Analisis_UU_Pemerintahan_Daerah atas rencana Revisi UU 23 tahun 2014

analisis materi perubahan UU Pemerintahan daerah

1. arah Perubahan UU Pemerintahan Daerah

2. Pasal 9(2) & 10(2) • Urusan absolut adalah kewenangan penuh Pemerintah Pusat, namun bisa dilaksanakan daerah • Rumusan pasal multitafsir, tidak jelas, hambat implementasi

3. Pasal 11, 12(1), 15(1), Lampiran A, 12(3) • Wewenang pendidikan menengah & khusus bergeser ke provinsi • Timbulkan masalah implementasi di kabupaten/kota

4. Pasal 14(1), 14(3), 14(4), Lampiran CC • Pencabutan kewenangan kehutanan & tambang dari kabupaten/kota • Inkonsistensi pembagian kewenangan antar level pemerintahan

5. Pasal 9(5), 25(2), 25(6) • Delegasi Presiden ke Bupati/Wali Kota tidak boleh didelegasikan lagi ke camat • Bertentangan dengan asas delegatus non potest delegare

6. Pasal 23 • PP tentang dekonsentrasi & tugas pembantuan belum terbit • Implementasi masih pakai PP lama (PP 7/2008) yang rujuk UU lama

7. Pasal 25(4) & 25(5) • Gubernur jalankan dua fungsi: wakil pusat & kepala daerah • Timbulkan anggaran ganda menurut BPK

8. Pasal 95 & 148(1) • DPR & Presiden pertegas DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan • Tapi status pejabat daerah DPRD timbulkan konflik saat awasi kepala daerah

9. Pasal 209(1)(2), 216(3) • Inspektorat bertanggung jawab ke Sekda → hasil pengawasan tak akuntabel • Staf ahli kepala daerah diatur PP tapi tak punya dasar di UU Pemda

10. Pasal 251 • Telah dibatalkan MK (Putusan 137/PUU-XIII/2015 & 56/PUU-XIV/2016) • Pembatalan Perda kini hanya bisa lewat uji materi di MA

11. Pasal 255(1), Lampiran E • Inkonsistensi pengaturan Trantibum Linmas antara batang tubuh & lampiran

12. Pasal 256(2) • Satpol PP harus PNS, tapi banyak diisi PPPK karena keterbatasan PNS • Ketentuan tidak dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan hukum masyarakat

13. Pasal 269 • Perencanaan Presiden & kepala daerah sering tidak sejalan • Tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif

14. Pasal 350(4) • Sanksi administratif belum beri efek jera ke kepala daerah

15. Pasal 360(1)(2) • Frasa 'fungsi pemerintahan tertentu' tidak dijelaskan • Nomenklatur kawasan khusus tidak relevan (misal: kawasan purbakala)

16. Pasal 361(7) • Frasa 'agar tidak tertinggal dengan negara tetangga' bermakna ambigu • Harus dihapus agar pembangunan merata di semua wilayah perbatasan