anfiskeu_2025_jateng_provinsi_tahun_berjalan.pptx

analisis fiskal

1. Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 s.d. 2024

2. Potret Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2024 Rata- rata Kota Tegal Kota Pekalongan Kota Semarang Kota Salatiga Kota Surakarta Kota Magelang Kabupaten Brebes Kabupaten Tegal Kabupaten Pemalang Kabupaten Pekalongan Kabupaten Batang Kabupaten Kendal Kabupaten Temanggung Kabupaten Semarang Kabupaten Demak Kabupaten Jepara Kabupaten Kudus Kabupaten Pati Kabupaten Rembang Kabupaten Blora Kabupaten Grobogan Kabupaten Sragen Kabupaten Karanganyar Kabupaten Wonogiri Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Klaten Kabupaten Boyolali Kabupaten Magelang Kabupaten Wonosobo Kabupaten Purworejo Kabupaten Kebumen Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Purbalingga Kabupaten Banyumas Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah 0,200 1,127 1,079 136,60% 2,341 1,586 1,866 1,662 1,149 1,200 0,746 0,891 0,962 0,924 0,968 1,093 1,179 1,012 1,231 1,020 0,860 1,003 0,998 0,819 1,016 0,597 1,067 1,057 1,226 0,993 1,211 1,011 0,928 0,987 0,792 0,959 1,049 1,708 0,450 0,700 0,950 1,200 1,450 1,700 1,950 2,200 Rata- rata Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah (RKFD) Tahun 2024 adalah 1,127. Terdapat 24 Pemerintah Daerah yang memiliki Rasio Kapasitas Fiskal di bawah rata-rata . T erdapat 6 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan status RKFD sangat rendah , yakni Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pekalongan. Jika diperhatikan ke-6 pemerintah daerah pada kategori sangat rendah tersebut disebabkan belum optimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah yang ada serta memiliki alokasi belanja pegawai yang relatif tinggi Rasio kapasitas fiskal daerah tahun 2024

3. T erdapat 19 pemerintah kabupaten/kota yang anggaran pendapatan daerahnya dalam APBD tahun 2024 di bawah rata-rata wilayah provinsi Jawa Tengah dan 16 pemerintah kabupaten/kota yang anggaran pendapatan daerahnya dalam APBD tahun 2024 di atas rata-rata Pemerintah daerah wilayah provinsi.

4. Rasio Belanja Non Pegawai terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2024 Semakin tinggi rasio belanja non pegawai maka semakin tinggi celah fiskal pemerintah daerah dalam memenuhi belanja prioritas lainnya seperti pelayanan publik bagi masing masing penduduknya .

5. Potret belanja terikat tahun 2024 No Indikator Belanja Terikat Rasio Rata-rata (%) 1 Rasio Mandatory Spending Alokasi Pendidikan Tahun 2024 32,86% 2 Rasio Mandatory Spending Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2024 14,30% 3 Rasio Mandatory Spending Anggaran Pengawasan Tahun 2024 0,34% 4 Rasio Mandatory Spending Alokasi Belanja Pegawai Tahun 2024 40,45% 5 Rasio Mandatory Spending Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2024 23,59% 6 Rasio Alokasi Anggaran Kesehatan Tahun 2024 27,32% Komposisi belanja terikat Tahun 2024 menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan operasional (belanja pegawai) dan alokasi anggaran untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Namun, tingginya porsi belanja pegawai berpotensi membatasi ruang fiskal daerah untuk meningkatkan investasi dalam program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi.

6. Tren kapasitas fiskal daerah No Analisis/Rasio 2019 2020 2021 2022 2023 1 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah 1,73 1,72 1,83 1,84 1,13 2 Pertumbuhan Pendapatan 8,74% 8,62% 17,36% -1,92% 4,18% 3 Pertumbuhan Pajak Daerah 13,51% -5,73% 11,03% 20,76% 10,29% 4 Pertumbuhan Retribusi Daerah 5,76% -15,22% 9,64% 12,64% 10,73%   5 Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD) 19,83% 22,69% 4,39% 9,61% 11,07% 6 Pertumbuhan Lain-lain PAD yang Sah 7,74% 7,22% 25,79% -17,58% 4,04% 7 Pertumbuhan SiLPA - 10,43% 9,46% 36,01% -23,52% -25,69% 8 Pertumbuhan Belanja Pegawai 2,94% -3,04% -0,51% 0,39% 3,03% 9 Pertumbuhan Belanja Bunga 39,83% -24,48% -72,32% 190,11% 107,38% 10 Pertumbuhan Belanja Bagi Hasil 5,73% -10,86% 21,71% 7,24% 18,04% 11 Pertumbuhan Cicilan Pokok Pinjaman 273,55 % -16,61% -62,45% -58,33% 368,60% Tren kapasitas fiskal daerah selama lima tahun (2019–2023) di Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota di dalamnya, terdapat penurunan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2023, yang tercatat dengan rata-rata rasio sebesar 1,13. Rasio kapasitas fiskal ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) dan kemampuan fiskal untuk mendanai kebutuhan belanja daerah. Berdasarkan data pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah selama periode 2019-2023, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan pada sebagian besar pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan pendapatan tahun 2023 mencapai 4,18% sedangkan pertumbuhan belanja mencapai pegawai mencapai 3,03.

7. Arah pencapaian tujuan pemerintah daerah No Analisis/Rasio 2019 2020 2021 2022 2023 1 Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 3,17% 3,06%   2,95%   2,68%   2,57% 2 Rasio Belanja Daerah Non Pegawai Terhadap Jumlah Penduduk (Rp/Jiwa) 689.504,47 620.223,28 634.855,56 625.825,75 649.508,96 Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB menunjukkan penurunan dari 3,17% di 2019 menjadi 2,57% di 2023, yang mengindikasikan kontribusi belanja pemerintah terhadap ekonomi daerah semakin kecil. Sementara itu, Rasio Belanja Daerah Non Pegawai per Penduduk mengalami fluktuasi, turun dari Rp 689.504,47 per jiwa di 2019 ke angka terendah Rp 620.223,28 di 2020, dan kembali naik menjadi Rp 649.508,96 pada 2023.

8. Analisis kondisi keuangan pemerintah daerah Rasio total pendapatan daerah per kapita berfluktuasi dengan peningkatan tertinggi pada 2021 , tetapi kembali turun pada tahun berikutnya. Rata-rata rasio tingkat kemandirian daerah pada kurun waktu tahun 2019 s.d. 2023 adalah sebesar 23,6%. Berdasarkan kategori kemandirian daerah, Pemerintah Provinsi Jawa tengah termasuk ke dalam kategori Mandiri, sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota belum ada satu pun pemerintah kabupaten/kota yang masuk ke dalam kategori tersebut.

9. Analisis LKPD atas pertumbuhan neraca Berdasarkan analisis pertumbuhan neraca pemerintah daerah, terlihat adanya peningkatan yang stabil pada total aset, dengan aset tetap mengalami kenaikan yang konsisten setiap tahun. Sementara itu, kewajiban mengalami fluktuasi yang relatif kecil, dengan total kewajiban tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan cenderung menurun setelahnya. Total ekuitas juga terus meningkat, mencerminkan kesehatan finansial yang baik dan dapat mempertahankan nilai kekayaan bersih yang positif.

10. Analisis LKPD atas pertumbuhan LRA Analisis pertumbuhan LRA Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa : pendapatan daerah cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi, terutama pada PAD yang terus meningkat dari tahun ke tahun, menandakan keberhasilan dalam peningkatan sumber daya lokal. Namun demikian, selain optimalisasi PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan PAD yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa bagian laba dari penyertaan modal kepada BUMD. Belanja pegawai relatif stagnan , hal ini menyebabkan secara keseluruhan rasio belanja pegawai terhadap total belanja akan menurun seiring dengan naiknya pendapatan . Belanja modal mengalami fluktuasi, tetapi tetap menunjukkan komitmen dalam pengembangan infrastruktur.

11. Analisis pencapaian target anggaran pendapatan (capaian dalam persentase) No Pendapatan 2019 2020 2021 2022 2023 1 Total Pendapatan 98,83% 99,73% 101,68% 99,85% 99,17% 2 PAD 100,78% 103,69% 105,59% 101,42% 97,97% 3 Pendapatan Transfer 97,97% 99,43% 100,17% 99,16% 99,77% 4 Lain-lain Pendapatan yang Sah 100,24% 86,32% 99,42% 96,92% 94,51% Dari analisis pencapaian target anggaran pendapatan tahun 2019-2023, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, pendapatan daerah menunjukkan pencapaian yang cukup stabil dengan fluktuasi kecil dari tahun ke tahun. Meskipun ada penurunan pencapaian pada tahun 2023 pada PAD dan pendapatan lain-lain yang sah, kedua pos tersebut tetap menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019. Pendapatan transfer relatif stabil, dengan pencapaian mendekati target tiap tahun.

12. Analisis pencapaian target anggaran belanja ( capaian dalam persentase ) No Belanja 2019 2020 2021 2022 2023 1 Total Belanja 91,44% 91,88% 90,63% 90,88% 93,33% 2 Belanja Operasi 92,59% 93,34% 91,83% 91,79% 93,73% 3 Belanja Modal 87,46% 89,25% 85,92% 88,08% 91,96% 4 Belanja Tak Terduga 11,27% 74,31% 55,72% 34,40% 35,09 5 Belanja Transfer 97,71% 95,01% 97,17% 99,20% 96,90% R ealisasi belanja daerah menunjukkan kecenderungan yang stabil dan tinggi, terutama untuk belanja operasi dan belanja transfer, yang konsisten mendekati atau mencapai 90% lebih setiap tahunnya. Namun, belanja tak terduga mengalami fluktuasi yang signifikan, dengan penurunan yang cukup besar pada tahun 2020 hingga 2022, meskipun kembali meningkat pada 2023. Sementara itu, belanja modal menunjukkan tren peningkatan yang positif setiap tahunnya, mencerminkan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan infrastruktur dan aset daerah.

13. Rekomendasi atas hasil analisis fiskal dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Analisis Fiskal Daerah : Mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah . Mengendalikan belanja pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah . Mendorong pemerintah daerah agar mengeluarkan kebijakan yang tepat atas alokasi anggaran yang dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan pertumbuhan dunia usaha sektor swasta sebagai pengungkit kenaikan PDRB dari sektor swasta . Mendorong pemerintah daerah agar menetapkan kebijakan yang tepat dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan , terutama pada pemerintah daerah dengan rasio belanja non pegawai per penduduk diatas rata-rata wilayah provinsi .

14. Rekomendasi atas hasil analisis fiskal dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah (lanjutan) Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah : Mendorong pemerintah daerah agar dalam menetapkan kebijakan mempertimbangkan analisis rasio kondisi keuangan daerah sehingga dapat mengungkit tingkat kemandirian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat . Meningkatkan pembinaan terhadap BUMD yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah supaya tata kelola , pengendalian intern, dan manajemen risiko meningkat dan dapat mendukung peningkatan PAD dalam rangka peningkatan kemandirian daerah . Analisis Anggaran Belanja Terikat Tahun 2023 Mendorong pemerintah daerah agar dalam mengalokasikan anggaran Mandatory Spending untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku .

15. Rekomendasi atas hasil analisis fiskal dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah (lanjutan) Analisis Pertumbuhan Pos-pos Neraca dan LRA Mendorong pemerintah daerah agar memperhatikan pertumbuhan kewajiban melalui perencanaan dan pengendalian utang yang tepat sehingga tidak mengganggu keuangan daerah . Mendorong pemerintah daerah agar mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan PAD melalui antara lain memberikan relaksasi pembayaran pajak , memberikan stilmulus pada pembayar pajak dan melakukan penertiban pembayaran dan pelaporan self assessment pajak