UU No.1/ 2004
tentangPerbendaharaanNegara
PMK No. 99/2017 Tentang
AdministrasiPengelolaanHibah
UU No.17/2003
tentangKeuanganNegara
PMK No. 201/2021 Tentang
SistemAkuntansiHibah
PP 10 Tahun 2011 Tentang
Tata Cara Pengadaan
PinjamanLuarNegeri
&PenerimaanHibah
PMK No. 180/2012 Tentang
PerubahanAtasPMK 224/2011 Tata
Cara Pemantauan& Evaluasiatas
Pinjamandan HibahKepadaPemerintah
UU No.33 /2004 tentangPerimbangan
KeuanganAntaraPemerintahPusatdan
PemerintahDaerah
PP 71 Tahun 2010
TentangStandar
AkuntansiPemerintah
PP 27Tahun 2014Tentang
PengelolaanBarangMilik
Negara/ Daerah jo Peraturan
PemerintahNo 28/2020
PMK No. 195/2019 TentangTata
Cara PenarikanPinjamanDan/ Atau
HibahLuarNegeri
PMK No. 224/2017
TentangPengelolaan
HibahdariPemerintah
PusatKepada
PemerintahDaerah
PP 2 Tahun 2012
Tentang
HibahDaerah
PMK No. 213/2013
TentangSistemAkuntansidan
PelaporanKeuangan
PemerintahPusat
PMK No. 246/2014
TentangTata Cara
PelaksanaanPenggunaan
BMN jo
PMK 76 Tahun2019 Tentang
PerubahanPMK No.246/2014
PMK No. 83/2016
TentangTata Cara
PelaksanaanPemusnahandan
PenghapusanBMN
PMK No. 111/2016
TentangTata Cara Pelaksanaan
PemindahtangananBMN
PMK No. 53/2021
TentangPengelolaanBMN
Yang BerasaldariAsetLain
Lain
PMK No. 4/2015
TentangPendelegasian
Kewenangan dan Tanggung
Jawab Tertentu dari Pengelola
Barang kepada Pengguna
Barang
PMK No. 84/2020
Tata Cara Pelaksanaan,
Penatausahaan,
Pemantauan, Evaluasi,
Dan Pelaporan Pemberian
Hibah Kepada Pemerintah
Asing/Lembaga Asing
PP 48 Tahun2018TentangTata
Cara PemberianHibahkepada
PemerintahAsing/ Lembaga
Asingjo PP No 57/2019
DASAR HUKUM
Hibah Menurut PMK 99/PMK.05/2017
4
Bukan merupakan perjanjian
kerja sama dan/atau serah
terima hibah antar
Kementerian/Lembaga
Bukan antar K/L
Hibah yang bersumber dalam
negeri>> Proses register di
Kanwil DJPb
Hibah yang bersumber luar
negeri >> Proses register di
DJPPR
Kanwil DJPb dan DJPPR
Secara substansi merupakan
hibah yang diterima
Kementerian/Lembaga
Penerima Bukan BLU
Secara substansi merupakan
hibah yang diterima
Kementerian/Lembaga
Diterima oleh K/L
5
1.Hibah harus dituangkan dalam
perjanjian Hibah.
2.PerjanjianHibahsebagaimana
paling sedikit memuat:
a.identitas Pemberi Hibah dan
penerima Hibah;
b.tanggal perjanjian
Hibah/penandatanganan
perjanjian Hibah;
c.jumlah Hibah;
d.peruntukan Hibah; dan
e.ketentuanPasaldan
persyaratan.
PerjanjianHibahadalahkesepakatantertulis
mengenaiHibahantaraPemerintahdan
PemberiHibahyangdituangkandalam
dokumenperjanjianpemberianhibahatau
dokumenlainyangdipersamakan.
PerjanjianHibah
PP 10 Tahun2011 pasal1 PMK 99/PMK.05/2017 pasal13
PP 10 Tahun 2011 Pasal 63
1.Menteri/Pimpinan Lembagaatau
pejabat yang diberi kuasamelakukan
penandatanganan Perjanjian Hibah.!
KRITERIA, PENGGUNAAN, KLASIFIKASI, DAN PENARIKAN HIBAH
1.Mendukung program
pembangunan nasional
2.Mendukung
penanggulangan
bencana alam dan
kemanusiaan
1.Menurut Bentuk: Uang,
Barang, Jasa, Surat
Berharga
2.Menurut Jenis: Hibah yang
direncanakan dan hibah
langsung
3.Menurut Sumber: Dalam
Negeri dan Luar Negeri
1.Melalui Kuasa BUN
(KPPN/Dit.PKN)
2.Tidak melalui Kuasa
BUN (KPPN/Dit.PKN)
KRITERIA PENGGUNAAN KLASIFIKASI PENARIKAN
1.Tidak perlu dibayar kembali
(Cuma-Cuma)
2.Tidak disertai ikatan politik,
serta tidak memiliki muatan
yang dapat mengganggu
stabilitas keamanan negara
3.Untuk mendukung tusi
Kementerian/Lembaga atau
mendukung penanggulangan
keadaan darurat
7
PRINSIP PENERIMAAN HIBAH
Transparan
Kehati-hatian
Efektifdanefisien
Akuntabel
Tidakdisertaiikatanpolitik
Digunakanuntukmendukungprogram
pembangunannasional; dan/atau
mendukungpenanggulanganbencana
alamdanbantuankemanusiaan
Tidak memiliki muatan yang dapat
mengganggu stabilitas keamanan Negara
Dilakukanamandemen
PerjanjianHibahdan
mengajukan
pemutakhirandata.
ELEMEN MINIMAL DALAM PERJANJIAN HIBAH
Diaturhakdankewajiban
ImplementingAgency
PERJANJIAN
HIBAH
Pihak
Pemberidan
Penerima
Tanggal
Perjanjian
Hibah
Jumlah
Hibah
Peruntukan
Hibah
Ketentuan&
Persyaratan
Jikabelumdiatur
dalamPerjanjianHibah
PP 10 Tahun 2011 Pasal 63
1.Menteri/Pimpinan Lembagaatau
pejabat yang diberi kuasamelakukan
penandatanganan Perjanjian Hibah.!
9
Jenis
Bentuk
Penarikan
Dokumen
Pelaksanaan dan
Pertanggung-
jawaban
Direncanakan Langsung
Uang Tunai
Uang Membiayai
Kegiatan
Barang/Jasa
Melalui
Dit.PKN DJPb
Melalui
BUN
Tidak
Melalui BUN
Tidak Melalui
BUN
DIPA
Revisi
DIPA
BAST
VARIASI PELAKSANAAN HIBAH
9
LUAR NEGERI
DALAM NEGERI
SumberHibah
Surat Berharga
MEKANISME
HIBAH YANG
PENCAIRANNYA
MELALUI BUN/ KPPN
11
K/L Lender/Donor
SP4HLN
-PerjanjianHibah
-Effective Date
Surat Pengantar-
Withdrawal
Application
DitPKN DJPbDJPPR
(NoD)
Rekonsiliasidan
klarifikasidata
Surat Perintah
Pembukuan
Penarikan PHLN
(SP4HLN)
Permintaan
Penarikan
(1) (2)
(4)
(5)
Transfer
Dana
RKUN
(3)
Pemberitahuan
Pelaksanaan
Transfer
TRANSFER KE RKUN
12
KPPN LENDER/DONOR REKANAN
Covering
letter of
WA
Transfer
Dana
KL/PEMDA/BUMN DJPPR
Notice of
Disbursment
(NoD)
SuratPerintah
Pembukuan
Penarikan
PHLN (SP4HLN)
SP3
Withdrawal
Application
(WA)
Invoice/
Tagihan
Rekening
Rekanan
SP3
(1)
(2) (3)
(5)
(4)
(6)(7)
PEMBAYARAN LANGSUNG
13
DJPPR Dit.PKNDJPb
Pembukaan
Reksus&
Permintaan
Initial
Deposite
KPPN
Reksus
dibuka
Pengisian
initial
deposit
Covering
LetterWA
SP2D
BI/Bank Lain
NoDSP4HLN
Pengisian
kembali
Reksus
REKANAN
Rekening
Rekanan
Transfer
dana
Transfer
dana
Permintaan
Pembukaan
Reksus&Initial
Deposite
Tagihan
SPM
Reksus
Permintaan
Replenishment/
pengisian
kembali Reksus
K/L LENDER/DONOR
(1) (2a)
(2b)
(2c)
(3)
(4)
(5)
(7) (8)
(9)
(10)
SP4HLN
(11)
(6)
REKENING KHUSUS
14
KL PEMDA/BUMN Dit. PKN DJPbDJPPR
Covering
letter of
WA pre-
financing
SP4HLN
Lender/DonorKPPN
WA pre-
financing Transfer
dana
NoD
SP3
RKUN
Covering
letter of
WA pre-
financing
Rekening
Pemda
SPM RM SP2D
WA pre-
financing
DidahuluiRM
DidahuluiPemda/BUMN
Rekanan
Rekening
Rekanan
Tagihan
(1)
(2) (3)
(4) (5)
(6)
(7)
(8)
(4*)
(5*)
(6*)
REKENING KHUSUS
MEKANISME
HIBAH YANG
PENCAIRANNYA
TIDAK MELALUI
BUN/ KPPN
17
SetiapHibah
langsungyang
akanditerima
olehK/L
dikonsultasikan
dulu kepada
MenteriKeuangan
c.q. DJPPR atau
KanwilDJPB
Konsultasi
dilaksanakan
dalamhal:
a.penerimaan
Hibah untuk
pertama kalinya
dan/atau tidak
berulang; dan
b. tidaksama
dengan
penerimaanHibah
sebelumnya.
Konsultasipaling
sedikitmencakup:
a. penentuan
jenisHibah;
b. bentukHibah;
dan
c. penarikan
Hibah.
Konsultasi
dilakukanmelalui:
a. tatapmuka;
b. surat
menyurat;
c. rapat;
dan/atau
d. komunikasi
melaluisarana
elektronik.
PMK 99 TAHUN 2017
KONSULTASI RENCANA PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG
23
SIMULASI HIBAH BARANG/JASA/SURAT BERHARGA
1. NILAI GRANT AGREEMENT (COMMITMENT)
2. NILAI HIBAH YANG HARUS DI REGISTRASI
3. BAST BARANG/JASA (PENDAPATAN)
4. NILAI PENGESAHAN HIBAH
5. NILAI COMMITMENT YANG TIDAK TEREALISASI
2.000.000
2.000.000
1.900.000
100.000
Pendapatan
Aset/Persediaan/
Beban Jasa
1.900.000
1.900.000
24
PENANDATANGAN DOKUMEN TERKAIT HIBAH LANGSUNG
AGREEMENT
Pasal 63 (PP 10 Tahun 2011)
Menteri/Pimpinan Lembagaatau pejabat yang diberi kuasa
melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah
BAST
Pasal39(PMK 99Tahun2017)
PA/KPA yang menerima Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa
surat berharga ataupejabatyang didelegasikanmembuat dan
menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah
DOKUMEN
PENGESAHAN
Pasal22, 27, 29,32&40(PMK 99Tahun2017)
PA/KPA yang mengajukanizindanpembukaanrekening,
penyesuaianpagiDIPA, mengajukandanmenandatangani
(SP2HL/SP4HLdanSPTMHL) sertamengajukandan
menandatangani(SP3HLBJS, SPTMHL, danMPHLBJS)
CAKUPAN AUDIT HIBAH BARANG & JASA
25
COMMITMENT
REALISASI
WORK
PLAN
➢Serahditerimadilakukan
sesuaidenganapaygsdh
disepakatidalam
agreement/work plan
➢Barangditerimadalam
keadaanbaik, cukupdan
berfungsi
➢DokPendukung:
•HasilKajian
•LaporanKegiatan
•Desain
•BuktiKepemilikan
•Dll
PERTANGGUNG
JAWABAN
PENGESAHAN
NASKAH
PERJANJIAN
BAST
CONTOH SURAT USULAN PENERBITAN REGISTER DAN DOKUMEN PENDUKUNG
CONTOH SURAT USULAN PENERBITAN REGISTER DAN DOKUMEN PENDUKUNG
CONTOH SURAT PENERBITAN REGISTER
HIBAH UANG
PEMBERI
HIBAH
PENERIMA
HIBAH
Dana
SATKER
KPA
PPK
PPSPM
BP
RevisiDIPA
GA
Pengesahan
SP2HL/SPHL
37
BP
ALUR PENGELOLAAN DANA HIBAH LANGSUNG
(1 register 1 rekening)
51
KETERANGAN HIBAH SATKER NON BLU HIBAH SATKER NON BLU
NASKAH PRJANJIAN
(Dokumenyg
Persamakan)
Ya Ya
REGISTRASI Ya Tidak
REKENING(uang) Ya Tidak(Kecualidiaturdalam
perjanjian)
REVISI DIPA (uang) Ya Ya
BAST(Barang/Jasa) Ya Ya
PENGESAHAN:
Uang
Barang/Jasa
Ya(SP2HL/SPHL)
Ya(MPHLBJS/Persetujuan
MPHLBJS)
Ya(SP3B/SP2B)
Tidak
AKUN 43XXXX (PendapatanHibah) 42XXXX (PendapatanBLU)
HIBAH PADA SATKER BLU DAN NON BLU