APBN dan APBD materi ajar ekonomi kelas XII.ppt

materi APBN dan APBD kelas XII

1. ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA

2. KOMPONEN
APBN dan APBD
Siklus Penyusunan
APBN dan APBD
FUNGSI
APBN dan APBD
APBN dan APBD
KEBIJAKAN FISKAL
EKSPANSIONER KONSTRAKSIONER

3. ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA
Daftar yang memuat rincian pendapatan dan Daftar yang memuat rincian pendapatan dan
pengeluaran untuk waktu tertentu, biasanya satu pengeluaran untuk waktu tertentu, biasanya satu
tahun. tahun.
Pada masa Orde Baru, APBN berlaku 1 April s/d 31 Maret
sedangkan pada saat ini dihitung 1 Januari s/d 31 Desember.
Unsur dalam APBN/APBD :
1. Daftar anggaran yang terperinci
2. Memuat pendapatan dan
pengeluaran negara/daerah
3. Memiliki batas waktu penggunaan

4. ALOKASI
STABILITAS
DISTRIBUSI
Sebagai
pengatur
pengeluaran
pemerintah
dalam
pengadaan
prasarana.
Sebagai alat
untuk
memelihara
keseimbangan
fundamental
perekonomian
Anggaran
negara
memberikan
rasa keadilan
dan
kepatutan
OTORITAS
Sebagai dasar
untuk
menjalankan
pendapatan
dan belanja
negara
PERENCANAN
Pedoman dalam
merencanakan
kegiatan pada
tahun anggaran
PENGAWASAN
Sebagai dasar
untuk
menjalankan
pendapatan dan
belanja negara
pada tahun
bersangkutan
FuNGSI APBN

5. APA TUJUAN
PENYUSUNAN APBN ?
Pedoman pendapatan dan belanja Pedoman pendapatan dan belanja
negara dalam melaksanakan tugas negara dalam melaksanakan tugas
kenegaraan untuk meningkatkan produksi kenegaraan untuk meningkatkan produksi
dan kesempatan kerja dalam rangka dan kesempatan kerja dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
kemakmuran masyarakat.kemakmuran masyarakat.
KESIMPULAN :
1.Sebagai arahan pemerintah dalam
melaksanakan fungsi yang diemban.
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah
3. Sebagai sumber data akurat bagi rakyat
untuk mengevaluasi kinerja pemerintah
4. Sebagi bentuk pertanggung jawaban pemerintah

6. ASPEK PENDAPATAN
 Mengintensifikasi penerimaan sektor anggaran dalam jumlah
dan ketepatan penyetoran
 Mengidentifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara
 Mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara
dan denda yang dijadikan
ASPEK PENGELUARAN
 Hemat, tidak boros, efisien, berdaya guna serta sesuai dng
kebutuhan tehnis yang ada
 Terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program
kegiatan
 Mengusahakan semaksimal mungkin membeli produk-produk
dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan dan
potensial yang dimiliki
PRINSIP PENYUSUNAN APBN
AZAS PENYUSUNAN APBN
1. Kemandirian
2. Penghematan, efisien dan
produktivitas
3. Penajaman prioritas pembangunan

7. RAPBNRAPBN
(usulan Pemerintah)(usulan Pemerintah)
DisidangkanDisidangkan
Bersama Bersama
DPRDPR
APBNAPBN
Disetujui
APBNAPBN
Tahun laluTahun lalu
Ditolak
APBNAPBN
Disahkan UUDisahkan UU
TATA CARA PENYUSUNAN APBN
PelaksanaanPelaksanaan
KeppresKeppres

8. APA LANDASAN
DASAR HUKUM APBN ?
 UUD 1945 pasal 23 ayat 1
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

ditetapkan setiap tahun”
 Ketetapan UU
Contoh : UUNo.17/thn 2007 tentang
keuangan negara pasal 12 dan 13,
menyebutkan “Penyusunan RAPBN
berpedoman pada rencana kerja
pemerintah (RKP), kerangka
ekonomi makro, pokok-pokok
kebijakkan fiskal tahun 2007”
 Keputusan Presiden

9. ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA 2007 DAN 2008*)
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
B. BELANJA NEGARA
D. KEBIJAKAN ANGGARAN
E. KEBIJAKAN FISKAL
F. PEMBIAYAAN ANGGARAN
C. ASUMSI DASAR PENYUSUNAN APBN

11. BAGAIMANA DAMPAK
APBN/APBD TERHADAP
PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN
EKONOMI ?
Silakan Kalian Baca dan Telusuri WWW.APBN
Selesai

12. Pemerintah
Pusat dan
DPR dalam
pembicaraan
pendahuluan
RAPBN.
Pemerintah
Pusat dan DPR
membahas
kebijakan
umum dan
prioritas
anggaran
untuk acuan
setian
kementerian
atau lembaga.
Pemerintah
Pusat
mengajukan
RUU tentang
APBN, nota
keuangan dan
dokumen
pendukungny
a kepada DPR
bulan
Agustus.
Pembahasan
RUU. Bisa
mengajukan
usulan.
Pengambilan
keputusan
oleh DPR
mengenai RUU
tentang APBN
selambat
lambatnya 2
bulan sebelum
tahun
anggaran
dilaksanakan.
Jika DPR tidak
menyetujui,
Pemerintah
Pusat
mengunakan
APBN tahun
anggaran
sebelumnya.
Pemerintah
Pusat
menyampaikan
pokok-pokok
kebijakan fiskal
dan kerangka
ekonomi makro
tahun anggaran
berikutknya
kepada DPR
paling lambat
Bulan Mei.
1 2 3 4
567

13. TERIMA KASIH

14. Memperbaiki
keadaan ekonomi
KEBIJAKAN ANGGARAN
APA TUJUAN DARI
KEBIJAKAN TERSEBUT ?
Kebijakan penyesuaian dibidang
pengeluaran dan penerimaan negara
diperuntukan memperbaiki keadaan
ekonomi.
Menciptakan
kesempatan kerja
Menjaga
kestabilan harga

15. Macam Kebijakan Anggaran
a. Anggaran berimbang
b. Anggaran Defisit
c. Anggaran Surplus
d. Anggaran Dinamis

16. T
G
Surplus
Defisit
Berimbang
Back

17. Kebijakan anggaran dapat dilakukan melalui
4 (empat) jenis pembiayaan :
1. Pembiayaan Fungsional
2. Pembiayaan Pengelolaan Anggaran
3. Pembiayaan Stabilisasi Anggaran Otomatis
4. Pembiayaan Anggaran Belanja seimbang

18. 1. Pembiayaan Fungsional
Pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa
sehingga tidak mempengaruhi pendapatan nasional.
Sehingga sektor pajak dan pinjaman pemerintah
menjadi terpisah. (Ekonom A.P.Liner)
Kebijakan Pajak
Pengatur pengeluaran
swasta/dunia usaha
Kebijakan Pinjaman
Mengatasi keadaan
inflasi
Apabila kebijakan tersebut tidak berhasil
solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah
dengan cara
MENCETAK UANG

19. 2. Pembiayaan Pengelolaan Anggaran
Penerimaan dan pengeluaran pemerintah (pajak dan
pinjaman) merupakan suatu paket yang tidak dapat
dipisahkan dalam rangka menciptakan kestabilan
ekonomi. (Ekonom Alvin Hansen)
Kondisi Depresi
Kebijakan anggaran
Defisit
Kondisi Inflasi
Kebijakan anggaran
Surplus
Pola pikir dari pembiayaan pengelolaan anggaran
pada dasarnya menggunakan konsep
ANGGARAN BERIMBANG

20. 3. Pembiayaan Stabilitas Anggaran Otomatis
Keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran
tanpa campur tangan pemerintah.
 Pengeluaran pemerintah diharapkan memberi
tekanan kepada asas manfaat dan biaya relatif dari
berbagai paket program.
 Pajak diharapkan memberi kesempatan
kerja penuh

21. 4. Pembiayaan Belanja Seimbang
Pembiayaan anggaran disesuaikan dengan keadaan,
dengan tujuan tercapainya keseimbangan anggaran
dalam jangka panjang.
Kondisi Tak stabil
Kebijakan anggaran
Defisit
Kondisi Inflasi
Kebijakan anggaran
Surplus
Back

22. KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan pengelolaan keuangan negara dengan
mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah
guna mempengaruhi permintaan agregat.
TUJUAN KEBIJAKAN FISKAL
“Mengontrol atau mempengaruhi permintaan total
dalam perekonomian”.
EKSPANSIONER KONSTRAKSIONER

23. Kapan kebijakan fiskal
ekspansioner dan
kebijakan kontraksioner
dilaksanakan ?

24. KEBIJAKAN FISKAL
EKSPANSIONER
Cara yang dilakukan :
1. Meningkatkan pengeluaran/
belanja negara
2. Menurunkan pajak
3. Kombinasi 1 dan 2
Permintaan Agregat Meningkat
Pendapatan Nasional Meningkat
Pengangguran Tinggi
Pertumbuhan Ekonomi Rendah
Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
KEBIJAKAN FISKAL
KONTRAKSIONER
Cara yang dilakukan :
1. Menurunkan pengeluaran/
belanja negara
2. Menaikankan pajak
3. Kombinasi 1 dan 2
Permintaan Agregat Berkurang
Pendapatan Nasional Menurun
I n f l a s i
INFLASI Turun
Back

25. POS - POS APBN
POS PENERIMAAN

26. 1. Peneriman
perpajakan
a. Pajak dalam negeri
- Pajak penghasilan
- Pajak pertambahan nilai
- Pajak bumi dan bangunan
- Bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan
- Cukai
- Pajak lainnya
b. Pajak perdagangan internasional
- Bea masuk
- Pajak/pungutan eksport
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI
2. Penerimaan

bukan pajak
a. Penerimaan SDA
b. Bagian laba BUMN
c. PNBP lainnya
II. HIBAH

27. A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
Contoh : PENDAPATAN APBN

28. KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
(APBN 2009)
1. Intensitas perpajakan
2. Ekstensifikasi perpajakan guna memperluas
basis pajak
3. Peningkatan kepatuhan wajib pajak “kebijakan
sunset policy” di tahun 2008
4. Melanjutkan kebijakan tarif hasil tembakau
5. Pemberian fasilitas kepabeanan dalam rangka
mendorong investasi dan perdagangan

29. Out
KEBIJAKAN PNBP
(APBN 2009)
1. Peningkatan optimalisasi produksi minyak dan
gas didukung fasilitas fiskal dan non fiskal
2. Percepatan penyelesaian kewajiban pertamina
kepada pemerintah terkait dg kegiatan migas
3. Optimalisasi sumber PNBP, khususnya sektor
pertambangan
4. Peningkatan kinerja dan pengembangan BUMN

30. POS - POS APBN
POS PENGELUARAN

31. 1. Pengeluaran Rutin
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT
a. Belanja pegawai
b. Belanja barang
c. Pembayaran bunga utang
d. Subsidi
e. Pengeluaran rutin lainnya
1. Dana perimbangan
II. BELANJA KE DAERAH
2. Dana Otonomi khusus dan penyesuaian
Format Lama APBN
2. Pengeluaran Pembangunan

32. 1. Belanja pegawai
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT
2. Belanja barang
3. Belanja modal
4. Pembayaran bunga utang
5. Subsidi
6. Belanja hibah
7. Bantuan sosial
8. Belanja lainnya
1. Dana perimbangan
II. BELANJA KE DAERAH
2. Dana Otonomi khusus dan penyesuaian
- Dana bagi hasil
- Dana alokasi umum
- Dana alokasi khusus
Format Baru APBN

33. B. BELANJA NEGARA
Contoh : BELANJA APBN

34. KEBIJAKAN UMUM
1. Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat
difokusan untuk :
Out
mendukung pelaksanaan tema pembangunan “Peningkatan
kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan”
2. Mendukung prioritas RKP 2009 :
- peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan
- Percepatan pertumbuhan yg berkualitas dg memperkuat daya
tahan ekonomi yg didukung oleh pembangunan pertanian,
infrastruktur, dan energi.
- peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta
pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dlm negeri
3. Mendukung sasaran Pembangunan tahun 2009 :
- kenaikan pertumbuhan ekonmi (6%)
- pengurangan kemiskinan (12% - 14%)
- pengurangan pengangguran (7% - 8%)

35. ASUMSI DASAR APBN
1. Dilakukan penyesuaian sesuai kondisi mutakhir
2. Resiko fiskal :
- harga minyak
- lifting minyak Indonesia
- indikator makro
3. Optimalisasi sumber PNBP, khususnya sektor
pertambangan

36. ASUMSI DASAR 2006 dan 2009

37. Out
BAHAN PERTIMBANGAN ASUMSI DASAR

38. DAMPAK APBN/APBD TERHADAP
PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
1. Retribusi Pendapatan ( Retribution of Income)
2. Pengalihan Sumber-sumber (Realocation of Resources)
3. Kestabilan Kegiatan Ekonomi