Antara Gratifikasi dan Akar Korupsi, Yuk Pahami.pdf

lawan korupsi

8. Kasus Korupsi pada umumnya:
1.Gratifikasi
2.Penyalahgunaan Kewenangan
3.Pelanggaran terhadap prinsip
kehati-hatian
18%
2%
60%
20%
Tersangka Pelaku Tipikor
DireksiDireksi & KaryawanKaryawan Eksternal

9. “SATU TIDAK ADA LAGI DI RAPAT - RAPAT
DI KEMENTERIAN YANG NAMANYA GIFT”

Erick Thohir – dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi

10. Peraturan menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 juncto No.PER-09/MBU/2012
tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang baik pada Badan Usaha Milik Negara

11. 30
INSTANSI
WBS TERINTEGRASI

12. PP LHKPN Pengaduan Masyarakat
Gratifikasi dan Pelayanan Publik
Melaporkan Kekayaan,
Pendapatan,
Pengeluaran, Hutang
Melaporkan Penerimaan /
Penolakan Gratifikasi
Indikasi Fraud/Misconduct
/Maladministrasi atau
kaitannya dgn
Profil/Lifestyle
Ketika tidak melaporkan
Penerimaan gratifikasi, bisa
terlihat anomali di laporan
LHKPN
Jika laporan LHKPN tidak diisi
dengan benar, atau tidak
masuk Wajib Lapor, akan
terlihat di PLPM/WBS kalau
memang ada indikasi
jika ada aduan penerimaan gratifikasi di
PLPM/WBS namun faktanya ybs
melaporkan penerimaan/penolakan
gratifikasi, dan/atau LHKPN-nya valid, ybs
akan terlindungi dari tuduhan

13. Banyak yang khawatir dan takut untuk
terlibat dalam pengambilan keputusan
bisnis yang berisiko
Khawatir jika ada kesalahan, maka akan
dibawa ke ranah hukum (Kerugian
Negara)
CERITA KEKHAWATIRAN
DIBUMN/BUMD

14. Business Judgment Rule
Perbuatan Melawan Hukum

15. PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Individu Perusahaan
Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016
Tindak Pidana oleh Korporasi

16. Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penanganan Perkara
Tindak Pidana oleh Korporasi
Pasal 4 ayat (2) “dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim
dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan dari tindak pidana
tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan
Korporasi
b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana
c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan
untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar
dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang
berlaku guna mengindari terjadinya tindak pidana

17. Kasus Tipikor di BUMN
PT ASABRI (Persero)
PT Asuransi Jiwasraya
PT Krakatau Steel (Persero)
Tbk
Dana Pensiun Pertamina
Contoh pada PT. A dan PT.J yang awalnya kerugian
investasi, namun ternyata kerugian investasi tersebut
disebabkan adanya dugaan penerimaan
gratifikasi/suap oleh pegawai

18. PENCEGAHAN
Perusahaan perlu mengatur
batasan – batasan antara yang
diperbolehkan atau tidak guna
mengindari terjadinya tindak pidana
Batasan-batasan
Peraturan Tertulis
Penguatan pengendalian
Internal
Pemanfaatan Teknologi
Pengurangan Interaksi
Manusia

19. AREA INTERVENSI KORWIL KPK
Indikator dan Sub Indikator MCP Tahun 2021
Pengadaan Barang & Jasa
Perencanaan &
Penganggaran APBD
Perizinan APIP
Optimalisasi Pajak Daerah Manajemen ASN Manajemen Aset Daerah Tata Kelola Dana Desa

20. Definisi dan bentuk Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
APA ITU GRATIFIKASI?
Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi:
Uang Barang Rabat Komisi Pinjaman tanpa bunga
Tiket perjalanan Fasilitas Penginapan Perjalanan Wisata Pengobatan Cuma-cuma Fasilitas lainnya
Gratifikasi tersebut diterima di dalam negeri maupun di luar negeri
dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

21. DAMPAK
MENERIMA
GRATIFIKASI
Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2), Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan
dengan jabatannya dan yang berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya......

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau
penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana
denda paling sedikit Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

23. Negara Aturan
Nilai Gratifikasi (Rp)
Keterangan Nilai Existing di Indonesia
Hongkong
Prevention of Bribery Ordinance,
Chapter Acceptances of
Advantages (Chief Executive’s
Permission) Notice 2010
General Guidelines on The
Bestowal of Gifts and Official
Meals
Pemberian dari Teman

Ada momen pernikahan, ulang tahun, baptis,
wedding anniversary, pertunangan, retirement
HKD250
(±Rp466,300)

HKD1,500
(±Rp2,798,000)
Sesama rekan kerja:
•Rp200,000 (tanpa momen)
•Rp300,000 (dengan momen
pisah sambut, ultah, pensiun,
mutasi jabatan)

Maks. Rp1,000,000/tahun/
pemberi yang sama

Pemberian terkait pertunangan,
pernikahan, kelahiran, akikah,
baptis, khitanan, potong gigi,
atau upacara adat/agama
lainnya: Rp1,000,000 /pemberi
Malaysia
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan
3 Tahun 1998 Malaysia Garis
Panduan Pemberian dan
Penerimaan
Wajib dilaporkan, termasuk jika melebihi nilai
tersebut meskipun pemberian hadiah itu tidak
berkaitan dengan pekerjaan dan tidak ada maksud
lainnya
RM500
(±Rp1,688,500)
Singapore Code of Conduct for Ministers
Penerima boleh memiliki hadiah tersebut jika dia
membayar hadiah tersebut setelah ada
pernyataan resmi dari Pemerintah dengan catatan
hadiah tersebut bernilai di bawah SGD50.00
SGD50
(±Rp519,400)
Amerika
Serikat
5 CFR § 2635.204 - Exceptions to
the prohibition for acceptance of
certain gifts
An employee may accept unsolicited gifts having
an aggregate market value of $20 or less per
source per occasion, provided that the aggregate
market value of individual gifts received from any
one person under the authority of this paragraph
USD20
(±Rp289,500)
Max USD50 in a
calendar year
(±723,500)
Contoh Aturan Gratifikasi di Negara Lain

24. Beberapa Pertanyaan tentang Gratifikasi
Kan kita yang nerima gratifikasi
Cuma pegawai biiasa, ga ngaruh
sama pengambilan keputusan
Kalau Jamuan makan
harusnya gapapa dong?
Kan Cuma makan makan
For the sake of marketing. Boleh
dong ngasih entertainment?
Gratifikasinya diterima kan
setelah keputusan diambil?

27. Tugas
Menyiapkan rumusan kebijakan dan
melaksanakan pencegahan korupsi
melalui pembangunan budaya
kerja, regulasi dan
sistem serta
pelaksanaan
akreditasi antikorupsi
Fungsi
1.Pemantauan dan pengkajian terhadap budaya
kerja, iklim usaha, dan regulasi dalam perspektif
antikorupsi pada badan usaha.
2.Pengkajian dan pengembangan akreditasi
antikorupsi pada badan usaha.
3.Analisis deteksi dan pemetaan kerawanan
praktik korupsi dalam sektor swasta.
4.Pemberian bimbingan pembangunan sistem
pengendalian organisasi pada BUMN/BUMD,
yayasan, organisasi non pemerintah dan swasta.
5.Pemantauan, evaluasi, rekomendasi dan
diseminasi pencegahan korupsi sektor swasta.
Direktorat Antikorupsi Badan Usaha

28. Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Menggunakan
Panduan Cegah Korupsi (PAN-CEK) KPK
Sebagai respon atas PERMA Nomor 13/2016
Fokus pada konteks pencegahan korupsi
Mengacu pada aturan hukum di Indonesia
Praktis dengan checklist self-assessment untuk menilai kecukupan
prosedur antikorupsi di badan usaha
Non sertifikasi
Dapat diadaptasi sesuai ukuran dan kapasitas badan usaha


Buku Panduan CEK dapat diunduh di BIT.LY/32BSWIY
atau https://www.kpk.go.id/images/KPK_CEK_Final-
062119-single-pages.pdf
Link self-assessment http://bit.ly/assessment-CEK

29. SNI ISO 37001:2016 PANDUAN CEK KPK
COMMITMENT
PLAN
DO
CHECK
ACTION
RESPONSE

30. Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API)
KPK mendorong setiap BUMN mengirimkan minimal satu orang
pegawai dari unit Satuan Pengawas Internal untuk ikut serta
dalam sertifikasi API.
Pendaftaran sertifikasi melalui http://bit.ly/form-APL dan
http://bit.ly/pendaftaran-asesi-api