ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKA SMAN 4 KENDARI FINAL.pdf
kikitombili1985
318 views
29 slides
Oct 20, 2024
Slide 1 of 29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
About This Presentation
AD-ART IKA SMAN 4 KENDARI FINAL.pdf
Slide Content
ANGGARAN DASAR
IKATAN ALUMNI
SMA NEGERI 4 KENDARI
MUKADDIMAH/PEMBUKAAN
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Bahwa setiap manusia wajib menjunjung nilai-nilai hak asasi, mengakui kemerdekaan
setiap individu dan penghargaan atas harkat dan martabat sesama kapanpun dan
dimanapun secara terus-menerus tanpa membedakan identitas yang melekat pada
setiap manusia.
Bahwa alumni SMPP Negeri 59 Kendari, S MA N eg er i M a nd on ga , SMA
Negeri 1 Mandonga, SMU Negeri 4 Kendari dan SMA Negeri 4 Kendari yang
selanjutnya disebut alumni SMA Negeri 4 Kendari sebagai sebuah entitas yang menjadi
bagian yang tak terpisahkan dalam masyarakat, bercita-cita untuk mengabdikan diri
kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab
sosial yang tinggi dan akan selalu berupaya menebar kebaikan kepada sesama serta
berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara.
Bahwa alumni SMA Negeri 4 Kendari sebagai mitra almamater akan menjadi wadah
komunikasi dan kerjasama dalam menciptakan kemajuan masyarakat Indonesia dan
ikut menegakkan integritas SMA Negeri 4 Kendari menjadi sekolah berkualitas dan
terpandang.
Bahwa alumni SMA Negeri 4 Kendari dalam kesadaran akan tanggung jawabnya
sebagai makhluk sosial akan berupaya secara maksimal dalam menyumbangkan ide,
gagasan dan aksi nyata dalam suatu wadah kebersamaan dan kekeluargaan.
Maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dibentuklah satu organisasi dengan
maksud menghimpun Alumni dalam suatu wadah dan sarana penggalangan potensi
untuk menjalankan tanggung jawab luhur demi mewujudkan cita-citanya yang diberi
nama Ikatan Alumni SMA Negeri 4 Kendari dan disusunlah Anggaran Dasarnya sebagai
berikut:
IKATAN ALUMNI
SMA NEGERI 4 KENDARI
MUKADDIMAH/PEMBUKAAN
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Bahwa setiap manusia wajib menjunjung nilai-nilai hak asasi, mengakui kemerdekaan
setiap individu dan penghargaan atas harkat dan martabat sesama kapanpun dan
dimanapun secara terus-menerus tanpa membedakan identitas yang melekat pada
setiap manusia.
Bahwa alumni SMPP Negeri 59 Kendari, S MA N eg er i M a nd on ga , SMA
Negeri 1 Mandonga, SMU Negeri 4 Kendari dan SMA Negeri 4 Kendari yang
selanjutnya disebut alumni SMA Negeri 4 Kendari sebagai sebuah entitas yang menjadi
bagian yang tak terpisahkan dalam masyarakat, bercita-cita untuk mengabdikan diri
kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab
sosial yang tinggi dan akan selalu berupaya menebar kebaikan kepada sesama serta
berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara.
Bahwa alumni SMA Negeri 4 Kendari sebagai mitra almamater akan menjadi wadah
komunikasi dan kerjasama dalam menciptakan kemajuan masyarakat Indonesia dan
ikut menegakkan integritas SMA Negeri 4 Kendari menjadi sekolah berkualitas dan
terpandang.
Bahwa alumni SMA Negeri 4 Kendari dalam kesadaran akan tanggung jawabnya
sebagai makhluk sosial akan berupaya secara maksimal dalam menyumbangkan ide,
gagasan dan aksi nyata dalam suatu wadah kebersamaan dan kekeluargaan.
Maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dibentuklah satu organisasi dengan
maksud menghimpun Alumni dalam suatu wadah dan sarana penggalangan potensi
untuk menjalankan tanggung jawab luhur demi mewujudkan cita-citanya yang diberi
nama Ikatan Alumni SMA Negeri 4 Kendari dan disusunlah Anggaran Dasarnya sebagai
berikut:
BAB I
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PASAL 1
NAMA
Organisasi ini bernama Ikatan Alumni SMA Negeri 4 Kendari, disingkat IKA SMA
Negeri 4 Kendari.
PASAL 2
WAKTU PENDIRIAN
IKA SMA Negeri 4 Kendari didirikan di Kendari pada tanggal 8 Oktober 2022 dalam
suatu Musyawarah Alumni SMA Negeri 4 Kendari, untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan.
PASAL 3
TEMPAT KEDUDUKAN
IKA SMA Negeri 4 Kendari bertempat kedudukan di tempat SMA Negeri 4 Kendari.
BAB II
ASAS DAN LANDASAN, SIFAT, TUJUAN, DAN USAHA
PASAL 4
ASAS DAN LANDASAN
IKA SMA Negeri 4 Kendari berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
PASAL 5
SIFAT
1. IKA SMA Negeri 4 Kendari bersifat kekeluargaan, gotong royong, kolaboratif,
inklusif dan bertanggung jawab yang merupakan bagian integral dalam
Almamater SMA Negeri 4 Kendari.
2. IKA SMA Negeri 4 Kendari adalah demokratis, mandiri, bebas dan tidak berafiliasi
pada partai politik, suku, agama, ras dan antar golongan.
PASAL 6
TUJUAN
Tujuan IKA SMA Negeri 4 Kendari adalah:
1. Terwujudnya semangat kekeluargaan di kalangan anggota dan civitas
akademika.
2. Terbinanya alumni yang dapat mengembangkan ilmu sesuai dengan bidang
keahliannya secara mandiri.
3. Berpartisipasi dalam membantu SMA Negeri 4 Kendari untuk mencapai visi dan
misinya.
4. Memelihara dan menjunjung tinggi nama baik SMA Negeri 4 Kendari.
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PASAL 1
NAMA
Organisasi ini bernama Ikatan Alumni SMA Negeri 4 Kendari, disingkat IKA SMA
Negeri 4 Kendari.
PASAL 2
WAKTU PENDIRIAN
IKA SMA Negeri 4 Kendari didirikan di Kendari pada tanggal 8 Oktober 2022 dalam
suatu Musyawarah Alumni SMA Negeri 4 Kendari, untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan.
PASAL 3
TEMPAT KEDUDUKAN
IKA SMA Negeri 4 Kendari bertempat kedudukan di tempat SMA Negeri 4 Kendari.
BAB II
ASAS DAN LANDASAN, SIFAT, TUJUAN, DAN USAHA
PASAL 4
ASAS DAN LANDASAN
IKA SMA Negeri 4 Kendari berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
PASAL 5
SIFAT
1. IKA SMA Negeri 4 Kendari bersifat kekeluargaan, gotong royong, kolaboratif,
inklusif dan bertanggung jawab yang merupakan bagian integral dalam
Almamater SMA Negeri 4 Kendari.
2. IKA SMA Negeri 4 Kendari adalah demokratis, mandiri, bebas dan tidak berafiliasi
pada partai politik, suku, agama, ras dan antar golongan.
PASAL 6
TUJUAN
Tujuan IKA SMA Negeri 4 Kendari adalah:
1. Terwujudnya semangat kekeluargaan di kalangan anggota dan civitas
akademika.
2. Terbinanya alumni yang dapat mengembangkan ilmu sesuai dengan bidang
keahliannya secara mandiri.
3. Berpartisipasi dalam membantu SMA Negeri 4 Kendari untuk mencapai visi dan
misinya.
4. Memelihara dan menjunjung tinggi nama baik SMA Negeri 4 Kendari.
PASAL 7
USAHA
Usaha IKA SMA Negeri 4 Kendari adalah:
1. Mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaan di kalangan alumni dan civitas
akademika SMA Negeri 4 Kendari.
2. Menggali dan menggalang potensi untuk peningkatan kualitas diri alumni, serta
meningkatkan profesionalisme anggota.
3. Menyampaikan saran-saran dan pokok-pokok pikiran serta membantu secara
moril maupun materil dalam rangka pengembangan SMA Negeri 4 Kendari.
4. Memajukan, mengembangkan serta, menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi, kebudayaan, dan seni demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
5. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi
pemerintah dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Mengadakan usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan asas, sifat dan
tujuan organisasi.
BAB III
ATRIBUT
PASAL 8
ATRIBUT
1. Atribut adalah tanda kelengkapan yang menjadi simbol IKA SMA Negeri 4 Kendari
dan digunakan pada acara resmi IKA SMA Negeri 4 Kendari.
2. Atribut terdiri dari:
a. Lambang;
b. Bendera;
c. Pataka;
d. Kop Surat;
e. Stempel; dan
f. Mars
3. Hal-hal yang menyangkut atribut IKA SMA Negeri 4 Kendari diatur lebih lanjut
dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB IV
KODE ETIK
PASAL 9
KODE ETIK
1. Kode etik adalah kaidah moral yang menjadi pedoman sikap dan perilaku anggota
IKA SMA Negeri 4 Kendari.
2. Kode etik dibuat untuk menjaga dan mempertahankan martabat serta
kehormatan IKA SMA Negeri 4 Kendari yang wajib dipatuhi setiap anggota.
3. Untuk mengawasi penegakan kode etik, dibentuk Dewan Kehormatan.
4. Hal- hal yang menyangkut Kode Etik IKA SMA Negeri 4 Kendari diatur lebih lanjut
dalam Anggaran Rumah Tangga.
USAHA
Usaha IKA SMA Negeri 4 Kendari adalah:
1. Mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaan di kalangan alumni dan civitas
akademika SMA Negeri 4 Kendari.
2. Menggali dan menggalang potensi untuk peningkatan kualitas diri alumni, serta
meningkatkan profesionalisme anggota.
3. Menyampaikan saran-saran dan pokok-pokok pikiran serta membantu secara
moril maupun materil dalam rangka pengembangan SMA Negeri 4 Kendari.
4. Memajukan, mengembangkan serta, menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi, kebudayaan, dan seni demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
5. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi
pemerintah dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Mengadakan usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan asas, sifat dan
tujuan organisasi.
BAB III
ATRIBUT
PASAL 8
ATRIBUT
1. Atribut adalah tanda kelengkapan yang menjadi simbol IKA SMA Negeri 4 Kendari
dan digunakan pada acara resmi IKA SMA Negeri 4 Kendari.
2. Atribut terdiri dari:
a. Lambang;
b. Bendera;
c. Pataka;
d. Kop Surat;
e. Stempel; dan
f. Mars
3. Hal-hal yang menyangkut atribut IKA SMA Negeri 4 Kendari diatur lebih lanjut
dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB IV
KODE ETIK
PASAL 9
KODE ETIK
1. Kode etik adalah kaidah moral yang menjadi pedoman sikap dan perilaku anggota
IKA SMA Negeri 4 Kendari.
2. Kode etik dibuat untuk menjaga dan mempertahankan martabat serta
kehormatan IKA SMA Negeri 4 Kendari yang wajib dipatuhi setiap anggota.
3. Untuk mengawasi penegakan kode etik, dibentuk Dewan Kehormatan.
4. Hal- hal yang menyangkut Kode Etik IKA SMA Negeri 4 Kendari diatur lebih lanjut
dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB V
ALUMNI DAN KEANGGOTAAN
PASAL 10
ALUMNI
Alumni adalah setiap orang lulusan Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan
(SMPP) Negeri 59 Kendari, SMA Negeri Mandonga, SMA Negeri 1 Mandonga, SMU
Negeri 4 Kendari dan SMA Negeri 4 Kendari selanjutnya disebut Alumni SMA Negeri 4
Kendari yang pernah menjalani program pendidikan dan mendapatkan ijazah atau
dokumen lain yang setara dengan ijazah dan diakui oleh SMPP Negeri 59 Kendari,
SMA Negeri Mandonga, SMA Negeri 1 Mandonga, SMU Negeri 4 Kendari dan SMA
Negeri 4 Kendari.
PASAL 11
KEANGGOTAAN
1. Anggota IKA SMA Negeri 4 Kendari terdiri:
a. Anggota Biasa;
b. Anggota Luar Biasa; dan
c. Anggota Kehormatan.
2. Status Keanggotaan IKA SMA Negeri 4 Kendari bersifat permanen dan tidak bisa
dicabut/diberhentikan.
3. Keanggotaan IKA SMA Negeri 4 Kendari berakhir hanya karena meninggal dunia
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
PASAL 12
HAK ANGGOTA
1. Anggota Biasa berhak untuk:
a. Memilih dan dipilih;
b. Mengeluarkan pendapat dan pikiran baik tertulis maupun tidak tertulis;
c. Memperoleh layanan dan informasi; dan
d. Mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh IKA SMA Negeri 4
Kendari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Anggota Luar Biasa berhak untuk:
a. Mengeluarkan pendapat dan pikiran baik tertulis maupun tidak tertulis;
b. Hak memperoleh layanan dan informasi; dan
c. Mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh IKA SMA Negeri 4
Kendari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Anggota Kehormatan berhak untuk:
a. Dipilih menjadi pengurus;
b. Mengeluarkan pendapat dan pikiran baik tertulis maupun tidak tertulis;
c. Memperoleh layanan informasi; dan
d. Mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh IKA SMA Negeri 4
Kendari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
ALUMNI DAN KEANGGOTAAN
PASAL 10
ALUMNI
Alumni adalah setiap orang lulusan Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan
(SMPP) Negeri 59 Kendari, SMA Negeri Mandonga, SMA Negeri 1 Mandonga, SMU
Negeri 4 Kendari dan SMA Negeri 4 Kendari selanjutnya disebut Alumni SMA Negeri 4
Kendari yang pernah menjalani program pendidikan dan mendapatkan ijazah atau
dokumen lain yang setara dengan ijazah dan diakui oleh SMPP Negeri 59 Kendari,
SMA Negeri Mandonga, SMA Negeri 1 Mandonga, SMU Negeri 4 Kendari dan SMA
Negeri 4 Kendari.
PASAL 11
KEANGGOTAAN
1. Anggota IKA SMA Negeri 4 Kendari terdiri:
a. Anggota Biasa;
b. Anggota Luar Biasa; dan
c. Anggota Kehormatan.
2. Status Keanggotaan IKA SMA Negeri 4 Kendari bersifat permanen dan tidak bisa
dicabut/diberhentikan.
3. Keanggotaan IKA SMA Negeri 4 Kendari berakhir hanya karena meninggal dunia
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
PASAL 12
HAK ANGGOTA
1. Anggota Biasa berhak untuk:
a. Memilih dan dipilih;
b. Mengeluarkan pendapat dan pikiran baik tertulis maupun tidak tertulis;
c. Memperoleh layanan dan informasi; dan
d. Mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh IKA SMA Negeri 4
Kendari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Anggota Luar Biasa berhak untuk:
a. Mengeluarkan pendapat dan pikiran baik tertulis maupun tidak tertulis;
b. Hak memperoleh layanan dan informasi; dan
c. Mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh IKA SMA Negeri 4
Kendari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Anggota Kehormatan berhak untuk:
a. Dipilih menjadi pengurus;
b. Mengeluarkan pendapat dan pikiran baik tertulis maupun tidak tertulis;
c. Memperoleh layanan informasi; dan
d. Mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh IKA SMA Negeri 4
Kendari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PASAL 13
KEWAJIBAN ANGGOTA
1. Setiap anggota IKA SMA Negeri 4 Kendari wajib mematuhi Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga.
2. Setiap anggota IKA SMA Negeri 4 Kendari wajib menjaga nama baik IKA SMA
Negeri 4 Kendari dan SMA Negeri 4 Kendari.
BAB VII
STATUS
PASAL 14
STATUS IKA SMA NEGERI 4 KENDARI
1. IKA SMA Negeri 4 Kendari adalah satu-satunya organisasi yang menghimpun
alumni SMA Negeri 4 Kendari.
2. Pengurus Pusat IKA SMA Negeri 4 Kendari disahkan atau dikukuhkan oleh
Gubernur Sulawesi Tenggara.
BAB VIII
STRUKTUR ORGANISASI DAN MASA JABATAN
PASAL 15
STRUKTUR PIMPINAN
1. Pengurus Pusat, merupakan pimpinan tertinggi dalam organisasi IKA SMA
Negeri 4 Kendari, berkedudukan di Kendari, dan dapat membentuk kantor
perwakilan di daerah lain.
2. Pengurus Daerah, unsur pelaksana kebijakan IKA SMA Negeri 4 Kendari yang
berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dalam wilayah Republik Indonesia dan
terdaftar di Pengurus Pusat.
3. Pengurus Angkatan, unsur pelaksana kebijakan IKA SMA Negeri 4 Kendari yang
teridir dari setiap alumni SMPP Negeri 59 Kendari, SMA Negeri Mandonga, SMA
Negeri 1 Mandonga, SMU Negeri 4 Kendari dan SMA Negeri 4 Kendari sebagai
komposisi dasar pembentuk IKA SMA Negeri 4 Kendari.
PASAL 16
STRUKTUR KEKUASAAN
1. Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Besar Luar Biasa pada tingkat Pengurus
Pusat.
2. Musyawarah Daerah dan/atau Musyawarah Daerah Luar Biasa pada tingkat
Pengurus Daerah.
3. Musyawarah Angkatan pada tingkat Pengurus Angkatan.
PASAL 17
MASA JABATAN
1. Masa jabatan Pengurus IKA SMA Negeri 4 Kendari baik Pengurus Pusat maupun
Pengurus Daerah adalah 4 (empat) tahun.
KEWAJIBAN ANGGOTA
1. Setiap anggota IKA SMA Negeri 4 Kendari wajib mematuhi Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga.
2. Setiap anggota IKA SMA Negeri 4 Kendari wajib menjaga nama baik IKA SMA
Negeri 4 Kendari dan SMA Negeri 4 Kendari.
BAB VII
STATUS
PASAL 14
STATUS IKA SMA NEGERI 4 KENDARI
1. IKA SMA Negeri 4 Kendari adalah satu-satunya organisasi yang menghimpun
alumni SMA Negeri 4 Kendari.
2. Pengurus Pusat IKA SMA Negeri 4 Kendari disahkan atau dikukuhkan oleh
Gubernur Sulawesi Tenggara.
BAB VIII
STRUKTUR ORGANISASI DAN MASA JABATAN
PASAL 15
STRUKTUR PIMPINAN
1. Pengurus Pusat, merupakan pimpinan tertinggi dalam organisasi IKA SMA
Negeri 4 Kendari, berkedudukan di Kendari, dan dapat membentuk kantor
perwakilan di daerah lain.
2. Pengurus Daerah, unsur pelaksana kebijakan IKA SMA Negeri 4 Kendari yang
berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dalam wilayah Republik Indonesia dan
terdaftar di Pengurus Pusat.
3. Pengurus Angkatan, unsur pelaksana kebijakan IKA SMA Negeri 4 Kendari yang
teridir dari setiap alumni SMPP Negeri 59 Kendari, SMA Negeri Mandonga, SMA
Negeri 1 Mandonga, SMU Negeri 4 Kendari dan SMA Negeri 4 Kendari sebagai
komposisi dasar pembentuk IKA SMA Negeri 4 Kendari.
PASAL 16
STRUKTUR KEKUASAAN
1. Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Besar Luar Biasa pada tingkat Pengurus
Pusat.
2. Musyawarah Daerah dan/atau Musyawarah Daerah Luar Biasa pada tingkat
Pengurus Daerah.
3. Musyawarah Angkatan pada tingkat Pengurus Angkatan.
PASAL 17
MASA JABATAN
1. Masa jabatan Pengurus IKA SMA Negeri 4 Kendari baik Pengurus Pusat maupun
Pengurus Daerah adalah 4 (empat) tahun.
2. Ketua IKA SMA Negeri 4 Kendari baik Pengurus Pusat maupun Pengurus Daerah
memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali
dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
BAB IX
PERANGKAT ORGANISASI DAN BADAN OTONOM
PASAL 18
PERANGKAT ORGANISASI
1. Perangkat Organisasi terdiri:
a. Dewan Pelindung
b. Dewan Pembina
c. Dewan Kehormatan;
d. Dewan Pengawas;
e. Badan Pengurus
2. Dewan Pelindung, Dewan Pengawas, Dewan Pembina dan Dewan
Kehormatan hanya dibentuk pada tingkat pengurus pusat dan kewenangannya
berlaku penuh di tingkat pengurus daerah.
3. Ketentuan lebih lanjut megenai perangkat organisasi akan diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
PASAL 19
BADAN OTONOM
1. Pengurus Pusat dapat membentuk Badan Otonom yang Berbadan Hukum maupun
Tidak Berbadan Hukum.
2. Tata Cara pembentukan Badan Otonom dilakukan melalui rapat pleno Pengurus
Pusat.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Otonom akan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
BAB X
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PASAL 20
QUORUM
1. Quorum dan pengambilan keputusan IKA SMAN 4 Kendari sah apabila dihadiri
sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah satu dari jumlah peserta Musyawarah
saat pembukaan Musyawarah
2. Jika ayat 1 (satu) di atas tidak terpenuhi maka Musyawarah ditunda selama 2 x 15
menit dan selanjutnya dianggap quorum.
memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali
dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
BAB IX
PERANGKAT ORGANISASI DAN BADAN OTONOM
PASAL 18
PERANGKAT ORGANISASI
1. Perangkat Organisasi terdiri:
a. Dewan Pelindung
b. Dewan Pembina
c. Dewan Kehormatan;
d. Dewan Pengawas;
e. Badan Pengurus
2. Dewan Pelindung, Dewan Pengawas, Dewan Pembina dan Dewan
Kehormatan hanya dibentuk pada tingkat pengurus pusat dan kewenangannya
berlaku penuh di tingkat pengurus daerah.
3. Ketentuan lebih lanjut megenai perangkat organisasi akan diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
PASAL 19
BADAN OTONOM
1. Pengurus Pusat dapat membentuk Badan Otonom yang Berbadan Hukum maupun
Tidak Berbadan Hukum.
2. Tata Cara pembentukan Badan Otonom dilakukan melalui rapat pleno Pengurus
Pusat.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Otonom akan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.
BAB X
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PASAL 20
QUORUM
1. Quorum dan pengambilan keputusan IKA SMAN 4 Kendari sah apabila dihadiri
sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah satu dari jumlah peserta Musyawarah
saat pembukaan Musyawarah
2. Jika ayat 1 (satu) di atas tidak terpenuhi maka Musyawarah ditunda selama 2 x 15
menit dan selanjutnya dianggap quorum.
Pasal 21
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila ayat 1 (satu) tidak terpenuhi maka keputusan diambil melalui
mekanisme lobby.
3. Apabila ayat 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka pengambilan keputusan diambil
melalui suara terbanyak.
Pasal 22
MUSYAWARAH
1. Kedaulatan tertinggi IKA SMA Negeri 4 Kendari berada di dalam forum
Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
2. Pada tingkat Pengurus Pusat disebut Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah
Besar Luar Biasa.
3. Pada tingkat Pengurus Daerah disebut Musyawarah Daerah dan/atau
Musyawarah Daerah Luar Biasa.
4. Pada tingkat Pengurus Angkatan disebut Musyawarah Angkatan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah dan/atau musyawarah luar biasa
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
PASAL 23
RAPAT
1. Rapat adalah rapat-rapat yang diadakan di tingkat Pengurus Pusat dan Daerah
yang terkait dengan program kerja dan kebijakan untuk mencapai tujuan
organisasi.
2. Jenis Rapat terdiri:
a. Rapat Kerja;
b. Rapat Koordinasi;
c. Rapat Pimpinan; dan
d. Rapat Harian.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis rapat diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
BAB XI
PEMILIHAN
PASAL 24
PEMILIHAN KETUA UMUM
1. Pemilihan Ketua Umum dilakukan dalam Musyawarah Besar.
2. Jika hanya terdapat 1 (satu) orang calon Ketua Umum maka Ketua Umum
ditentukan secara aklamasi.
3. Jika terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua Umum maka dilakukan
musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu untuk menentukan Ketua Umum, jika
tidak tercapai mufakat maka Ketua Umum ditentukan dengan cara pemilihan.
4. Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan sistem perwakilan.
5. Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Angkatan merupakan komposisi
dasar pemilik suara.
6. Pengurus Pusat memiliki 3 (tiga) hak suara
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila ayat 1 (satu) tidak terpenuhi maka keputusan diambil melalui
mekanisme lobby.
3. Apabila ayat 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka pengambilan keputusan diambil
melalui suara terbanyak.
Pasal 22
MUSYAWARAH
1. Kedaulatan tertinggi IKA SMA Negeri 4 Kendari berada di dalam forum
Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Besar Luar Biasa.
2. Pada tingkat Pengurus Pusat disebut Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah
Besar Luar Biasa.
3. Pada tingkat Pengurus Daerah disebut Musyawarah Daerah dan/atau
Musyawarah Daerah Luar Biasa.
4. Pada tingkat Pengurus Angkatan disebut Musyawarah Angkatan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah dan/atau musyawarah luar biasa
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
PASAL 23
RAPAT
1. Rapat adalah rapat-rapat yang diadakan di tingkat Pengurus Pusat dan Daerah
yang terkait dengan program kerja dan kebijakan untuk mencapai tujuan
organisasi.
2. Jenis Rapat terdiri:
a. Rapat Kerja;
b. Rapat Koordinasi;
c. Rapat Pimpinan; dan
d. Rapat Harian.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis rapat diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
BAB XI
PEMILIHAN
PASAL 24
PEMILIHAN KETUA UMUM
1. Pemilihan Ketua Umum dilakukan dalam Musyawarah Besar.
2. Jika hanya terdapat 1 (satu) orang calon Ketua Umum maka Ketua Umum
ditentukan secara aklamasi.
3. Jika terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua Umum maka dilakukan
musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu untuk menentukan Ketua Umum, jika
tidak tercapai mufakat maka Ketua Umum ditentukan dengan cara pemilihan.
4. Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan sistem perwakilan.
5. Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Angkatan merupakan komposisi
dasar pemilik suara.
6. Pengurus Pusat memiliki 3 (tiga) hak suara
7. Pengurus Daerah dan Pengurus Angkatan masing-masing memiliki 1 (satu) hak
suara
8. Pemilihan dilaksanakan dengan cara manual baik Pengurus Pusat maupun Pengurus
Daerah.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Ketua Umum diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
BAB XII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
PASAL 25
KEUANGAN
1. Keuangan IKA SMA Negeri 4 Kendari dapat bersumber dari:
a. Uang pangkal;
b. Sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
c. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga serta perundang-undangan.
2. Pengelolaan Keuangan IKA SMA Negeri 4 Kendari dilakukan secara terbuka,
profesional, inovatif, dan amanah.
PASAL 26
KEKAYAAN
1. Kekayaan IKA SMA Negeri 4 Kendari adalah semua hak dan kewajiban yang dapat
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat
dijadikan milik dalam rangka tercapainya tujuan IKA SMA Negeri 4 Kendari.
2. Kekayaan IKA SMA Negeri 4 Kendari dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan untuk anggota.
3. Kekayaan IKA SMA Negeri 4 Kendari dapat berupa:
a. Uang;
b. Surat-surat berharga;
c. Atribut organisasi; dan
d. Alat atau barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
BAB XIII
HUBUNGAN LUAR
PASAL 27
HUBUNGAN LUAR
1. Dalam melaksanakan kegiatannya, IKA SMA Negeri 4 Kendari dapat menjalin
hubungan dan kerjasama dengan Lembaga/organisasi lain baik itu organisasi
tingkat nasional maupun internasional.
2. Anggota IKA SMA Negeri 4 Kendari dalam melaksanakan kegiatannya dapat
menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga/organisasi lain baik itu
organisasi tingkat nasional maupun internasional.
suara
8. Pemilihan dilaksanakan dengan cara manual baik Pengurus Pusat maupun Pengurus
Daerah.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Ketua Umum diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
BAB XII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
PASAL 25
KEUANGAN
1. Keuangan IKA SMA Negeri 4 Kendari dapat bersumber dari:
a. Uang pangkal;
b. Sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
c. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga serta perundang-undangan.
2. Pengelolaan Keuangan IKA SMA Negeri 4 Kendari dilakukan secara terbuka,
profesional, inovatif, dan amanah.
PASAL 26
KEKAYAAN
1. Kekayaan IKA SMA Negeri 4 Kendari adalah semua hak dan kewajiban yang dapat
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat
dijadikan milik dalam rangka tercapainya tujuan IKA SMA Negeri 4 Kendari.
2. Kekayaan IKA SMA Negeri 4 Kendari dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan untuk anggota.
3. Kekayaan IKA SMA Negeri 4 Kendari dapat berupa:
a. Uang;
b. Surat-surat berharga;
c. Atribut organisasi; dan
d. Alat atau barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
BAB XIII
HUBUNGAN LUAR
PASAL 27
HUBUNGAN LUAR
1. Dalam melaksanakan kegiatannya, IKA SMA Negeri 4 Kendari dapat menjalin
hubungan dan kerjasama dengan Lembaga/organisasi lain baik itu organisasi
tingkat nasional maupun internasional.
2. Anggota IKA SMA Negeri 4 Kendari dalam melaksanakan kegiatannya dapat
menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga/organisasi lain baik itu
organisasi tingkat nasional maupun internasional.
BAB XIV
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PASAL 28
ANGGARAN RUMAH TANGGA
1. Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan
pelaksanaan dari Anggaran Dasar.
2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini akan
diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
Anggaran Dasar.
BAB XV
PERUBAHAN, PEMBUBARAN DAN FORCE MAJEURE
PASAL 29
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Perubahan Anggaran Dasar IKA SMA Negeri 4 Kendari hanya dapat dilakukan oleh
Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Luar Biasa.
PASAL 30
PEMBUBARAN
Pembubaran IKA SMA Negeri 4 Kendari hanya dapat dilakukan melalui forum
Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Luar Biasa yang khusus dilakukan untuk itu.
PASAL 31
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
1. Dalam keadaan memaksa (force majeure) yang menyebabkan sistem layanan
lumpuh, maka Ketua Umum dapat melakukan tindakan darurat untuk menjamin
kesinambungan organisasi.
2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud pada ayat (1) termasuk namun
tidak terbatas pada keadaan darurat nasional, bencana alam, dan pandemi.
3. Dalam keadaan tertentu Ketua Umum/Ketua dapat melakukan Musyawarah,
Rapat, dan Pelantikan serta kegiatan organisasi lainnya secara Daring (Dalam
Jaringan) yang hasilnya dianggap sah.
4. Apabila Ketua Umum/Ketua tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari maka
Dewan Pengawas secara musyawarah dapat menunjuk salah satu dari anggota
Dewan Pengawas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk melaksanakan
Musyawarah Luar Biasa atau sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah Besar.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PASAL 28
ANGGARAN RUMAH TANGGA
1. Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan
pelaksanaan dari Anggaran Dasar.
2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini akan
diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
Anggaran Dasar.
BAB XV
PERUBAHAN, PEMBUBARAN DAN FORCE MAJEURE
PASAL 29
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Perubahan Anggaran Dasar IKA SMA Negeri 4 Kendari hanya dapat dilakukan oleh
Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Luar Biasa.
PASAL 30
PEMBUBARAN
Pembubaran IKA SMA Negeri 4 Kendari hanya dapat dilakukan melalui forum
Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Luar Biasa yang khusus dilakukan untuk itu.
PASAL 31
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
1. Dalam keadaan memaksa (force majeure) yang menyebabkan sistem layanan
lumpuh, maka Ketua Umum dapat melakukan tindakan darurat untuk menjamin
kesinambungan organisasi.
2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud pada ayat (1) termasuk namun
tidak terbatas pada keadaan darurat nasional, bencana alam, dan pandemi.
3. Dalam keadaan tertentu Ketua Umum/Ketua dapat melakukan Musyawarah,
Rapat, dan Pelantikan serta kegiatan organisasi lainnya secara Daring (Dalam
Jaringan) yang hasilnya dianggap sah.
4. Apabila Ketua Umum/Ketua tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari maka
Dewan Pengawas secara musyawarah dapat menunjuk salah satu dari anggota
Dewan Pengawas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk melaksanakan
Musyawarah Luar Biasa atau sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah Besar.
BAB XVI
KETENTUAN KHUSUS
PASAL 32
KETENTUAN KHUSUS
Apabila terjadi perbedaan penafsiran, mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tafsir yang sah dan mengikat adalah yang
ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKA SMA Negeri 4 Kendari dan dipertanggung
jawabkan dalam Musyawarah Besar.
BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 33
KETENTUAN PERALIHAN
Penyesuaian pedoman IKA SMA Negeri 4 Kendari sebagai akibat perubahan Anggaran
Dasar diselesaikan Pengurus Pusat selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari
kalender setelah ditetapkannya perubahan Anggaran Dasar ini.
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 34
PENUTUP
1. Anggaran Dasar IKA SMA Negeri 4 Kendari pertama kali berlaku sejak berdirinya
pada tanggal 8 Oktober 2022.
2. Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini maka segala peraturan atau ketentuan
yang pernah ada atau bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak
berlaku.
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di, Kendari
Tanggal, 8 Oktober 2022
KETENTUAN KHUSUS
PASAL 32
KETENTUAN KHUSUS
Apabila terjadi perbedaan penafsiran, mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tafsir yang sah dan mengikat adalah yang
ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKA SMA Negeri 4 Kendari dan dipertanggung
jawabkan dalam Musyawarah Besar.
BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 33
KETENTUAN PERALIHAN
Penyesuaian pedoman IKA SMA Negeri 4 Kendari sebagai akibat perubahan Anggaran
Dasar diselesaikan Pengurus Pusat selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari
kalender setelah ditetapkannya perubahan Anggaran Dasar ini.
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 34
PENUTUP
1. Anggaran Dasar IKA SMA Negeri 4 Kendari pertama kali berlaku sejak berdirinya
pada tanggal 8 Oktober 2022.
2. Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini maka segala peraturan atau ketentuan
yang pernah ada atau bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak
berlaku.
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di, Kendari
Tanggal, 8 Oktober 2022
ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ALUMNI SMA NEGERI 4 KENDARI
BAB I
UMUM
PASAL 1
KEDUDUKAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
1. Anggaran Rumah Tangga ini adalah penjabaran dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Anggaran Dasar IKA SMA Negeri 4 Kendari.
2. Ketentuan mengenai Anggaran Rumah Tangga ini tidak boleh bertentangan
dengan ketentuan Anggaran Dasar.
BAB II
ATRIBUT
PASAL 2
LAMBANG
1. Lambang IKA SMA Negeri 4 Kendari merupakan satu rangkaian sehingga menjadi
satu kesatuan dengan bentuk segitiga berwarna merah dan lingkaran biru dengan
tepi berwarna emas, tulisan “Ikatan Alumni SMA Negeri 4 Kendari” dibagian
tengah dan tulisan “SMPPN 59 Kendari, SMAN Mandonga, SMAN 1 Mandonga,
SMUN 4 Kendari, SMAN 4 Kendari” pada bagian bawah.
2. Tampilan Lambang
PASAL 3
BENDERA
1. Bendera IKA SMA Negeri 4 Kendari berbentuk horizontal dengan ukuran lebar 125
(seratus dua puluh lima) sentimeter dan tinggi 100 (seratus) sentimeter atau
ukuran dan proporsi yang seimbang.
2. Bendera IKA SMA Negeri 4 Kendari berwarna dasar putih dan terdapat lambang
IKA SMA Negeri 4 Kendari.
3. Bendera IKA SMA Negeri 4 Kendari dipergunakan pada setiap acara resmi IKA
SMA Negeri 4 Kendari.
4. Tampilan bendera
IKATAN ALUMNI SMA NEGERI 4 KENDARI
BAB I
UMUM
PASAL 1
KEDUDUKAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
1. Anggaran Rumah Tangga ini adalah penjabaran dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Anggaran Dasar IKA SMA Negeri 4 Kendari.
2. Ketentuan mengenai Anggaran Rumah Tangga ini tidak boleh bertentangan
dengan ketentuan Anggaran Dasar.
BAB II
ATRIBUT
PASAL 2
LAMBANG
1. Lambang IKA SMA Negeri 4 Kendari merupakan satu rangkaian sehingga menjadi
satu kesatuan dengan bentuk segitiga berwarna merah dan lingkaran biru dengan
tepi berwarna emas, tulisan “Ikatan Alumni SMA Negeri 4 Kendari” dibagian
tengah dan tulisan “SMPPN 59 Kendari, SMAN Mandonga, SMAN 1 Mandonga,
SMUN 4 Kendari, SMAN 4 Kendari” pada bagian bawah.
2. Tampilan Lambang
PASAL 3
BENDERA
1. Bendera IKA SMA Negeri 4 Kendari berbentuk horizontal dengan ukuran lebar 125
(seratus dua puluh lima) sentimeter dan tinggi 100 (seratus) sentimeter atau
ukuran dan proporsi yang seimbang.
2. Bendera IKA SMA Negeri 4 Kendari berwarna dasar putih dan terdapat lambang
IKA SMA Negeri 4 Kendari.
3. Bendera IKA SMA Negeri 4 Kendari dipergunakan pada setiap acara resmi IKA
SMA Negeri 4 Kendari.
4. Tampilan bendera
PASAL 4
PATAKA
1. Pataka IKA SMA Negeri 4 Kendari berbentuk vertikal yang runcing pada bagian
bawahnya dengan ukuran lebar 100 (seratus) sentimeter dan tinggi 125 (seratus
dua puluh lima) sentimeter.
2. Pataka IKA SMA Negeri 4 Kendari berwarna dasar merah darah dan terdapat
lambang IKA SMA Negeri 4 Kendari dengan tulisan berwarna putih.
3. Pada bagian pinggir Pataka IKA SMA Negeri 4 Kendari dikelilingi rumbai berwarna
emas dengan cetakan bordir.
4. Pataka IKA SMA Negeri 4 Kendari dipergunakan pada acara pengukuhan dan/atau
pelantikan pengurus.
5. Tampilan Pataka
PASAL 5
KOP SURAT
1. Kop surat IKA SMA Negeri 4 Kendari digunakan dalam seluruh kegiatan
administratif.
2. Model, desain, serta ketentuan lain mengenai kop surat diatur dalam
Keputusan Pengurus Pusat IKA SMA Negeri 4 Kendari.
PASAL 6
STEMPEL
1. Stempel IKA SMA Negeri 4 Kendari terdiri:
a. Stempel pengurus; dan
b. Stempel panitia.
PATAKA
1. Pataka IKA SMA Negeri 4 Kendari berbentuk vertikal yang runcing pada bagian
bawahnya dengan ukuran lebar 100 (seratus) sentimeter dan tinggi 125 (seratus
dua puluh lima) sentimeter.
2. Pataka IKA SMA Negeri 4 Kendari berwarna dasar merah darah dan terdapat
lambang IKA SMA Negeri 4 Kendari dengan tulisan berwarna putih.
3. Pada bagian pinggir Pataka IKA SMA Negeri 4 Kendari dikelilingi rumbai berwarna
emas dengan cetakan bordir.
4. Pataka IKA SMA Negeri 4 Kendari dipergunakan pada acara pengukuhan dan/atau
pelantikan pengurus.
5. Tampilan Pataka
PASAL 5
KOP SURAT
1. Kop surat IKA SMA Negeri 4 Kendari digunakan dalam seluruh kegiatan
administratif.
2. Model, desain, serta ketentuan lain mengenai kop surat diatur dalam
Keputusan Pengurus Pusat IKA SMA Negeri 4 Kendari.
PASAL 6
STEMPEL
1. Stempel IKA SMA Negeri 4 Kendari terdiri:
a. Stempel pengurus; dan
b. Stempel panitia.
2. Stempel pengurus IKA SMA Negeri 4 Kendari berbentuk bundar terdapat lambang
IKA SMA Negeri 4 Kendari pada bagian tengah, tertulis IKA SMA Negeri 4
Kendari pada bagian atas serta nama tingkat kepengurusan pada bagian bawah
mengelilingi lambang IKA SMA Negeri 4 Kendari.
3. Stempel panitia berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 7 (tujuh)
sentimeter serta lebar 2 (dua) sentimeter didalamnya terdapat lambang IKA SMA
Negeri 4 Kendari, memuat nama tingkat kepengurusan yang menggunakannya,
serta bentuk kepanitiaan.
4. Stempel IKA SMA Negeri 4 Kendari berwarna biru.
PASAL 7
MARS
Lirik Mars IKA SMA Negeri 4 Kendari
Cipt. Muh. Tanzil AR (lirik) dan Muh. Yasin (musik)
Bangkit dan bersatu
Niat mulia memanggil
Semangat kami untuk ibu pertiwi
Izinkan kami terus mengabdi
Singkirkan tantangan
Raih peluang dan gapai cita
Dibawah panji Ikatan Alumni
SMA Negeri 4 Kendari
Berjuang bersama tak pernah berhenti
Bagai pancaran sinar mentari
Dalam doa dan rahmat ilahi
Untuk bangsa indonesia
Jayalah jaya
Ikatan alumni
SMA Negeri 4 Kendari
Jayalah jaya
Ikatan alumni
SMA Negeri 4 Kendari
BAB III
KODE ETIK
PASAL 8
KODE ETIK
1. Menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan sebagai amanah untuk mengembangkan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kemanusiaan.
IKA SMA Negeri 4 Kendari pada bagian tengah, tertulis IKA SMA Negeri 4
Kendari pada bagian atas serta nama tingkat kepengurusan pada bagian bawah
mengelilingi lambang IKA SMA Negeri 4 Kendari.
3. Stempel panitia berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 7 (tujuh)
sentimeter serta lebar 2 (dua) sentimeter didalamnya terdapat lambang IKA SMA
Negeri 4 Kendari, memuat nama tingkat kepengurusan yang menggunakannya,
serta bentuk kepanitiaan.
4. Stempel IKA SMA Negeri 4 Kendari berwarna biru.
PASAL 7
MARS
Lirik Mars IKA SMA Negeri 4 Kendari
Cipt. Muh. Tanzil AR (lirik) dan Muh. Yasin (musik)
Bangkit dan bersatu
Niat mulia memanggil
Semangat kami untuk ibu pertiwi
Izinkan kami terus mengabdi
Singkirkan tantangan
Raih peluang dan gapai cita
Dibawah panji Ikatan Alumni
SMA Negeri 4 Kendari
Berjuang bersama tak pernah berhenti
Bagai pancaran sinar mentari
Dalam doa dan rahmat ilahi
Untuk bangsa indonesia
Jayalah jaya
Ikatan alumni
SMA Negeri 4 Kendari
Jayalah jaya
Ikatan alumni
SMA Negeri 4 Kendari
BAB III
KODE ETIK
PASAL 8
KODE ETIK
1. Menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan sebagai amanah untuk mengembangkan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kemanusiaan.
2. Mengamalkan rasa cinta bakti kepada almamater dan IKA SMA Negeri 4 Kendari
serta menjaga harkat dan martabat diri dalam pergaulan yang terbuka dan
demokratis.
3. Jujur, amanah, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai kebenaran dan
taat pada asas, landasan, dan sifat IKA SMA Negeri 4 Kendari.
4. Senantiasa menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai- nilai
agama, moral, peraturan, dan hukum yang berlaku.
BAB IV
KEANGGOTAAN
PASAL 9
KEANGGOTAAN
1. Anggota Biasa adalah Alumni yang telah menyelesaikan pendidikan formal di
SMPP Negeri 59 Kendari, SMA Negeri Mandonga, SMA Negeri 1 Mandonga,
SMU Negeri 4 Kendari dan SMA Negeri 4 Kendari dan telah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
serta terdaftar sebagai anggota IKA SMA Negeri 4 Kendari dalam sistem informasi
keanggotaan.
2. Anggota Luar Biasa adalah seseorang yang pernah terdaftar dan menempuh
Pendidikan namun tidak menyelesaikan pendidikan formalnya di SMPP Negeri 59
Kendari, SMA Negeri Mandonga, SMA Negeri 1 Mandonga, SMU Negeri 4
Kendari dan SMA Negeri 4 Kendari dan bersedia menerima Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga IKA SMA Negeri 4 Kendari.
3. Anggota Kehormatan:
a. Anggota Kehormatan adalah setiap orang yang diangkat dan diterima atas
dasar penilaian dan penghargaan karena berjasa dalam pengembangan dan
kemajuan terhadap IKA SMA Negeri 4 Kendari dan SMA Negeri 4 Kendari.
b. Anggota Kehormatan diangkat melalui Keputusan Ketua Umum IKA SMA
Negeri 4 Kendari.
BAB V
STRUKTUR ORGANISASI
PASAL 10
PENGURUS PUSAT
1. Pengurus Pusat adalah struktur tertinggi dalam kedudukan organisasi IKA SMA
Negeri 4 Kendari.
2. Pengurus Pusat berkedudukan di Kendari, ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara,
dan bertempat atau berlokasi yang sama keberadaannya dengan SMA Negeri 4
Kendari.
3. Pengurus Pusat disahkan oleh Presidium Sidang Mubes
4. Pengurus Pusat membawahi Pengurus Daerah dan Pengurus Angkatan.
5. Pengurus Pusat membentuk dan mengesahkan Pengurus Daerah.
6. Pengurus Pusat berwenang:
serta menjaga harkat dan martabat diri dalam pergaulan yang terbuka dan
demokratis.
3. Jujur, amanah, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai kebenaran dan
taat pada asas, landasan, dan sifat IKA SMA Negeri 4 Kendari.
4. Senantiasa menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai- nilai
agama, moral, peraturan, dan hukum yang berlaku.
BAB IV
KEANGGOTAAN
PASAL 9
KEANGGOTAAN
1. Anggota Biasa adalah Alumni yang telah menyelesaikan pendidikan formal di
SMPP Negeri 59 Kendari, SMA Negeri Mandonga, SMA Negeri 1 Mandonga,
SMU Negeri 4 Kendari dan SMA Negeri 4 Kendari dan telah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
serta terdaftar sebagai anggota IKA SMA Negeri 4 Kendari dalam sistem informasi
keanggotaan.
2. Anggota Luar Biasa adalah seseorang yang pernah terdaftar dan menempuh
Pendidikan namun tidak menyelesaikan pendidikan formalnya di SMPP Negeri 59
Kendari, SMA Negeri Mandonga, SMA Negeri 1 Mandonga, SMU Negeri 4
Kendari dan SMA Negeri 4 Kendari dan bersedia menerima Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga IKA SMA Negeri 4 Kendari.
3. Anggota Kehormatan:
a. Anggota Kehormatan adalah setiap orang yang diangkat dan diterima atas
dasar penilaian dan penghargaan karena berjasa dalam pengembangan dan
kemajuan terhadap IKA SMA Negeri 4 Kendari dan SMA Negeri 4 Kendari.
b. Anggota Kehormatan diangkat melalui Keputusan Ketua Umum IKA SMA
Negeri 4 Kendari.
BAB V
STRUKTUR ORGANISASI
PASAL 10
PENGURUS PUSAT
1. Pengurus Pusat adalah struktur tertinggi dalam kedudukan organisasi IKA SMA
Negeri 4 Kendari.
2. Pengurus Pusat berkedudukan di Kendari, ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara,
dan bertempat atau berlokasi yang sama keberadaannya dengan SMA Negeri 4
Kendari.
3. Pengurus Pusat disahkan oleh Presidium Sidang Mubes
4. Pengurus Pusat membawahi Pengurus Daerah dan Pengurus Angkatan.
5. Pengurus Pusat membentuk dan mengesahkan Pengurus Daerah.
6. Pengurus Pusat berwenang:
a. menentukan kebijakan tingkat pusat sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Besar, Keputusan Rapat Pengurus
Pusat, dan peraturan-peraturan lainnya;
b. membentuk Badan Otonom; dan
c. menerbitkan Peraturan-peraturan Organisasi tentang hal-hal yang sudah
diatur dan yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga.
7. Struktur organisasi Pengurus Pusat terdiri atas:
a. Ketua Umum;
b. Wakil-Wakil Ketua Umum;
c. Sekretaris Jenderal;
d. Wakil Sekretaris Jenderal;
e. Bendahara Umum;
f. Wakil Bendahara Umum; dan
g. Departemen.
8. Jumlah dan nama Departemen disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
9. Ketua Umum dapat menunjuk Ketua Harian atau Direktur Eksekutif jika dianggap
perlu.
PASAL 11
PENGURUS DAERAH
1. Pengurus Daerah berkedudukan di ibukota Kabupaten dan/atau Kota.
2. Pengurus Daerah dapat dibentuk apabila terdapat minimal 20 (dua puluh) orang
alumni dari 3 (tiga) angkatan berbeda dan berdomisili di daerah yang sama.
3. Dalam hal jumlah alumni di suatu daerah belum memenuhi syarat minimal
pembentukan pengurus atau mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi jalannya
organisasi maka beberapa daerah dapat bergabung dengan daerah terdekat
untuk memenuhi syarat pembentukan pengurus.
4. Pengurus Daerah mengkoordinasikan dan mengoptimalisasi potensi anggota
didaerahnya.
5. Struktur organisasi Pengurus Daerah sekurangnya dapat terdiri atas:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris;
d. Bendahara; dan
e. Departemen.
6. Jumlah dan nama Departemen disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
PASAL 12
PENGURUS ANGKATAN
1. Pengurus Angkatan bersifat privilege atau memiliki Hak Istimewa.
2. Pengurus Angkatan terbentuk secara otomatis saat menjadi alumni.
3. Anggota Pengurus Angkatan adalah alumni yang lulus pada tahun tertentu.
4. Pengurus Angkatan mengkoordinasikan dan mengoptimalisasi potensi
anggotanya.
5. Pengurus Angkatan memiliki Hak Istimewa dalam menentukan sendiri struktur
dan sistem organisasinya berdasarkan mufakat para anggota dengan
Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Besar, Keputusan Rapat Pengurus
Pusat, dan peraturan-peraturan lainnya;
b. membentuk Badan Otonom; dan
c. menerbitkan Peraturan-peraturan Organisasi tentang hal-hal yang sudah
diatur dan yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga.
7. Struktur organisasi Pengurus Pusat terdiri atas:
a. Ketua Umum;
b. Wakil-Wakil Ketua Umum;
c. Sekretaris Jenderal;
d. Wakil Sekretaris Jenderal;
e. Bendahara Umum;
f. Wakil Bendahara Umum; dan
g. Departemen.
8. Jumlah dan nama Departemen disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
9. Ketua Umum dapat menunjuk Ketua Harian atau Direktur Eksekutif jika dianggap
perlu.
PASAL 11
PENGURUS DAERAH
1. Pengurus Daerah berkedudukan di ibukota Kabupaten dan/atau Kota.
2. Pengurus Daerah dapat dibentuk apabila terdapat minimal 20 (dua puluh) orang
alumni dari 3 (tiga) angkatan berbeda dan berdomisili di daerah yang sama.
3. Dalam hal jumlah alumni di suatu daerah belum memenuhi syarat minimal
pembentukan pengurus atau mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi jalannya
organisasi maka beberapa daerah dapat bergabung dengan daerah terdekat
untuk memenuhi syarat pembentukan pengurus.
4. Pengurus Daerah mengkoordinasikan dan mengoptimalisasi potensi anggota
didaerahnya.
5. Struktur organisasi Pengurus Daerah sekurangnya dapat terdiri atas:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris;
d. Bendahara; dan
e. Departemen.
6. Jumlah dan nama Departemen disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
PASAL 12
PENGURUS ANGKATAN
1. Pengurus Angkatan bersifat privilege atau memiliki Hak Istimewa.
2. Pengurus Angkatan terbentuk secara otomatis saat menjadi alumni.
3. Anggota Pengurus Angkatan adalah alumni yang lulus pada tahun tertentu.
4. Pengurus Angkatan mengkoordinasikan dan mengoptimalisasi potensi
anggotanya.
5. Pengurus Angkatan memiliki Hak Istimewa dalam menentukan sendiri struktur
dan sistem organisasinya berdasarkan mufakat para anggota dengan
mengedepankan nilai-nilai kearifan dengan tetap memperhatikan dan
mengedepankan keberlangsungan IKA SMA Negeri 4 Kendari.
6. Pengurus Angkatan hendaknya memiliki ketua atau sebutan lain dengan fungsi
yang sama.
7. Pengurus Angkatan mendaftarkan kepengurusannya pada Pengurus Pusat
PASAL 13
KEWENANGAN PENGURUS
1. Ketua Umum
a. Ketua Umum melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan semua
kegiatan IKA SMA Negeri 4 Kendari di semua tingkatan.
b. Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap, maka kewenangan dilaksanakan
oleh salah satu Wakil Ketua Umum yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas
Ketua Umum sampai dengan Ketua Umum definitif dipilih dan ditetapkan
dalam MUBES atau MUBESLUB selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6
(enam) bulan.
c. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum dibantu oleh Wakil-Wakil
Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara
Umum, Wakil Bendahara Umum, dan Departemen.
d. Ketua Umum menetapkan tugas dan kewenangan Wakil-Wakil Ketua
Umum.
2. Wakil-Wakil Ketua Umum
a. Wakil-Wakil Ketua Umum ditetapkan oleh Ketua Umum.
b. Wakil-Wakil Ketua Umum membantu Ketua Umum dalam melaksanakan,
mengawasi dan mengendalikan kegiatan organisasi baik ke dalam maupun ke
luar.
c. Wakil-Wakil Ketua Umum bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
3. Sekretaris Jendral dan Wakil
a. Sekretaris Jenderal ditetapkan oleh Ketua Umum.
b. Sekretaris Jenderal adalah penanggung jawab administrasi organisasi ke
dalam dan ke luar.
c. Sekretaris Jenderal bertugas melakukan koordinasi, monitoring dan
pengamanan kebijakan kegiatan organisasi dan bertanggung jawab kepada
Ketua Umum.
d. Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas melapor dan berkonsultasi
dengan Ketua Umum, serta mengindahkan ketentuan, etika, dan garis
kebijakan organisasi.
e. Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal.
f. Wakil Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (e)
dipilih dan ditetapkan Ketua Umum dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Jenderal.
g. Dalam hal Sekretaris Jenderal tidak dapat menjalankan tugasnya, Ketua
Umum dapat menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal untuk menjalankan tugas
Sekretaris Jenderal.
4. Bendahara Umum dan Wakil
a. Bendahara Umum ditetapkan oleh Ketua Umum.
mengedepankan keberlangsungan IKA SMA Negeri 4 Kendari.
6. Pengurus Angkatan hendaknya memiliki ketua atau sebutan lain dengan fungsi
yang sama.
7. Pengurus Angkatan mendaftarkan kepengurusannya pada Pengurus Pusat
PASAL 13
KEWENANGAN PENGURUS
1. Ketua Umum
a. Ketua Umum melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan semua
kegiatan IKA SMA Negeri 4 Kendari di semua tingkatan.
b. Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap, maka kewenangan dilaksanakan
oleh salah satu Wakil Ketua Umum yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas
Ketua Umum sampai dengan Ketua Umum definitif dipilih dan ditetapkan
dalam MUBES atau MUBESLUB selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6
(enam) bulan.
c. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum dibantu oleh Wakil-Wakil
Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara
Umum, Wakil Bendahara Umum, dan Departemen.
d. Ketua Umum menetapkan tugas dan kewenangan Wakil-Wakil Ketua
Umum.
2. Wakil-Wakil Ketua Umum
a. Wakil-Wakil Ketua Umum ditetapkan oleh Ketua Umum.
b. Wakil-Wakil Ketua Umum membantu Ketua Umum dalam melaksanakan,
mengawasi dan mengendalikan kegiatan organisasi baik ke dalam maupun ke
luar.
c. Wakil-Wakil Ketua Umum bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
3. Sekretaris Jendral dan Wakil
a. Sekretaris Jenderal ditetapkan oleh Ketua Umum.
b. Sekretaris Jenderal adalah penanggung jawab administrasi organisasi ke
dalam dan ke luar.
c. Sekretaris Jenderal bertugas melakukan koordinasi, monitoring dan
pengamanan kebijakan kegiatan organisasi dan bertanggung jawab kepada
Ketua Umum.
d. Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas melapor dan berkonsultasi
dengan Ketua Umum, serta mengindahkan ketentuan, etika, dan garis
kebijakan organisasi.
e. Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal.
f. Wakil Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (e)
dipilih dan ditetapkan Ketua Umum dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Jenderal.
g. Dalam hal Sekretaris Jenderal tidak dapat menjalankan tugasnya, Ketua
Umum dapat menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal untuk menjalankan tugas
Sekretaris Jenderal.
4. Bendahara Umum dan Wakil
a. Bendahara Umum ditetapkan oleh Ketua Umum.
b. Bendahara Umum adalah penanggung jawab administrasi keuangan organisasi
ke dalam dan ke luar.
c. Bendahara Umum bertugas melakukan pengelolaan keuangan organisasi
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
d. Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada
Ketua Umum.
e. Bendahara Umum dibantu oleh Wakil Bendahara Umum.
f. Wakil Bendahara Umum dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum, serta
bertanggung jawab kepada Bendahara Umum.
5. Departemen
a. Setiap pengurus Departemen ditetapkan oleh Ketua Umum.
b. Departemen bertugas melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan
bidangnya dan berpedoman pada program kerja serta Kebijakan Umum
Pengurus Pusat.
c. Departemen dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Anggota yang
ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
d. Departemen dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil-
Wakil Ketua Umum sesuai kewenangan masing-masing.
BAB VI
KEPENGURUSAN
PASAL 14
MASA BAKTI PENGURUS
1. Masa bakti pengurus IKA SMA Negeri 4 Kendari baik Pengurus Pusat maupun
Pengurus Daeah adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak dikeluarkannya Surat
Keputusan kepengurusan.
2. Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa bakti berakhir maka harus
dibentuk panitia musyawarah.
3. Bagi Pengurus Daerah yang masa baktinya berakhir dan belum melaksanakan
musyawarah maka kewenangannya diambil alih oleh pengurus Pusat untuk
melaksanakan musyawarah.
4. Khusus bagi Pengurus Pusat IKA SMA Negeri 4 Kendari apabila terjadi kondisi
seperti ayat (3) diatas maka kewenangan untuk melaksanakan musyawarah
diambil alih oleh Dewan Pertimbangan, Dewan Penasihat serta Dewan Pembina.
PASAL 15
PENGURUS DAN RANGKAP JABATAN
1. Pengurus IKA SMA Negeri 4 Kendari adalah anggota IKA SMA Negeri 4 Kendari
sesuai ketentuan BAB V Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar IKA SMA Negeri 4
Kendari.
2. Pengurus IKA SMA Negeri 4 Kendari tidak sedang menjalani hukuman/pidana yang
berkekuatan hukum tetap (inkracht).
3. Pengurus IKA SMA Negeri 4 Kendari harus terbebas dari persoalan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
ke dalam dan ke luar.
c. Bendahara Umum bertugas melakukan pengelolaan keuangan organisasi
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
d. Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada
Ketua Umum.
e. Bendahara Umum dibantu oleh Wakil Bendahara Umum.
f. Wakil Bendahara Umum dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum, serta
bertanggung jawab kepada Bendahara Umum.
5. Departemen
a. Setiap pengurus Departemen ditetapkan oleh Ketua Umum.
b. Departemen bertugas melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan
bidangnya dan berpedoman pada program kerja serta Kebijakan Umum
Pengurus Pusat.
c. Departemen dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Anggota yang
ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
d. Departemen dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil-
Wakil Ketua Umum sesuai kewenangan masing-masing.
BAB VI
KEPENGURUSAN
PASAL 14
MASA BAKTI PENGURUS
1. Masa bakti pengurus IKA SMA Negeri 4 Kendari baik Pengurus Pusat maupun
Pengurus Daeah adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak dikeluarkannya Surat
Keputusan kepengurusan.
2. Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa bakti berakhir maka harus
dibentuk panitia musyawarah.
3. Bagi Pengurus Daerah yang masa baktinya berakhir dan belum melaksanakan
musyawarah maka kewenangannya diambil alih oleh pengurus Pusat untuk
melaksanakan musyawarah.
4. Khusus bagi Pengurus Pusat IKA SMA Negeri 4 Kendari apabila terjadi kondisi
seperti ayat (3) diatas maka kewenangan untuk melaksanakan musyawarah
diambil alih oleh Dewan Pertimbangan, Dewan Penasihat serta Dewan Pembina.
PASAL 15
PENGURUS DAN RANGKAP JABATAN
1. Pengurus IKA SMA Negeri 4 Kendari adalah anggota IKA SMA Negeri 4 Kendari
sesuai ketentuan BAB V Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar IKA SMA Negeri 4
Kendari.
2. Pengurus IKA SMA Negeri 4 Kendari tidak sedang menjalani hukuman/pidana yang
berkekuatan hukum tetap (inkracht).
3. Pengurus IKA SMA Negeri 4 Kendari harus terbebas dari persoalan Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
4. Pengurus IKA SMA Negeri 4 Kendari baik Pengurus Pusat maupun Pengurus Daerah
tidak boleh merangkap jabatan kecuali untuk jabatan diluar pengurus pleno.
PASAL 16
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
1. Pergantian antar waktu dapat dilakukan baik Pengurus Pusat maupun Pengurus
Daerah.
2. Ketua Umum/Ketua dapat melakukan penggantian antar waktu terhadap pengurus
dibawahnya yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya melalui
keputusan rapat pleno setelah dilakukan evaluasi.
3. Pergantian antar waktu dapat dilakukan setiap saat tergantung situasi dan kondisi
kepengurusan.
4. Pergantian antar waktu merupakan wewenang Ketua Umum/Ketua di
tingkatannya masing-masing.
BAB VII
PERANGKAT ORGANISASI
PASAL 17
DEWAN PELINDUNG
1. Dewan Pelindung hanya dibentuk pada tingkat Pengurus Pusat.
2. Dewan Pelindung dijabat secara ex officio yang terdiri dari Unsur Pemerintah
dalam hal ini Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi, Walikota Kendari dan Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kendari
3. Dewan Pelindung Memberikan perlindungan, pengayoman pada IKA SMAN 4
Kendari dalam bentuk moril maupun materiil.
PASAL 18
DEWAN PEMBINA
1. Dewan Pembina dibentuk pada tingkat Pengurus Pusat yang juga sekaligus menjadi
Dewan Pembina pada Pengurus Daerah.
2. Ketua dan anggota Dewan Pembina diangkat oleh pengurus melalui rapat pleno.
3. Dewan Pembina dipimpin oleh seorang ketua, dibantu 6 (enam) orang anggota.
4. Dewan Pembina bertugas memberikan saran baik diminta maupun tidak diminta,
baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pengurus untuk kepentingan
pengembangan organisasi.
5. Rapat Dewan Pembina minimal sekali dalam satu tahun.
6. Masa kerja Dewan Pembina mengikuti masa bakti pengurus.
PASAL 19
DEWAN KEHORMATAN
1. Dewan Kehormatan hanya dibentuk pada tingkat Pengurus Pusat yang berfungsi
sebagai institusi yang mengawasi perilaku, etika pengurus dan anggota serta
sebagai penegak disiplin organisasi.
2. Dewan Kehormatan bertugas mengawasi penegakan kode etik serta Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
tidak boleh merangkap jabatan kecuali untuk jabatan diluar pengurus pleno.
PASAL 16
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
1. Pergantian antar waktu dapat dilakukan baik Pengurus Pusat maupun Pengurus
Daerah.
2. Ketua Umum/Ketua dapat melakukan penggantian antar waktu terhadap pengurus
dibawahnya yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya melalui
keputusan rapat pleno setelah dilakukan evaluasi.
3. Pergantian antar waktu dapat dilakukan setiap saat tergantung situasi dan kondisi
kepengurusan.
4. Pergantian antar waktu merupakan wewenang Ketua Umum/Ketua di
tingkatannya masing-masing.
BAB VII
PERANGKAT ORGANISASI
PASAL 17
DEWAN PELINDUNG
1. Dewan Pelindung hanya dibentuk pada tingkat Pengurus Pusat.
2. Dewan Pelindung dijabat secara ex officio yang terdiri dari Unsur Pemerintah
dalam hal ini Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi, Walikota Kendari dan Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kendari
3. Dewan Pelindung Memberikan perlindungan, pengayoman pada IKA SMAN 4
Kendari dalam bentuk moril maupun materiil.
PASAL 18
DEWAN PEMBINA
1. Dewan Pembina dibentuk pada tingkat Pengurus Pusat yang juga sekaligus menjadi
Dewan Pembina pada Pengurus Daerah.
2. Ketua dan anggota Dewan Pembina diangkat oleh pengurus melalui rapat pleno.
3. Dewan Pembina dipimpin oleh seorang ketua, dibantu 6 (enam) orang anggota.
4. Dewan Pembina bertugas memberikan saran baik diminta maupun tidak diminta,
baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pengurus untuk kepentingan
pengembangan organisasi.
5. Rapat Dewan Pembina minimal sekali dalam satu tahun.
6. Masa kerja Dewan Pembina mengikuti masa bakti pengurus.
PASAL 19
DEWAN KEHORMATAN
1. Dewan Kehormatan hanya dibentuk pada tingkat Pengurus Pusat yang berfungsi
sebagai institusi yang mengawasi perilaku, etika pengurus dan anggota serta
sebagai penegak disiplin organisasi.
2. Dewan Kehormatan bertugas mengawasi penegakan kode etik serta Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa atau meminta keterangan terhadap
pengurus yang melanggar kode etik atau melanggar Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga IKA SMA Negeri 4 Kendari.
4. Dewan Kehormatan berwenang untuk memberhentikan atau memberikan sanksi
kepada pengurus yang terbukti melanggar kode etik dan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga IKA SMA Negeri 4 Kendari.
5. Ketua dan anggota Dewan Kehormatan dipilih melalui Musyawarah Besar.
6. Dewan Kehormatan dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dibantu
oleh 1 (satu) orang sekretaris dan 2 (dua) orang anggota.
7. Dewan Kehormatan dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk panitia
Ad Hoc.
8. Rapat Dewan Kehormatan minimal sekali dalam satu tahun.
9. Masa kerja Dewan Kehormatan mengikuti masa bakti pengurus.
PASAL 20
DEWAN PENGAWAS
1. Dewan Pengawas hanya dibentuk pada tingkat Pengurus Pusat.
2. Dewan Pengawas bertugas memberikan arahan, saran, serta masukan kepada
Pengurus.
3. Dewan Pengurus berwenang melakukan audit kepada Pengurus terkait
pengelolaan keuangan dan kekayaan IKA SMA Negeri 4 Kendari
4. Dalam hal Ketua Umum berdasarkan hasil musyawarah dan pertimbangan Dewan
Pengawas dianggap berhalangan dan tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari
maka Dewan Pengawas berwenang mununjuk salah satu dari 5 (lima) orang
anggota Dewan Pengawas untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum
sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah Luar Biasa atau Musyawarah Besar
5. Dewan Pengawas dipilih melalui Musyawarah Besar.
6. Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dibantu 4
(empat) orang anggota.
7. Rapat Dewan Pengawas minimal sekali dalam satu tahun.
8. Masa kerja Dewan Pengawas mengikuti masa bakti pengurus.
PASAL 21
BADAN PENGURUS
1. Badan Pengurus terdiri dari:
a. Ketua Umum/Ketua;
b. Wakil-Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua;
c. Sekretaris Jenderal/Sekretaris;
d. Wakil Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris;
e. Bendahara Umum/Bendahara; dan
f. Wakil Bendahara Umum.
g. Departemen
2. Rapat Badan Pengurus minimal sekali dalam tiga bulan.
pengurus yang melanggar kode etik atau melanggar Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga IKA SMA Negeri 4 Kendari.
4. Dewan Kehormatan berwenang untuk memberhentikan atau memberikan sanksi
kepada pengurus yang terbukti melanggar kode etik dan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga IKA SMA Negeri 4 Kendari.
5. Ketua dan anggota Dewan Kehormatan dipilih melalui Musyawarah Besar.
6. Dewan Kehormatan dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dibantu
oleh 1 (satu) orang sekretaris dan 2 (dua) orang anggota.
7. Dewan Kehormatan dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk panitia
Ad Hoc.
8. Rapat Dewan Kehormatan minimal sekali dalam satu tahun.
9. Masa kerja Dewan Kehormatan mengikuti masa bakti pengurus.
PASAL 20
DEWAN PENGAWAS
1. Dewan Pengawas hanya dibentuk pada tingkat Pengurus Pusat.
2. Dewan Pengawas bertugas memberikan arahan, saran, serta masukan kepada
Pengurus.
3. Dewan Pengurus berwenang melakukan audit kepada Pengurus terkait
pengelolaan keuangan dan kekayaan IKA SMA Negeri 4 Kendari
4. Dalam hal Ketua Umum berdasarkan hasil musyawarah dan pertimbangan Dewan
Pengawas dianggap berhalangan dan tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari
maka Dewan Pengawas berwenang mununjuk salah satu dari 5 (lima) orang
anggota Dewan Pengawas untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum
sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah Luar Biasa atau Musyawarah Besar
5. Dewan Pengawas dipilih melalui Musyawarah Besar.
6. Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dibantu 4
(empat) orang anggota.
7. Rapat Dewan Pengawas minimal sekali dalam satu tahun.
8. Masa kerja Dewan Pengawas mengikuti masa bakti pengurus.
PASAL 21
BADAN PENGURUS
1. Badan Pengurus terdiri dari:
a. Ketua Umum/Ketua;
b. Wakil-Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua;
c. Sekretaris Jenderal/Sekretaris;
d. Wakil Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris;
e. Bendahara Umum/Bendahara; dan
f. Wakil Bendahara Umum.
g. Departemen
2. Rapat Badan Pengurus minimal sekali dalam tiga bulan.
BAB VIII
MUSYAWARAH
PASAL 22
MUSYAWARAH BESAR
1. Musyawarah Besar dilaksanakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
2. Musyawarah Besar dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari
jumlah peserta.
3. Apabila ketentuan mengenai ayat (2) diatas tidak terpenuhi maka sidang ditunda
selama 2 x 15 menit dan setelah itu sidang dianggap quorum.
4. Musyawarah Besar dipimpin oleh Presidium.
5. Presidium dipilih dari unsur peserta.
6. Jumlah Presidum bersifat ganjil.
7. Musyawarah Besar berwenang:
a. Meminta pertanggungjawaban Pengurus Pusat;
b. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
c. Menetapkan Program Kerja dan Rekomendasi;
d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum;
e. Memilih dan menetapkan formatur terpilih; dan
f. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
PASAL 23
PESERTA MUSYAWARAH BESAR
1. Musyawarah Besar dihadiri oleh utusan-utusan dari Pengurus Pusat, Pengurus
Daerah dan Pengurus Angkatan
2. Peserta Musyawarah Besar terdiri atas:
a. 5 (lima) orang utusan Pengurus Pusat;
b. 5 (lima) orang utusan Pengurus Daerah yang sudah terbentuk dan terdaftar di
Pengurus Pusat; dan
c. 5 (lima) orang utusan Pengurus Angkatan.
3. Peserta Musyawarah harus memperoleh surat mandat dari Pengurus Pusat atau
Pengurus Daerah atau Pengurus Angkatan.
4. Peserta Musyawarah menunjukkan identitas keanggotaan.
5. Peserta Musyawarah memiliki hak bicara.
6. Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Angkatan merupakan komposisi
dasar pemilik hak suara dalam Musyawarah Besar
7. Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Angkatan masing-masing hanya
memiliki 1 (satu) hak suara
8. Seluruh Anggota IKA SMA Negeri 4 Kendari dapat mengikuti pelaksanaan
Musyawarah besar sebatas peninjau.
PASAL 24
MUSYAWARAH DAERAH
1. Musyawarah Daerah dilaksanakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
2. Musyawarah Daerah dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu
dari jumlah Peserta.
MUSYAWARAH
PASAL 22
MUSYAWARAH BESAR
1. Musyawarah Besar dilaksanakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
2. Musyawarah Besar dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu dari
jumlah peserta.
3. Apabila ketentuan mengenai ayat (2) diatas tidak terpenuhi maka sidang ditunda
selama 2 x 15 menit dan setelah itu sidang dianggap quorum.
4. Musyawarah Besar dipimpin oleh Presidium.
5. Presidium dipilih dari unsur peserta.
6. Jumlah Presidum bersifat ganjil.
7. Musyawarah Besar berwenang:
a. Meminta pertanggungjawaban Pengurus Pusat;
b. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
c. Menetapkan Program Kerja dan Rekomendasi;
d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum;
e. Memilih dan menetapkan formatur terpilih; dan
f. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
PASAL 23
PESERTA MUSYAWARAH BESAR
1. Musyawarah Besar dihadiri oleh utusan-utusan dari Pengurus Pusat, Pengurus
Daerah dan Pengurus Angkatan
2. Peserta Musyawarah Besar terdiri atas:
a. 5 (lima) orang utusan Pengurus Pusat;
b. 5 (lima) orang utusan Pengurus Daerah yang sudah terbentuk dan terdaftar di
Pengurus Pusat; dan
c. 5 (lima) orang utusan Pengurus Angkatan.
3. Peserta Musyawarah harus memperoleh surat mandat dari Pengurus Pusat atau
Pengurus Daerah atau Pengurus Angkatan.
4. Peserta Musyawarah menunjukkan identitas keanggotaan.
5. Peserta Musyawarah memiliki hak bicara.
6. Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Angkatan merupakan komposisi
dasar pemilik hak suara dalam Musyawarah Besar
7. Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Angkatan masing-masing hanya
memiliki 1 (satu) hak suara
8. Seluruh Anggota IKA SMA Negeri 4 Kendari dapat mengikuti pelaksanaan
Musyawarah besar sebatas peninjau.
PASAL 24
MUSYAWARAH DAERAH
1. Musyawarah Daerah dilaksanakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
2. Musyawarah Daerah dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah ditambah satu
dari jumlah Peserta.
3. Apabila ketentuan mengenai ayat (2) diatas tidak terpenuhi maka sidang ditunda
2 x 15 menit dan setelah itu sidang dianggap quorum.
4. Musyawarah Daerah dipimpin oleh Presidium.
5. Jumlah Presidum bersifat ganjil.
6. Presidium dipilih dari unsur peserta.
7. Musyawarah Daerah berwenang:
a. Meminta pertanggungjawaban Pengurus Daerah;
b. Menetapkan Program Kerja dan Rekomendasi;
c. Memilih dan menetapkan Ketua; dan
d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
PASAL 25
PESERTA MUSYAWARAH DAERAH
1. Musyawarah Daerah dihadiri oleh:
a. Peserta Penuh; dan
b. Peserta Peninjau.
2. Peserta Penuh Musyawarah Daerah adalah anggota yang berdomisili di daerah
Kabupaten/Kota atau beberapa daerah yang bergabung sebagaimana disebutkan
dalam Bab VII Pasal 14 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga.
3. Peserta Peninjau Musyawarah Daerah adalah Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah
lain.
4. Peserta Penuh dan Peninjau menunjukkan identitas keanggotaan.
5. Peserta Penuh memiliki hak bicara dan hak suara
6. Peserta Peninjau hanya memiliki hak bicara
PASAL 26
MUSYAWARAH ANGKATAN
Musyawarah Angkatan dilakukan secara kreatif yang berlandaskan semangat
kekeluargaan untuk mencapai mufakat dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan
yang melekat pada masing-masing angkatan dengan tetap memperhatikan solidaritas
kolektif dan mengedepankan keberlangsungan IKA SMA Negeri 4 Kendari.
BAB IX
MUSYAWARAH LUAR BIASA
PASAL 27
MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA
1. Dalam masa lebih dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya kepengurusan, jika
terdapat keadaan luar biasa dan mendesak sehingga Ketua Umum tidak dapat
menjalankan tugas maka dapat diadakan Musyawarah Besar Luar Biasa.
2. Apabila keadaan luar biasa dan mendesak terjadi dalam waktu kurang dari 6
(enam) bulan menjelang berakhirnya masa kepengurusan, maka rencana
pelaksanaan Musyawarah Besar Luar Biasa berubah menjadi Musyawarah
Besar dengan agenda sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Anggaran Rumah
Tangga IKA SMA Negeri 4 Kendari.
3. Musyawarah Besar Luar biasa dapat dilaksanakan dengan ketentuan apabila:
2 x 15 menit dan setelah itu sidang dianggap quorum.
4. Musyawarah Daerah dipimpin oleh Presidium.
5. Jumlah Presidum bersifat ganjil.
6. Presidium dipilih dari unsur peserta.
7. Musyawarah Daerah berwenang:
a. Meminta pertanggungjawaban Pengurus Daerah;
b. Menetapkan Program Kerja dan Rekomendasi;
c. Memilih dan menetapkan Ketua; dan
d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
PASAL 25
PESERTA MUSYAWARAH DAERAH
1. Musyawarah Daerah dihadiri oleh:
a. Peserta Penuh; dan
b. Peserta Peninjau.
2. Peserta Penuh Musyawarah Daerah adalah anggota yang berdomisili di daerah
Kabupaten/Kota atau beberapa daerah yang bergabung sebagaimana disebutkan
dalam Bab VII Pasal 14 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga.
3. Peserta Peninjau Musyawarah Daerah adalah Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah
lain.
4. Peserta Penuh dan Peninjau menunjukkan identitas keanggotaan.
5. Peserta Penuh memiliki hak bicara dan hak suara
6. Peserta Peninjau hanya memiliki hak bicara
PASAL 26
MUSYAWARAH ANGKATAN
Musyawarah Angkatan dilakukan secara kreatif yang berlandaskan semangat
kekeluargaan untuk mencapai mufakat dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan
yang melekat pada masing-masing angkatan dengan tetap memperhatikan solidaritas
kolektif dan mengedepankan keberlangsungan IKA SMA Negeri 4 Kendari.
BAB IX
MUSYAWARAH LUAR BIASA
PASAL 27
MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA
1. Dalam masa lebih dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya kepengurusan, jika
terdapat keadaan luar biasa dan mendesak sehingga Ketua Umum tidak dapat
menjalankan tugas maka dapat diadakan Musyawarah Besar Luar Biasa.
2. Apabila keadaan luar biasa dan mendesak terjadi dalam waktu kurang dari 6
(enam) bulan menjelang berakhirnya masa kepengurusan, maka rencana
pelaksanaan Musyawarah Besar Luar Biasa berubah menjadi Musyawarah
Besar dengan agenda sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Anggaran Rumah
Tangga IKA SMA Negeri 4 Kendari.
3. Musyawarah Besar Luar biasa dapat dilaksanakan dengan ketentuan apabila:
a. Terdapat kekeliruan mendasar yang membutuhkan perbaikan terhadap
AD/ART yang tidak dapat ditunda hingga dilaksanakannya Musyawarah
Besar;
b. Ketua Umum berhalangan tetap;
c. Ketua Umum dinyatakan terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap
(inkracht);
d. Ketua Umum dinyatakan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga IKA SMA Negeri 4 Kendari setelah ditetapkan oleh Dewan
Kehormatan; dan
e. Ketua Umum tidak aktif menjalankan kepengurusan selama 2 (dua) tahun
sejak dilantiknya.
4. Musyawarah Besar Luar Biasa dapat dilaksanakan jika terdapat permintaan tertulis
minimal 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan
Pengurus Angkatan.
5. Surat permintaan pelaksanaan Musyawarah Besar Luar Biasa dibahas dan disetujui
melalui Rapat Koordinasi Pengurus Pusat.
6. Musyawarah Besar Luar Biasa dianggap quorum jika dihadiri oleh minimal 1/2
(setengah) ditambah 1 dari jumlah peserta sesuai ketentuan Pasal 23 Anggaran
Rumah Tangga IKA SMA Negeri 4 Kendari.
7. Keputusan Musyawarah Besar Luar Biasa dianggap sah jika 3/4 (tiga per empat)
suara menyetujui hal yang dimintakan untuk ditetapkan.
PASAL 28
MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA
1. Dalam masa lebih dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan,
jika terdapat keadaan luar biasa dan mendesak sehingga Ketua tidak dapat
menjalankan tugas maka dapat diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
2. Apabila keadaan luar biasa terjadi dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan
menjelang berakhirnya masa bakti pengurus maka rencana pelaksanaan
Musyawarah Daerah Luar Biasa berubah menjadi Musyawarah Daerah dengan
agenda sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga IKA SMA
Negeri 4 Kendari.
3. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat dilaksanakan dengan ketentuan apabila:
a. Ketua berhalangan tetap;
b. Ketua dinyatakan terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
dan
c. Ketua dinyatakan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
IKA SMA Negeri 4 Kendari setelah melalui Rapat Pleno Diperluas.
4. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat dilaksanakan jika terdapat permintaan
tertulis minimal 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Peserta.
5. Surat permintaan pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa dibahas dan
disetujui melalui Rapat Kordinasi Pengurus Daerah.
6. Musyawarah Daerah Luar Biasa dianggap quorum jika dihadiri oleh minimal
3/4 (tiga per empat) dari jumlah peserta sesuai Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga
IKA SMA Negeri 4 Kendari.
7. Keputusan Musyawarah Daerah Luar Biasa dianggap sah jika 3/4 (tiga per empat)
suara menyetujui hal yang dimintakan untuk ditetapkan.
AD/ART yang tidak dapat ditunda hingga dilaksanakannya Musyawarah
Besar;
b. Ketua Umum berhalangan tetap;
c. Ketua Umum dinyatakan terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap
(inkracht);
d. Ketua Umum dinyatakan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga IKA SMA Negeri 4 Kendari setelah ditetapkan oleh Dewan
Kehormatan; dan
e. Ketua Umum tidak aktif menjalankan kepengurusan selama 2 (dua) tahun
sejak dilantiknya.
4. Musyawarah Besar Luar Biasa dapat dilaksanakan jika terdapat permintaan tertulis
minimal 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan
Pengurus Angkatan.
5. Surat permintaan pelaksanaan Musyawarah Besar Luar Biasa dibahas dan disetujui
melalui Rapat Koordinasi Pengurus Pusat.
6. Musyawarah Besar Luar Biasa dianggap quorum jika dihadiri oleh minimal 1/2
(setengah) ditambah 1 dari jumlah peserta sesuai ketentuan Pasal 23 Anggaran
Rumah Tangga IKA SMA Negeri 4 Kendari.
7. Keputusan Musyawarah Besar Luar Biasa dianggap sah jika 3/4 (tiga per empat)
suara menyetujui hal yang dimintakan untuk ditetapkan.
PASAL 28
MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA
1. Dalam masa lebih dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan,
jika terdapat keadaan luar biasa dan mendesak sehingga Ketua tidak dapat
menjalankan tugas maka dapat diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
2. Apabila keadaan luar biasa terjadi dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan
menjelang berakhirnya masa bakti pengurus maka rencana pelaksanaan
Musyawarah Daerah Luar Biasa berubah menjadi Musyawarah Daerah dengan
agenda sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga IKA SMA
Negeri 4 Kendari.
3. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat dilaksanakan dengan ketentuan apabila:
a. Ketua berhalangan tetap;
b. Ketua dinyatakan terpidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
dan
c. Ketua dinyatakan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
IKA SMA Negeri 4 Kendari setelah melalui Rapat Pleno Diperluas.
4. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat dilaksanakan jika terdapat permintaan
tertulis minimal 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Peserta.
5. Surat permintaan pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa dibahas dan
disetujui melalui Rapat Kordinasi Pengurus Daerah.
6. Musyawarah Daerah Luar Biasa dianggap quorum jika dihadiri oleh minimal
3/4 (tiga per empat) dari jumlah peserta sesuai Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga
IKA SMA Negeri 4 Kendari.
7. Keputusan Musyawarah Daerah Luar Biasa dianggap sah jika 3/4 (tiga per empat)
suara menyetujui hal yang dimintakan untuk ditetapkan.
BAB X
RAPAT-RAPAT
PASAL 29
RAPAT KERJA PENGURUS PUSAT
1. Rapat Kerja Pengurus Pusat dilaksanakan untuk menyusun program kerja selama
satu periode kepengurusan.
2. Rapat Kerja Pengurus Pusat menetapkan rencana kerja berdasarkan ketentuan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Rapat Kerja Pengurus Pusat membicarakan hal-hal lain menyangkut pelaksanaan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Rapat Kerja Pengurus Pusat dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode
kepengurusan.
5. Rapat Kerja Pengurus Pusat dihadiri oleh Pengurus Pusat, utusan Pengurus Daerah
dan Pengurus Angkatan.
6. Jika tidak memungkinkan dilaksanakan rapat secara offline maka rapat bisa
dilakukan secara online atau hybrid.
PASAL 30
RAPAT KERJA DAERAH
1. Rapat Kerja Daerah dilaksanakan untuk menyusun program kerja selama satu
periode kepengurusan.
2. Rapat Kerja Daerah menetapkan rencana kerja berdasarkan ketentuan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Rapat Kerja Daerah dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode
kepengurusan.
4. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh Pengurus dan anggota.
5. Jika tidak memungkinkan dilaksanakan rapat secara offline maka rapat bisa
dilakukan secara online atau hybrid.
PASAL 31
RAPAT KOORDINASI PENGURUS PUSAT
1. Rapat Koordinasi Pengurus Pusat dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi
program kerja dan kepengurusan.
2. Rapat Koordinasi Pengurus Pusat menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan
Musyawarah Besar IKA SMA Negeri 4 Kendari.
3. Rapat Koordinasi Pengurus Pusat dipimpin oleh ketua Umum atau yang
diberikan kewenangan untuk itu.
4. Peserta Rapat Koordinasi Pengurus Pusat adalah:
a. Unsur Dewan Kehormatan;
b. Unsur Dewan Pengawas;
d. Pengurus Pusat; dan
e. Utusan Pengurus Daerah dan Pengurus Angkatan.
5. Rapat Koordinasi Pusat dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode
kepengurusan.
6. Jika tidak memungkinkan dilaksanakan rapat secara offline maka rapat bisa
dilakukan secara online atau hybrid.
RAPAT-RAPAT
PASAL 29
RAPAT KERJA PENGURUS PUSAT
1. Rapat Kerja Pengurus Pusat dilaksanakan untuk menyusun program kerja selama
satu periode kepengurusan.
2. Rapat Kerja Pengurus Pusat menetapkan rencana kerja berdasarkan ketentuan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Rapat Kerja Pengurus Pusat membicarakan hal-hal lain menyangkut pelaksanaan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Rapat Kerja Pengurus Pusat dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode
kepengurusan.
5. Rapat Kerja Pengurus Pusat dihadiri oleh Pengurus Pusat, utusan Pengurus Daerah
dan Pengurus Angkatan.
6. Jika tidak memungkinkan dilaksanakan rapat secara offline maka rapat bisa
dilakukan secara online atau hybrid.
PASAL 30
RAPAT KERJA DAERAH
1. Rapat Kerja Daerah dilaksanakan untuk menyusun program kerja selama satu
periode kepengurusan.
2. Rapat Kerja Daerah menetapkan rencana kerja berdasarkan ketentuan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Rapat Kerja Daerah dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode
kepengurusan.
4. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh Pengurus dan anggota.
5. Jika tidak memungkinkan dilaksanakan rapat secara offline maka rapat bisa
dilakukan secara online atau hybrid.
PASAL 31
RAPAT KOORDINASI PENGURUS PUSAT
1. Rapat Koordinasi Pengurus Pusat dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi
program kerja dan kepengurusan.
2. Rapat Koordinasi Pengurus Pusat menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan
Musyawarah Besar IKA SMA Negeri 4 Kendari.
3. Rapat Koordinasi Pengurus Pusat dipimpin oleh ketua Umum atau yang
diberikan kewenangan untuk itu.
4. Peserta Rapat Koordinasi Pengurus Pusat adalah:
a. Unsur Dewan Kehormatan;
b. Unsur Dewan Pengawas;
d. Pengurus Pusat; dan
e. Utusan Pengurus Daerah dan Pengurus Angkatan.
5. Rapat Koordinasi Pusat dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode
kepengurusan.
6. Jika tidak memungkinkan dilaksanakan rapat secara offline maka rapat bisa
dilakukan secara online atau hybrid.
PASAL 32
RAPAT KOORDINASI PENGURUS DAERAH
1. Rapat Koordinasi Daerah dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi program
kerja dan kepengurusan.
2. Rapat Koordinasi Daerah menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan
Musyawarah Daerah.
3. Rapat Koordinasi Daerah dipimpin oleh ketua atau yang diberikan kewenangan
untuk itu.
4. Peserta Rapat Koordinasi Daerah adalah:
a. Unsur Dewan Kehormatan;
b. Unsur Dewan Pembina; dan
c. Pengurus Daerah.
5. Rapat Koordinasi Daerah dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode
kepengurusan.
6. Jika tidak memungkinkan dilaksanakan rapat secara offline maka rapat bisa
dilakukan secara online atau hybrid.
PASAL 33
RAPAT PLENO
1. Rapat Pleno dapat dilaksanakan oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
2. Rapat Pleno dilaksanakan jika terdapat hal-hal yang bersifat urgen untuk dibahas
menyangkut kebutuhan organisasi.
3. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Umum/Ketua atau yang diberikan
kewenangan untuk itu.
4. Rapat Pleno berwenang untuk:
a. menetapkan rencana kerja untuk masa satu tahun; dan
b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kerja.
5. Rapat Pleno dihadiri oleh Pengurus Harian.
6. Rapat Pleno dapat membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan program kerja
pengurus.
7. Rapat Pleno dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun.
PASAL 34
RAPAT PLENO DIPERLUAS
1. Rapat Pleno Diperluas dapat dilaksanakan oleh Pengurus Pusat dan Pengurus
Daerah.
2. Rapat Pleno Diperluas dilaksanakan jika terdapat hal-hal yang bersifat urgen
untuk dibahas dan berhubungan dengan tujuan serta usaha IKA SMA Negeri 4
Kendari.
3. Rapat Pleno Diperluas dipimpin oleh Ketua Umum/Ketua atau yang diberikan
kewenangan untuk itu.
4. Rapat Pleno Diperluas dihadiri oleh Pengurus Harian, Dewan Kehormatan dan
Dewan Pengawas.
5. Rapat Pleno Diperluas dilaksanakan minimal sekali dalam satu periode.
RAPAT KOORDINASI PENGURUS DAERAH
1. Rapat Koordinasi Daerah dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi program
kerja dan kepengurusan.
2. Rapat Koordinasi Daerah menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan
Musyawarah Daerah.
3. Rapat Koordinasi Daerah dipimpin oleh ketua atau yang diberikan kewenangan
untuk itu.
4. Peserta Rapat Koordinasi Daerah adalah:
a. Unsur Dewan Kehormatan;
b. Unsur Dewan Pembina; dan
c. Pengurus Daerah.
5. Rapat Koordinasi Daerah dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode
kepengurusan.
6. Jika tidak memungkinkan dilaksanakan rapat secara offline maka rapat bisa
dilakukan secara online atau hybrid.
PASAL 33
RAPAT PLENO
1. Rapat Pleno dapat dilaksanakan oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
2. Rapat Pleno dilaksanakan jika terdapat hal-hal yang bersifat urgen untuk dibahas
menyangkut kebutuhan organisasi.
3. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Umum/Ketua atau yang diberikan
kewenangan untuk itu.
4. Rapat Pleno berwenang untuk:
a. menetapkan rencana kerja untuk masa satu tahun; dan
b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kerja.
5. Rapat Pleno dihadiri oleh Pengurus Harian.
6. Rapat Pleno dapat membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan program kerja
pengurus.
7. Rapat Pleno dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun.
PASAL 34
RAPAT PLENO DIPERLUAS
1. Rapat Pleno Diperluas dapat dilaksanakan oleh Pengurus Pusat dan Pengurus
Daerah.
2. Rapat Pleno Diperluas dilaksanakan jika terdapat hal-hal yang bersifat urgen
untuk dibahas dan berhubungan dengan tujuan serta usaha IKA SMA Negeri 4
Kendari.
3. Rapat Pleno Diperluas dipimpin oleh Ketua Umum/Ketua atau yang diberikan
kewenangan untuk itu.
4. Rapat Pleno Diperluas dihadiri oleh Pengurus Harian, Dewan Kehormatan dan
Dewan Pengawas.
5. Rapat Pleno Diperluas dilaksanakan minimal sekali dalam satu periode.
PASAL 35
RAPAT PIMPINAN
1. Rapat Pimpinan dapat dilaksanakan pada Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
2. Rapat Pimpinan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu jika terdapat hal-hal yang
sifatnya urgen untuk dibicarakan.
3. Rapat Pimpinan dipimpin oleh Ketua Umum/Ketua atau yang diberikan
kewenangan untuk itu.
4. Peserta Rapat Pimpinan adalah:
a. Ketua Umum/Ketua;
b. Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua;
c. Sekretaris Jenderal/Sekretaris;
d. Wakil Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris;
e. Bendahara; dan
f. Wakil Bendahara.
PASAL 36
RAPAT HARIAN
1. Rapat Harian dapat dilaksanakan pada semua jenjang kepengurusan.
2. Rapat Harian bersifat rutin dan dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan
kebutuhan organisasi.
3. Rapat Harian dipimpin oleh Ketua Umum/Ketua atau yang diberikan
kewenangan untuk itu.
4. Rapat Harian berwenang untuk:
a. memutuskan pelaksanaan setiap program kerja; dan
b. memutuskan hal-hal yang mendesak dalam kegiatan keseharian organisasi.
5. Rapat Harian dihadiri oleh pengurus harian.
6. Rapat Harian dilaksanakan minimal sekali dalam enam bulan.
BAB XI
PEMILIHAN KETUA UMUM
PASAL 37
SYARAT DAN KRITERIA
1. Syarat untuk dapat menjadi calon Ketua Umum adalah:
a. Anggota Biasa IKA SMA Negeri 4 Kendari sebagaimana diatur dalam Pasal 11
ayat (1) Anggaran Dasar IKA SMA Negeri 4 Kendari;
b. Memiliki pengalaman organisasi yang dicantumkan dalam Curriculum Vitae.
c. Tidak sedang menjalani hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap
(inkracht);
d. Bebas narkotika dan obat-obatan terlarang dibuktikan dengan surat
keterangan bebas narkoba dari instansi berwenang
e. Bersedia menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA SMA
Negeri 4 Kendari yang dibuktikan dengan surat pernyataan pakta integritas
bermaterai;
f. Mendapat dukungan secara tertulis oleh minimal 5 (lima) angkatan; dan
g. Bersedia menyampaikan visi dan misi di depan peserta Musyawarah Besar.
2. Kriteria untuk menjadi calon Ketua Umum adalah:
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
RAPAT PIMPINAN
1. Rapat Pimpinan dapat dilaksanakan pada Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
2. Rapat Pimpinan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu jika terdapat hal-hal yang
sifatnya urgen untuk dibicarakan.
3. Rapat Pimpinan dipimpin oleh Ketua Umum/Ketua atau yang diberikan
kewenangan untuk itu.
4. Peserta Rapat Pimpinan adalah:
a. Ketua Umum/Ketua;
b. Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua;
c. Sekretaris Jenderal/Sekretaris;
d. Wakil Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris;
e. Bendahara; dan
f. Wakil Bendahara.
PASAL 36
RAPAT HARIAN
1. Rapat Harian dapat dilaksanakan pada semua jenjang kepengurusan.
2. Rapat Harian bersifat rutin dan dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan
kebutuhan organisasi.
3. Rapat Harian dipimpin oleh Ketua Umum/Ketua atau yang diberikan
kewenangan untuk itu.
4. Rapat Harian berwenang untuk:
a. memutuskan pelaksanaan setiap program kerja; dan
b. memutuskan hal-hal yang mendesak dalam kegiatan keseharian organisasi.
5. Rapat Harian dihadiri oleh pengurus harian.
6. Rapat Harian dilaksanakan minimal sekali dalam enam bulan.
BAB XI
PEMILIHAN KETUA UMUM
PASAL 37
SYARAT DAN KRITERIA
1. Syarat untuk dapat menjadi calon Ketua Umum adalah:
a. Anggota Biasa IKA SMA Negeri 4 Kendari sebagaimana diatur dalam Pasal 11
ayat (1) Anggaran Dasar IKA SMA Negeri 4 Kendari;
b. Memiliki pengalaman organisasi yang dicantumkan dalam Curriculum Vitae.
c. Tidak sedang menjalani hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap
(inkracht);
d. Bebas narkotika dan obat-obatan terlarang dibuktikan dengan surat
keterangan bebas narkoba dari instansi berwenang
e. Bersedia menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA SMA
Negeri 4 Kendari yang dibuktikan dengan surat pernyataan pakta integritas
bermaterai;
f. Mendapat dukungan secara tertulis oleh minimal 5 (lima) angkatan; dan
g. Bersedia menyampaikan visi dan misi di depan peserta Musyawarah Besar.
2. Kriteria untuk menjadi calon Ketua Umum adalah:
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian, dan waktu yang cukup
untuk menjalankan organisasi;
c. Harus menjadi pengayom dan pemersatu semua unsur di dalam organisasi;
d. Memiliki KTP Kota Kendari, berdomisili dan beraktifitas tetap di Kota
Kendari;
PASAL 38
TAHAP PENCALONAN
1. Calon Ketua Umum menyampaikan kesediaan secara tertulis di atas kertas
bermaterai kepada Panitia Musyawarah Besar dengan melampirkan bukti
kelengkapan dokumen syarat calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada
Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga IKA SMA Negeri 4 Kendari.
2. Calon Ketua Umum menyerahkan visi dan misi kepengurusan.
3. Calon Ketua Umum dapat melakukan sosialisasi kepada anggota IKA SMA
Negeri 4 Kendari sampai dilaksanakannya Musyawarah Besar.
PASAL 39
SISTEM PEMILIHAN
1. Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan sistem perwakilan.
2. Pemilihan Ketua umumIKA SMA Negeri Kendari dilakukan melalui musyawarah
dan mufakat
3. Jika musyawah secara mufakat tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan melalui
suara voting
4. Peraih suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum IKA SMA Negeri
Kendari.
4. Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan sistem perwakilan dimana Pengurus
Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Angkatan menunjuk utusan untuk
melakukan pemilihan secara terbuka, bebas dan rahasia.
5. Pemilihan sistem perwakilan dilakukan dengan cara manual.
6. Panitia Musyawarah dapat membentuk Panitia Khusus Penyelenggara
Pemilihan Ketua Umum IKA SMA Negeri 4 Kendari.
PASAL 40
TAHAP PEMILIHAN
1. Panitia musyawarah menyampaikan kepada peserta mengenai jumlah dan
nama Calon Ketua Umum/Ketua yang berhak untuk dipilih.
2. Calon Ketua Umum/Ketua ditetapkan oleh Presidium sidang musyawarah.
3. Calon Ketua Umum/Ketua menyampaikan visi dan misi di hadapan peserta
Musyawarah.
4. Pelaksanaan pemilihan calon Ketua Umum IKA SMA Negeri 4 Kendari
dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.
5. Apabila terdapat dua orang atau lebih calon Ketua Umum/Ketua yang
memperoleh jumlah suara tertinggi yang sama hasil perhitungannya maka
dilaksanakan pemilihan tahap selanjutnya sampai diperoleh pemenang untuk
menentukan Ketua Umum/Ketua IKA SMA Negeri 4 Kendari.
6. Penetapan Ketua Umum IKA SMA Negeri 4 Kendari dilaksanakan dalam
Musawarah Besar.
untuk menjalankan organisasi;
c. Harus menjadi pengayom dan pemersatu semua unsur di dalam organisasi;
d. Memiliki KTP Kota Kendari, berdomisili dan beraktifitas tetap di Kota
Kendari;
PASAL 38
TAHAP PENCALONAN
1. Calon Ketua Umum menyampaikan kesediaan secara tertulis di atas kertas
bermaterai kepada Panitia Musyawarah Besar dengan melampirkan bukti
kelengkapan dokumen syarat calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada
Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga IKA SMA Negeri 4 Kendari.
2. Calon Ketua Umum menyerahkan visi dan misi kepengurusan.
3. Calon Ketua Umum dapat melakukan sosialisasi kepada anggota IKA SMA
Negeri 4 Kendari sampai dilaksanakannya Musyawarah Besar.
PASAL 39
SISTEM PEMILIHAN
1. Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan sistem perwakilan.
2. Pemilihan Ketua umumIKA SMA Negeri Kendari dilakukan melalui musyawarah
dan mufakat
3. Jika musyawah secara mufakat tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan melalui
suara voting
4. Peraih suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum IKA SMA Negeri
Kendari.
4. Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan sistem perwakilan dimana Pengurus
Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Angkatan menunjuk utusan untuk
melakukan pemilihan secara terbuka, bebas dan rahasia.
5. Pemilihan sistem perwakilan dilakukan dengan cara manual.
6. Panitia Musyawarah dapat membentuk Panitia Khusus Penyelenggara
Pemilihan Ketua Umum IKA SMA Negeri 4 Kendari.
PASAL 40
TAHAP PEMILIHAN
1. Panitia musyawarah menyampaikan kepada peserta mengenai jumlah dan
nama Calon Ketua Umum/Ketua yang berhak untuk dipilih.
2. Calon Ketua Umum/Ketua ditetapkan oleh Presidium sidang musyawarah.
3. Calon Ketua Umum/Ketua menyampaikan visi dan misi di hadapan peserta
Musyawarah.
4. Pelaksanaan pemilihan calon Ketua Umum IKA SMA Negeri 4 Kendari
dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.
5. Apabila terdapat dua orang atau lebih calon Ketua Umum/Ketua yang
memperoleh jumlah suara tertinggi yang sama hasil perhitungannya maka
dilaksanakan pemilihan tahap selanjutnya sampai diperoleh pemenang untuk
menentukan Ketua Umum/Ketua IKA SMA Negeri 4 Kendari.
6. Penetapan Ketua Umum IKA SMA Negeri 4 Kendari dilaksanakan dalam
Musawarah Besar.
7. Ketua Umum terpilih bersama dengan formatur terpilih menyusun kepengurusan
paling lambat 30 hari setelah ditetapkan sebagai ketua umum untuk selanjutnya
disahkan oleh Presidium Sidang Musyawarah Besar
8. Pelantikan Ketua Umum Terpilih dan Pengurus Pusa t dapat dilakukan
secara terbuka dan terpisah dari tahapan pemilihan paling lambat 3 bulan setelah
penetapan Ketua Umum IKA SMA Negeri 4 Kendari.
Pasal 41
FORMATUR TERPILIH
1. Formatur terpilih bertugas menyusun dan mengesahkan Struktur Kepengurusan
Pengurus Pusat
2. Formatur terpilih dipilih pada Musyawarah Besar
3. Formatur terpilih terdiri dari Ketua Umum terpilih sebagai Ketua Formatur dan 4
(empat) orang anggota
4. Formatur terpilih merupakan representasi dari SMPP Negeri 59 Kendari, SMA
Negeri Mandonga, SMA Negeri 1 Mandonga, SMU Negeri 4 Kendari dan SMA
Negeri 4 Kendari
5. Formatur terpilih selesai masa tugasnya pada saat Surat Keputusan Struktur
Pengurus Ikatan Alumni SMA Negeri 4 Kendari disahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 (satu)
BAB XII
BADAN OTONOM
PASAL 42
BADAN OTONOM
1. Badan Otonom ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKA SMA Negeri 4 Kendari setelah
melalui proses verifikasi dan validasi dalam rapat Pengurus Pusat.
2. Pengurus Badan Otonom ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus Pusat.
3. Badan Otonom harus bersifat inklusif dan diakses oleh seluruh anggota.
4. Hal-hal lain yang dianggap belum jelas akan diatur dalam Keputusan Pengurus
Pusat.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 43
KETENTUAN PERALIHAN
1. Peserta Musyawarah Besar IKA SMA Negeri 4 Kendari untuk pertama kali
dilakukan hanya teridiri dari utusan Pengurus Angkatan.
2. Dengan terbentuknya IKA SMA Negeri 4 Kendari maka alumni SMPP Negeri 59
Kendari, SMA Negeri Mandonga, SMA Negeri 1 Mandonga, SMU Negeri 4
Kendari, dan SMA Negeri 4 Kendari berada dalam naungan IKA SMA Negeri 4
Kendari.
paling lambat 30 hari setelah ditetapkan sebagai ketua umum untuk selanjutnya
disahkan oleh Presidium Sidang Musyawarah Besar
8. Pelantikan Ketua Umum Terpilih dan Pengurus Pusa t dapat dilakukan
secara terbuka dan terpisah dari tahapan pemilihan paling lambat 3 bulan setelah
penetapan Ketua Umum IKA SMA Negeri 4 Kendari.
Pasal 41
FORMATUR TERPILIH
1. Formatur terpilih bertugas menyusun dan mengesahkan Struktur Kepengurusan
Pengurus Pusat
2. Formatur terpilih dipilih pada Musyawarah Besar
3. Formatur terpilih terdiri dari Ketua Umum terpilih sebagai Ketua Formatur dan 4
(empat) orang anggota
4. Formatur terpilih merupakan representasi dari SMPP Negeri 59 Kendari, SMA
Negeri Mandonga, SMA Negeri 1 Mandonga, SMU Negeri 4 Kendari dan SMA
Negeri 4 Kendari
5. Formatur terpilih selesai masa tugasnya pada saat Surat Keputusan Struktur
Pengurus Ikatan Alumni SMA Negeri 4 Kendari disahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 (satu)
BAB XII
BADAN OTONOM
PASAL 42
BADAN OTONOM
1. Badan Otonom ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKA SMA Negeri 4 Kendari setelah
melalui proses verifikasi dan validasi dalam rapat Pengurus Pusat.
2. Pengurus Badan Otonom ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus Pusat.
3. Badan Otonom harus bersifat inklusif dan diakses oleh seluruh anggota.
4. Hal-hal lain yang dianggap belum jelas akan diatur dalam Keputusan Pengurus
Pusat.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 43
KETENTUAN PERALIHAN
1. Peserta Musyawarah Besar IKA SMA Negeri 4 Kendari untuk pertama kali
dilakukan hanya teridiri dari utusan Pengurus Angkatan.
2. Dengan terbentuknya IKA SMA Negeri 4 Kendari maka alumni SMPP Negeri 59
Kendari, SMA Negeri Mandonga, SMA Negeri 1 Mandonga, SMU Negeri 4
Kendari, dan SMA Negeri 4 Kendari berada dalam naungan IKA SMA Negeri 4
Kendari.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 44
PENUTUP
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA SMA Negeri 4 Kendari pertama
kali berlaku sejak berdirinya pada tanggal 8 Oktober 2022 di Kendari.
2. Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan Organisasi/Keputusan
Pengurus Pusat IKA SMA Negeri 4 Kendari.
3. Dengan disahkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini maka
segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada atau bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di, Kendari
Tanggal, 8 Oktober 2022
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 44
PENUTUP
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA SMA Negeri 4 Kendari pertama
kali berlaku sejak berdirinya pada tanggal 8 Oktober 2022 di Kendari.
2. Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan Organisasi/Keputusan
Pengurus Pusat IKA SMA Negeri 4 Kendari.
3. Dengan disahkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini maka
segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada atau bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di, Kendari
Tanggal, 8 Oktober 2022
Tags
Categories
GeneralDownload
Download Slideshow Get the original presentation fileQuick Actions
Statistics
- Views 318
- Slides 29
- Age 430 days
Related Slideshows
22
Pray For The Peace Of Jerusalem and You Will Prosper
RodolfoMoralesMarcuc
45 views
26
Don_t_Waste_Your_Life_God.....powerpoint
chalobrido8
49 views
31
VILLASUR_FACTORS_TO_CONSIDER_IN_PLATING_SALAD_10-13.pdf
JaiJai148317
44 views
14
Fertility awareness methods for women in the society
Isaiah47
41 views
35
Chapter 5 Arithmetic Functions Computer Organisation and Architecture
RitikSharma297999
43 views
5
syakira bhasa inggris (1) (1).pptx.......
ourcommunity56
42 views