aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-

1. Pembangunan ikn dalam perspektif kebijakan pengelolaan perbatasan negara ASISTEN DEPUTI INFRASTRUKTUR PEMERINTAHAN

2. Sejarah pemindahan IKN Tahun 1957 Presiden Soekarno menggagas pemindahan Ibu Kota Negara ke Palangkaraya , saat meresmikan kota tersebut sebagai ibu kota Kalimantan Tengah. Tahun 1997 Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri dimaksudkan awalnya untuk pusat pemerintahan . Tahun 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyodorkan skenario , mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota namun direncanakan dan dibangun benar benar , atau memindahkan Pusat Pemerintahan keluar dari Jakarta. Tahun 2019 “ Pada kesempatan yang bersejarah ini , dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dandukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat , para sesepuh dan tokoh Bangsa terutama pada seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota Negara kita ke pulau Kalimantan”. Presiden Joko Widodo dalam Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI, di Ruang Rapat Paripurna , Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019.

3. Dasar hUkum pembentukan ibu kota nusantara (IKN) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha , Kemudahan Berusaha , dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan , Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 Tentang tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara

4. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri atas 17.504 pulau dengan luas wilayah perairan mencapai 6,4 juta km2 berbatasan dengan negara tetangga di 10 kawasan , baik di darat maupun di laut . Panjang garis batas negara wilayah darat totalnya adalah sepanjang 3.151 km, salah satunya di Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Pulau Kalimantan sepanjang 2.062 km. Garis batas negara dipulau Kalimantan antara RI-Malaysia terbentang sepanjang 2.062 km (Kalimantan Barat - Serawak panjang 970 km, Kalimantan Timur - Serawak panjang 63 km, Provinsi Kalimantan Timur panjang 11 km dan sektor timur sepanjang 418 km ( Kalimatan - Sabah meliputi 372 km di pulau Kalimantan, 24 km di pulau sebatik , dan 22 km chanel perairan pulau sebatik ). Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara yang memerlukan pengelolaan secara khusus . Kawasan perbatasan negara sebaiknya tidak dipandang sebagai halaman belakang dan pinggiran , melainkan halaman depan negara yang penanganannya perlu mendapat perhatian secara khusus . Pembangunan di kawasan perbatasan memiliki kecenderungan tertinggal jika dilihat dari sisi ketersediaan sarana-prasarana pendukung , sehingga banyak berdampak pada kondisi sosial perekonomian masyarakat . Permasalahan tersebut akan menjadi isu yang sangat menarik dalam pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda terdepan . Provinsi Kalimantan Barat mempunyai perbatasan darat paling panjang dengan Sarawak Malaysia sepanjang 966 Km dan berada pada Alur Pelayaran Pelayaran Kepulauan Indonesia (ALKI) I sebagai jalur utama lalu lintas pelayaran atau jalur logistik yang dimana , dengan adanya Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), maka Kalimantan Barat sangat berpotensi besar sebagai lintasan pergerakan orang dan barang dari Sarawak Malaysia menuju IKN Nusantara. Diharapkan kedepannya , Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi akses penghubung antar wilayah ke Ibu Kota Negara (IKN). Telah dibangun PLBN (Pos Lintas Batas Negara) di wilayah Kalimantan yaitu PLBN Aruk , PLBN Entikong , dan PLBN Badau sebagai upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara telah diterbitkan Instruksi Presiden ( Inpres ) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk , Motaain dan Skouw .

5. Peran IKN dalam mendukung pembangunan di Kawasan perbatasan Mengembangkan industri pengolahan ( hilirisasi ) SDA Menjaga Kawasan perbatasan untuk menjamin kedaulatan NKRI Pemenuhan konektivitas , infrastruktur pelayanan dasar pada Kawasan perbatasan Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah untuk mempercepat penerapan SPM, meningkatkan kerja sama antara daerah dan meningkatkan PAD Pemindahan IKN sebagai pusat pertumbuhan nasional

6. Narasumber Plh . Sekretaris BNPP Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, Kemenko Polhukam Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan, OIKN Plt . Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan , BNPP Plt . Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas Plh . Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan , Kemendagri