Pokok Bahasan
1.Pengertian Kelembagaan
2.Bentuk Kelembagaan Perikanan
3.Peran dan Fungsi Kelembagaan
4.Karakteristik Kelembagaan Perikanan
Latar Belakang
Dalam proses pemberdayaan masyarakat
nelayan/pesisir, maka salah satu hal penting yang
perlu dikembangkan adalah Kelembagaan
Perikanan.
Dimana seperti yang kita ketahui dalam perikanan dan
kelautan yaitu selain budidaya, penangkapan,
pengolahan dll, maka perlu kiranya kelembagaan
dijadikan sebagai suatu sistem norma untuk mencapai
tujuan masyarakat nelayan yang dianggap penting.
Pengertian Kelembagaan
Kelembagaan adalah salah satu sistem yang
normatif dan dijadikan sebagai wadah acuan
untuk mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan.
Lembaga di dalam sosiologi merupakan
suatu sistem norma untuk mencapai tujuan
tertentu yang oleh masyarakat dianggap
penting.
•Sistem norma tersebut mencakup
gagasan, aturan, tata cara kegiatan, dan
ketentuan sanksi (reward system).
•Sistem norma tersebut merupakan hasil
proses berangsur-angsur menjadi suatu
sistem yang terorganisasi, artinya...sistem
itu telah teruji kredibilitasnya, dipercaya
sebagai sarana mencapai tujuan tertentu.
(Idianto, 2004)
Pengertian Kelembagaan
Kelembagaan adalah social form ibarat
organ-organ dalam tubuh manusia yang
hidup dalam masyarakat.
Kelembagaan (Koentjaraningrat, 1997)
menunjuk kepada sesuatu yang bersifat
mantap (established) yang hidup didalam
masyarakat.
Bentuk Kelembagaan Perikanan
•Kelembagaan pelaku utama kegiatan
perikanan dapat berbentuk kelompok,
gabungan kelompok, asosiasi atau
korporasi.
4 Kelembagaan Tradisional yang Tetap
Bertahan didalam Masyarakat Pesisir :
1.Kelembagaan Ekonomi
2.Kelembagaan Kekerabatan
3.Kelembagaan Politik
4.Kelembagaan Agama dan Kepercayaan
Kelembagaan Pelaku Utama Kegiatan
Perikanan tersebut Berbentuk :
1.KUB (Koperasi Usaha Bersama) yang dibentuk
oleh nelayan.
2.POKDAKAN yang dibentuk oleh pembudidaya ikan.
3.POKLAHSAR yang dibentuk oleh pengolah dan
pemasar ikan.
4.KUGAR yang dibentuk oleh petambak garam.
5.POKMASWAS yang dibentuk oleh masyarakat
dalam rangka pengawasan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
Peran dan Fungsi Kelembagaan
Peran Kelembagaan : (Arief, 2009)
•Merupakan hal yang sangat penting demi
tercapainya kehidupan masyarakat yang
sejahtera.
•Lembaga dalam suatu komunitas
masyarakat pesisir terdiri dari organisasi
pada tingkat nelayan serta kelembagaan
masyarakat desa yang diartikan sbg “norma
lama”.
•Norma lama yang dimaksud adalah
aturan-aturan sosial yang merupakan
bagian dari lembaga sosial dan
simbolisasi yang mengatur kepentingan
masyarakat dimasa lalu.
Fungsi Kelembagaan : (Idianto, 2004)
•Untuk memberikan pedoman pada anggota
masyarakat bagaimana bertingkah laku
atau bersikap dalam menghadapi masalah-
masalah dalam masyarakat.
•Terutama yang menyangkut kebutuhan
masyarakat, menjaga keutuhan
masyarakat, dan memberikan pegangan
kepada masyarakat untuk mengadakan
sistem pengendalian sosial terhadap
tingkah laku anggotanya.
Karakteristik Kelembagaan
Perikanan
Karakteristik kelembagaan pelaku utama
kelautan dan perikanan dapat dilihat dari
kondisi masyarakat serta pengelolaan sumber
daya alam meliputi :
1. Penerapan teknologi perikanan dikembangkan
dengan memperhatikan kondisi spesifik lokasi.
2. Kelembagaan pelaku utama perikanan lebih
bekerja dan berusaha dengan pendekatan
partisipatif dan kekeluargaan.
3. Penanganan bidang perikanan dipengaruhi oleh
sumber daya perikanan yang dinamis,
kompleksitas fisik perairan.
4. Dalam pengelolaan sumber daya perikanan
yang ada digunakan pendekatan kawasan dan
pendekatan wilayah.
5. Pelaku utama kelautan dan perikanan mayoritas
pada usaha skala kecil sehingga kurang
mendapat akses pembangunan dan model
kelembagaan lebih ditujukan kepada peran aktif
masyarakat sebagai subyek pembangunan
diwilayahnya.
Ciri-Ciri Kelompok Pelaku Utama Kelautan dan
Perikanan yang Efektif dan Baik :
1.Merupakan kelompok kecil yang efektif (± 20 orang)
untuk bekerja sama dan belajar bersama untuk
kepentingan bersama.
2.Anggotanya adalah pelaku utama yang berada didalam
lingkungan pengaruh seorang kontak pelaku utama.
3.Mempunyai minat dan kepentingan yang sama
terutama dalam bidang usaha perikanan.
4.Para anggota biasanya memiliki kesamaan dalam
tradisi/kebiasaan, domisili, lokasi usaha, status
ekonomi, bahasa, pendidikan dan usia.
5.Bersifat informal.
Pustaka
•Arief, A. Kelembagaan Masyarakat
Pesisir. Diakses tgl 29 Nov 2009.
Makassar
•Idianto, J.T. 2004. Sosiologi SMA Jilid 1
Erlangga. Jakarta.