534088797-05-PPh-Pasal-15awawwwwwww.pptx

a

1. PPH PASAL 15

2. PPh Pasal 15 Jasa Pelayaran Dalam Negeri Jasa Penerbangan Dalam Negeri Jasa Pelayaran dan/ atau Penerbangan LuarNegeri Kantor Perwakilan DagangAsing Jasa Maklon Internasional Mainan Anak—Anak BangunGunaSerah (Built, Operate, and Transfer) 2

3. Pasal 15 Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan 3

4. PPh Pasal 15 Pajak penghasilan dimana perlakuannya Menteri Keuangan dapat mengeluarkan keputusan untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu . 4

5. No Subjek PPh Dasar Pengenaan Pajak Tarif dan Sifat Pengenaan Dasar Hukum 1 Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri Peredaran Bruto 1,8% ( satu koma delapan persen ) Sifat Pengenaan : Tidak Final Keputusan Menteri Keuangan 475/KMK.04/1996 SE 35/PJ.4/1996 2 Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri Peredaran Bruto 1,2% (satu koma dua persen) Sifat Pengenaan: Final Keputusan Menteri Keuangan 416/KMK.04/1996 SE 29/PJ.4/1996 3 Perusahaan Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri Peredaran Bruto 2,64% (dua koma enam puluh empat persen) Sifat Pengenaan: Final KMK 417/KMK.04/1996 SE 32/PJ.4/1996 5

6. WP Perusahaan Penerbangan DN WP perusahaan penerbangan dalam negeri adalah perusahaan penerbangan yang bertempat kedudukan di Ind. yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter 6

7. Peredaran Bruto Peredaran bruto bagi WP Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh WP berdasarkan perjanjian charter dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri 7

8. Tarif PPh 1,8% dari peredaran bruto merupakan kredit pajak Norma penghasilan neto 6% 8

9. WP Per u s a h aan Pelayaran DN 9 Orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain.

10. Peredaran Bruto 10 semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh WP perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya

11. Tarif PPh Final atas Pelayaran Dalam Negeri 1,2% dari peredaran bruto bersifat final Norma Penghasilan Neto 4% 11

12. Penghasilan neto : 6% dari peredaran bruto Tarif Efektif : 2,64% dari peredaran bruto Bersifat FINAL Pelayaran /Penerbangan Luar Negeri Peredaran bruto : semua imbalan y an g diterima atau diperoleh WP dari pengangkutan orang dan / atau barang yang dimuat dari antar pelabuhan di Indonesia dan / atau dari Indonesia ke LN t i d a k term a s u k y an g diterima dari pengangkutan dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia 12

13. Kantor Perwakilan Dagang Asing KMK 634/KMK.04/1994, berlaku mulai 1 Januari 1995 KEP 667/PJ/2001,berlaku mulai 29 Oktober 2001 SE 2/PJ.03/2008, ditetapkan tanggal 31 Juli 2008 13

14. Tarif PPh Final atas Kantor Perwakilan Dagang Asing WPLN yang mempunyai usaha perdagangan perwakilan di Indonesia, tetapi tidak mempunyai perjanjian bilateral dibawah perjanjian pajak Indonesia (P3B). Tarif 0,44% X Nilai Ekspor Bruto Bersifat Final Norma Penghasilan Neto 1% Nilai ekspor bruto 14

15. Jasa Maklon Internasional dibidang Mainan Anak—Anak KMK 543/KMK.03/2002 SE 02/PJ.31/2003 15

16. Tarif PPh Final Jasa Maklon Internasional dibidang Mainan Anak—Anak WP badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak , dengan bahan-bahan , spesifikasi , petunjuk teknis dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak . Jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials) 7% x 30% ( tarif tertinggi Ps 17 UU PPh ) x total biaya pembuatan = 2,1% X total biaya pembuatan atau perakitan barang Bersifat Final Penghasilan neto sebesar 7% ( tujuh persen ) dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials). 16

17. Tarif PPh Final atas Pihak dengan Kemitraan BOT Tarif 5% x bruto nilai tertinggi antara nilai pasar dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bersifat Final – WP OP Tidak Final – WP Badan 17

18. Tanggal penting (PMK 242/PMK.03/2014 dan PMK 243/PMK.03/2014) Setor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (dipotong oleh pemotong) paling lama tanggal 1 5 ( lima belas ) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (dibayar sendiri) Lapor paling lama 20 ( dua puluh ) hari setelah Masa Pajak berakhir 18

19. CONTOH KASUS PT Sebrang Laut merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri yang melakukan usaha jasa pelayaran termasuk penyewaan kapal . Pada tanggal 5 Januari 2015, PT Sebrang Laut melakukan kontrak dengan PT Pulp Wijaya dalam rangka pengangkutan bahan setengah jadi untuk pembuatan kertas ( pulp ) dari Jakarta ke Surabaya sebesar Rp500.000.000 dan dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2015. 19

20. Jawaban Atas penghasilan PT Sebrang Laut dari PT Pulp Wijaya yaitu untuk jasa pengangkutan bahan setengah jadi untuk pembuatan kertas (pulp) dari Jakarta ke Surabaya terutang PPh sebesar 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final. PPh Pasal 15 = 1,2% x Rp500.000.000 = Rp6.000.000. 20

21. Kewajiban PT Pulp Wijaya sebagai pemotong PPh Pasal 15 adalah : Melakukan pemotongan PPh Pasal 15 atas pembayaran jasa pelayaran untuk pengangkutan pulp tersebut sebesar Rp6.000.000 dan memberikan bukti potong tersebut kepada PT Sebrang Laut ; Menyetorkan PPh yang telah dipotong ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 Februari 2015; Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari 2015 paling lama tanggal 20 Februari 2015. 21

22. Contoh Kasus 2 Pada tanggal 15 Maret 2015 PT Sebrang Laut melakukan kontrak dengan PT Prima Oil berupa persewaan kapal yang difungsikan sebagai kapal untuk penyimpanan minyak dalam jangka waktu tertentu dan bersandar di  rig , dengan nilai sewa Rp4.500.000.000 yang dibayarkan pada tanggal 18 Maret 2015. 22

23. Jawaban Kasus 2 Sementara atas penghasilan PT Sebrang Laut dari PT Prima Oil tidak termasuk dalam pengertian penghasilan dari penyewaan kapal yang dilakukan dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Penghasilan PT Sebrang Laut dari PT Prime Oil tersebut termasuk dalam pengertian pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dan dipotong oleh PT Prima Oil sebesar : PPh Pasal 23 = 2% x Rp4.500.000.000 = Rp90.000.000 23

24. Contoh Kasus 3 Pada September 2016 PT Nusantara yang beralamat di Jalan Cut Meutia No.1 menyewa pesawat dari PT Terbang Tinggi yang beralamat di Jalan Diponegoro No.11. Biaya sewa /carter pesawat tersebut adalah Rp250.000.000. PT Terbang Tinggi merupakan perusahaan penerbangan dalam negeri . Hitunglah PPh Pasal 15 yang terutang ! 24

25. Jawaban kasus 3 PPh Pasal 15 = 1,8% x Rp250.000.000 = Rp4.500.000. Melakukan pemotongan PPh Pasal 15 atas sewa pesawat sebesar Rp4.500.000 dan memberikan bukti potong tersebut kepada PT Nusantara; Menyetorkan PPh yang telah dipotong ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 Feburari 2015; Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari 2015 paling lama tanggal 20 Februari 2015. 25

26. Contoh Kasus 4 PT Kayu Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan mebel . Dalam rangka pengangkutan ekspor mebel dari Indonesia ke Paris sejak tahun 2015 PT Kayu Sejahtera membuat kontrak kerja sama transportasi sebesar Rp500.000.000 per sekali angkut . Kontrak dilakukan dengan perusahaan pelayaran luar negeri yaitu Dewys Lines Ltd. yang berdomisili di Swiss yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili (SKD). Pada bulan Juli 2016 dilakukan satu kali pengangkutan dan telah dibayar pada 25 Juli 2016. Dewys Lines Ltd. memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia yaitu BUT Dewys Lines (BUT DL). 26

27. Kapal Dewys Lines Ltd.-Swiss yang disewa oleh PT Kayu Sejahtera beroperasi dalam lalu lintas internasional ( international traffic ) sebagaimana dimaksud dalam P3B Indonesia-Swiss, sehingga atas penghasilan dari persewaan kapal tersebut dapat dikenai pajak di Indonesia namun tidak melebihi  50%  dari pajak yang dikenakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan   PPh. Mengingat Dewys Lines Ltd. melakukan usaha melalui BUT di Indonesia maka atas penghasilan dari pengangkutan orang dan / atau barang dalam lalu lintas internasional tersebut dipotong PPh yang bersifat final sebesar 50% x 2,64%  dari peredaran bruto , yang dipotong oleh PT Kayu Sejahtera sebagai pihak yang mencarter . PPh Pasal 15 = 50% x 2,64% x Rp500.000.000 = Rp6.600.000. 27