BAB 3 PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD 1945.pptx

MATERI PKN SMP KELAS 7

1. SMP NURUL HUDA SYAFI’IYYAH HADIAN MUNANDAR, S.H. PERUMUSAN DAN PENGESAHAN UUD NRI TAHUN 1945

2. Bab 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik   Indonesia Tahun 1945  Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia   Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia Peran Tokoh Perumus UUD 1945

3. Konstitusi Konstitusi berasal dari bahasa Prancis “ Constituere ” artinya membentuk . Konstitusi tersebut dimaksud sebagai pembentukan atau penyusunan suatu negara , diartikan juga sebagai hukum dasar . Konstitusi tertulis adalah aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis (konvensi) adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara

4. Menurut JF. Strong, konstitusi mengatur : kekuasaan pemerintah hak-hak dari yang diperintah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah . Menurut Sri Sumantri (1979:45) UUD atau konstitusi pada umumnya memuat : adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

5. Fungsi UUD/ Konstitusi Ditinjau dari sudut pemerintahan fungsi UUD/ konstitusi sebagai landasan struktural penyelenggaraan   pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti yang pokok-pokoknya dalam suatu aturan-aturan konstitusi atau UUD- nya Ditinjau dari sudut tujuannya , fungsi UUD/ kontitusi adalah untuk menjamin hak-hak anggota warga negara atau masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa .

6. UUD yang Pernah Berlaku di Indonesia UUD 1945 ( 18 Agutus 1945 - 27 Desember 1949 ) UUD RIS 1949 ( 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 ) UUDS 1950 ( 17 Agutus 1950 - 5 Juli 1959 ) UUD 1945 ( 5 Juli 1959 – sekarang ) Amandemen UUD 4 kali 19 Oktober 1999 18 Agustus 2000 9 November 2001 10 Agustus 2002

7. A. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 – 1 6 Juli 1945, membahas hal-hal teknis tentang bentuk negara, pemerintahan baru dan dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno serta membentuk 3 (tiga) Panitia Kecil untuk membahas dan mempersiapkan perumusan Undang Undang Dasar . Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar, pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil menyepakati yaitu ketentuan tentang Lambang Negara, Negara Kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo.

8. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara ”Pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar”. Saat itu Ketua Perancang Undang Undang Dasar, yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Moh. Hatta, lebih lanjut Soepomo, memberikan penjelasan terhadap naskah Undang Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga, diterima usul-usul dari panitia keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian, selesailah tugas panitia BPUPKI

9. Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan Sidang . Hasil sidang nya yaitu : Mengesahkan UUD 1945 Memilih Ir Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.

10. Sidang PPKI melakukan beberapa perubahan dalam UUD 1945 , yaitu : Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan Sila pertama, yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan rumusan ”Ketuhanan Yang Maha Esa” Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi ”Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” menjadi ”Presiden ialah orang Indonesia asli” Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi ”Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”

11. Sistematika UUD 1945 sebelum perubahan : Pembukaan, terdiri dari 4 alinea Batang Tubuh, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan Penjelasan, terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal Sistematika setelah perubahan UUD NRI 1945 : Pembukaan, terdiri dari 4 alinea Pasal-pasal, terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan

12. B. Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia Sri Sumantri M (1998: 95) mengemukakan bahwa UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi : Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau . Tingkat- tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa . Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan , baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang . Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin .

13. Selain itu , UUD sering memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara yang oleh penyusun UUD untuk mengungkapkan cerminan semangat dan spirit rakyat negara tersebut dan mewarnai seluruh naskah UUD itu Jadi arti penting UUD 1945 bagi bangsa Indonesia adalah sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Para pendiri bangsa telah sepakat harus diadakan UUD atau konstitusi sebagai hukum dasar untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan .

14. c. Peran Tokoh Perumus UUD 1945 Semangat dan komitmen pendiri negara pada perumusan dan pengesahan UUD 1945 antara lain mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan musyawarah mufakat. Ada dua paham yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Paham nasionalisme menginginkan negara Indonesia dibentuk menjadi negara nasionalis atau kebangsaan, sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama.

15. Dalam sidang PPKI, para pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka.

16. sekian Terima kasih