badan pengawas rumah sakit manajemen.pptx

bprs

1. BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI LAMPUNG oleh drg. Torry Duet Irianto,MM,Mkes (ketua BPRS Provinsi Lampung periode 2016-2019

2. pendahuluan

3. Padat sdm paramedis non keperawatan ( apoteker , analis kesehatan )

4. Padat sdm

5. Padat regulasi

6. Padat tehnologi dan ilmu pengetahuan

7. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RS Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan organisasi kemasyaratan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing . ( Pasal 54 ayat 1 UU 44 tahun 2009 ttg Rumah sakit ) Diarahkan untuk : pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat; peningkatan mutu pelayanan kesehatan; keselamatan pasien ; pengembangan jangkauan pelayanan; dan peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit . ( Pasal 54 ayat 2 UU 44 tahun 2009 ttg Rumah sakit )

8. Pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat dapat dilakukan secara internal dan eksternal . (pasal 55 ayat1 UU 44 thn 2009 ttg RS) Pembinaan dan pengawasan internal oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit. ( pasal 55 ayat 2 UU 44 thn 2009 ttg RS ) Pembinaan dan pengawasan eksternal oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia ( pasal 55 ayat 3 UU 44 thn 2009 ttg RS)

9. Pembinaan dan pengawasan eksternal (non teknis) Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia ( pasal 55 ayat 3 UU 44 thn 2009 ttg RS)

10. Pasal 54 Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif berupa: teguran; teguran tertulis; dan/atau denda dan pencabutan izin. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

11. Pasal 54 ayat 1 sd 6  Pembinaan dan pengawasan RS Pasal 55 ayat 1,2 dan 3  binwas eksternal internal, unsur masyarakat, BPRS Dasar hukum BPRS Kedudukan, Tugas, dan Wewenang, Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian, Sekretariat, Tata Kerja tentang BPRS Indonesia UU 44 thn 2009 tg RS PP Nomor 49 Tahun 2013 ttg BPRS Kepmenkes nomor HK.02.02/Menkes/ 346/2014

12. s 46 UU No . 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NON TEKNIS INTERNAL DEWAN PENGAWAS EKSTERNAL BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT TEKNIS SPI

13. unit nonstruktural pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan  kementerian kesehatan RI pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal bersifat nonteknis perumahsakitan melibatkan unsur masyarakat . BPRS pusat

14. M embuat pedoman pengawasan Rumah Sakit untuk digunakan oleh BPRS Provinsi Membentuk sistem pelaporan dan sistem informasi yang merupakan jejaring dari BPRS dan BPRS Provinsi; Melakukan analisis hasil pengawasan dan M emberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan. Tugas bprs pusat

15. Menyusun tata cara penanganan pengaduan dan mediasi oleh BPRS Provinsi; M enyusun pedoman, sistem pelaporan, dan sistem informasi jejaring dari BPRS dan BPRS Provinsi untuk ditetapkan oleh Menteri ; Meminta laporan dari BPRS Provinsi dan melakukan klarifikasi mengenai pengaduan masyarakat dan upaya penyelesaian sengketa ; Meminta laporan mengenai hasil pembinaan dan pengawasan dari BPRS Provinsi; Wewenang BPRS pusat

16. Meminta informasi dan melakukan koordinasi dengan BPRS Provinsi, instansi pemerintah, dan lembaga terkait dalam menyusun pedoman tentang pengawasan rumah sakit dan membentuk sistem pelaporan dan sistem informasi; Memberikan rekomendasi kepada Menteri dan gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan Memberikan usulan pembentukan BPRS Provinsi kepada gubernur ; dan Memberikan rekomendasi kepada Menteri dan Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran . Wewenang BPRS pusat

17. 47 Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia ( BPRSI) Badan Pengawas Rumah Sakit Propinsi ) BPRSP ( KOMITE KEPERAWATAN KKP - RS MUTU MANAJEMEN A K SES PASIEN – BIAY A RS ( KEUANGAN ) DEWAN PENGAWAS DIREKSI RS KOMITE MEDIS ETIKA / UU SPI TENAGA PENGAWAS

18. pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan” terhadap hal-hal yang terkait dengan mutu pelayanan Rumah Sakit.

19. BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI

20. BPRS dapat dibentuk di tingkat provinsi oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur. (Pasal 59 ayat 1 UU 44 thn 2009 ttg RS) BPRS Provinsi merupakan unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan Provinsi dan dalam menjalankan tugasnya bersifat independen. ( Pasal 59 ayat 2 UU 44 thn 2009 ttg RS) Keanggotaan BPRS Provinsi terdiri dari unsur pemerintah, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat. (Pasal 59 ayat 3 UU 44 thn 2009 ttg RS ) Keanggotaan BPS Provinsi berjumlah maksimal 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota (Pasal 59 ayat 4 UU 44 thn 2009 ttg RS ). 5.Biaya untuk pelaksanaan tugas tugas BPRS Provinsi dibebankan APBD ( Pasal 59 ayat 5 UU 44 thn 2009 ttg RS).

21. BPRS Provinsi bertugasPasal 60 UU 44 tahun 2009 ttg RS) a.Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien ; b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit ; c.Mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang- undangan; d. Melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia; e.Melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan f. Menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

22. BPRS Provinsi dibentuk oleh Gubernur apabila jumlah Rumah Sakit di provinsi tersebut paling sedikit 10 (sepuluh) Rumah Sakit. terkait dengan mutu pelayanan Rumah Sakit. Jika BPRS Provinsi belum dibentuk, tugas pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara eksternal dilaksanakan oleh dinas kesehatan provinsi.

23. Wewenang BPRS Provinsi Melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit Meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di wilayahnya kepada semua pihak yang terkait Meminta informasi tentang penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi , dan peraturan perundang-undangan kepada Rumah Sakit M emberikan rekomendasi kepada BPRS pusat dan gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan Menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi ; Memberikan rekomendasi ke Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.

24. Keanggotaan BPRS PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2016 SD 2019 Pemerintah Daerah : drg. Torry Duet Irianto,MM, Mkes (ketua) asosiasi perumahsakitan (persi): dr. Pad Dilangga, Sp Paru (anggota) organisasi profesi bidang kesehatan =>Dr. dr. Asep Sukohar (IDI wilayah lampung Gustof (ppni wil lampung tokoh masyarakat=> Umar Hasan (anggota)

25. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang secara eks officio dijabat oleh pejabat struktural eselon III yang menangani bidang perumahsakitan pada dinas kesehatan provinsi.  Bidang Yankes Secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BPRS Provinsi Secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

26. Sekretariat BPRS Provinsi bertugas: M embantu pelaksanaan tugas BPRS Provinsi secara administratif; dan M emfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang BPRS Provinsi.

27. Beberapa kejadian Tanggal Isu yang berkembang Hasil investigasi Keterangan 20 September 2017 Bayi meninggal di bawa dengan angkot, karena pasien BPJS akan ditarik bayaran Pelayanan pada unit ambulan RS Didkomunikasi petugas ambulan Permenkes 28 /2013 ttg manfaat pelayanan ambulan menggunakan BPJS kesehatan.. Pemulangan jenazah tidak ditangung BPJS 10 Oktober 2017 Bayi meninggal di bawa dengan angkot, Permintaan keluarga pasien sendiri Sda 11 Oktober 2017 Pasien terlantar bayar 200 ribu Ada obat tertentu yang tidak masuk klain BPJS Tidak semua obat2an dapat diklam ke BPJS ? Pemutusan kontrak kerja sama ? ?

28. sekian