advokasi TUNGGAKAN tpg tw 1 kab samosir .pptx

Ye

1. ADVOKASI TUNGGAKAN IURAN 1% (KEWAJIBAN PEKERJA/GURU) DAN 4% (KEWAJIBAN PEMDA) DARI KOMPONEN TPG TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN SAMOSIR Kepala Cabang Pematangsiantar , 2 SEPTEMBER 2025 Kantor Cabang Pematangsiantar dr Kiki Christmar Marbun , MPH, AAK

2. Pertemuan TPG Triwulan I di Ruang Kerja Bapak Sekretaris Daerah, Selasa 08 Juli 2025

3. KET : RJTP : RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA RITP : RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA RJTL : RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN RITL : RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN PROMPREV : PROMOTIF PREVENTIF BIAYA MANFAAT PERIODE BULAN JULI TAHUN 2025

4. 7 2. DASAR HUKUM

5. 8 DUKUNGAN KEMENTERIAN TEKNIS UNTUK KOMPONEN TPG

6. Pasal 1 ayat ( 3 ) c. PNSD < 12 juta DASAR PERHITUNGAN IURAN JK BAGI PESERTA PPU PEMDA No. Rincian Penghasilan Besaran Kewajiban Total Kewajiban 4% 1% 5% 1 Gaji/Upah Pokok 3.500.000 2 Tunjangan Keluarga 200.000 3 Tunjangan Jabatan/Umum 500.000 4 Tunjangan Profesi (TPG) 500.000 5 Tambahan Penghasilan (TPP &TJM ) 3.500.000   Total 8.200.000 328.000 82.000 410.000 Dibayarkan ke BPJS Kesehatan Dianggarkan dan dibayarkan oleh Pemberi kerja Dibayarkan oleh Peserta

7. Pasal 1 ayat ( 3 ) c. PNSD > 12 Juta DASAR PERHITUNGAN IURAN JK BAGI PESERTA PPU PEMDA No. Rincian Penghasilan Besaran Kewajiban Total Kewajiban 4% 1% 5% 1 Gaji/Upah Pokok 5.500.000 2 Tunjangan Keluarga 200.000 3 Tunjangan Jabatan/Umum 1.500.000 4 Tunjangan Profesi - 5 Tambahan Penghasilan (TPP &TJM ) 10.500.000   Total 17.700.000 480.000 120.000 600.000 Dibayarkan ke BPJS Kesehatan Dianggarkan dan dibayarkan oleh Pemberi kerja Dibayarkan oleh Peserta

8. KEWAJIBAN PEKERJA TPG 1% PNSD (GURU) TRIWULAN I TAHUN 2025

9. KEWAJIBAN PEKERJA TPG 1% PNSD (GURU) TRIWULAN I TAHUN 2025

10. KEWAJIBAN PEKERJA TPG 1% PNSD (GURU) TRIWULAN I TAHUN 2025

11. KEWAJIBAN PEKERJA TPG 1% PNSD (GURU) TRIWULAN I TAHUN 2025

12. KEWAJIBAN PEKERJA TPG 1% PNSD (GURU) TRIWULAN I TAHUN 2025

13. KEWAJIBAN PEKERJA TPG 1% PNSD (GURU) TRIWULAN I TAHUN 2025

14. KEWAJIBAN PEKERJA TPG 1% PNSD (GURU) TRIWULAN I TAHUN 2025

15. JUMLAH BESARAN IURAN TPG TRIWULAN I TAHUN 2025 *RAW DATA AKAN DISAMPAIKAN KEPADA DINAS PENDIDIKAN

16. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/MK/PK/2025

17. Poin-poin Surat Menteri Dasmen Pembayaran iuran jaminan kesehatan atas dana tunjangan guru ASND triwulan I tahun anggaran 2025 tetap diperhitungkan dan dipotong melalui koordinasi BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah . Pemerintah daerah selaku pemberi kerja wajib membayar iuran jaminan kesehatan bagi guru ASND sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU) yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemerintah daerah mengalokasikan penganggaran penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi ASN (PNS dan PPPK) pada APBD TA 2025 Penyelenggara satuan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengikutsertakan guru ASND sebagai peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 1 2 3 4 Penjelasan : Pemotongan TW I dilakukan pada Gaji Induk melalui koordinasi KC dengan Pemda . Menegaskan bahwa Pemda wajib membayar iuran 4% atas TPG ASN Guru. Menegaskan bahwa Pemda harus mengalokasikan penanggaran iuran JKN bagi ASN. Wajib mendaftarkan guru ASND sebagai peserta aktif PPU PN.

18. Poin-poin KMK 22/MK/PK/2025 Penyaluran langsung Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dalam pelaksanaannya mulai penyaluran triwulan II Tahun 2025 selain adanya pengenaan pajak penghasilan pasal 21, penyaluran langsung Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah juga sudah memperhitungan pemenuhan kewajiban iuran jaminan kesehatan . Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang merupakan bagian dari Gaji atau Upah akan diperhitungkan dan dilakukan pemotongan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Pemenuhan kewajiban iuran jaminan kesehatan yang diatur dalam Keputusan Menteri ini khusus yang bersumber dari 1% ( satu persen ) Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang merupakan tanggung jawab guru sebagai pekerja penerima upah di lingkungan pemerintah daerah . Kebijakan tersebut dilaksanakan dalam upaya mempercepat pemenuhan iuran jaminan kesehatan untuk mendukung keberlangsungan program jaminan kesehatan . 1 Penjelasan : Pemotongan iuran JKN atas TPG/TKG/ Tamsil secara terpusat mulai penyaluran TW II Tahun 2025. Pemotongan Iuran 1% bersumber dari TPG/TKG/ Tamsil sebagai pekerja penerima upah . Penyelesaian kewajiban Pemda atas 4% triwulan II tahun 2025 atas pemotongan 1% terpusat tersebut . Mendukung keberlangsungan program JKN

19. Poin-poin KMK 22/MK/PK/2025 Penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dilaksanakan secara triwulanan , dengan ketentuan sebagai berikut : a. triwulan I, paling cepat bulan Maret tahun anggaran berjalan ; b. triwulan II, paling cepat bulan Juni tahun anggaran berjalan ; c. triwulan III, paling cepat bulan September tahun anggaran berjalan ; dan d. triwulan IV, paling cepat bulan November tahun anggaran berjalan , atau 2 Penjelasan : Untuk TW I, tidak dilakukan pemotongan iuran secara terpusat . Untuk pembayaran iuran TW I tetap diperhitungkan dan dilakukan pemotongan melalui koordinasi antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Kantor Cabang/Kantor Kabupaten /Kota) dengan Pemerintah Daerah. Untuk TW II, telah dilakukan penyaluran Dana Tunjangan Guru Gelombang I pada tanggal 30 Juni 2025, Gelombang II pada minggu ke-2 Juli 2025.

20. Poin-poin KMK 22/MK/PK/2025 (12) Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan bagian dari Gaji atau Upah yang diperhitungkan dan dilakukan pemotongan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . (13) Pemotongan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 12 diselenggarakan dengan mekanisme Perhitungan Fihak Ketiga yang dilaksanakan secara terpusat ; 3 Penjelasan : Yang termasuk Dana Tunjangan Guru ASN Daerah adalah Tunjangan Profesi , Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Khusus Guru (Lampiran pendahuluan ) dan merupakan komponen gaji yang diperhitungkan dan dilakukan pemotongan iuran jaminan kesehatan . Dilakukan dengan mekanisme PFK secara terpusat . Pembayaran didistribusikan melalui KPPN menyesuaikan dengan Kode Lokasi Pemda (DIGIT) pada Kode Akun 811113 untuk PNS Daerah dan 811153 untuk PPPK Daerah.

21. Poin-poin KMK 22/MK/PK/2025 (14) Pemotongan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 13 berdasarkan data hasil rekonsiliasi antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ; (15) Pemotongan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 12 tidak dapat melebihi ketentuan 1% ( satu persen ) dari Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan ; dan 4 Penjelasan : Dilakukan proses rekonsiliasi antara BPJS Kesehatan dengan Kemendikdasmen atas perhitungan iuran JKN sebelum dilakukan SK Rekomendasi . SLA proses rekonsiliasi adalah 2 (dua) hari . Hal ini agar tidak memperpanjang alur bisnis proses penyaluran dana tunjangan guru. Penting : Proses Rekonsiliasi adalah tahap awal sebelum alur penyaluran dimulai . BPJS Kesehatan harus memastikan bahwa perhitungan iuran tidak melebihi ketentuan batas atas 12.000.000 termasuk Gaji Induk dan TPP ( jika guru mendapat TPP).

22. Poin-poin KMK 22/MK/PK/2025 (16) Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja wajib membayar iuran jaminan kesehatan bagi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagai pekerja penerima upah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan . 5 Penjelasan : Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menganggarkan dan membayar iuran wajib atas TPG ASN Daerah sebagai pemberi kerja . Pemberi Kerja adalah pemerintah daerah provinsi , kabupaten , atau kota (Lampiran pendahuluan )

23. 29 5 . DUKUNGAN DAN HARAPAN

24. 30