Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan APBN

APBD dan APBN

1. Kelompok 1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) & Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Diya Gustiara Putri (2251010220) Michael Schumacher (2251010100) Surlidiya Nur Hasanah (2251010325) Sukma Kartika (2251010323) Yulia Sinta (2251010173)

2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) . Pendapat Bastian (2006) 01 . Pendapat Nurdiawan DKK (2007) 02 Pendapat Mardiasmo (2005) 03 APBD adalah perkiraan besarnya rencana pendapatan dan belanja daerah dalam suatu jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, yang disusun secara sistematis dengan prosedur dan bentuk tertentu . Pengertian APBD yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah

3. Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Berdasarkan UU No.33/2003 pasal 66, APBD mempunyai funsi sebagai berikut: 1) Fungsi otorisasi, APBD menjadi dasar bagi PEMDA untuk melaksanakan pendapatan pada tahun yang bersangkutan. 2) Fungsi perencanaan, APBD menjadi pedoman bagi PEMDA untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang akan datang. 3) Fungsi pengawasan, APBD menjadi pedoman untuk mengawasi apakah kegiatan penyelenggaraan PEMDA sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4) Funfsi alokasi, APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 5) Fungsi distribusi, APBD dalam pendistribusiannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepetutan.

4. Tujuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tujuan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah untuk   meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik , pembangunan infrastruktur , dan pertumbuhan ekonomi , dengan cara yang transparan dan akuntabel Berikut Rincian Tujuan Dari APBD : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Menetapkan Prioritas Belanja Daerah Pemerataan Pembangunan

5. Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 1. Pendapatan Daerah UU No 32 Tahun 2004, definisi pendapatan daerah ialah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran daerah yang bersangkutan. 2. Belanja Daerah Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah semua pengeluaran yang menjadi beban rekening kas umum daerah, mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan dapat diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah daerah . 3. Penggunaan belanja daerah Belanja daerah dapat dipergunakan untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang ditangani oleh dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan secara bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam operasionalisasi penyusunan anggaran belanja daerah dapatdikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung . Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang meliputi :

6. Anggaran Pendapatan Belanja Negara Coffee Portfolio Designed Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah suatu daftar atau penjelasan yang terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu (satu tahun). Priode APBN di indonesia adalah 1 januari - 31 desember .

7. Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN Mempunyai Beberapa Fungsi Yang Di Kelompokkan Menjadi Dua, Yaitu Sebagai Fungsi Kebijakan Fiskal Dan Sebagai Fungsi Manajemen . Sebagai Fungsi Kebijakan Fiskal . Pertama, Angaran Dapat Digunakan Dalam Mengatur Alokasi Belanja Untuk Pengadaan Barang-barang Dan Jasa-jasa Publik (Public Good And Services). Kedua, Sebagai Alat Distribusi Yang Bertujuan Untuk Menciptakan Pemerataan Atau Mengurangi Kesenjagan Antar Wilayah, Kelas Sosial, Maupun Sektoral. Ketiga Sebagai Fungsi Stabilisasi, Misalnya Jika Terjadi Ketidak Seimbangan Yang Sangat Ekstrim Maka Pemerintah Dapat Melakukan Intervensi Melalui Anggaran Untuk Mengembalikan Pada Keadaan Normal. Sebagai Fungsi Manajemen. P ertama, Memberikan Pedoman Bagi Pemerintah Untuk Melakukan Tugas-tugasnya Pada Priode Mendatang.Kedua Anggaran Sebagai Alat Kontrol Masyrakat Terhadap Kebijakan Yang Telah Di Buat Oleh Pemerintah.Ketiga, Untuk Menilai Seberapa Jauh Pencapaian Pemerintah Dalam Melaksanakan Kebijakan Dan Program-program Yang Di Rencanakan .

8. Tujuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tujuan APBN adalah sebagai pedoman, penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan perekonomian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia atau APBN juga memiliki tujuan yang mendasarinya. Tujuan ini sangat jelas terdapat dalam Undang-Undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah antara lain seperti : Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja . Anggaran pendapatan dan belanja negara(APBN) merupakan ringkasan dari repeta, repeta memuat keseluruhan kebijakan publik dan secara khusus membahas kebijakan publik yang terkait degan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kebijakan tersebut ditetapkan secara bersama-sama oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) dan pemerintah.

9. Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negar a 1. Sumber Pendapatan Negara Perhatikan oleh anda bagan struktur APBN tahun 2020 di samping Pendapatan Negara yang anda lihat pada tabel di samping dibagi menjadi Pendapatan Dalam Negeri dan Penerimaan Hibah. 2. Belanja Negara secara garis besar belanja negara dibagi dua yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Pemerintah Daerah. Pengelolaan suatu negera tentunya tidak terlepas dari kebutuhan belanja atau pengeluaran, namun pengeluaran yang dilakukan pemerintah tentunya memiliki tujuan Struktur APBN secara garis dibagi menjadi dua bagian yaitu Pendapatan dan Belanja Negara

10. Dana Desentralisasi (Dana Transfer ke daerah ) Dari Bentuk-bentuk Desentralisasi Yang Telah Dijelas-kan Secara Gamblang Di Atas, Kita Bisa Menjelaskan Tentang Berbagai Karakteristik Yang Dimiliki Oleh Desentralisasi. Ka-rakteristik Ini Menjadi Sebuah Penanda Bahwa Desentralisasi Adalah Menjadi Prasyarat Bagi Adanya Kesetaraan, Keadilan, Pemerataan, Dan Menjadi Salah Satu Faktor Munculnya Ma S yarakat Madani Berdasarkan Nilai-nilai Demokratis Yang Dibangun Di Dalamnya. Menurut Badan Otonom PBB, UNDP, Desentralisasi Merujuk Pada Restrukturisasi Atau Reorganisasi Wewenang Sehingga Ada Sebuah Sistem Tanggung Jawab Bersama Anta-ra Institusi Pemerintah Pada Tingkat Pusat Dan Daerah Me Nurut Prinsip Subsidiaritas, Sehingga Bisa Meningkatkan Keseluruhan Kualitas Dan Keefektifan Sistem Pemerintahan, Dan Juga Meningkatkan Wewenang Dan Kapasitas Daerah. Dengan Desentralisasi, Diharapkan Mampu Memberikan Pe-luang Bagi Terciptanya Pemerintahan Yang Baik, Seperti Me-ningkatkan Peluang Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Bidang Ekonomi, Sosial, Dan Berbagai Keputusan Politik; Membantu Kapasitas Rakyat Yang Masih Dalam Taraf Ber-kembang, Dan Memperluas Tanggung Jawab, Transparansi, Dan Akuntabilitas (UNDP, 1997: 4). Karakteristik Desentralisasi

11. Belanja Daerah Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk membiayai kegiatannya dalam satu tahun anggaran .  Belanja daerah merupakan pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar , Belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal pemerintah daerah .  Belanja daerah yang besar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah .   Belanja daerah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah .  Jenis-jenis belanja daerah :  Belanja operasi Belanja modal Belanja tak terduga Belanja transfer Belanja hibah Belanja bantuan sosial

12. D ana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dan Dana Urusan Bersama KELOMPOK 1 Dana Dekonsentrasi adalah dana pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi yang berasal dari APBN dan tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Kegiatan dekonsentrasi yang dibiayai adalah bersifat nonfisik dan mendukung penguatan pemberdayaan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Urusan Bersama (DUB) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, indeks fiskal dan kemiskinan daerah, serta indikator teknis. Dana ini digunakan untuk mendanai program atau kegiatan bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Adapun pembiayaan BLM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didekonsentrasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kabupaten/kota dan dikategorikan sebagai Dana Urusan Bersama (DUB), serta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah kabupaten/kota sebagai dana pendamping. Besaran dana pendamping yang kemudian disebut dengan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) berdasarkan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah (IFKD) yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan setiap tahun berjalan dengan besaran DDUB sekitar 5-50 persen dari alokasi DUB.

13. Pencairan dan Penyaluran DDUB Proses pencairan DDUB pada dasarnya sama dengan pencairan dan pemanfaatan DUB, yang membedakan hanya karena DUB berasal dari APBN yang didekonsentrasikan dalam DIPA kabupaten/kota sementara DDUB dianggarkan langsung dalam APBD kota/kabupaten. Sesuai dengan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 tahun 2009, ada beberapa aturan khusus dalam pencairan dan penyaluran dana urusan bersama sebagai berikut: Dana urusan bersama disalurkan secara langsung kepada masyarakat, kelompok masyarakat, dan lembaga partisipatif masyarakat dalam bentuk uang. Dana Urusan Bersama tersebut harus telah dimanfaatkan sesuai dengan rencana selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir. Apabila dalam jangka waktu tersebut belum dimanfaatkan maka dana tersebut harus disetorkan ke rekening kas umum negara. Mekanisme pencairan dan penyaluran DDUB berpedoman pada peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

14. AWESOME PRESENTATION Hidup merupakan suatu perjuangan , perjalanan merupakan suatu pembelajaran . Apabila tidak ada pengorbanan , maka lambat laun pun kita akan semakin tersisihkan . Sekian Persentasi Dari kami Terimakasih semua Ada Kata Kata Dari Duhan : “ Kuliah Tidak Perlu Pi tik Nomor 1” See You Guys