Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kediri

terkait BLUD

1. Badan Layanan
Umum Daerah
( BLUD )
Akuntansi Sektor Publik

2. Badan Layanan Umum Daerah
( BLUD)
adalah :
Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau unit kerja
pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan
pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.
(Pasal 1 angka 1 Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah)

3. CONTOH BLUD :
1.Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
2.Puskesmas
3.Taman Rekreasi

4. POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
(PPK - BLUD)
Permendagri No. 61 tahun 2007 Pasal 1 ayat 2

5. Anggota Dewan Pengawas
terdiri dari:
1.Pejabat SKPD yang berkaitan
dengan kegiatan BLUD;
2.Pejabat di lingkungan satuan kerja
pengelola keuangan daerah;
3.Tenaga ahli yang sesuai dengan
kegiatan BLUD.
(Permendagri No 61 tahun 2007 bab V Pasal 43 – 48)

6. 4 prinsip Tata Kelola BLUD
Pemendagri Nomor 61 Tahun 2007 Pasal 33
1.Transparansi
2.Akuntabilitas
3.Responsibilitas
4.Independensi

7. Syarat Standar Pelayanan
Minimal :
1.Fokus pada jenis pelayanan,
2.Terukur,
3.Dapat dicapai,
4.Relevan dan dapat diandalkan,
5.Tepat waktu.

8. Tarif Layanan BLUD
Dapat memungut biaya.
Tarif wajar sesuai jenis layanan.
Tarif layanan harus mempertimbangkan kontinuitas
dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat,
serta kompetisi yang sehat.
Layanan tarif ditentukan oleh kepala daerah dalam
bentuk tim, peraturan kepala daerah mengenai tarif
layanan
Tarif dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan
dan perkembangan keadaan

12. EVALUASI dan PENILAIAN
KERJA BLUD
1.Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja
dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
2.Memenuhi kewajiban jangka pendeknya
(likuiditas);
3.Memenuhi seluruh kewajibannya
(solvabilitas);
4.Kemampuan penerimaan dari jasa layanan
untuk membiayai pengeluaran.

13. PEDOMAN PENILAIAN BLUD
Permendagri 61 Tahun 2007 Pasal 4
1.SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang memenuhi
persyaratan substantif, teknis dan administratif, dapat
mengusulkan kepada kepala daerah untuk menerapkan
PPK-BLUD.
2.Penetapan oleh Kepala Daerah tersebut dilakukan setelah
mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai yang
pembentukkannya dengan Keputusan Kepala Daerah.
3.Tim penilai tersebut mempunyai tugas untuk meneliti dan
menilai usulan penerapan PPK-BLUD.
4.Hasil penilaian disampaikan kepada kepala daerah dalam
bentuk rekomendasi.

14. TUJUAN PEDOMAN PENILAIAN
1.Tersedianya acuan bagi Tim Penilai dalam
melakukan penilaian atas usulan SKPD
atau Unit Kerja pada SKPD yang akan
menerapkan PPK-BLUD;
2.Tersusunnya instrumen penilaian bagi tim
penilai sesuai dengan karakteristik dan
potensi daerah;
3.Terjaganya obyektivitas, transparansi dan
kualitas penilaian.

15. TUGAS TIM PENILAIAN
1.Merumuskan kriteria yang akan digunakan sebagai
pedoman dalam melakukan penilaian
2.Melakukan identifikasi dan klarifikasi terhadap usulan
penerapan PK-BLUD
3.Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait
4.Melakukan penilaian atas usulan penerapan PK-BLUD
yang disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga
5.Menyampaikan rekomendasi hasil penilaian atas usulan
penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk
menerapkan PK-BLUD kepada Menteri Keuangan
6.Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan
penilaian usulan penetapan instansi PK-BLUD

16. Bobot Persyaratan Administratif :
No Dokumen persyaratan administratif Bobot
1Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja 5 %
2Pola Tata Kelola 20%
3Rencana Strategis Bisnis 30%
4Lap. Keuangan Pokok/ prognosa/proyeksi lap. Keu.20%
5Standar Pelayanan Minimal 20%
6Lap. audit terakhir atau penyataan bersedia diaudit.5%
Total 100 %

17. KRITERIA PENILAIAN
No
Hasil
Penilaian
Kriteria Kesimpulan/Status
1 80 – 100 Memuaskan BLUD Penuh
2 60 – 79
Belum terpenuhi
secara
memuaskan
BLUD Bertahap
3 < 60
Tidak
memuaskan
Ditolak

18. KERANGKA HUKUM DAN KEBIJAKAN
BLUD
1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;
3.Peraturan Pemerintah;
4.Peraturan Presiden;
5.Peraturan Daerah;
a)Peraturan daerah provinsi,
b)Peraturan daerah kabupaten/kota,
c)Peraturan desa