ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI SEKOLAH ATAUPUN LUAR SEKOLAH

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

1. CABANG KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR DI NIPAH PANJANG JAKSA MASUK SEKOLAH 2025 ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

2. Siapa itu Anak? Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU PA 35/2014 Pasal 1 ayat 1). Siapakah ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum ? Orang yang belum berusia 18 tahun, yang menjadi Pelaku Korban dan atau Saksi tindak pidana.

3. Undang-Undang yang Memberikan Perlindungan tentang Anak (Khususnya ABH) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keppres 36 Tahun 1990 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

4. Anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Ps 1 Ayat 3 UU No.11 Tahun 2012 ttg SPPA Anak yang berkonflik dengan hukum Anak yang belum berusia 18 tahun yg dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan ttg suatu perkara yg didengar, dilihat atau dialaminya sendiri (Ps 1 Ayat 5 UU No. 11 Tahun 2012 ttg SPPA Anak yang menjadi saksi tindak pidana Anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Ps 1 Ayat 4 UU No. 11 Tahun 2012 ttg SPPA Anak yang menjadi korban tindak pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum

5. KDRT Kasus narkoba Tawuran Kekerasan fisik, psikis dan seksual dari lingkungan sekitar Penggusuran Penangkapan oleh Dinsos Dll Potensi Masalah yang Muncul atau Dialami Adik Dampingan

6. Contoh Kasus ABH Bunga 14 tahun diperkosa hingga meninggal oleh 14 orang, 7 orang pelaku usia ANAK di Bengkulu Guru olahraga cabuli 42 murid SD di Lampung Penganiayaan berujung maut dilakukan seorang murid SMA kepada gurunya di Sampang, Jawa Timur Seorang ibu membunuh anak kandungnya dengan menyemprotkan racun nyamuk

7. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM 1 KASUS PALING DOMINAN KEJAHATAN SEKSUAL KEKERASAN FISIK Pemerkosaan, Pencabulan, Sodomi/Pedofilia Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian

8. Rendahnya upaya pencegahan tindak kekerasan seksual atau kejahatan seksual Mudahnya anak-anak mengonsumsi tayangan pornografi melalui perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi Tingginya tindak kejahatan atau kriminal diperkotaan bahkan di perkampungan atau pedesaan, anak rentan meniru Lemahnya pengawasan dari pihak guru atau lembaga pendidikan serta pengawasan orang tua Lemahnya penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual yang dilakukan orang dewasa Regulasi terkait perlindungan anak masih dinilai belum memadai Minimnya pemerintah daerah yang mengeluarkan kebijakan daerah untuk mencanangkan program lingkungan ramah anak Apakah Penyebabnya?

9. Apa yang harus dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ? Mengidentifikasi masalah atau potensi masalah yang muncul Melakukan pendampingan secara cepat dan tepat terhadap adik Berkomunikasi dengan Pendamping / LBH untuk kebutuhan mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis Menuliskan kronologi dan mengumpulkan fakta-fakta peristiwa Melakukan tindakan tindakan lainnya yang bertujuan agar hak hak anak tetap dipenuhi

10. Pasal 59 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang berhadapan dengan hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. Anak yang menjadi korban pornografi; g. Anak dengan HIV/AIDS; h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; j. Anak korban kejahatan seksual; k. Anak korban jaringan terorisme; l. Anak Penyandang Disabilitas; m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya. Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perlindungan Khusus

11. Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dirahasiakan identitasnya (termasuk foto, alamat, nama keluarga) Mendapat perlindungan hukum dan psikolog Tidak kehilangan kehidupan sosialnya (termasuk hak untuk bermain, hak atas pendidikan dsb) Tidak mendapatkan diskriminasi atau stigma yang buruk Untuk kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum →Mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, dan sebisa mungkin menjauhkan anak dari pidana penjara/kurungan

12. a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. pemisahan dari orang dewasa; c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. pemberlakuan kegiatan rekreasional; e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: Perlindungan Negara dan Pemerintah Untuk ABH

13. h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya. j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. pemberian advokasi sosial; l. pemberian kehidupan pribadi; m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas; n. pemberian pendidikan; o. pemberian pelayanan kesehatan; dan p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

14. Untuk Pelaku Dewasa Perbuatan cabul, pemerkosaan dan eksploitasi seksual dengan beragam bentuknya merupakan tindak kejahatan, maka ancaman hukuman bagi kejahatan tersebut wajib PEMBERATAN HUKUMAN Indikator: 1. ancaman hukumannya dapat membuat orang merasa takut untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap anak 2. jika merasakan beratnya hukuman maka ia kan merasakan efek jera dan tidak berani melakukannya lagi juga merasakan penyesalan. Hukuman tambahan BERUPA TAMBAHAN 1/3 DARI ANCAMAN MAKSIMAL PIDANA TAMBAHAN PENGUMUMAN IDENTITAS PELAKU TINDAKAN KEBIRI KIMIAWI DAN PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK UU NO 16 TAHUN 2017 REVISI UU NO 35 TAHUN 2014 Dalam Undang-Undang No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 1 disebut tentang Perlindungan terhadap anak korban dan anak saksi Pasal 69 ayat 2 sanksi bagi anak diatur dalam dua bagian. Yakni, anak yang berusia dibawah 14 tahun dan diatas 15 tahun. Pasal 32 ayat 2 Jika dilakukan penahanan, hal tersebut hanya berlaku bagi anak yang telah berusia 14 tahun dengan ancaman kurungan paling lama selama tujuh tahun. Pasal 86 ayat 1 Namun, jika anak yang telah berusia 18 tahun, anak binaan harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Anak-Anak Karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya membutuhkan perlindungan hukum yang tepat baik sebelum dan sesudah kelahirannya (KHA 1989/alinea 9)

15. Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversi dan restorative justice adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari system peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Diversi dapat diterapkan apabila anak nakal mau mengakui kesalahannya, sekaligus memberi peluang anak memperbaiki kesalahannya. Diversi adalah bentuk intervensi yang baik dalam mengubah perilaku anak nakal, dengan adanya keterlibatan keluarga, komunitas dan polisi, maka anak dapat memahami dampak atas tindakannya yang telah dilakukan. Restorative Justice

16. Diversi (Keadilan Restoratif) Definisi Diversi yakni "Pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah" Konsep diversi ada sebelum tahun 1960, ditandai dengan berdirinya Peradilan Anak (Children's Court) Hanya diterapkan ketika posisi anak sebagai pelaku (anak yang berkonflik dengan hukum)

17. TERIMA KASIH