624690479-power-pointPelatihanlinmas2022.pptx

Pelatihan linmas

1. MEREKRUT ANGGOTA LINMAS DILAKSANAKAN OLEH KEPALA DESA/LURAH PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA LINMAS : a. WNI b. Bertakwa kepada Tuhan YME c. Setia Kepada NKRI,Pancasila dan UUD45 d. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan atau sudah menikah e. Jenjang Pendidikan SLTP Sederajat f. Sehat jasmani dan Rohani g. Berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Desa Tersebut h. Bersedia membuat Surat Pernyataan menjadi Anggota linmas Secara Sukarela dan sanggup untuk aktif dalam kegiatan Pelindungan Masyarakat

2. STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA LINMAS KEPALA SATPOL PP KAB/KOTA CAMAT KEPALA DESA/LURAH/SEBUTAN LAIN KEPALA SATLINMAS KEPALA SATUAN TUGAS DANRU KESIAGAAN DAN KEWASPADAAN DINI DANRU PENGAMANAN DANRU PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN KEBAKARAN DANRU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI DANRU DAPUR UMUM ANGGOTA SATLINMAS ANGGOTA SATLINMAS ANGGOTA SATLINMAS ANGGOTA SATLINMAS ANGGOTA SATLINMAS ANGGOTA SATLINMAS ANGGOTA SATLINMAS ANGGOTA SATLINMAS ANGGOTA SATLINMAS ANGGOTA SATLINMAS Kepala Desa selaku kepala satlinmas , …………………………….

3. MASA KEANGGOTAAN LINMAS Berakhir saat Berusia 60 tahun Masa keanggotaan berakhir karena pemberhentian Meninggal dunia Mengundurkan diri atas permintaan sendiri Pindah Domisili Tidak lagi memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani Melakukan perbuatan tercela yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Tidak melaksanakan Tupoksi dengan benar Menjadi pengurus Parpol tertentu

4. TUGAS,HAK DAN KEWAJIBAN

5. HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA LINMAS HAK 1. MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2. MENDAPATKAN KARTU TANDA ANGGOTA SATLINMAS 3. MENDAPATKAN FASILITAS SARANA PRASARANA PENUNJANG TUGAS OPERASIONAL 4. MENDAPATKAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS 5. MENDAPATKAN PIAGAM PENGHARGAAN 10 TAHUN DARI BUPATI/WALIKOTA 20 TAHUN DARI GUBERNUR DAN 30 TAHUN DARI MENTRI DALAM NEGERI 6. MENDAPATKAN SANTUNAN APABILA TERJADI KECELAKAAN TUGAS 7. MENGIKUTI KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TUGAS KEWAJIBAN 1. MENJUNJUNG TINGGI NORMA HUKUM,AGAMA DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA NORMA SOSIAL LAINNYA YANG HIDUP DAN BERKEMBANG DI MASYARAKAT. 2. DISIPLIN DAN BERPEGANG TEGUH PADA SUMPAH JANJI SATLINMAS 3. MEMBANTU PENYELESAIAN PERSELISIHAN WARGA YANG DAPAT MENGGANGGU KEAMANAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT. 4. MELAPORKAN SECARA BERJENJANG PABILA DITEMUKAN ATAU DIDUGA ADANYA GANGGUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

6. PEMBINAAN 1. MENTRI MELAKUKAN PEMBINAAN UMUM PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT. 2. GUBERNUR MELAKUKAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT PADA KABUPATEN/KOTA DIWILAYAHNYA. 3. BUPATI DAN WALIKOTA MELAKUKAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN.

7. LAPORAN 1. KEPALA DESA/LURAH MELALUI CAMAT MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KEPADA BUPATI/WALIKOTA 2. BUPATI/WALIKOTA MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KEPADA GUBERNUR 3. GUBERNUR MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT KEPADA MENTRI MELALUI DIRJEN PEMERINTAHAN UMUM

8. PENDANAAN   PENDANAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA LINMAS DU PROVINSI,KABUPATEN/KOTA DAN DESA/KELURAHAN BERSUMBER PADA ; A. APBN B. APBD PROVINSI C. APBD KABUPATEN / KOTA D. APBDesa SELAIN PENDANAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) Untuk Penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

9. Ketentuan penutup Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Pelindungan masyarakat di Desa diatur dengan Peraturan Desa yang merupakan keperluan Desa itu sendiri

10. SEKIAN DAN TERIMA KASIH