787637311-Petunjuk-Teknis-Basis-Data-Pemanfaatan-Tanah-dan-Pengembangan-Pertanahan-TA-2024.pdf

basis data

2. i

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, terdapat nomenklatur
baru yaitu Pengembangan Pertanahan. Bentuk-bentuk Pengembangan Pertanahan yang
sudah umum dilakukan dalam perencanaan dan pembangunan di Indonesia adalah seperti
Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit, Peremajaan Kawasan Perkotaan
(Brownfield), Pengembangan Kota Baru, Kawasan Dengan Kepentingan Khusus, hingga
Konsolidasi Tanah yang secara tradisional telah dilakukan dari tahun ke tahun oleh
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Namun demikian,
aksesibilitas terhadap data dan informasi yang relevan dalam rangka pengambilan
keputusan terkait Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan hingga saat ini
belum terinventarisasi dan terstruktur dengan optimal.
Dalam rangka melakukan peningkatan pemanfaatan dan kemudahan akses data
terkait Pengembangan Pertanahan maka perlu dilakukan pengembangan database yang
bertujuan untuk menghimpun data kegiatan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan
Pertanahan. Untuk penyamaan persepsi dalam pelaksanaan Kegiatan Basis Data
Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan maka dibutuhkan penyusunan
Petunjuk Teknis Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan.
Diharapkan dengan adanya Petunjuk Teknis Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan, maka kegiatan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan
Pertanahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan standar dan target
waktu yang telah ditetapkan. Demikian untuk dapat dipedomani.

Jakarta, Januari 2024
Direktur Jenderal Pengadaan Tanah
dan Pengembangan Pertanahan









Ir. Embun Sari, M.Si.
NIP. 19690418 199503 2 005

3. ii

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR .................................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. iv
DAFTAR TABEL ....................................................................................................... v
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ......................................................................................... 1
1.2. Dasar Hukum ........................................................................................... 2
1.3. Definisi .................................................................................................... 3
1.4. Tujuan dan Sasaran ................................................................................... 5
1.5. Lingkup Kegiatan ..................................................................................... 5
1.6. Keluaran ................................................................................................... 6
BAB II KETENTUAN UMUM ................................................................................... 7
2.1. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan ....................................................................... 7
2.2. Kriteria Lokasi Penyelenggaraan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan ....................................................................... 7
2.3. Kelembagaan Penyelenggaraan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan ....................................................................... 8
BAB III TAHAPAN KEGIATAN ............................................................................ 10
3.1. Pembentukan Tim Pelaksana .................................................................. 10
3.2. Pemilihan Lokasi .................................................................................... 11
3.3. Pemutakhiran Data ................................................................................. 12
3.5. Survei Lapangan ..................................................................................... 15
3.6. Analisis Lokasi ....................................................................................... 19
3.7. Pembuatan Peta Hasil Peninjauan Lapang ............................................... 21
3.8. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Basis Data Pemanfaatan
Tanah dan Pengembangan Pertanahan .................................................... 24
3.9. Input Data Hasil Kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan dan Laporan pada SIDA KTPP..................... 26

4. iii

BAB IV PENUTUP ................................................................................................... 32
LAMPIRAN ............................................................................................................ 33

5. iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Contoh Peta Hasil Peninjauan Lapang per Lokasi .................................18
Gambar 3. 2 Landing Page SIDA KTPP ...................................................................27
Gambar 3. 3 Halaman Pendaftaran Akun SIDA KTPP ..............................................28
Gambar 3. 4 Input Data Lokasi Kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan ...................................................................29
Gambar 3. 5 Halaman Form Basis Data ....................................................................30
Gambar 3. 6 Halaman Pengunggahan Dokumen Basis Data .....................................30
Gambar 3. 7 Halaman Konfirmasi Data Kanwil ........................................................31

6. v

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Input Atribut Hasil Peninjauan Lapang .................................................22

7. vi

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 BDPP-01 Format Surat Keputusan Penetapan Tim Pelaksana
LAMPIRAN 2 BDPP-02 Format Surat Keputusan Pemilihan Lokasi
LAMPIRAN 3 BDPP-03 Format Berita Acara Hasil Koordinasi dengan Pemerintah
Daerah
LAMPIRAN 4 BDPP-Tabulasi Inventarisasi Peninjauan Lapangan
LAMPIRAN 5 BDPP-05 Modul Pengisian Hasil Kegiatan Dalam SIDA KTPP

8. 1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, sebagaimana
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
diharapkan menjadi unit kerja yang melaksanakan identifikasi, inventarisasi,
pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk tujuan Konsolidasi Tanah
dan Pengembangan Pertanahan (KTPP). Kegiatan identifikasi, inventarisasi
pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah ini mencakup semua aspek, baik
itu tanah perorangan, tanah milik instansi pemerintah pusat dan daerah, tanah aset
BUMN maupun tanah aset BUMD, serta juga tanah milik badan hukum swasta yang
potensial dikembangkan untuk tujuan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan
Pertanahan.
Kegiatan Konsolidasi Tanah telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Dalam
kurun waktu tersebut penyelenggaraan Konsolidasi Tanah telah dilaksanakan pada
1.145 lokasi, dengan rata-rata per tahunnya: ±29 lokasi dengan ± 6.800 bidang
(Indonesia terdiri dari 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota dengan 83.931
desa/kelurahan). Dengan total lokasi sejumlah 1.224, jumlah peserta sebanyak
239.303 orang, dan jumlah bidang tanah sebanyak 321.777 bidang. Terkait
Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah belum terdapat Dashboard Penyelenggaraan
Konsolidasi Tanah yang sedang berjalan. Dengan mengikuti perkembangan
teknologi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
berupaya untuk mengintegrasikan seluruh data dan menyediakan akses kepada
seluruh stakeholders baik di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang,
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan hingga
publik/masyarakat.

9. 2

Bantuan Teknis Penyelenggaraan Kegiatan PP/Kegiatan tersebut dapat
berjalan secara optimal jika didukung dengan ketersediaan data (baik spasial
maupun tekstual) yang lengkap dan valid. Faktanya sampai saat ini data mengenai
pelaksanaan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan belum dimiliki
secara lengkap oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional sehingga masih sulit untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan,
serta perencanaan pembangunan pada lokasi tersebut.
Dalam rangka menyediakan basis data (database) untuk kepentingan
Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan, maka dilakukan input hasil
integrasi dan digitalisasi data kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah dan
kegiatan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Hasil akhir dari kegiatan Basis Data
Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan ini adalah tersedianya data
digital dan peta digital sebaran lokasi Konsolidasi Tanah dan Pengembangan
Pertanahan, baik yang telah dilakukan, ataupun yang sedang dilakukan dan
dilengkapi dengan profiling digital masing- masing lokasi yang yang nantinya akan
menjadi input bagi Sistem Informasi Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan
Pertanahan yang selanjutnya akan disebut sebagai SIDA KTPP.
1.2. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Kepentingan Untuk Kepentingan Umum;
3. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 Tentang

10. 3

Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan
Pertanahan Nasional.
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
10. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Tahun 2024.
1.3. Definisi
1. Pengembangan Pertanahan adalah kegiatan optimalisasi manfaat tanah dengan
meningkatkan penggunaan tanah dan mengembangkan kawasan untuk menjadi
lebih produktif, berdaya guna, dan bermanfaat untuk kepentingan umum,
sesuai dengan rencana tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan
berkelanjutan;
2. Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta
usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan
kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan
partisipasi aktif masyarakat;
3. Basis Data adalah sistem penyimpanan data geospasial yang terstruktur dalam
bentuk struktur dan format yang baku pada media digital untuk memudahkan
pencarian, pengelolaan, dan penggunaan informasi data spasial;
4. Data Geospasial adalah data yang mencakup informasi yang berkaitan dengan
lokasi di permukaan bumi;
5. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan
bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak

11. 4

yang menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang
membebaninya
6. Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang
merupakan bentukan alami maupun buatan manusia;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang
berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional yang telah
ditetapkan;
8. Status Tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang,
atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
9. Rencana Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional
(Pasal 1 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang);
10. Rencana Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang
untuk fungsi budi daya (Pasal 1 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang);
11. Objek Konsolidasi Tanah Pertanian adalah tanah-tanah pertanian yang berada
di kawasan pedesaan dengan peruntukkan kawasan pertanian dan kawasan
perikanan;
12. Objek Konsolidasi Tanah Non Pertanian adalah tanah-tanah di kawasan
perkotaan dan semi perkotaan dengan peruntukan kawasan pariwisata,
kawasan permukiman, dan kawasan peruntukkan industri;
13. Perencanaan Konsolidasi Tanah adalah proses pemilihan lokasi untuk diusulkan
dan ditetapkan sebagai lokasi yang memenuhi kriteria Konsolidasi Tanah;
14. Desain Konsolidasi Tanah adalah tatanan bentuk, luas, letak bidang, status
kepemilikan bidang tanah, dan rencana pembangunan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas hasil penataan yang disepakati bersama oleh peserta Konsolidasi Tanah;
15. Tanah untuk Pembangunan yang selanjutnya disebut TP adalah bagian dari

12. 5

tanah peserta yang diserahkan atau disediakan bagi pembangunan prasarana,
sarana dan utilitas;
16. Tanah Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat TUB adalah tanah milik
bersama peserta yang dapat diusahakan, dikerjasamakan atau dialihkan dengan
pihak ketiga untuk kepentingan bersama.
1.4. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dari kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan
Pertanahan adalah tersedianya Basis Data (database) Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan, baik yang telah dilakukan atau sedang dilakukan,
dilengkapi dengan profiling digital masing-masing lokasi. Adapun sasaran dari
kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan adalah:
1. Inventarisasi dan Integrasi data hasil kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi
Tanah;
2. Digitalisasi data kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan
Pengembangan Pertanahan; dan
3. Standardisasi data dan peta hasil Inventarisasi kegiatan Perencanaan Konsolidasi
Tanah, Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, dan Inventarisasi Potensi Objek
Pengembangan Pertanahan pada SIDA KTPP.
1.5. Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan
Pertanahan mencakup:
1. Ruang Lingkup wilayah kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan adalah satuan data set kegiatan Penyelenggaraan
Konsolidasi Tanah, yaitu Perencanaan Konsolidasi Tanah atau Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah;
2. Kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Pembentukan Tim Pelaksana;
b. Pemilihan Lokasi;

13. 6

c. Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) lokal;
d. Survei Lapangan;
e. Analisis lokasi;
1. Analisis Tindak Lanjut; atau
2. Analisis Fisik dan Nilai Tanah.
f. Peta Lokasi Kegiatan;
g. Laporan; dan
h. Input hasil kegiatan pada SIDA KTPP.
1.6. Keluaran
Kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
menghasilkan:
1. Laporan Akhir, untuk melaporkan Kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah
dan Pengembangan Pertanahan yang disampaikan kepada Direktur Konsolidasi
Tanah dan Pengembangan Pertanahan.
2. Dokumen Kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan
Pertanahan yang memuat:
a. Surat Keputusan Penetapan Tim Pelaksana;
b. Surat Keputusan Pemilihan Lokasi Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan;
c. Peta Pemilihan Lokasi Kegiatan Basis Data Pengembangan Pertanahan;
d. Berita Acara Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan (Stakeholders);
e. Formulir Inventarisasi Hasil Survei Lapangan.
Dokumen Kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan
Pertanahan seperti tersebut di atas dibuat dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
Data softcopy berupa:
a. Laporan Akhir dan Dokumen kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan dalam format .PDF dan .doc;
b. Peta-peta dalam format .JPEG, .PDF dan .shp.

14. 7

BAB II
KETENTUAN UMUM

2.1. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan
Ruang lingkup penyelenggaraan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan meliputi objek kegiatan (1) Lokasi Perencanaan
Konsolidasi Tanah; dan (2) Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Dalam
kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan ini
dilakukan profiling lokasi-lokasi tersebut dengan meninjau kondisi eksisting lokasi,
perkembangan dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah maupun kendala-kendala
dalam tahapan yang sedang berlangsung dilengkapi dengan data fisik, spasial, dan
dokumentasi.
2.2. Kriteria Lokasi Penyelenggaraan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan
Klasifikasi Lokasi Penyelenggaraan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan dapat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:
1. Terdapat dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah (Materi Teknis
Perencanaan Konsolidasi Tanah atau Potensi Objek Konsolidasi Tanah);
atau
2. Terdapat dokumen Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (Berita Acara
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah atau Surat Keputusan Konsolidasi
Tanah).
Lokasi kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan
Pertanahan yang telah dipilih dan dikoordinasikan selanjutnya dilakukan analisis
dan inventarisasi dokumen-dokumen pendukung sebagai dasar dalam pelaksanaan
kegiatan seperti survei lapangan, koordinasi dengan stakeholders lokal, dan analisis
lokasi.

15. 8

2.3. Kelembagaan Penyelenggaraan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan
Dalam penyelenggaraan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan
Pertanahan perlu dibentuk Tim Pelaksana. Susunan Tim Pelaksana disahkan
melalui Surat Keputusan Penetapan Tim Pelaksana yang ditandatangani oleh
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Susunan Tim
Pelaksana ini terdiri dari:
1. Penanggung Jawab Tim
Penanggung Jawab Tim ini dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi.
2. Ketua Tim
Ketua Tim ini dijabat oleh Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan
Pengembangan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.
3. Sekretaris Tim
Sekretaris Tim ini dijabat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
4. Anggota Tim
Anggota Tim yang terdiri dari pegawai Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi, Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten/Kota, dan melibatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari
instansi luar yang berkepentingan seperti Camat, Lurah atau Kepala Desa,
beserta jajarannya ataupun pihak lain yang mengetahui kondisi
penyelenggaraan konsolidasi tanah di lokasi secara aktual.
Tugas Tim Pelaksana Basis Data Pemanfaatan Tanah dan pengembangan
Pertanahan antara lain untuk:
1. Membuat SK Tim Pelaksana Kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan;
2. Melaksanakan peninjauan lapang pada lokasi yang telah dipilih;
3. Mengkoordinasika bn pelaksanaan kegiatan kepada stakeholders yang terkait;

16. 9

4. Menginventarisasi Data Fisik, dan Data Yuridis yang terdapat pada lokasi
kegiatan;
5. Melakukan analisis kondisi fisik nilai tanah atau analisis tindak lanjut
terhadap lokasi kegiatan;
6. Menyusun laporan hasil kegiatan; dan
7. Melakukan input data dan laporan ke SIDA KTPP.

17. 10

BAB III
TAHAPAN KEGIATAN

3.1. Pembentukan Tim Pelaksana
Pembentukan Tim Pelaksana berfungsi untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan
Pertanahan. Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Basis Data selanjutnya ditetapkan
melalui Surat Keputusan Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Basis Data
Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan yang dapat dilihat pada
Lampiran BDPP-01.
Tim Pelaksana terdiri dari Penanggung Jawab dijabat oleh Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Ketua Pelaksana/Koordinator kegiatan
dijabat oleh Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional, Sekretaris dijabat oleh Kepala Kantor Pertanahan
kabupaten/kota, dan Anggota Tim terdiri dari pegawai Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi, Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten/Kota, dengan melibatkan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari
instansi luar yang berkepentingan seperti Camat, Lurah atau Kepala Desa, beserta
jajarannya ataupun pihak lain yang mengetahui kondisi penyelenggaraan
konsolidasi tanah di lokasi secara aktual.
Fungsi dari Tim Pelaksana adalah sebagai wadah untuk berkoordinasi terkait
dengan lokasi yang terpilih karena diperlukan informasi peningkatan nilai tanah dan
pemanfaatan tanah sebagai dampak dari dilaksanakannya Konsolidasi Tanah,
kendala dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah di lokasi tersebut, dan langkah
yang dapat dilakukan untuk menindaklanjuti masalah dalam pelaksanaan
Konsolidasi Tanah di lokasi terpilih.

18. 11

Tim Pelaksana kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan
Pertanahan memiliki tugas sebagai berikut:
1. Membuat SK Tim Pelaksana Kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah
dan Pengembangan Pertanahan;
2. Melaksanakan peninjauan lapang pada lokasi yang telah dipilih;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada stakeholders yang terkait;
4. Menginventarisasi Data Fisik dan Yuridis yang terdapat pada lokasi
kegiatan;
5. Melakukan analisis fisik dan nilai tanah atau analisis tindak lanjut terhadap
lokasi kegiatan;
6. Menyusun laporan hasil kegiatan; dan
7. Melakukan input data dan laporan ke SIDA KTPP.
3.2. Pemilihan Lokasi
Kriteria dalam pemilihan lokasi pelaksanaan kegiatan Basis Data
Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan adalah lokasi penyelenggaraan
kegiatan Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah, meliputi lokasi yang
terdapat Perencanaan Konsolidasi Tanah (Materi Teknis Perencanaan
Konsolidasi atau Potensi Objek Konsolidasi Tanah), lokasi yang telah dilakukan
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (Berita Acara Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
atau Surat Keputusan Konsolidasi Tanah).
Pemilihan lokasi kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan
Pertanahan mengacu pada dokumen Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan
Pengembangan Pertanahan:
1. Potensi Objek Konsolidasi Tanah (POKT);
2. Materi Teknis Konsolidasi Tanah (Matek-KT);
3. Berita Acara Konsolidasi Tanah (BA-KT); dan
4. Surat Keputusan Konsolidasi Tanah (SK-KT).
Lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan setidaknya harus memenuhi
kelengkapan data Surat Keputusan Penetapan Lokasi dan Berita Acara Kesepakatan
Masyarakat. Dokumen-dokumen ini adalah syarat minimal suatu lokasi Konsolidasi

19. 12

tanah dan pengembangan pertanahan dapat diinventarisasi karena mencakup aspek
hukum dan tersedianya delineasi lokasi yang definitif untuk kemudian dimasukkan
dalam basis data (database) SIDA KTPP.
Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah adalah prasyarat dalam pelaksanaan
kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan yang
bertujuan untuk melakukan profiling terhadap data-data Penyelenggaraan
Konsolidasi Tanah yang terdapat di daerah. Pemilihan lokasi kegiatan basis data
dilaksanakan dengan melakukan koordinasi bersama stakeholder terkait hasil
pemilihan lokasi pelaksanaan basis data yang juga melibatkan perangkat daerah
setingkat kecamatan/kelurahan. Surat Keputusan Pemilihan Lokasi Kegiatan Basis
Data ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi. Selengkapnya terkait format penyusunan SK Pemilihan Lokasi Basis Data
Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan dapat dilihat pada Lampiran
BDPP-02.
3.3. Pemutakhiran Data
Dalam memilih lokasi kegiatan Basis Data dapat dilakukan dengan merujuk
kepada data yang telah masuk ke dalam SIDA KTPP terutama pada lokasi-lokasi
konsolidasi tanah yang terdapat pada kabupaten/kota tetapi kondisi data yang ada
perlu dilakukan pemutakhiran dan digitalisasi baik data fisik maupun data yuridis.
Pemutakhiran data dilakukan dengan melacak dan mengumpulkan data-data yang
relevan terkait dengan penyelenggaraan konsolidasi tanah seperti SK Penetapan
Lokasi, Peta Rincikan, Peta Block Plan, dan data-data lain yang kemudian dilakukan
validasi untuk memastikan keabsahan data.

20. 13

Setelah lokasi yang ditetapkan telah dikonfirmasi maka dilakukan digitalisasi
data untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam sistem informasi sesuai dengan
standar dan ketentuan teknis yang diatur dalam petunjuk teknis. Dalam hal belum
tersedia data spasial untuk lokasi kegiatan maka perlu dilakukan digitasi data
spasial berdasarkan dokumen-dokumen yang telah tervalidasi dan dilengkapi
melalui survei lapangan yang dilakukan.
3.4. Koordinasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder)
Dalam melakukan koordinasi dengan stakeholder, tim pelaksana perlu
mempersiapkan data awal sebagai bahan diskusi dan konsultasi. Data awal yang
dimaksud adalah data terkait kondisi fisik (pertanahan, tata ruang, dan
kewilayahan) lokasi penyelenggaraan Konsolidasi Tanah. Pada tahap ini dilakukan
pengumpulan data awal dan penyiapan peralatan, diperoleh dengan berkoordinasi
dengan unit teknis terkait yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
1. Penyiapan Peta Lokasi Kegiatan berkoordinasi dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota, Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN dan/atau
Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan yang bersangkutan, antara lain:
a. Peta Administrasi Wilayah;
b. Peta Dasar Pendaftaran Tanah yang berasal dari GeoKKP;
c. Citra satelit resolusi tinggi/menengah atau peta jaringan jalan;
d. Data Delineasi Lokasi Perencanaan atau Pelaksanaan Konsolidasi Tanah;
e. Data Nilai Tanah (ZNT, NBT, dan/atau NJOP,); dan
f. Data lain yang mendukung.

21. 14

2. Penyiapan peralatan yang dibutuhkan:
a. Perangkat keras (hardware) yang mendukung pengolahan data spasial;
dan
b. Perangkat lunak (software) pengolahan data spasial.
Dalam tahap koordinasi, lokasi yang teridentifikasi berdasarkan dokumen
penyelenggaraan Konsolidasi Tanah, untuk selanjutnya diolah dan menjadi bahan
diskusi dengan pemangku kepentingan terkait dan juga dalam Tim Pelaksana. Peran
dari lurah/kepala desa sangat penting dalam koordinasi karena dapat memberikan
informasi yang detil dan mendalam terkait dengan lokasi yang dipilih dalam
kegiatan ini. Melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dilakukan
penyepakatan lokasi kegiatan basis data.
Setelah dilakukan koordinasi dan penyepakatan lokasi kegiatan Basis Data
Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Tim Pelaksana selanjutnya
menyiapkan kebutuhan dalam melakukan survei lapangan. Kebutuhan yang
dimaksud sebagai berikut:
1. Penyiapan tim survei lapangan (Inventarisasi Data dan Pengumpulan Data);
2. Penyediaan perangkat pelaksanaan survei lapangan;
3. Koordinasi dengan camat dan/atau lurah/kepala desa terkait lokasi survei;
4. Rencana aksi dan pembagian peran dalam pelaksanaan survei dan pengumpulan
data terkait lokasi kegiatan.
Setiap kesepakatan, rencana, dan catatan yang dihasilkan melalui koordinasi
dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau
Pemangku Kepentingan terkait. Format Berita Acara Hasil Koordinasi Stakeholder
dapat dilihat pada Lampiran BDPP-03.

22. 15

3.5. Survei Lapangan
Tim Pelaksana selanjutnya mempersiapkan keperluan survei lapangan berupa
formulir Inventarisasi Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan
Pertanahan. Pembuatan formulir inventarisasi kegiatan Basis Data Pemanfaatan
Tanah dan Pengembangan Pertanahan merupakan tahap awal sebelum
dilakukannya kegiatan survei di lapangan. Formulir ini merupakan alat yang
digunakan dalam kegiatan survei yang bertujuan untuk menginventarisasi data dari
lokasi kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
yang telah ditetapkan. Pengisian Formulir Inventarisasi dilakukan pada tiap bidang
tanah yang berada pada lokasi yang telah ditetapkan. Pada lokasi Perencanaan
Konsolidasi Tanah atau Pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang sama cukup
melampirkan data yuridis sebanyak 1 (satu) rangkap. Formulir inventarisasi ini
setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
1. Informasi Letak dan Lokasi Bidang Tanah;
2. Data Fisik dan data Nilai Bidang Tanah;
3. Data Yuridis Bidang Tanah;
4. Permasalahan Pelaksanaan KT (Jika Ada); dan
5. Keterangan.
Pengumpulan informasi lokasi kegiatan tersebut dilakukan oleh petugas
survei yang telah ditentukan sebelumnya oleh tim pelaksana. Terkait jumlah sampel
bidang tanah yang disurvei menyesuaikan dengan kebutuhan analisis dan dapat
mendeskripsikan kondisi aktual dari lokasi konsolidasi tanah yang diinventarisasi.
Hasil dari survey lapangan kemudian direkapitulasi dan diisi kedalam Tabulasi
Inventarisasi Basis Data yang dapat dilihat pada Lampiran BDPP-04.
Pada lokasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pemilihan Lokasi dan
Berita Acara Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, selanjutnya ditentukan jumlah
dan luas lokasi peninjauan lapang. Lokasi-lokasi yang telah ditentukan untuk
ditinjau kemudian digambarkan dalam Peta Peninjauan Lapang. Pembuatan peta
kerja dilakukan oleh petugas survei sebelum pelaksanaan kegiatan survei lapangan
yang dipergunakan untuk:

23. 16

1. Menentukan lokasi kegiatan survei; dan
2. Memperoleh gambaran umum mengenai kondisi perencanaan/pelaksanaan
Konsolidasi Tanah di lapangan.
Pembuatan peta kerja dapat menggunakan sumber data dari:
1. Peta Dasar Pendaftaran Tanah yang berasal dari GeoKKP;
2. Peta Sistem informasi objek Pajak;
3. Citra satelit;
4. Foto udara; dan/atau
5. Data lain yang mendukung analisis.
Peta shapefile tersebut kemudian ditampilkan dengan layer citra satelit
resolusi tinggi atau menggunakan citra lain yang tersedia sehingga terlihat kondisi
eksisting pada bidang-bidang tanah di lokasi survei yang juga bermanfaat sebagai
acuan untuk petugas survei lapangan. Peta peninjauan lapang dibuat dalam 2 (dua)
format cakupan, yaitu:
1. Satu wilayah administrasi kecamatan yang menampilkan seluruh lokasi
peninjauan lapang yang telah dipilih (skala menyesuaikan); dan
2. Setiap lokasi peninjauan lapang yang dicetak di atas kertas ukuran A3
menyesuaikan dengan kebutuhan, ketelitian peta minimal skala 1:25.000, jika
memungkinkan dicetak dalam skala 1:5.000 diperbesar pada masing- masing
lokasi yang akan ditinjau. Untuk peta per lokasi peninjauan lapang tampilkan
layer citra satelit untuk memudahkan kegiatan observasi homogenitas fisik
topografi dan penggunaan tanah di lapangan.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode survei pengumpulan data
oleh tim survei dalam bentuk pengisian formulir inventarisasi kegiatan Basis Data
Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan dengan ukuran sampel
menyesuaikan kebutuhan analisis dan melakukan pengisian rekapitulasi hasil survei
lapangan. Tim survei melakukan pengecekan lapangan pada lokasi Basis Data
Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan yang telah ditentukan melalui
SK Pemilihan Lokasi Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan

24. 17

Pertanahan dan catatan berdasarkan Berita Acara Koordinasi. Data lapangan yang
diisi pada formulir antara lain: lokasi, data fisik, data yuridis, permasalahan
perencanaan/pelaksanaan Konsolidasi Tanah (jika ada), dan keterangan. Selain itu
dilakukan pula dokumentasi lapangan dan validasi kondisi lapangan dengan peta
kerja.
Dalam pelaksanaan survei lapangan, tim pelaksana dapat mendelegasikan
tugas pengecekan lapangan kepada staf Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (P3K), maupun anggota jajaran dalam satuan kerja masing-
masing dengan mempertimbangkan kondisi sumber daya manusia dan keterampilan
dalam melaksanakan pengecekan lapangan. Dalam hal pelaksanaan survei lapangan
ditunjuk tim survei lapangan, Tim Pelaksana berkewajiban untuk mengawasi dan
memantau pelaksanaan survei lapangan supaya hasil dari survei lapangan dapat
dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai data dan informasi untuk dilakukan
analisis lokasi.

25. 18



Gambar 3. 1 Contoh Peta Hasil Peninjauan Lapang per Lokasi

26. 19

3.6. Analisis Lokasi
Berdasarkan hasil koordinasi dengan stakeholder lokasi dan hasil peninjauan
lapangan terhadap lokasi yang ditetapkan dalam SK Pemilihan Lokasi, dilakukan
analisis dengan data dan informasi yang telah didapatkan. Analisis yang dilakukan
terbagi menjadi dua jenis berdasarkan kondisi dari lokasi yang dilakukan tinjauan.
Jika lokasi yang ditinjau belum ditindaklanjuti maka dilakukan analisis tindak lanjut
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Kemudian, jika lokasi yang ditinjau telah
ditindaklanjuti dengan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah maka dilakukan analisis
terhadap kondisi fisik dan nilai tanah. Penjelasan mengenai analisis lokasi tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Analisis Tindak Lanjut
Analisis tindak lanjut merupakan analisis yang dilakukan ketika
penyelenggaraan Konsolidasi Tanah sudah melewati tahap perencanaan,
namun masih belum dilakukan pembangunan atau ditindaklanjuti melalui
Berita Acara Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (BA-KT). Analisis ini
menjabarkan bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam implementasi
perencanaan konsolidasi tanah beserta tindak lanjut yang telah dilakukan guna
menyelesaikan permasalahan tersebut.
Analisis ini didasarkan pada data dan informasi yang didapatkan dari
stakeholder yang memiliki kewenangan dalam implementasi rencana
Konsolidasi Tanah yang telah disusun. Kedalaman informasi ditelaah secara
menyeluruh baik informasi yang detil hingga permasalahan yang lebih luas
terkait dengan kebijakan di tataran Pemerintah Daerah. Selain itu, perlu
didokumentasikan kondisi eksisting lokasi yang ditinjau berfokus pada kendala
maupun kondisi yang menghambat dalam tindak lanjut pelaksanaan
konsolidasi tanah disertai dengan keterangannya.

27. 20

Tujuan dari dilakukannya analisis tindak lanjut adalah untuk
mengidentifikasi masalah dan hambatan yang menyebabkan tidak dapat
ditindaklanjutinya pelaksana konsolidasi tanah. Hasil analisis ini dapat menjadi
data awal dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Konsolidasi Tanah.
2. Analisis Fisik dan Nilai Tanah
Analisis fisik dan nilai tanah merupakan metode analisis yang dilakukan
ketika lokasi yang ditinjau teridentifikasi telah dilaksanakan pembangunan
atau ditindaklanjuti melalui Berita Acara Pelaksanaan Konsolidasi Tanah.
Analisis dilakukan dengan membandingkan penerapan peta blok (Block Plan)
dengan kondisi eksisting sesuai rencana Konsolidasi Tanah meliputi data
penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan serta perubahan data nilai
tanah sebelum dan sesudah diselenggarakannya konsolidasi tanah.
Data pemanfaatan tanah dan penggunaan tanah diperoleh berdasarkan
hasil pengecekan lapangan (data primer). Data tersebut kemudian dikaji
mengacu pada Peta Rincikan dan Peta Desain Konsolidasi Tanah untuk
mengidentifikasi kesesuaian berdasarkan desain yang telah disepakati. Selain
itu, kesesuaian jaringan jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan infrastruktur
penunjang pada lokasi dari implementasi desain juga diteliti kesesuaiannya.
Kemudian, data dan informasi terkait lokasi juga dapat diperoleh melalui
masyarakat yang berada pada lokasi pelaksanaan kegiatan dengan kuesioner
yang menjadi perangkat pendukung pengisian formulir untuk tiap lokasi.
Kuesioner dapat dilakukan dengan pengambilan sampel menyesuaikan dengan
jumlah bidang atau penguasaan tanah di dalam lokasi yang ditinjau. Data
perubahan nilai tanah dapat diperoleh dari data Zona Nilai Tanah (ZNT) jika
tersedia, data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), atau pengambilan data primer.

28. 21

3.7. Pembuatan Peta Hasil Peninjauan Lapang
Peta hasil peninjauan lapang disusun berdasarkan hasil survei lapangan
dilengkapi dengan hasil analisis sesuai dengan objek kegiatan (Perencanaan atau
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah). Jika lokasi kegiatan adalah lokasi perencanaan
konsolidasi tanah, maka Peta Hasil Peninjauan Lapang berisikan informasi terkait
kondisi eksisting dari lokasi kegiatan yang menunjukkan bidang-bidang tanah
eksisting disertai dengan keterangan yang diperoleh dari analisis tindak lanjut
berkaitan dengan masalah dan kendala yang menghambat terwujudnya konsolidasi
tanah pada lokasi tersebut.
Jika lokasi kegiatan merupakan lokasi yang telah memasuki tahap
pelaksanaan konsolidasi tanah, maka Peta Hasil Peninjauan Lapang setidaknya
memuat informasi mengenai eksisting lokasi beserta nilai tanah pada masing-
masing bidang tanah mengacu kepada informasi yang didapatkan melalui analisis
fisik dan nilai tanah. Kemudian, diberikan keterangan tambahan terkait kesesuaian
hasil pelaksanaan konsolidasi tanah terhadap dokumen perencanaan konsolidasi
tanah yang menunjukkan kesesuaian perwujuda bidang-bidang tanah pada lokasi
kegiatan. Kesesuaian Pelaksanaan Konsolidasi Tanah terhadap Perencanaan
Konsolidasi Tanah adalah hasil analisis data peninjauan lapang. Informasi
perkembangan konsolidasi tanah didapatkan berdasarkan hasil survei lapangan dan
kuesioner untuk menggambarkan kondisi eksisting hasil dari pelaksanaan
konsolidasi tanah dan menunjukkan dampak dari konsolidasi tanah secara
lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pengolahan data hasil peninjauan lapang
dilakukan dengan:
1. Pengolahan Data Tekstual
Pengolahan data tekstual merupakan hasil dari rekapitulasi data kualitatif
pada tahap peninjauan lapang yang selanjutnya disajikan dalam bentuk peta
lokasi Konsolidasi Tanah. Pada pengolahan data tekstual hasil dari wawancara,
kuesioner, maupun metode lain yang relevan dilakukan sebagai data dan
informasi pendukung yang kemudian direkapitulasi dan dimasukkan ke dalam
tabel atribut shapefile peta peninjauan lapang.

29. 22

2. Pengolahan Data Spasial
Pengolahan data spasial dilakukan dengan menambahkan informasi hasil
analisis serta dokumentasi yang telah didapatkan dari lokasi kegiatan pada peta
peninjauan lapangan. Selain itu ditambahkan pula keterangan tahapan
pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Pada lokasi yang terpetakan mengandung
informasi mengenai lokasi, status tanah, luasan, koordinat, penggunaan tanah,
dan keterangan kondisi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang disajikan
dalam bentuk data spasial berformat shapefile dengan struktur atribut tabel dan
contoh penyajian peta sebagai berikut:.

Tabel 3. 1 Input Atribut Hasil Peninjauan Lapang

No
Field Name
[Field Type] [Length] Keterangan
A. Data Perencanaan Konsolidasi Tanah
1. THNKGT
[TEXT] [250]
Diisi dengan tahun kegiatan Perencanaan
Konsolidasi Tanah
2. POLARU
[Text][250]
Diisi dengan jenis pola ruang pada lokasi
konsolidasi tanah
3. PSNTNH
[Text][250]
Diisi dengan jenis penguasaan tanah pada lokasi
konsolidasi tanah
4. PMNTNH
[Text][250]
Diisi dengan jenis pemilikan tanah pada lokasi
konsolidasi tanah
5. PFNTNH
[Text][250]
Diisi dengan jenis pemanfaatan tanah pada lokasi
konsolidasi tanah
6. PTNTNH
[Text][250]
Diisi dengan jenis penggunaan tanah pada lokasi
konsolidasi tanah
7. LUASHA
[Double]
Diisi dengan luas bidang tanah dalam satuan hektare
(dua angka desimal)
8. LUASM2
[Double]
Diisi dengan luas bidang tanah dalam satuan meter
persegi (dua angka desimal)
9. NMPMLK
[Text][250]
Diisi dengan nama pemilik bidang tanah
berdasarkan sertipikat

30. 23

No
Field Name
[Field Type] [Length] Keterangan
B. Data Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
1. THNKGT
[TEXT] [250]
Diisi dengan tahun kegiatan Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah
2. NOSK
[Text][250]
Diisi dengan nomor SK Penegasan Tanah menjadi
Objek Konsolidasi Tanah
3. TGLSK
[Text][250]
Diisi dengan tanggal SK Penegasan Tanah menjadi
Objek Konsolidasi Tanah
4. NMPMLK
[Text][250]
Diisi dengan nama pemilik bidang tanah
berdasarkan sertipikat
5. NIB
[TEXT] [250]
Diisi dengan Nomor Induk Bidang
6. NOSU
[Text][250]
Diisi dengan Nomor Surat Ukur
7. TGLSU
[Text][250]
Diisi dengan tanggal Surat Ukur
8. NOHAK
[Text][250]
Diisi dengan Nomor Registrasi Hak Atas Tanah
9. LUASHA
[Double]
Diisi dengan luas bidang tanah dalam satuan hektare
(dua angka desimal)
10. LUASM2
[Double]
Diisi dengan luas bidang tanah dalam satuan meter
persegi (dua angka desimal)
11. REMARK
[Text][250]
Diisi dengan keterangan jenis peruntukkan (bidang
tanah peserta KT/PSU)
12. NILAITNH
[Double]
Diisi dengan nilai tanah per meter persegi sebelum
dilakukan konsolidasi tanah
Sumber: Hasil Analisis, 2023
Struktur tabel atribut pada data spasial yang dihasilkan pada kegiatan Basis
Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan mengikuti ketentuan pada
Tabel 3.1 yang telah disesuaikan dengan peraturan terkait dengan Informasi
Geospasial Tematik pada Kementerian ATR/BPN. Kemudian penamaan untuk data
spasial mengikuti ketentuan sebagai berikut:

31. 24

• Perencanaan Konsolidasi Tanah
POTENSISUBJEKOBJEKKT_[Nama Kabupaten/Kota]_[Tahun Perencanaan]
Contoh: POTENSISUBJEKOBJEKKT_KOTA MEDAN_2023 atau
POTENSISUBJEKOBJEKKT_BANDUNG BARAT_2023
• Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
DESAINKT_[Nama Kabupaten/Kota]_[Tahun Pelaksanaan]
Contoh: DESAINKT_KOTA MEDAN_2023 atau
DESAINKT_BANDUNG BARAT_2023

3.8. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Basis Data Pemanfaatan
Tanah dan Pengembangan Pertanahan
Hasil dari seluruh tahapan Perencanaan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan disusun dalam bentuk Dokumen Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Format
cover dari buku laporan dapat diakses melalui alamat bit.ly/COVERPPTA2024.
Sistematika penulisan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Basis Data Pemanfaatan
Tanah dan Pengembangan Pertanahan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
b. Tujuan dan Sasaran
c. Metodologi
d. Keluaran Kegiatan


BAB II METODOLOGI
a. Gambaran umum wilayah
b. Kebijakan Tata Ruang Wilayah
c. Kondisi Geografis dan Pertanahan

32. 25

BAB III ANALISIS
a. Data Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah
b. Analisis Lokasi
c. Hambatan, Kendala, dan Masalah

BAB IV KESIMPULAN
a. Kesimpulan dan Saran
b. Evaluasi

Lampiran berupa Dokumen, sebagai berikut:
1. SK Tim Pelaksana;
2. SK Pemilihan Lokasi;
3. Berita Acara Hasil Koordinasi;
4. Formulir Inventarisasi; dan
5. Peta Hasil Peninjauan Lapang.

Peta-peta dengan skala menyesuaikan dengan format kertas A3 dengan
daftar peta sebagai berikut:
1. Peta Administrasi (Kecamatan dan Kelurahan/Desa);
2. Peta Rencana Tata Ruang RTRW/RDTR/RTBL/RP3KP;
3. Peta Penggunaan Tanah (Kelurahan/Desa);
4. Peta ZNT atau NBT jika tersedia; dan
5. Peta Hasil Peninjauan Lapang.
Semua peta tersebut di atas harus memuat informasi dasar wilayah
mengenai:
1. Ibukota (Kabupaten/Kota dan kecamatan);
2. Administrasi (nama kabupaten, nama kecamatan, nama ibukota kabupaten,
nama ibukota kecamatan, batas administrasi);
3. Jalan (jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan setapak, jalan kereta api,
rencana jalan dan lain-lain); dan

33. 26

4. Sungai dan/atau Badan Air lainnya.

3.9. Input Data Hasil Kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan dan Laporan pada SIDA KTPP
Sistem Informasi Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan
atau yang disingkat SIDA KTPP adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh
Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan sebagai suatu
platform digital berbasis website untuk meningkatkan kualitas ke arah transformasi
digital yang terintegrasi dengan sistem informasi data tata ruang dan pertanahan di
lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Dalam tahap awal, SIDA KTPP berfungsi sebagai dashboard pelaksanaan kegiatan
Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan di daerah dan pusat. Dengan
adanya SIDA KTPP diharapkan data dan informasi terkait penyelenggaraan
kegiatan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan ke depannya menjadi
lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
Selain itu, sistem pelaporan yang bersifat dua arah juga diharapkan dapat
meningkatkan capaian sasaran dan target pelaksanaan kegiatan di daerah dengan
lebih optimal dan termonitor dengan baik.
Adapun fitur-fitur yang telah dikembangkan dalam SIDA KTPP yaitu sebagai
platform input data hasil kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan oleh Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan sebagai
pelaksana kegiatan, pengawasan pelaksanaan kegiatan oleh Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dengan metode verifikasi hasil input, dan finalisasi hasil
kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan oleh
Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Hasil dari rangkaian
proses kegiatan tersebut adalah data penyelenggaraan konsolidasi tanah yang
terverifikasi, terkini, dan dapat diakses oleh publik sebagai bentuk publikasi dan
informasi terkait Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan.
Landing Page merupakan halaman awal yang ada pada website SIDA KTPP.
Halaman ini dapat diakses oleh seluruh pengguna (Kanwil dan Kantah) bahkan

34. 27

publik. Halaman ini dibuat untuk publik yang mengakses agar dapat melihat dan
mengetahui proses Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan diberbagai
daerah. Pada halaman landing page, semua user dapat melihat peta Indonesia dan
memilih provinsi untuk melihat data masing-masing provinsi yang sudah diunggah
dan diverifikasi.


Gambar 3. 2 Landing Page SIDA KTPP
Untuk dapat mengakses fitur-fitur dari user Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, pengguna sebagai penanggung jawab
di masing-masing unit kerja perlu melakukan pendaftaran dan login pada website
SIDA KTPP. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mangakses
https://sidaktpp.atrbpn.go.id/auth/login dan klik “Daftar”. Jika user perlu
melakukan reset password maka dapat klik “Lupa Password?” dan kemudian
memasukkan alamat email yang digunakan ketika melakukan pendaftaran akun.
Setelah mengisi data untuk pendaftaran user selanjutnya akan diverifikasi oleh
admin dari Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Jika
terdapat sanggahan dalam pengisian data pendaftaran akun maka dapat
menghubungi Hotline SIDA KTPP melalui logo Whatsapp pada landing page
SIDA KTPP atau nomor kontak [phone] untuk melakukan konfirmasi

35. 28

sanggahan data.


Gambar 3. 3 Halaman Pendaftaran Akun dan Reset Passoword SIDA KTPP
Setelah user Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor
Pertanahan melakukan aktivasi akun fitur input data dan laporan kegiatan dapat
diakses untuk melakukan input data. Dalam tahap ini Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan dapat mengakses halaman dashboard
pelaksanaan kegiatan. Dalam halaman ini dapat dilakukan input data melalui fitur
“Tambah Data” yang menyesuaikan dengan kegiatan Basis Data Pemanfaatan
Tanah dan Pengembangan Pertanahan.

36. 29


Gambar 3. 4 Input Data Lokasi Kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan
Untuk menambahkan Data Lokasi Kegiatan Basis Data user perlu melakukan
pengisian formulir pada halaman Form Basis Data mengacu pada hasil pengisian
Tabulasi Inventarisasi Data Konsolidasi Tanah (Lampiran BDPP-04) pada tiap
lokasi pelaksanaan kegiatan. Data yang diisi pada form penambahan data
selanjutnya disertakan dengan mengunggah eviden dan data pendukung dalam
pelaksanaan kegiatan. Dalam tahapan unggah eviden hasil kegiatan Basis Data pada
SIDA KTPP secara umum beberapa output yang diunggah setidaknya memuat
antara lain:
1. SK Penetapan Tim Pelaksana dan Pemilihan Lokasi
2. Berita Acara Koordinasi Stakeholder
3. Form Inventarisasi
4. Peta Wilayah Administrasi
5. Peta Potensi Subyek Konsolidasi Tanah/Peta Desain Awal Dan
Penyepakatan
6. Peta Rincikan Dan Peta Desain Konsolidasi Tanah
7. Peta Inventarisasi Materi Teknis/Berita Acara Konsolidasi
Tanah/Pengembangan Pertanahan
8. Nilai Tanah sebelum Konsolidasi Tanah
9. Nilai Tanah sesudah Konsolidasi Tanah
10. Laporan Kegiatan

37. 30


Gambar 3. 5 Halaman Form Basis Data
Setelah melakukan pengisian Formulir, Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah
perlu melakukan Unggah (Upload) dokumen-dokumen sebagai eviden atau bukti
dari pelaksanaan kegiatan. Dokumen-dokumen yang perlu diunggah antara lain: (1)
SK Penetapan Lokasi; (2) SK Tim Pelaksana; (3) SK Pemilihan Lokasi; (4) Peta
Lokasi Konsolidasi Tanah; (5) Berita Acara Kesepakatan Masyarakat.


Gambar 3. 6 Halaman Pengunggahan Dokumen Basis Data

Tahap selanjutnya adalah konfirmasi data dan persetujuan data oleh user

38. 31

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional terhadap data-data yang telah diinput
dan diunggah oleh user Kantor Pertanahan berdasarkan provinsi masing-masing.
Verifikasi data dapat dilakukan pada halaman dashboard user Kanwil sebagai
berikut.

Gambar 3. 7 Halaman Konfirmasi Data Kanwil
Sebelum melakukan persetujuan data, user Kanwil harus melakukan review
terhadap hasil input data yang dilakukan user Kantah baik dari eviden maupun
laporan pelaksanaan kegiatan. Jika terdapat sanggahan atau perbaikan maka user
Kanwil dapat melakukan koordinasi dengan Kantah yang bersangkutan untuk
melakukan perbaikan input data sesuai dengan kebutuhan.
Setelah melakukan persetujuan input data, tahapan selanjutnya adalah
verifikasi data oleh Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan
dan penerimaan laporan hasil kegiatan. Setiap tahapan pelaksanaan input data tidak
harus dilakukan pada akhir pelaksanaan kegiatan tetapi dapat dilakukan secara
bertahap sesuai dengan progress dari kegiatan Basis Data. Terkait langkah-langkah
lebih rinci dalam mengunggah hasil kegiatan basis data dan laporan kegiatan pada
SIDA KTPP dapat dilihat dalam modul pada Lampiran BDPP-05.

39. 32

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan
Pertanahan 2023 disusun sebagai landasan dan acuan untuk melaksanakan
pengembangan pertanahan di daerah. Petunjuk Teknis Basis Data Pemanfaatan
Tanah dan Pengembangan Pertanahan ini menjabarkan tahapan-tahapan yang perlu
dilakukan oleh pelaksana kegiatan di daerah agar output yang dihasilkan dapat
seragam dan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan baik di pusat
maupun daerah. Dengan adanya Petunjuk Teknis Basis Data ini diharapkan
nomenklatur Pengembangan Pertanahan yang berprinsip penambahan nilai
terutama dalam aspek pertanahan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya
dalam pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan
yang juga membangun sebuah sistem kerja yang efektif dan efisien.
Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan harus
dilaksanakan sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
Namun demikian, pada bagian-bagian dalam Petunjuk Teknis ini masih dapat
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di tahapan pengembangan Sistem
Informasi Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan yang selanjutnya
yaitu WebGIS Based Information System.
Dalam rangka kesinambungan alur Penyelenggaraan Pengembangan
Pertanahan dan optimalisasi hasil penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang
dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional, maka hasil inventarisasi dan pengumpulan data terkait penyelenggaraan
Konsolidasi Tanah dan SIDA KTPP dapat dimanfaatkan di unit kerja masing-
masing.

40. 33















LAMPIRAN

41. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI ……............................
Jalan H. Agus Salim Nomor 58, Menteng Jakarta Pusat 10340 Telp. 021-3909016 email: [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONA L
PROVINSI ……………………
NOMOR …………

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BASIS DATA
PEMANFAATAN TANAH DAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN
PROVINSI ………………………
TAHUN ANGGARAN ...........

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI……………..

MENIMBANG : 1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan di Provinsi .......Tahun Anggaran ....... dipandang
perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah
dan Pengembangan Pertanahan;
2. Bahwa pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana angka 1, ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi .......;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini karena
fungsi dan jabatannya dipandang mampu dan berkompeten untuk ditetapkan
dalam Tim Pelaksana Kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan nah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5280);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4385);
8. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan
BDPP-01

42. Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 196);
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah;

“Dasar hukum pada bagian mengingat dapat disesuaikan dengan maksud,
tujuan, subjek, dan objek inventarisasi potensi aset tanah yang dilaksanakan
(ditambah atau dikurangi)”

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan Provinsi ……… dengan susunan tim sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA : Tim Pelaksana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas
sebagai berikut:
1. Membuat SK Tim Pelaksana Kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan;
2. Melaksanakan peninjauan lapang pada lokasi yang telah dipilih;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada stakeholders yang terkait;
4. Menginventarisasi Data Fisik dan Yuridis yang terdapat pada lokasi kegiatan;
5. Melakukan analisis fisik dan nilai tanah atau analisis tindak lanjut terhadap
lokasi kegiatan;
6. Menyusun laporan hasil kegiatan; dan
7. Melakukan input data dan laporan ke SIDA KTPP
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya













Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Direktorat
Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan di Jakarta;
3. Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kota……, di ;
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ,




_______________________________
NIP. 19690418 199503 2 005

43. LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI ..............
NOMOR :....................................................
TANGGAL :....................................................

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BASIS DATA PEMANFAATAN TANAH DAN
PENGEMBANGAN PERTANAHAN PROVINSI………..
TAHUN ANGGARAN ...........

No Nama
Pangkat/
Golongan
Jabatan
Jabatan Dalam
Kegiatan

1
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi …....
Penanggung
Jawab

2
Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan
Pengembangan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi ..........

Ketua

3
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota ……..

Sekretaris
4
Anggota
5
Anggota
6
Anggota
7
Anggota
8
Anggota
9
Anggota



KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ,




_______________________________
NIP. 19690418 199503 2 005

44. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI ……............................
Jalan H. Agus Salim Nomor 58, Menteng Jakarta Pusat 10340 Telp. 021-3909016 email: [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI ……………………
NOMOR …………

TENTANG
PEMILIHAN LOKASI KEGIATAN BASIS DATA PEMANFAATAN TANAH DAN
PENGEMBANGAN PERTANAHAN
PROVINSI ……
TAHUN ANGGARAN…

DIREKTUR JENDERAL PENGADAAN TANAH DAN
PENGEMBANGAN PERTANAHAN ,

MENIMBANG : Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Basis Data
Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Provinsi ………. tentang Pemilihan Lokasi Kegiatan Basis Data
Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan di Kecamatan
………. Kabupaten/Kota ………. Tahun Anggaran ..............

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok - Pokok Agraria;
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional;
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2019 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional dan Kantor Pertanahan;


MEMUTUSKAN:…
BDPP-02

45. MEMUTUSKAN:



MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
………… TENTANG PEMILIHAN LOKASI
KEGIATAN BASIS DATA PEMANFAATAN TANAH
DAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN
PROVINSI …….. TAHUN ANGGARAN …………

KESATU : Menetapkan pemilihan lokasi kegiatan Basis Data
Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
Tahun Anggaran ….. pada lokasi Penyelenggaraan
Konsolidasi Tanah di Desa/Kelurahan ….. Kecamatan
….. Kabupaten/Kota …

KEDUA : Peta Lokasi Kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan sebagaimana Diktum
KESATU terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam Pemilihannya, maka keputusan ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.














Tembusan:
1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq.
Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan diJakarta;
2. Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahanahan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota …………,


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ,




_______________________________
NIP. 19690418 199503 2 005

46. LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI ..............
NOMOR :....................................................
TANGGAL :....................................................


PETA LOKASI KEGIATAN BASIS DATA PEMANFAATAN TANAH DAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN
PROVINSI………..
TAHUN ANGGARAN ...........



PETA LOKASI BASIS DATA
PEMANFAATAN TANAH DAN
PENGEMBANGAN PERTANAHAN

47. BERITA ACARA
KOORDINASI KEGIATAN BASIS DATA PEMANFAATAN TANAH
DAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN PERTANAHAN
PROVINSI ……….
TAHUN ANGGARAN …….

NOMOR:………………………….

Pada hari ini ......., tanggal ..........., bulan .........., tahun ..............., bertempat di .........., kami
Tim Pelaksana yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan Rapat Koordinasi
dengan .........., terkait kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan
Pertanahan:

No Nama Jabatan Tanda Tangan
1.

2.

3.

4.
dst…

*) bersifat opsional, tergantung pertimbangan tim pelaksana


Telah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan hasil sebagai berikut:
1. Lokasi kegiatan Materi Teknis Konsolidasi Tanah/Potensi Objek Konsolidasi Tanah *) yang
sudah dilaksanakan, baik yang sudah ditindaklanjuti dengan Berita Acara Konsolidasi Tanah
atau Surat Keputusan Konsolidasi Tanah ataupun yang belum ditindaklanjuti; dan
2. Lokasi kegiatan pelaksanaan konsolidasi tanah yang sudah dilaksanakan;
3. Adapun informasi dan keterangan lebih lanjut mengenai lokasi tersebut adalah sebagai berikut:
• Pada lokasi teridentifikasi permasalahan dalam hal ……;
• Perlu dilakukan tindak lanjut kepada pihak ….. untuk melanjutkan tahapan penyelenggaraan
konsolidasi tanah yang selanjutnya akan dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ….
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ….;
• Dst…. **)
*) pilih salah satu lokasi untuk 1 (satu) satuan pekerjaan
**) uraikan selengkapnya terkait dengan hasil koordinasi dengan stakeholder mengenai penyelenggaraan konsolidasi tanah pada lokasi kegiatan Basis Data
Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Pemilihan Lokasi


Maka lokasi yang dipilih sebagai lokasi kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan
Pertanahan dimaksud yang terletak di Desa/Kelurahan ........., Kecamatan ........., lebih lanjut akan
ditelaah dan ditindaklanjuti untuk memastikan penyelenggaraan konsolidasi tanah dapat terlaksana
sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
BDPP-03

48. Format Tabulasi Inventarisasi Kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan



Tabulasi Inventarisasi Lokasi Kegiatan Basis Data Pemanfaatan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi …………………… .. (1)
Perencanaan / Pelaksanaan*) Konsolidasi Tanah Pertanian/Non-Pertanian*) Tahun ……… (2)
(3)
No
Kabupaten/
Kota
Kecamatan Desa/Kelurahan NIB
Nama
Pemilik
Luas
(m
2
)
Nilai
Tanah
Penguasaan Pemilikan Penggunaan Pemanfaatan
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l)






*) Hapus yang tidak perlu

(4)

Petugas Inventarisasi dan Pengumpul Data,
1. Nama Lengkap (tanda tangan)
NIP.

2. Nama Lengkap (tanda tangan)
NIP.
BDPP-04

49. Petunjuk Pengisian Tabulasi Data Objek Inventarisasi

1 Diisi dengan unit kerja Tingkat Kabupaten/Kota
2 Diisi dengan tahun perencanaan/pelaksanaan konsolidasi tanah
3 Tabel diisi dengan:
a) Diisi dengan nomor urut
b) Diisi dengan wilayah administrasi Kabupaten/Kota
c) Diisi dengan wilayah administrasi Kecamatan
d) Diisi dengan wilayah administrasi Desa/Kelurahan
e) Diisi dengan Nomor Induk Bidang tanah
f) Diisi dengan nama pemiliki bidang tanah
g) Diisi dengan luas bidang tanah dalam satuan m
2

h) Diisi dengan nilai tanah (berdasarkan ZNT/NBT)
i) Diisi dengan penguasaan eksisting pada bidang tanah
j) Diisi dengan status kepemilikan pada bidang tanah
k) Diisi dengan penggunaan eksisting pada bidang tanah
l) Diisi dengan pemanfaatan eksisting pada bidang tanah
4 Diisi sesuai dengan identitas petugas yang melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data

50. BDPP-05


Untuk mengakses file ini dapat merujuk ke link dibawah ini
https://drive.google.com/drive/folders/1GBunOXP_0td6TKWVCIDU2iUNMDmc0Zyq?us
p=sharing











USER GUIDE