dua)kali.

31. Strategi WP
Dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak
Persiapan Umum
•Pahami peraturan pajak yang terkait transaksi;
•Pahami teknik audit, umum maupun pajak;
•Miliki dan latih kemampuan melakukan persuasi dan
komunikasi dengan fiskus;
•Hindari upaya penggelapan pajak (tax evasion);
•Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dan
pendokumentasian yang baik;
•Melakukan equalisasi/rekonsiliasi antar SPT;
•Pertimbangan risiko pemeriksaan pajak, terutama yang
menyangkut grey area; dan
•Melakukan internal tax review.
•Pendokumentasian kertas kerja penyusunan SPT.

32. Strategi WP
Dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak
Handlingproses pemeriksaan
•Lakukan validasi terhadap SP3 dan identitas fiskus;
•Minta penjelasan mengenai alasan dan maksud
dilakukannya pemeriksaan pajak;
•Jangan bersikap konfrontatif dengan fiskus;
•Lakukan komunikasi yang baik dengan fiskus;
•Bantulah fiskus guna kelancaran pemeriksaan;
•Selalu keep in touchdengan fiskus selama
pemeriksaan berlangsung.

33. Strategi WP
Dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak
Handlingsaat akhir pemeriksaan
•Monitoringproduk pemeriksaan dan menyiapkan
tindak lanjutnya;
•Lakukan analisis dampak dari koreksi fiskus
terhadap akuntansi dan pajak tahun-tahun terkait;
•Lakukan analisis tax exposureyang terjadi akibat
pemeriksaan yang telah dilakukan;
•Lakukan tindakan antisipatif yang diperlukan,
misalnya pembetulan SPT tahun berikutnya;
•Minta kembali buku, catatan dan dokumen-
dokumen yang sebelumnya telah dipinjamkan
kepada fiskus.

34. Imbalan Bunga
Terkait Produk (Hasil Akhir) Pemeriksaan
SPT LB
12 bulan
pemeriksaan
1 bulan
SKPLB
SKPKPP
SPMKP
Apabila setelah lewat 12 bulan SKP belum
terbit, maka klaim WP dianggap benar
dan harus diterbitkan SKPLB paling
lambat pada akhir bulan ke-13
Apabila SKPLB diterbitkan setelah akhir
bulan ke-13, WP berhak mendapat
imbalan bunga sebesar 2% sebulan
dihitung sejak akhir bulan ke-13 terlewati
sampai saat SKPLB diterbitkan.
Apabila SPMKP diterbitkan setelah
lewat dari 1 bulan, WP berhak
mendapat imbalan bunga 2% sebulan
dihitung sejak batas waktu satu
bulan dilewati sampai dengan
diterbitkannya SPMKP.
SPMKP adalah bukti pengembalian
LB.

35. Imbalan Bunga
SPT selain
LB
SKPLB
WP ajukan
permohonan
restitusi
SKPKPP
SPMKP
1 bulan
Apabila SPMKP diterbitkan setelah
lewat dari 1 bulan, WP berhak
mendapat imbalan bunga 2% sebulan
dihitung sejak batas waktu satu
bulan dilewati sampai dengan
diterbitkannya SPMKP.
SPMKP adalah bukti pengembalian
LB.
Pemberian imbalan bunga dilakukan dengan menerbitkan SKPIB/SPMIB dan pembayaran
bunga harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan sejak diterbitkannya
SKPIB/SPMIB.
pemeriksaan