Bab 1 Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah.pptx

Materi Akuntansi Keuangan Lembaga Fase F

1. Akuntansi Lembaga/ Instansi Pemerintah MEDIA MENGAJAR UNTUK SMK/MAK KELAS XI

2. BAB 1 Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Sumber: shutterstock.com

4. A. Konsep Dasar Akuntansi Pemerintah 1. Definisi dan Karakteristik Akuntansi Pemerintah a. Definisi akuntansi pemerintah Akuntansi pemerintah adalah prosedur penyediaan informasi keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dalam rangka menentukan kebijakan . Sumber : Pixabay .com

5. b. Karakteristik akuntansi pemerintah

6. 2. Prinsip Akunansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Sumber : pixabay .com Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan agar mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan pemerintah .

7. 3. Asumsi Dasar Akuntansi Pemerintah Sumber : canva .com Asumsi dasar akuntansi pemerintah merupakan anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi diterapkan .

8. Asumsi kemandirian entitas menjelaskan bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan memiliki pelaporan akan berlanjut keberadaannya sehingga pemerintah dianggap tidak bermaksud melakukan likuiditas atas entitas pelaporan dalam jangka pendek . a. Asumsi kemandirian entitas Asumsi keseimbangan entitas menjelaskan bahwa laporan berlanjut keberadaannya sehingga pemerintah dianggap tidak bermaksud melakukan likuiditas pelaporan dalam jangka pendek . b. Asumsi keseimbangan entitas

9. Asumsi keterukuran dalam satuan uang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dapat dinilai dengan satuan uang agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi . c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang

10. 4. Persamaan Dasar Akuntansi dan Komponen Laporan Keuangan Pemerintah a. Persamaan dasar akuntansi Persamaan dasar akuntansi adalah gambaran yang menunjukkan hubungan antara nilai aset , kewajiban , dan ekuitas yang dimiliki entitas pemerintah . Nilai tersebut dicatat dalam suatu akun yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah . Aset = Kewajiban + Ekuitas

11. Persamaan dasar akuntansi pemerintah Rumus persamaan lain dari akun yang digunakan dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan diuraikan dalam tabel berikut . No. Nama Akun Rumus Persamaan 1. Aset = Kewajiban + Ekuitas 2. Aset = Kewajiban + Ekuitas − Pendapatan − Belanja 3. Aset + Belanja = Kewajiban + Ekuitas − Pendapatan 4. Aset + Belanja + Pengeluaran Kas = Kewajiban + Ekuitas + Penerimaan Kas 5. Beban = Belanja LO + Belanja + Pengeluaran Pembayaran 6. Pendapatan = Belanja LO + Pendapatan LRA + Penerimaan Pembayaran

12. b. Komponen laporan keuangan pemerintah (PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan )

13. 1) Laporan realisasi anggaran Laporan realisasi anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber , alokasi , dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah dalam satu periode laporan .

14. 1. Pendapatan LRA : semua penerimaan kas yang menjadi hak pemerintah , baik di tingkat pusat maupun daerah , yang masuk ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah (RKUN/RKUD) dan menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) / ekuitas dana lancer dalam satu periode anggaran , serta tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah 2. Belanja : seluruh pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan pembayarannya tidak dapat diperoleh kembali oleh pemerintah 4. Pembiayaan (financing): Penerimaan atau pengeluaran yang tidak memengaruhi kekayaan bersih entitas dan digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran .  3. Transfer: penerimaan / pengeluaran uang suatu entitas pelaporan dari / kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan ( mendanai kebutuhan daerah ) dan dana bagi hasil

15. 2) Laporan operasional Laporan operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan .

16. 1. Pendapatan LO : hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih . 2. Beban : kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih . 3. Transfer : hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari / oleh suatu entitas pelaporan dari / kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil 4. Akun Luar Biasa : pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa , tidak diharapkan sering atau rutin terjadi , dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan ( misalnya dari penjualan aset tetap yang tidak biasa ) dan beban luar biasa ( misalnya biaya penanggulangan bencana alam )

17. 3) Neraca Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan berupa nilai aset , kewajiban , dan ekuitas yang dimiliki entitas pemerintah pada periode tertentu .

18. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan / atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh , baik oleh pemerintah maupun masyarakat , serta dapat diukur dalam satuan uang , termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya . 2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah 3. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

19. 4) Laporan perubahan ekuitas Laporan perubahan ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya . 5) Catatan atas laporan keuangan Catatan atas laporan keuangan ( CaLK ) adalah penjelasan naratif atau perincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran , laporan operasional neraca , dan laporan perubahan ekuitas .

20. B. Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan , penganggaran , pelaksanaan , penatausahaan , pelaporan , pertanggungjawaban , dan pengawasan keuangan daerah . Sumber : Pixabay .com

21. Sumber : canva .com Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib , efisien , ekonomis , efektif , transaparan , dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadailan , kepatutan , manfaat untuk masyarakat , serta taat pada ketentuan perundang-undangan . Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk APBD ( Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah).

22. 1. Kepala Daerah ( Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah)

23. 2. Sekretaris Daerah ( Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah)

24. 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Sumber : pixabay .com Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala SKPKD yang bertugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah .

25. a. Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

26. b. Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

27. 4. Pengguna Anggaran (PA) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mempunyai tugas sebagai berikut .

28. 5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sumber : canva .com Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya . Sementara itu , Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

29. a. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

30. b. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

31. C. Struktur Keuangan Pemerintah Daerah 1. Pendapatan Pemerintah Daerah Sumber : canva .com Pendapatan pemerintah daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran .

32. a. Pendapatan asli daerah (PAD) Sumber : pixabay .com Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut daerah sesuai dengan peraturan daerah ataupun peraturan perundang-undangan . Tujuannya , memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah dan sebagai perwujudan sistem pemerintahan desentralisasi .

33. b. Pendapatan transfer Sumber : canva .com Pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang dari suatu entitas pemerintahan ke entitas pemerintahan lain yang diwajibkan peraturan perundang-undangan .

34. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah . Retribusi daerah adalah pungutan daerah atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sumber: shutterstock.com

35. c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Sumber : canva .com Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

36. 2. Belanja Pemerintah Daerah Sumber : canva .com Belanja pemerintah daerah adalah seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran .

37. a. Belanja operasi Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek . Salah satu contoh belanja operasi adalah belanja bantuan social. Sumber: pixabay.com

38. b. Belanja modal Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi . Salah satu contoh belanja modal adalah pengeluaran belanja bangunan untuk pembangunan jembatan . Sumber: shutterstock.com

39. c. Belanja tak terduga Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat , termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya . Contohnya , pengeluaran anggaran untuk penanggulangan bencana alam . d. Belanja transfer Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan . Contohnya , pengeluaran anggaran untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan .

40. 3. Pembiayaan Pemerintah Daerah Sumber : canva .com Pembiayaan pemerintah daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali , baik pada tahun anggaran brejalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya .

41. Penerimaan pembiayaan adalah seluruh penerimaan ke rekening kas daerah yang bersumber dari Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran (SILPA), pencairan dana cadangan , hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan , penerimaan pinjaman daerah , penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah , dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundan-undangan . a. Penerimaan pembiayaan

42. Pengeluaran pembiayaan adalah seluruh pengeluaran dari rekening kas daerah yang digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yanbg jatuh tempo, penyertaan modal daerah , pembentukan dana cadangan , pemberian pinjaman daerah , pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan . b. Pengeluaran pembiayaan

43. 4. Kewajiban Pemerintah Daerah Sumber : canva .com Kewajiban pemerintah daerah (utang daerah ) adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan pemerintah daerah berdasarkan jangka waktu tertentu dan dapat dinilai dengan uang sesuai peraturan perundang-undangan , perjanjian , ataupun sebab lainnya yang sah .

44. D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah . APBD disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendapatan pemerintah daerah . Struktur APBD menjadi dasar keuangan daerah untuk masa satu tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Sumber : Pixabay .com

45. 1. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Penyusunan RAPBD dilakukan melalui tiga tahapan , yaitu sebagai berikut .

46. 2. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Proses penetapan APBD dilakukan melalui empat tahapan , yaitu sebagai berikut .

47. 3. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD Sumber : pixabay .com Penatausahaan APBD meliputi aktivitas menerima , menyimpan , menyetorkan / membayar , menatausahakan , dan mempertanggungjawabkan pengelolaan APBD. Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

48. 4. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

49. E. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil , transparan , akuntabel , dan selaras berdasarkan undang-undang . Sumber : Pixabay .com

50. Ruang lingkup hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi hal-hal berikut .

51. a. Pajak perdagangan internasional Sumber : canva .com Kegiatan perdagangan internasional terdiri atas kegiatan ekspor , impor , barter, consignment , package deal , dan border crossing . Pemungutan pajak oleh pemerintah atas kegiatan tersebut tidak semata-mata sebagai penerimaan , tetapi juga ditujukan untuk menghindari pajak berganda .

52. Sumber: shiutterstock.com Setiap kegiatan ekspor dan impor akan dikenakan pajak perdagangan internasional berupa bea masuk dan bea keluar .

53. Pajak atas kegiatan perdagangan internasional Bea masuk adalah pajak yang dipungut atas barang masuk ke suatu negara. Besarnya tarif pajak yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan bea masuk adalah 0%−40%. a. Bea masuk ( pajak impor ) Bea keluar adalah pajak yang dikenakan ata sekspor atau kegiatan pengiriman barang ke luar negeri. Indonesia sendiri banyak melakukan ekspor untuk barang dasar seperti karet , kopra , kelapa sawit , teh , kakao , dan kopi. b. Bea keluar

54. b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber : canva .com Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah penerimaan pemerintah yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan negara. Objek dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi seluruh aktivitas , hal , dan/ atau benda yang menjadi sumber penerimaan negara di luar pajak dan juga hibah .

55. Sumber: shiutterstock.com Penerimaan dari pungutan masuk taman nasional merupakan jenis penerimaan negara bukan dari pajak .

56. c. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Sumber : canva .com Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang kegiatannya mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas , serta pembentukannya bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan dan penjualan barang dan/ atau jasa tanpa berorientasi pada laba .

57. Pendapatan Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Pajak dan Retribusi a. Pajak daerah Sumber : pixabay .com Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat .

58. Sumber: shutterstock.com Salah satu objek pajak reklame adalah pemasangan billboard .

59. b. Retribusi daerah Sumber : canva .com Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dosediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

60. Retribusi jasa umum adalah pungutan daerah yang dikenakan atas jasa yang disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum . 1) Retribusi jasa umum Retribusi jasa usaha adalah pungutan daerah atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta . 2) Retribusi jasa usaha

61. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan daerah aras kegiatan tertentu pemerintah daerah dan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan , pengaturan , pengendalian , dam pengawasan atas kegiatan , pemanfaatan ruang , serta penggunaan sumber daya alam , barang , prasarana , sarana , atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan . 3) Retribusi perizinan tertentu

62. Sumber: shutterstock.com Contoh retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan kebersihan .