Aspek Legal Dalam Pel. Kebidanan new.pptsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssxxxxxxxxxxxxx

xaxssaaaaaaaaa

1. legislasi dalam praktek
kebidanan

2. ASPEK LEGAL PELAYANAN KEBIDANAN (LATAR
BELAKANG SISTEM LEGISLASI TENAGA BIDAN DI
INDONESIA)
a.UUD 1945
Pembangunan disegala bidang guna kepentingan
keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh rakyat
Indonesia secara terarah, terpadu dan berkesinambungan.
b.UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
Tujuan dan Pembangunan Kesehatan adalah meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
warga Negara Indonesia melalui upaya promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif sebagai upaya peningkatan sumber daya
manusia yang berkualitas.

3. Latar Belakang Sistem Legislasi Tenaga Bidan
Indonesia (lanjutan)
a.Pelayanan Kebidanan
Bidan erat hubungannya dengan penyiapan
sumber daya manusia
b.Visi Pembangunan Kesehatan yaitu
Paradigma sehat, profesionalisme, dan
desentralisasi

4. L
egislasi
 proses pembuatan
Undang-undang atau penyempurnaan
perangkat hukum yang sudah ada
melalui serangkaian kegiatan Sertifikasi,
Registrasi, dan Lisensi (pengaturan
penyelenggaraan kewenangan).

5. •Tujuan Legislasi  memberikan
perlindungan kepada masyarakat terhadap
pelayanan yang telah diberikan.
•Bentuk perlindungan tersebut adalah
meliputi:
1.   Mempertahankan kualitas pelayanan.
2.   Memberikan kewenangan.
3.   Menjamin perlindungan hukum.
4.   Meningkatkan profesionalisme.

6. LEGISLASI PELAYANAN
KEBIDANAN
Peran legislasi adalah :
•Menjamin perlindungan pada masyarakat
pengguna jasa profesi dan profesi sendiri
•Legislasi sangat berperan dalam pemberian
pelayanan profesional

7. Bidan dikatakan professional :
•Mandiri
•Peningkatan kompetensi
•Praktik berdasarkan evidence based
Masyarakat membutuhkan pelayanan yang aman dan berkualitas serta
butuh perlindungan sebagai pengguna jasa profesi

8. Bentuk perlindungan
tersebut adalah :
•Mempertahankan kualitas pelayanan
•Memberikan kewenangan
•Menjamin perlindungan hukum
•Meningkatkan professionalisme

9. Praktik Bidan  serangkaian kegiatan
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh
bidan kepada pasien (individu, keluarga
dan masyarakat) sesuai dengan
kewenangan dan kemampuannya.

10. Otonomi  dalam  Praktek 
Kebidanan
•Otonomi bidan  pertanggungjawaban dan
tanggung gugat atas semua tidakan yang dilakukan
bidan untuk mengatur peran dan fungsi bidan
sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang
dimiliki seorang bidan (suatu bentuk mandiri dalam
memberikan pelayanan)          
•Tujuan  Agar pada bidan mengetahui tugas
sesuai dengan kewenangan berdasarkan undang-
undang kesehatan yang berlaku

11. Otonomi bidan dalam pelayanan kebidanan
merupakan praktik kebidanan/inti dari berbagai
kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya
kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan
mutunya melalui :
a.Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
b.Pengembangan ilmu dan teknologi dalam
kebidanan
c.Akreditasi
d.Uji kompetensi
e.Registrasi
f.Sertifikasi
g.Lisensi

12. Beberapa dasar dalam otonomi
pelayanan kebidanan :
a.PERMENKES NOMOR 1464/Menkes/PER/X2010
Tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan
b.UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan
c.PP No. 32/1996 tentang tenaga kesehatan
d.KepMenKes 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Depkes
e.UU No.22/1999 tentang Otonomi Daerah
f.UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
g.UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung dan
transplantasi

13. Bentuk-Bentuk Otonomi Bidan
Dalam Praktek Kebidanan
•Mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan
•Menyusun rencana asuhan kebidanan
•Melaksanakan asuhan kebidanan
•Melaksanakan dokumentasi kebidanan
•Mengelola perawatan pasien dengan lingkup
tanggung jawab
•Berperan sebagai anggota tim kesehatan
•Mengikuti perkembangan kebidanan melalui
penelitian

14. Faktor – faktor yang menunjang otonomi
bidan
1. Ditinjau dari bidan itu sendiri
a. Faktor kesehatan
b. Faktor skill
c. Etika/perilaku
d. Kemampuan pembiayaan/dana
e. Kewenangan bidan
2. Segi birokrasi (jafung)
3. Perundang-undangan.

15. Ada beberapa hal yang menjadi sumber
ketidakpuasan pasien atau masyarakat, yaitu :
a.Pelayanan yang tidak aman
b.Sikap petugas kurang baik
c.Komunikasi yang kuran g
d.Kesalahan prosedur
e.Sarana kurang baik
f.Tidak adanya penjelasan/bimbingan dan
informasi serta pendidikan kesehatan

16. Fungsi Etika Dan Moralitas Dalam Pelayanan
Kebidanan
Menjaga otonomi dari setiap individu khususnya Bidan dan Klien
Menjaga tenkes untuk melakukan tindakan kebaikan dan
mencegah tindakan yg merugikan/membahayakan orang lain
Menjaga privacy setiap individu
Mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan
porsinya
Dengan etik kita mengatahui apakah suatu tindakan itu dapat
diterima dan apa alasannya
Mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak atau dalam
menganalisis suatu masalah

17. Menghasilkan tindakan yg benar
Mendapatkan informasi tenfang hal yg sebenarnya
Memberikan petunjuk terhadap tingkah laku/perilaku
manusia antara baik, buruk, benar atau salah sesuai dengan
moral yg berlaku pada umumnya
Memfasilitasi proses pemecahan masalah etik
Mengatur hal-hal yang bersifat praktik
Mengatur tata cara pergaulan baik di dalam tata tertib
masyarakat maupun tata cara di dalam organisasi profesi
Mengatur sikap, tindak tanduk orang dalam menjalankan
tugas profesinya yg biasa disebut kode etik profesi.