Alur PPPK Menggugat uu dan peraturan.pptx

It's the flow for pppk

1. Alur Perjuangan Menggugat UU & Peraturan Kuasa Hukum: Abdyl basit Law Firm Supriyadi & Partners

2. Judicial Review ke MK • Dasar Hukum: - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: MK berwenang uji UU terhadap UUD - UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK jo. UU No. 7 Tahun 2020 • Pasal UU ASN yang diuji : - Pasal 1 ayat (4): Aparatur Sipil Negara terdiri dari PNS dan PPPK - Pasal 34 ayat (1): Pegawai ASN diangkat sebagai PNS atau PPPK - Pasal 34 ayat (2): Pengangkatan berdasarkan sistem merit - Pasal 34 ayat (3): Setiap ASN memperoleh perlakuan adil - Pasal 52 ayat (3) huruf c: PPPK berakhir masa kerjanya bila mencapai BUP/ berakhir kontrak - Pasal 68: Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah • Proses: Permohonan → Pemeriksaan → Putusan (final & mengikat ) • Kuasa Hukum: Law Firm Supriyadi & Partners

3. Judicial Review ke MA • Dasar Hukum: - Pasal 24A ayat (1) UUD 1945: MA berwenang uji aturan di bawah UU terhadap UU - UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA - PERMA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil • Objek: Peraturan di bawah UU (PP, Perpres, Perda) • Terkait Pasal 68 UU ASN: Pemerintah wajib menerbitkan PP sebagai pelaksanaan • Proses: Permohonan (e-HUM) → Pemeriksaan → Putusan (final & mengikat) • Kuasa Hukum: Law Firm Supriyadi & Partners

4. Gugatan ke PTUN (Perbuatan Melawan Hukum) • Dasar Hukum: - UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN - Pasal 1 angka 10: Perbuatan Tata Usaha Negara - Pasal 2 huruf f: PMH oleh pejabat TUN dapat digugat • Objek: Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/Pejabat TUN karena tidak menjalankan amanat Pasal 68 UU ASN (PP tak diterbitkan) • Tidak dibatasi tenggat 90 hari (berbeda dengan SK TUN) • Kuasa Hukum: Law Firm Supriyadi & Partners

5. Gugatan Class Action ke Pengadilan Negeri • Dasar Hukum: - Pasal 1365 KUH Perdata: Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. - PERMA No. 1 Tahun 2002: Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) • Objek: Kerugian warga negara akibat berlakunya UU ASN, khususnya Pasal 34 dan Pasal 52 ayat (3) huruf c yang membedakan hak PNS dan PPPK • Proses: Gugatan class action → Pemeriksaan → Putusan • Kuasa Hukum: Law Firm Supriyadi & Partners

6. Kesimpulan • MK → Uji UU ASN terhadap UUD 1945 (Pasal 1(4), 34(1)(2)(3), 52(3)c, 68) • MA → Uji aturan pelaksana di bawah UU ASN terhadap UU (Pasal 68) • PTUN → Gugatan PMH TUN atas tidak diterbitkannya PP (Pasal 68) • PN → Class Action atas kerugian warga negara akibat Pasal 34 & 52(3)c UU ASN ➤ Semua jalur dapat ditempuh oleh Kuasa Hukum Law Firm Supriyadi & Partners