ANALISIS HUKUM ISLAM dalam suatu subab yang menyertakan keperluan privadi

Nice chapter

1. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SUBROGASI
SYARIAH DI BURSA BERJANGKA KOMODITI BERDASARKAN
PEDOMAN DSN-MUI NO. 104/DSN-MUΙ/X/2016 : STUDI KASUS BANK
CIMB NIAGA SYARIAH CABANG KAB. TANGERANG

2. BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah
Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia,
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menambah instrumen baru dalam struktur
organisasinya yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini didirikan
khusus untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan
Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dengan terbentuknya Dewan Syariah
Nasional yang selanjutnya dikenal dengan DSN-MUI, maka MUI mempunyai
tiga lembaga pembuat dan penetapan fatwa yaitu: (1) Komisi Fatwa, (2)
Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika
(LPPOM, dan (3) Dewan Syariah Nasional (DSN) yang fungsi utama lembaga
baru ini adalah sebagai otoritas pemberi fatwa ekonomi syariah di Indonesia
yang kedudukan organisasinya berada di bawah Majelis Ulama Indonesia.
1
Ide pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pertama kali muncul
ketika MUI Pusat mengadakan lokakarya tentang Reksa Dana Syariah pada
tanggal 29-30 Juli 1997. Rekomendasi yang disampaikan salah satunya adalah
keinginan untuk membentuk Dewan Syariah Nasional. Rekomendasi tersebut
ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan MUI No.
Kep-754/MUI/I1/1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang pembentukan Dewan
Syariah Nasional (DSN). 2 Kehadiran DSN pada tahun tersebut bertepatan
dengan terbentuknya Komite Ahli Pengembangan Syariah di Bank Syariah
2
.
Dewan Syariah Nasional juga membantu pihak-pihak terkait, seperti
Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya dalam
penyusunan peraturan/ketentuan lembaga keuangan syariah. Dalam
melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dewan Syariah Nasional (DSN)
mempunyai komposisi anggota paripurna yang terdiri dari ahli syariah dan
1
Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga
Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Library Research. JESI (Jurnal Ekonomi
Syariah Indonesia), 12(1), 25–36. https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36
2
Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Akad Ju’alah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi
Pustaka (Library Research). https://doi.org/10.5281/zenodo.10040276

3. ahli ekonomi/keuangan yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai
ekonomi syariah. Dalam keadaan tertentu, DSN juga dapat melibatkan
lembaga mitra seperti Ikatan Akuntan Indonesia dan Bank Indonesia.
3
Berdasarkan keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 01 Tahun 2000
tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional (PD DSN-MUI), Dewan
Syariah Nasional (DSN), dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas
mengawasi dan mengarahkan. Lembaga keuangan syariah mendorong
penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan keuangan.
Dewan Syariah Nasional diharapkan berperan proaktif dalam menyikapi
dinamika perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan
keuangan.
4
Inklusi keuangan syariah mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa
semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi,
sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan tepat terhadap
produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip
syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba
(bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang dilarang
menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup beragam produk
dan layanan keuangan, seperti tabungan, keuangan mikro, asuransi, investasi,
dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan
inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat
terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip agama Islam.
Inklusi keuangan syariah memberikan dampak positif terhadap perekonomian,
antara lain pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat,
dan penguatan stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah
juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan
3
Dabas, N., & Bakri, M. H. (2018). Islamic Securitization Conceptual Framework in Malaysia,
20(12), v.
4
Alia, Rosalan., Ismail, S., & Bakri, M. H. (2019). A Comparative Analysis of Conventional and
Shari’ah for Residential Mortgage-backed Securities. Procedia Economics and Finance, 7, 116-
125. doi:10.1016/s2212-5671(13)00225-6.

4. yang melibatkan lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi
syariah, dan pasar modal syariah.
5
Untuk mengetahui sah atau tidaknya fatwa MUI dapat dilihat dari apakah
fatwa tersebut dijadikan landasan hukum atau tidak, dan apakah pihak-pihak
yang mempunyai hubungan dengan isi fatwa tersebut terikat untuk
melaksanakannya atau tidak. . Secara garis besar fatwa MUI dapat dibagi
menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah,
fatwa tentang produk halal, dan fatwa tentang masalah sosial. Dari ketiga
kategori tersebut, fatwa DSNMUI tentang ekonomi syariah mempunyai
kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dua kategori lainnya. Hal ini
ditunjukkan dengan fatwa DSN-MUI yang tidak hanya menjadi pedoman bagi
Bank Indonesia, (BI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian
Keuangan dalam mengatur Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain itu juga menjadi
pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara di
bidang ekonomi syariah.
6
Pada dasarnya metode subrogasi sudah terdapat dalam Lembaga Keuangan
Syariah (LKS), dan kurang lebih terdapat 3 pedoman dari Dewan Syariah
Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatur hal ini
hingga tahun 2015. Ke-3 pedoman ini mencakup: Pedoman Nomor 12/DSN-
MUI/IV/2000 mengenai Hawalah, Pedoman Nomor 58/DSN-MUI/V/2007
mengenai Hawalah bil ujrah, dan Pedoman Nomor 90/DSN-MUI/XII/2013
mengenai pergantian modal murabahah sesama LKS.
7
Namun, pada akhir tahun 2016, DSN-MUI kembali mengumumkan
pedoman yang terkait penyelesaian utang berupa Pedoman Nomor 104/DSN-
MUΙ/X/2016 mengenai Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut
pedoman tersebut, subrogasi merujuk pada penggantian hak da’in sebelumnya
5
Fatwah DSN-MUI. (2018). Fatwah DSN-MUI No.120/DSN-MUI/II/2018. Sekuritisasi
Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah.
6
Fatwah DSN-MUI. (2018). Fatwah No.125/DSN-MUI/XI/Tentang Kontrak Investasi Kolektif
Efek Beragun Aset (KIK EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah.
7
Fitriyah, F. (2019).. Hak Syuf’ah Dalam Akad Musharaka Mutanaqishah, Jurnal Studi Islam dan
Muamalah.

5. (pentransfer utang) kepada da’in baru (penerima transfer utang) sebab da’in
baru telah melunasi utang da’in sebelumnya.
8
Di sisi lain, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang pada
pasal 49 mengatur tentang perluasan kompetensi absolut Peradilan Agama
berupa kewenangan memeriksa, memutus. atas, dan menyelesaikan urusan-
urusan di bidang ekonomi syariah pada lembaga perbankan syariah, yang
meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah,
reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga
jangka menengah syariah, surat berharga syariah, syariah pembiayaan,
pegadaian syariah, dana pensiun, LKS, dan usaha syariah.
9
Subrogasi menurut pandangan syariah merupakan perubahan kepemilikan
hak dari pihak yang mentransfer utang (da’in sebelumnya) kepada pihak yang
menerima transfer utang (da’in baru), sebab utang dari da’in sebelumnya telah
dibayar kepada da’in baru sesuai sudut pandang syariah.

Dalam Pedoman No.
104/DSN-MUΙ/X/2016 , disebutkan beberapa peraturan istimewa, salah
satunya adalah utang uang (al-dain al-naqdi) cuma dapat digantikan
menggunakan barang (sil’ah) sebagai media pembayaran (tsaman).
Memanfaatkan keuntungan yang ditawarkan kepada Komoditi Syariah di
Bursa Berjangka sebagai instrumen pendanaan subrogasi, PT Bank CIMB
Niaga Syariah, yang merupakan pendaftar pertama Pasar Murabahah
Komoditi Syariah (PMKS) dan juga merupakan bank berbasis syariah paling
awal terlibat dalam transaksi di Pasar Murabahah Komoditi Syariah,
mengambil inisiatif untuk memanfaatkannya.
10
Pada bulan April 2022, PT Bank CIMB Niaga Syariah mencanangkan
produk berupa Subrogasi Indirect Auto iB. Produk tersebut diluncurkan
8
Maulana, Hamzah Muhammad “Peran dan Pengaruh Pedoman MUI dalam Arus Transformasi
Sosial Budaya di Indonesia” Millah: Jurnal Studi Agama Vol 17(1), (2020)
9
Prihatiningrum, ND. “Tinjauan yuridis terhadap praktik subrogasi dalam asuransi syariah: Studi
kasus Putusan Perkara No. 421/Pdt. G/2003/PN. JKT. PST” Tesis S-2 Magister Kenotariatan,
Universitas Gadjah Mada, 2010. Shalah alShawi, Abdullah al-Mushlih. fiqh Ekonomi Keuangan
Islam, terj. Abu Umar Basyir.
10
Efrinaldi, “Siklus Kontrak Bursa Komoditi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Al-Intaj:
Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 2(1), (2018)

6. sebagai bentuk pemodalan bersama dalam mengalihkan utang modal
murabahah kendaraan dari perusahaan multifinance ke bank, berdasarkan
prinsip syariah, dan melibatkan kerjasama dengan ICDX dan ICH. Kolaborasi
ini dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi persyaratan terkait dengan
peluncuran produk baru mereka.
11
Mengamati permasalahan tersebut, penulis berminat untuk mengkaji lebih
lanjut mengenai praktik subrogasi syariah melalui bursa komoditi berjangka
berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan mengadakan penelitian yang
berjudul: Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Subrogasi Syariah
Di Bursa Berjangka Komoditi Berdasarkan Pedoman DSN-MUI NO.
104/DSN-MUΙ/X/2016 : Studi Kasus Bank Cimb Niaga Syariah Cabang
Kab. Tangerang
B.Identifikasi Masalah
Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Masalah
muamalat akan mengalami perkembangan, sehingga segala sesuatunya
dianggap sah untuk dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oleh
karena itu DSN-MUI dan DPS sebagai pengambil kebijakan dan pelaksana
perlu memberikan pemahaman agar dapat membantu masyarakat dan
meningkatkan perekonomian negara dalam aspek subrograsi.
C.Pembatasan Masalah
. Sebagai investor pemula, reksa dana syariah merupakan investasi yang
mudah dan minim risiko. Namun terdapat beberapa kendala dalam
pengembangan reksa dana syariah, yaitu: Pertama: reksa dana syariah belum
banyak dikenal di masyarakat. Kedua: Terdapat dualisme sistem pasar modal
yang ditawarkan antara reksa dana syariah dan reksa dana konvensional.
Ketiga: Kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Keempat: Terbatasnya
11
Ungkari, Marti Dewi “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode Risk Profile,
Good Corporate Governance, Earning dan Capital pada PT Bank CIMB Niaga Tbk” Jurnal
Wacana Ekonomi, Vol 18(1), (2018)

7. instrumen pembiayaan syariah di pasar modal sehingga menyulitkan investor
untuk menginvestasikan dananya.
D.Fokus Penelitian
Perluasan kompetensi absolut Peradilan Agama berupa kewenangan
memeriksa, memutus. atas, dan menyelesaikan urusan-urusan di bidang
ekonomi syariah pada lembaga perbankan syariah, yang meliputi: bank
syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah,
reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga jangka menengah
syariah, surat berharga syariah, syariah pembiayaan, pegadaian syariah, dana
pensiun, LKS, dan usaha syariah dalam pandangan subrogasi menurut
pandangan syariah merupakan perubahan kepemilikan hak dari pihak yang
mentransfer utang (da’in sebelumnya) kepada pihak yang menerima transfer
utang (da’in baru) dengan pedoman DSN-MUI NO. 104/DSN-MUΙ/X/2016.
E.Perumusan Masalah
Untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan, maka dibuatlah rumusan
masalah berikut ini, termasuk :
1.Bagaimanakah penerapan subrogasi syariah di bursa berjangka komoditi
berdasarkan Pedoman DSN-MUI NO. 104/DSN-MUΙ/X/2016?
F.Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan maksud dibawah ini:
1.Untuk mengetahuai mengenai penerapan subrogasi syariah di bursa
berjangka komoditi berdasarkan Pedoman DSN-MUI NO. 104/DSN-
MUΙ/X/2016.
G.Manfaat Penelitian
1.Manfaat Teoritis

8. Diharapkan menjadi sumber rujukan ilmiah serta memberikan
sumbangan pemikiran dan memperluas ilmu yang bermanfaat untuk
masyarakat maupun akademisi terutama bidang ekonomi syariah
2.Manfaat Praktis
Diharapkan menjadi referensi bagi pegawai Lembaga Keuangan
Syariah sebagai upaya merealisasikan metode subrogasi dengan prinsip
syariah yang sesuai.
H.Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Dari hasil pencarian yang dilakukan kepada peneliti, sejumlah studi
mengenai Subrogasi Syariah telah dilakukan kepada beberapa pihak,
meskipun terdapat perbedaan fokus penelitian dengan skripsi yang sedang
ditulis kepada peneliti ini. Beberapa penelitian yang berhasil diidentifikasi
kepada peneliti adalah sebagai berikut:
1.Chayat, 2023, dalam jurnalnya yang berjudul Analysis of Islamic Mutual
Funds as Part of Modern Investment DSN-MUI Perspective No:
20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa
Dana Syariah. Jurnal ini mengeksplorasi mengenai Produk-produk baru
di bidang investasi dikembangkan untuk menarik dana dari masyarakat.
Namun bagi umat Islam, produk-produk tersebut perlu dicermati, karena
dikembangkan dari layanan keuangan konvensional yang netral terhadap
nilai-nilai ajaran Islam. Reksa dana syariah hadir sebagai salah satu
bentuk inovasi kelembagaan yang menghimpun dana dan beroperasi
sesuai ketentuan dan prinsip hukum Islam, baik dalam bentuk kontrak
antara investor dan manajer investasi sebagai perwakilannya, maupun
antara manajer investasi dan pengguna investasi. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui reksa dana sebagai investasi modern berwawasan
Fatwa DSN-MUI. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif
dengan data yang diperoleh melalui dokumentasi yang berkaitan dengan
hukum dan aspek hukum reksa dana syariah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pada reksa dana syariah

9. menggunakan akad wakalah dan mudarabah. Reksa dana saham dapat
diperdagangkan karena saham merupakan harta milik pemodal yang
dapat diketahui dengan jelas nilainya dan sudah menjadi kebiasaan di
kalangan pengusaha. Sementara itu, aktivitas reksa dana yang ada masih
banyak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam,
baik dari segi akad, target investasi, teknis transaksi, pendapatan maupun
dari segi bagi hasil..
2.Amri, 2022, dalam jurnalnya yang berjudul implementation of dsn-mui
fatwa on sharia insurance products at PT. Asuransi Takaful Palembang
branch. Permasalahan asuransi tidak hanya berhenti pada transaksi saja,
namun juga pada investasi. Asuransi yang dibeli masyarakat sebagian
besar sebenarnya adalah asuransi yang mengandung maysir, gharar, dan
riba. Artinya, uang hasil investasi yang diterima nasabah juga tidak
dijaga kehalalannya. Berbeda dengan berinvestasi di asuransi syariah
karena terdapat Dewan Pengawas Syariah yang memastikan seluruh
mekanisme asuransi dan alokasi investasi tidak bertentangan dengan
hukum syariah. Perusahaan Asuransi Syariah dipercayakan oleh
pesertanya untuk mengelola premi, mengembangkan secara halal,
memberikan santunan kepada pihak yang mengalami musibah sesuai isi
akta perjanjian yang disepakati, berdasarkan ciri-ciri takafuli, tabarru dan
mudharabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana
implementasi fatwa DSN-MUI tentang pedoman umum asuransi syariah
pada PT Asuransu Takaful. Penelitian ini menggunakan Pendekatan
Kualitatif yaitu berkaitan dengan fenomena yang mengacu pada tindakan
pelaku ekonomi yaitu manusia yang juga bertindak di sekitar fenomena
ekonomi. seperti dalam konsumsi, produksi dan distribusi dengan segala
macam transaksi turunannya dan interaksinya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dana tabarru yang telah terkumpul dikelola oleh
perusahaan berdasarkan wakalah melalui asuransi yang diinvestasikan
pada berbagai instrumen investasi syariah sehingga dana tersebut lebih
produktif. Hasil investasi tabarru’ sebenarnya murni menjadi hak peserta,

10. sedangkan pihak asuransi dapat memperoleh bagi hasil atas investasi
tersebut melalui akad tijarah. Perusahaan juga bisa mendapatkan manfaat
dari akad wakalah bil ujrah. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI
No.DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X Tahun 2001 tentang Pedoman Umum
Asuransi Syariah.
3.Adinugraha., 2023, dalam jurnalnya yang berjudul Analysis of the
Implementation of the DSN-MUI Fatwa and Maqashid Sharia in Sharia
Hotels: A Study at the Lor In Sharia Solo Hotel. Jurnal ini membahas
mengenai Perkembangan kajian hotel syariah berjalan seiring dengan
penelitian mengenai wisata halal. Hotel syariah menjadi tren terkini
dalam industri halal. Konsep dan implementasinya mengenai kesesuaian
prinsip syariah menjadi permasalahan penelitian saat ini. Penelitian ini
akan menganalisis penerapan fatwa dan maqashid syariah DSN-MUI di
Hotel Lor In Syariah Solo. Temuan empiris penelitian ini menunjukkan
bahwa Lor In Syariah Solo v Hotel di Solo sudah sesuai dengan indikator
parameter yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI dan maqashid syariah.
4.Alhumoudi, 2019, dalam tesisnya yang berjudul Islamic Insurance
Takaful And Its Applications In Saudi Arabia. Jurnal tersebut
menjelaskan mengenai Takaful adalah istilah Arab yang berarti
solidaritas, yang digunakan untuk menggambarkan sistem asuransi
syariah yang berfungsi sebagai alternatif asuransi konvensional. Takaful,
sebagai salah satu bentuk asuransi, memasuki pasar global yang
berkembang pesat, didorong oleh pertumbuhan perekonomian Asia dan
kemakmuran ekonomi di Timur Tengah. Sistem Takaful didasarkan pada
prinsip kerja sama atau gotong royong, dan bersifat Tabarru (Sukarela),
artinya risiko yang menyertainya tersebar secara kolektif ke seluruh
kelompok relawan. Sistem asuransi syariah paling baik dipahami sebagai
perjanjian (atau kebijakan) yang dibuat oleh sekelompok peserta yang
memilih untuk bersama-sama menjamin diri mereka sendiri terhadap
kerugian atau kerusakan yang diderita oleh masing-masing pihak yang
menandatanganinya, sebagaimana ditegaskan dalam kebijakan tersebut.

11. Prediksinya adalah bahwa Takaful akan menjadi pilihan utama bagi
warga negara di negara-negara Islam dalam waktu dekat. Kombinasi dari
kemanjuran sistem keuangan, dipadukan dengan prinsip-prinsip yang
didasari oleh kebenaran agama telah menonjolkan daya tarik produk
perbankan dan keuangan syariah ini, dan sejenisnya, bagi umat Islam..
5.Diomande, 2020, dalam tesisnya yang berjudul Fundamentals of Islamic
Finance and Easy Access to Credit Tesis ini mengangkat permasalahan
mengenai Oleh karena itu, penelitian kami bertujuan untuk memberikan
informasi dan meningkatkan kesadaran tentang manfaat keuangan Islam
dengan tujuan kebijakan inklusi keuangan yang efektif di Pantai Gading.
Hal ini terdiri dari pengenalan dasar-dasar keuangan Islam dengan
mengidentifikasi berbagai sumber Syariah dan posisinya dalam sistem
legislatif Islam. Selain itu, dalam hal produk keuangan Islam, pilihan
kami diambil pada kontrak Mudharaba yang menurut kami lebih cocok
terutama untuk permasalahan pengusaha kecil yang kesulitan
mendapatkan pembiayaan untuk proyek mereka, karena banyaknya
kendala yang diberlakukan oleh lembaga keuangan tradisional. . Untuk
analisis kami, pertama-tama kami menggunakan hasil pengalaman
Islamic Development Bank (IDB) di seluruh dunia. Selain itu, digunakan
juga data dari Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (BM),
Dewan Jasa Keuangan Islam (IFSB), penelitian dokumenter di seluruh 57
negara anggota IDB termasuk Pantai Gading. Pada akhirnya, praktik
perbankan konvensional menunjukkan kondisi kredit yang sulit dipenuhi
dan tingkat suku bunga yang tinggi. Hal ini mempersulit kelas menengah
dan pengusaha swasta untuk mengakses sumber pendanaan legal.

12. I.Kerangka Pemikiran
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
J.Metode Penelitian
1.Pendekatan Dan Jenis Penelitian
Jenis penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode studi
literatur, artinya mengumpulkan berbagai jenis data pustaka seperti jurnal
ilmiah, buku, dokumen perundang-undangan dan lain-lain seperti kamus
yang berkaitan dengan reksa dana syariah..
2.Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian berada di Bank Cimb Niaga Syariah Cabang
Kab. Tangerang.
3.Teknik Pengumpulan Data
a.Studi Pustaka
Sumber data primer berupa Fatwa DSN-MUI No: 104/DSN-
MUΙ/X/2016, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dan sumber
data sekunder sebagai pendukung atau pelengkap seperti jurnal dan
lain-lain.
Analisis Hukum Islam
Penerapan Subrogasi Syariah
Di Bursa Berjangka Komoditi
DSN-MUI NO. 104/DSN-
MUΙ/X/2016

13. 4.Teknik Analisis Data
Data dianalisis dan diolah menggunakan pendekatan kualitatif,
dengan pendekatan yang digunakan adalah filosofis dan yuridis. Adapun
tinjauan praktik untuk melengkapi analisis materi. Kajian yang dilakukan
terhadap berbagai macam undang-undang, baik primer, sekunder, maupun
tersier.
5.Pedoman Penulisan
Penelitian yang dilakukan memerlukan sumber data berupa:
a.Sumber data primer
Fatwa DSN-MUI No: 104/DSN-MUΙ/X/2016, Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007, dan sumber data sekunder sebagai
pendukung atau pelengkap seperti jurnal dan lain-lain yang
membahas perihal Subrogasi.
b.Sumber data sekunder
Bahan yang berhubungan erat dengan data primer, digunakan untuk
analisis dan mengulik bahan data primer, yang terdiri dari buku,
jurnal, hasil penelitian terdahulu dan literatur lain yang
berkesinambungan dengan pokok penelitian.
K.Sistematika Pembahasan
Diperlukan adanya sistematika penulisan agar tetap teratur dan terarah
pada permasalahan. Terdapat V (lima) bab penting yang perlu diperhatikan,
berupa;
BAB Ι PENDAHULUAN
Meliputi latar belakang, identifikasi, batasan, dan perumusan masalah.
Selain itu, dalam Bab I juga terdapat tujuan ,manfaat, dan metode berisikan
jenis dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data,
serta rancangan sistematika penulisan.

14. BAB ΙΙ TINJAUAN PUSTAKA:
Bab tinjauan pustaka ini meliputi :
A.Teori Efektivitas Hukum dan Teori Kepastian Hukum.
B.Landasan teori menegani subrigrasi syarah, Pedoman DSN-MUI NO.
104/DSN-MUΙ/X/2016
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN
Membahas secara umum mengenai, sejarah Bank CIMB Niaga, visi & misi,
keorganisasian, serta produk Bank CIMB Niaga Syariah.
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN
Pada bagian ini berisi penjelasan mengenai praktik subrogasi syariah di bursa
berjangka komoditi pada sudut pandang Pedoman DSN-MUI NO. 104/DSN-
MUΙ/X/2016
BAB V PENUTUP:
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah
dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian
serta hasil dari penyelasaian penelitian yang bersifat analisis obyektif.
Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah
dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup
penelitian..

15. DAFTAR PUSTAKA
Efrinaldi, “Siklus Kontrak Bursa Komoditi dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Islam”. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 2(1), (2018).
Elvrina Lucia, Rara. “Penyelesaian Hutang Melalui Subrogasi (Studi Komparatif
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Pedoman Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN/MUI/X/2016)”.
Skripsi S-1 Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
Garwan, Muhammad Sakti “Penggunaan Hadis Dalam Pedoman MUI Mengenai
Pluralisme: Telaah Kritis”. Living Islam: Jurnal of Islamic Discourse, Vol
2(2), (2019).
Iranati, Rahma Bellani “Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, Pengetahuan, dan
Lokasi Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah” Tesis S-2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
Mardani Kumbara, “Analisis Kinerja Keuangan Pada Unit Usaha Syariah di
Indonesia Masa Pandemi Covid-19” Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Islam Riau, 2022.
Ma’rufi, Anwar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Subrogasi Dalam
Asuransi Syari’ah”. An-Nawa: Jurnal Studi Islam, Vol 1(2), (2019).
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian hukum. Jakarta: Prenada media Group,
2019.Nasrulloh, Ahmad Fauzan. "Penyelesaian Utang Melalui Subrogasi
(Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Pedoman
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN-
MUΙ/X/2016 )". Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018
Maulana, Hamzah Muhammad “Peran dan Pengaruh Pedoman MUI dalam Arus
Transformasi Sosial Budaya di Indonesia” Millah: Jurnal Studi Agama Vol

16. 17(1), (2020).
Nelly Ulfah, Derta Rahmanto. “Penerapan Peraturan Perundang-undangan yang
Melarang Penggunaan Produk Crypto Sebagai Alat Pembayaran Maupun
Subyek Komoditas yang Bisa Diperdagangkan Melalui Bursa Berjangka Di
Indonesia” Adil: Jurnal Hukum, Vol 11(2), (2020)
Paturahman, Egi. “Subrogasi Dalam Pendanaan Murabahah Dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah Di PT Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Surade-
Jampang Kulon”. Tesis S-2 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan
Gunung Djati Bandung, 2019.
Prihatiningrum, ND. “Tinjauan yuridis terhadap praktik subrogasi dalam asuransi
syariah: Studi kasus Putusan Perkara No. 421/Pdt. G/2003/PN. JKT. PST”
Tesis S-2 Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2010. Shalah
alShawi, Abdullah al-Mushlih. fiqh Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu
Umar Basyir.
Salim, Ahmad Agus “Pelaksanaan Pendanaan Kepemilikan Rumah (PKR) iB
Flexi dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah di Bank CIMB Niaga
Syariah KC Semarang” Skripsi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN
Walisongo Semarang, 2017.
Ungkari, Marti Dewi “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode
Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital pada PT
Bank CIMB Niaga Tbk” Jurnal Wacana Ekonomi, Vol 18(1), (2018).
Website
CIMB Niaga. “CIMB Niaga Syariah Jalin Kemitraan dengan Bursa Komoditi
ICDX dan ICH”. CIMB Niaga, 03 Maret 2024. Diakses pada 02 November
2022 dari https://www.cimbniaga.co.id/id/mengenai-kami/berita/cimb-
niaga-syariah-jalinkemitraan-dengan-bursa-komoditi-icdx-da0.
CIMB Niaga. “Struktur Organisasi”, CIMB Niaga. Diakses pada 03 Maret 2024
dari https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/org_structure.html?

17. lang=id&source=cor porate.
Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. “Sekilas Mengenai DSN-
MUI”. diakses pada 03 Maret 2024dari https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/.
Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX). “Mengenal Transaksi
Subrogasi Syariah Melalui Mekanisme Komoditi Syariah”. ICDX, 03 Maret
2024. Diakses pada 02 November 2022 dari
https://www.icdx.co.id/newsdetail/publication/mengenal-transaksi-
subrogasi-syariah-melalui-mekanismekomoditi-syariah.
Komoditas. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. KBBI Daring, 2016. Diakses pada
03 Maret 2024 dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komodita