B.6921 Tanggapan (lawyer).pdfpdfpdfpdpfpdf

B.6921 Tanggapan (lawyer).pdfpdfpdfpdpfpdf

1. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON [phone] (LACAK), FAKSIMILE [phone]
LAMAN www.kkp.go.id SUREL [email protected]


Nomor : B.6921/DJPKRL.2/PRL.140/XI/2024 11 November 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Tanggapan

Yth. Kepala Kantor Law Firm Septian Wicaksono and Partners
di Tangerang

Sehubungan dengan Surat Law Firm Septian Wicaksono and Partners Nomor
1/025-10/LF-SWP/2024 pada tanggal 25 Oktober 2024 perihal Surat Permohonan
Informasi Batas Administrasi Wilayah, dengan ini kami sampaikan:
1. Pemanfaatan ruang laut diberikan dengan mekanisme Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan perizinan lainnya. Hal ini telah berjalan
sebagaimana telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan:
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa setiap
orang yang melakukan pemanfaatan ruang laut secara menetap di wilayah
perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang laut.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa persyaratan dasar perizinan
berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan
lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang, bahwa pemanfaatan ruang pada Perairan Pesisir, wilayah
perairan, dan wilayah yurisdiksi diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang Laut yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
2. Hasil overlay citra satelit tahun 1990 – 2024 terhadap lokasi yang diklaim tercatat
pada Buku Kas/Letter C dan Girik serta Surat Pernyataan Kepala Desa pada 16
desa di Provinsi Banten menunjukan ruang laut dan tidak pernah berbentuk bidang
tanah. Hasil overlay disampaikan terlampir.
3. Lokasi yang diklaim dalam butir 2 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten sebagai
ruang laut (bukan sebagai ruang darat). Hal ini sudah sesuai dengan:
a. Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor
600.11.5/4316/Bangda tanggal 3 Maret 2023 hal Penyampaian Kepmendagri
tentang Evaluasi Raperda tentang RTRW Provinsi Banten (terlampir);
b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.2.4-399 Tahun 2023 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Rencana
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

2. Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2043 (terlampir); dan
c. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523/1499-DKP.03/2023
kepada Law Firm Septian Wicaksono and Partners Advocates, Tax&Legal
Consultans tanggal 28 Juli 2023 perihal Informasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut yang menyampaikan bahwa informasi kesesuaian
tata ruang laut yang dimohonkan berada pada wilayah perairan dengan
alokasi ruang Zona Perikanan Budidaya, Zona Perikanan Tangkap, dan
Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. (terlampir)
4. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 bahwa ruang
laut tidak dapat diberikan hak.
5. Berkaitan dengan hal-hal di atas:
a. Pemanfaatan ruang laut di perairan Provinsi Banten harus sesuai dengan
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2043.
b. Buku Kas/Letter C, Girik, dan Surat Pernyataan Kepala Desa bukan
merupakan dokumen resmi dalam menyatakan penguasaan terhadap ruang
laut.
c. Permohonan penyesuaian batas administrasi wilayah di Kabupaten
Tangerang yang terdapat di ruang laut menjadi tidak memiliki dasar.
d. Petunjuk dan arahan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah agar
kegiatan di ruang laut dilakukan dengan mekanisme perizinan dalam bentuk
KKPRL sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
kelautan.
e. Dalam hal terdapat pemanfaatan ruang laut tanpa KKPRL dan penyesuaian
batas wilayah tanpa dasar, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan
mengambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Plt. Direktur Perencanaan Ruang Laut,




Suharyanto
Tembusan:
1. Pj. Gubernur Banten
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri
3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
4. Sekretaris Jenderal, KKP
5. Inspektur Jenderal, KKP
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, KKP
8. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP
2
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

3. 9. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, KKP
10. Bupati Tangerang
11. Direktur Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi, BIG
12. Direktur Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai, BIG
13. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
14. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang, KKP
3
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

4. Lampiran 1 Surat Dinas
Nomor : B.6921/DJPKRL.2/PRL.140/XI/2024
Tanggal : 11 November 2024

CITRA TAHUN 1990 – 2024


































4
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

5. CITRA TAHUN 1990 – 2024









5
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

6. CITRA TAHUN 1990 – 2024



































6
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

7. CITRA TAHUN 1990 – 2024







7
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

8. Lampiran 2 Surat Dinas
Nomor : B.6921/DJPKRL.2/PRL.140/XI/2024
Tanggal : 11 November 2024

Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri Nomor
600.11.5/4316/Bangda tanggal 3 Maret 2023 hal Penyampaian Kepmendagri
tentang Evaluasi Raperda tentang RTRW Provinsi Banten


IAD


Jakarta, 3 Maret 2023
Nomor : 600.11.5/4316/Bangda Yth. Gubernur Banten
di
Kota Serang
Sifat : Sangat Segera
Lampiran
Hal
:
:
Satu berkas
Penyampaian Kepmendagri tentang Evaluasi
Raperda tentang RTRW Provinsi Banten



Sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Banten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 yang
telah dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2023 secara hybrid melalui zoom meeting
dan tatap muka bertempat di Ruang Rapat Praja Bhakti Utama Lantai 2 Ditjen Bina
Pembangunan Daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Raperda Provinsi Banten tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043, telah diterbitkan
dengan Nomor 100.4.2.4-399 Tahun 2023 tanggal 1 Maret 2023.
2. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, agar Gubernur
segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Penyempurnaan terhadap Raperda Provinsi Banten tentang RTRW Provinsi Banten
Tahun 2023-2043 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.2.4-399
Tahun 2023;
b. Berkoordinasi dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah terkait penyempurnaan
Raperda Provinsi Banten tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043 guna
proses pemberian nomor register;
c. Menyampaikan Raperda Provinsi Banten tentang RTRW Provinsi Banten Tahun
2023-2043 yang telah disempurnakan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diberikan
nomor register oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
d. Menetapkan Raperda Provinsi Banten tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-
2043 menjadi Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043
setelah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada huruf “c”; dan
e. Menyampaikan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang RTRW Provinsi Banten
Tahun 2023-2043 kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah
diundangkan.
Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Dirjen Bina Pembangunan Daerah,




Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretariat Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pertahanan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Pertanian;
10. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Menteri Kelautan dan Perikanan;
12. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
13. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Sekretaris Kabinet;
15. Kepala Badan Informasi Geospasial;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
17. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
18. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.

Ditandatangani secara Elektronik oleh:
Dirjen Bina Pembangunan Daerah
Kemendagri

Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.
8
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.2.4-399 Tahun 2023 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2043
















































9
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

10. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523/1499-DKP.03/2023
kepada Law Firm Septian Wicaksono and Partners Advocates, Tax&Legal
Consultans tanggal 28 Juli 2023 perihal Informasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut




10
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN