Anotasi Putusan Gugatan Perwakilan Kelompok PPT

Anotasi Putusan Gugatan Perwakilan Kelompok PPT

1. Analisis Kasus Gugatan
Perwakilan Kelompok
Pada Putusan Nomor
15/Pdt.G/LH/2023/PN Rap
Oleh : Kelompok 8

2. Anggota Kelompok
Irsyad Nuraqila Qodari (E0022226)
Fajar Ichsanudin (E0022152)
Faletehan Razhade Wibowo (E0022153)
Firman Azza Ferdiansyah (E0022176)
Syauqi Zhilan Nabil

3. Identitas Putusan
Nomor dan Tahun Putusan No.
15/Pdt.G/LH/2023/PN.RAP
Nama Pengadilan yang Mengadili
Pengadilan Negeri Rantau Prapat
Para Pihak (Penggugat dan Tergugat)
Chairil Anwar, SE (Penggugat) vs PT. Indo
Sepadan Jaya dan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Labuhan Batu
(Tergugat)
Tanggal Putusan 27 April 2023.

4. Kronologi Singkat
PT. Indo Sepadan Jaya diduga membuang limbah beracun B3 ke
Sungai Kalundang, Labuhan Batu, sehingga mencemari lingkungan
dan merusak ekosistem. Warga melalui LSM yang dipimpin Chairil
Anwar, SE, telah memprotes, namun tidak mendapat tanggapan.
Perusahaan melanggar UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 22 Tahun
2021 karena tidak mengelola limbah sesuai prosedur.
Chairil juga menggugat Dinas Lingkungan Hidup yang dinilai lalai
mengawasi pencemaran ini. Sungai Kalundang penting untuk
kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pencemaran ini termasuk
kejahatan lingkungan sesuai Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH.

5. Tuntutan Penggugat
Penggugat menuntut pertanggungjawaban Tergugat I atas
dugaan pembuangan limbah B3 ke Sungai Kalundang, yang
mencemari air, merusak ekosistem, dan merugikan masyarakat
sekitar. Protes warga tidak ditanggapi.
Tergugat I diduga tidak mengelola limbah sesuai prosedur dan
melanggar Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 serta Pasal 159
PP No. 22 Tahun 2021, yang melarang pencemaran dan
pembuangan limbah B3 ke lingkungan.
Penggugat menuntut agar Tergugat I membuktikan kepatuhan
terhadap peraturan pengelolaan limbah, termasuk kepemilikan
persetujuan teknis dan pelaksanaan pemantauan kualitas air
limbah secara berkala.
3. Penggugat menuntut agar Tergugat I membuktikan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan limbah, termasuk kepemilikan persetujuan teknis dan pelaksanaan pemantauan kualitas air limbah secara berkala. 3. Penggugat menuntut agar Tergugat I membuktikan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan limbah, termasuk kepemilikan persetujuan teknis dan pelaksanaan pemantauan kualitas air limbah secara berkala.

6. Bantahan Tergugat
Membantah Seluruh Dalil Gugatan
Tergugat membantah seluruh isi gugatan kecuali yang secara tegas diakui dalam
jawaban, sebagai bentuk penolakan atas substansi gugatan.
Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum
Tergugat menegaskan tidak pernah melakukan tindakan atau kelalaian yang memenuhi
unsur onrechtmatige daad sebagaimana dituduhkan.
Tidak Ada Pelanggaran Kontrak
Tergugat menyatakan hubungan hukum dijalankan sesuai hukum dan kontrak, serta tidak
terjadi wanprestasi.
Kerugian Tidak Terbukti
Tergugat menyatakan penggugat gagal membuktikan adanya kerugian nyata dan
hubungan sebab-akibat langsung dengan tindakan tergugat.
Legal Standing Penggugat Tidak Sah
Tergugat menyatakan penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat
karena tidak memenuhi syarat sebagai penggugat dalam class action.
Gugatan Class Action Tidak Memenuhi Syarat
Tergugat menolak bentuk class action karena tidak ada representasi kelompok yang
memadai dan tidak ada kesamaan fakta serta dasar hukum antar anggota kelompok.
Tergugat menolak bentuk class action karena tidak ada representasi kelompok yang memadai dan tidak ada kesamaan fakta serta dasar hukum antar anggota kelompok.

7. Isu Hukum
Legal Standing Penggugat
Apakah LSM Penggugat memenuhi syarat sebagai pihak yang berwenang
menggugat berdasarkan Pasal 93 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 dan PERMA No. 1
Tahun 2002.
Kelayakan Gugatan Class Action
Apakah gugatan memenuhi syarat formal dan materiil sebagai class action,
termasuk kesamaan fakta, dasar hukum, dan representasi kelompok yang memadai.
Keabsahan Surat Kuasa
Apakah isi surat kuasa sesuai dengan bentuk dan substansi gugatan yang diajukan,
khususnya dalam konteks gugatan perwakilan kelompok.
Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat
Apakah Tergugat I dan II melakukan pelanggaran hukum lingkungan yang
memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.
Kelayakan Organisasi Lingkungan Hidup
Apakah LSM Penggugat telah memenuhi persyaratan organisasi lingkungan hidup
yang sah untuk mengajukan gugatan, termasuk kegiatan nyata dan tujuan dalam
anggaran dasarnya.

8. Pertimbangan Hukum Hakim
Argumentasi Hukum:
Hakim menyatakan gugatan memenuhi syarat class action (kesamaan fakta, dasar
hukum, dan kerugian). Dipilih demi efisiensi dan mencegah pengulangan gugatan
serupa.
Dasar Hukum:
• Pasal 118 HIR
• SEMA No. 1 Tahun 2002 (syarat & prosedur class action)
• UU No. 8 Tahun 1999 (Perlindungan Konsumen)
• Prinsip class action dalam praktik peradilan nasional dan internasional
Penilaian Bukti & Saksi:
Bukti tertulis, saksi, dan ahli dinilai cukup membuktikan kerugian kolektif akibat
perbuatan tergugat. Keterangan ahli dianggap obyektif dan mendukung gugatan
penggugat.

9. Putusan Pengadilan
Gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke
Verklaard/NO). Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan:
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
Pertimbangan Majelis Hakim Menolak Gugatan:
Penggugat (LSM Pemantau Kasus) tidak dapat membuktikan kegiatan
nyata di bidang lingkungan hidup minimal 2 tahun (Pasal 92 & 93 UU No.
32/2009).
Bukti legal standing organisasi lingkungan tidak meyakinkan secara
formil.
Gugatan kurang lengkap dari segi uraian pokok perkara dan alat bukti.
Syarat legal standing dan formil tidak terpenuhi, sehingga gugatan
ditolak tanpa pemeriksaan substansi.

10. Analisis dan Catatan Kritis
Tinjauan Kritis Putusan 15/Pdt.G/LH/2023/PN.Rap
Analisis Legalitas Gugatan Class Action:
Gugatan diajukan LSM Pemantau Kasus terhadap PT Indo Sepadan Jaya
dan DLH Labuhan Batu.
Kritik utama:
Tidak disebutkan secara eksplisit bahwa penggugat bertindak sebagai
wakil kelompok (Pasal 3 huruf c PERMA 1/2002).
Tidak ada bukti pemberitahuan (notification) kepada kelompok
terdampak.
Legal standing LSM tidak dibuktikan secara rinci (syarat Pasal 93 UU
32/2009).
Dasar hukum: UU 32/2009, PP 22/2021, PERMA 1/2002, SEMA 1/2002.
Catatan: Inkonsistensi penentuan lokasi pencemaran (Sungai Kalundang
vs Barumun).

11. Analisis dan Catatan Kritis
Konsistensi & Objektivitas Hakim
Konsistensi:
Hakim konsisten dalam menerapkan asas due process, menolak gugatan
karena syarat formil tidak terpenuhi.
Namun, terjadi kontradiksi:
Hakim menyebut gugatan memenuhi syarat class action, tapi tetap
menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
Objektivitas:
Hakim netral dalam tidak menilai pokok perkara.
Namun, terlalu kaku terhadap aspek administratif tanpa memberi ruang
pembuktian legal standing secara substantif.
Kritik: Kurangnya pendekatan progresif terhadap keadilan lingkungan.

12. Analisis dan Catatan Kritis
Nilai Preseden & Dampak Putusan
Potensi Preseden Penting:
Afirmasi legal standing LSM sebagai wakil kelompok terdampak (UU
32/2009).
Pengadilan tegaskan tanggung jawab korporasi dan pemerintah daerah
dalam perlindungan lingkungan.
Amar putusan: ganti rugi Rp150 miliar, penghentian produksi, rehabilitasi
lingkungan.
Dampak Luas:
Mendorong litigasi strategis oleh masyarakat sipil.
Memperkuat akuntabilitas korporasi dan peran pengawasan pemerintah
daerah.
Dapat memperkaya yurisprudensi nasional di bidang hukum lingkungan.

13. Implikasi Putusan
• Bagi Masyarakat:
Memberikan legitimasi hukum bagi warga/LSM untuk menggunakan class
action dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat.
• Bagi Praktik Hukum:
Membuka akses keadilan kolektif, menekan korporasi & pemerintah untuk
patuh pada regulasi lingkungan, serta mendorong pelaksanaan UU 32/2009
dan PERMA 1/2002 secara efektif.
• Potensi Yurisprudensi:
Berpotensi menjadi landmark decision dan acuan dalam kasus lingkungan
serupa. Mendorong perkembangan public interest litigation dan reformasi
hukum perlindungan kolektif di berbagai sektor.

14. Kesimpulan
Gugatan LSM atas pencemaran Sungai Kalundang ditolak karena tidak
terpenuhinya syarat legal standing dan formil sebagai organisasi
lingkungan hidup.
Hakim bersikap objektif secara prosedural, namun terdapat kelemahan
dalam konsistensi logika hukum dan penerapan prinsip kehati-hatian.
Putusan ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat sipil soal
pentingnya memenuhi syarat formal class action.
Meski ditolak, perkara ini memicu diskursus tentang akses keadilan
lingkungan, tanggung jawab korporasi, dan perlunya pengawasan lebih
ketat oleh negara.
Menunjukkan pentingnya keseimbangan antara prosedur hukum dan
keadilan substantif dalam penegakan hukum lingkungan.

15. Terima kasih