Bahan Ajar Sesi I.pdf semoga ppt ini bermanfaat

Bermanfaat untk penanganan tppu

1. SISTEMPERADILANPIDANADALAMPENANGANANTPPU
Disampaikanoleh Azamul
(DirektoratHukum PPATK)

2. OUTLINE
I)RezimAPU PPT
II)KriminalisasiTPPU

3. Pengertian PencucianUang
SecaraUmum
FATF

4. “Prosesmengaburkan identitasatauasal usul harta kekayaan ygdiperoleh
secarailegalsehingga hartakekayaantersebuttampakberasal dari sumber
yang sah.”*
a.KORUPSI;
b.penyuapan;
c.narkotika;
d.psikotropika;
e.penyelundupan tenaga kerja;
f.penyelundupan imigran;
g.di bidang perbankan;
h.di bidang pasar modal;
i.di bidang perasuransian;
j.kepabeanan;
k.cukai;
l.perdagangan orang;
m.perdagangan senjata gelap;
n.terorisme;
o.penculikan;
p.pencurian;
q.penggelapan;
r.penipuan;
s.pemalsuanuang;
t.perjudian;
u.prostitusi;
v.dibidangperpajakan;
w.dibidangkehutanan;
x.di bidanglingkunganhidup;
y.dibidangkelautandanperikanan;
z.tindakpidanalain yang diancamdenganpidanapenjara4 tahunataulebih. (Pasal2 UU No. 8/2010)
Apakahitupencucianuang?

5. AML/CFT REGIME IN INDONESIA SCHEME
PRESIDENT
PARLIAMENTPUBLICNATIONAL COMMITTEE
NATIONAL COOPERATION
INVESTIGATORPROSECUTORCOURT
CRIMINAL JUSTICE PROCESS
CUSTOMS
LAW ENFORCEMENT AGENCIES
INTERNATIONAL COOPERATION
PROCEED OF CRIMES
LAW ENFORCEMENT APPROACHAML APPROACH
F.I.U
SUPERVISORs &
REGULATORs
FSPs
Bank & Non Bank
Reporting Parties
Property & Agent
Government, Private &
Profession
PREDICATE CRIMES

6. 2001•Indonesia Masuk dalam daftarNCCT
2002•UU No 15 Tahun2002 (UU TPPU pertamadiundangkan)
2003•PPATKdibentuk & Amandemen UU menjadi UU No.25 Tahun2003
2005•Februari2005, Indonesia keluar dariNCCT
2010•UU No. 8 Tahun2010 tentangPencegahandanPemberantasanTPPU disahkan
2012•Indonesia masuk dalam daftar hitam penanganan Anti PendanaanTerorisme
2013•UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanTPPT
2015•Indonesia Keluar dari daftar hitam penanganan Anti PendanaanTerorisme
2017•Dilakukan Mutual Evaluation Review(MER)
Sejarah Rezim Anti PencucianUang

7. MENGAPA PERLU PENDEKATAN APU/AML?

8. SISTEM PERADILAN PIDANA
Sistemperadilanpidana(criminal justice system) merupakansistemyang
menggunakanpendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi
peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem
merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang –undangan,
praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial (Remington dan
Ohlin). Pendekatansistemadalahpendekatanyang menggunakan
segenapunsuryang terlibatdidalamnyasebagaisuatukesatuandan
salingberhubungan(interelasi) dansalingmempengaruhisatusama
lain. Melaluipendekataninikepolisian, kejaksaan, pengadilandan
lembagapemasyarakatanmerupakanunsurpentingdanberkaitan
satusamalain.

9. TUJUAN PERADILAN PIDANA
TujuansistemperadilanpidanamenurutMardjonoReksodiputroadalah:
a.Mencegahmasyarakatmenjadiobjek/korban.
b.Menyelesaikankasuskejahatanyang terjadisehingga
masyarakatpuasbahwakeadilantelahditegakandanyang
bersalahdipidana
c.Mengusahakanagar merekayang pernahmelakukan
kejahatantidakmengulangilagikejahatannya

10. Asas–Asas Peradilan Pidana
a.Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
b.Asaspradugatakbersalah(presumption of innocence)
c.Asasoportunitas
d.Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum
e.Asassemuaorangdiperlakukansamadidepanhukum
f.Asastersangka/terdakwaberhakmendapatbantuanhukum
g.Asaspemeriksaanhakim yang langsungdanlisan

11. Komponen Sistem Peradilan Pidana
Jaksa
Penyidik
Hakim
Lembaga
Pemasyarakatan
Advokat
PPATK ada
dimana?

12. MengapaSPP Penting?
LID/DIK
Dakwaan/
Tuntutan
Putusan
observing?
presenting?

13. Penyidikan,penuntutan,danpemeriksaandi
sidangpengadilansertapelaksanaanputusanyangtelahmemperolehkekuatanhukumtetap
terhadaptindakpidanasebagaimanadimaksud
dalamUndang-Undanginidilakukansesuai
denganketentuanperaturanperundang-
undangan,kecualiditentukanlaindalamUndang-
Undangini.(Pasal68)

14. Identifikasi
Tunda
transaksi
(PJK)
Laporkan ke
PPATK
Penghentian
transaksi
Tunda
transaksiBlokir
SitaEksekusiSelesai

15. Penundaan oleh PJKPenghentian Penundaan oleh GakkumPemblokiran
Dasar
Hukum/-
Rujukan
Ps. 26 UU PP TPPU
S-124A/1.02/PPATK/03/2011
Ps. 65-66 UU PP TPPU jo
Ps. 44 (1) huruf i
S-124B/1.02/PPATK/03/2011
Ps. 70 UU PP TPPU
S-125/01.02./PPATK/03/2011
Ps. 71 UU PP TPPU
Subyek/-
Wewenang
PJK PPATKPenyidik (6), PU, HakimPenyidik (6), PU, Hakim
ObyekTransaksi, rekening, setiap orangTransaksi yang
diketahui/dicurigai hasil tindak
pidana
Harta Kekayaan Setiap Orang
yang diketahui/-patut diduga
hasil TP
Harta kekayaan yang
diketahui/patut diduga hasil
TP dari: (i) setiap orang yg
dilaporkan PPATK ke
penyidik, (ii) tersangka, atau
(iii) terdakwa
Alasana.Transaksi patut diduga
menggunakan HK berasal
dari hasil TP
b.Memiliki rekening
menampung HK berasal dari
TP
c.Diketahui/patut diduga
gunakan dokumen palsu
Melaksanakan fungsi analisis
atau pemeriksaan
Penyelidikan, Penyidikan,
Penuntutan, Pemeriksaan
Persidangan
Penyelidikan,
Penyidikan,
Penuntutan,
Pemeriksaan
Persidangan
Waktu5 hari kerja5 hari kerja + 15 hari kerja5 hari kerja30 hari kerja
Syarat
Formal
•PJK catat di BA
•PJK berikan salinan BA kepada
Pengguna jasa
•PJK lapor ke PPATK lampirkan
BA, paling lama dalam 24 jam
PJK catat di BA•Perintah tertulis dari penegak
hukum
•Pihak pelapor menyerahkan
BA kepada apgakkum paling
lama 1 hari kerja
•Perintah tertulis dari
penegak hukum
•Pihak pelapor
menyerahkan BA kpd
apgakkum paling lama 1
hari kerja

16. (1)Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang,
penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk
memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:
a.orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
b.tersangka; atau
c.terdakwa.
(2)Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi
penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi
Keuangan lain.
(3)Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan
dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
a.nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
b.identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa;
c.uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
d.tempat Harta Kekayaan berada.

17. (4)Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:
a.laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
b.surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
c.surat penetapan majelis hakim.
(5)Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh:
a.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal
permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b.pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik
dan/atau penuntut umum; atau
d.hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
(6)Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan
kepada PPATK.

18. Pasal 74
ØPenyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.
Pasal 75
ØDalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

21. LATARBELAKANG
penerapankonsep
Follow the money
Mengapapenelusuranasetdanpengembalianasethasil
tindakpidanasangatpentinguntukdipahami?
Sebabcaratersebutefektifmembunuhsel-selkejahatan
TOCyangmelibatkanjumlahuangygsangatbesardimana
uangmerupakanbloodoflifeTOC.
Pendekatanfollowthemoney-nyaygdiakhiridengan
perampasanasetkejahatanjugaakanmeredammotivasi
pelakukejahatandenganmotifekonomi.

22. Perbedaan
konsepFollow the
Money & follow
the Suspect
Pelaku
Kejahatan
Follow The Suspect
Follow The Suspect
Berfokuspadapengejaran
Pelaku
Proceed of
Crime
Follow The Money
Follow The Money
BerfokuspadaPerampasan
asset hasilkejahatan

23. Penyidik
PJK
Sumber informasi :
Database, Domestic Agencies,
FIU
PJK
LTKM & LTKT,
Transfer Dana
LPUTLB
Laporan Transaksi
BEA & CUKAI
Penyedia Barang &
Jasa
LTKM & LTKT, Transfer Dana
LPUTLB
Laporan Transaksi
Hasil Analisis
Analisis
Penyelidikan/
Penyidikan
Inquiry

24. STRLTKM, LTKT, LT, LPUTLB
STR
Initiatif oleh Pihak PelaporInisiatif oleh Peminta Informasi
identification/observation
PEMINTA INFORMASIPENYIDIK/ APGAKKUM
PJK & PBJ
Permintaan
Informasi

25. KewenanganPPATK dalam PenelusuranAset
MemintadanMenerima
InformasiPertukaran
Informasi
regulator
MitraLuar
Negeri
PenegakHukum
Pihak Pelapor:
PJK
PBJ
Rekomendasi Kpd
Pemerintah/Apgakkum
Pemerintah:
-SE MENPAN 01/2012
Mengenaikoordinasi
Calonpejabatmelalui
PPATK
-SINGLE IDENTITY
NUMBER
-Pembatasan
TransaksiTunai
PenegakHukum:
Intersepsi
Penyadapan
25
Informasi
Masyarakat/Lem
baga Terkait
Pasal 90 UU
TPPU
Instansi/pihak
terkait
MEMINTA PJK
MENGHENTIKAN TRANSAKSI:
Seluruh/sebagian
INFO PERKEMBANGAN:
LIDIK
SIDIK
MENERUSKAN:
HASIL ANALISIS
HASIL PEMERIKSAAN

26. SumberLaporandanInformasi
KewenanganPPATKterkaitfungsi
analisis/pemeriksaandiantaranya:
meminta & menerimalaporan/informasi dari Pihak
Pelapor
memintainformasikepadainstansiterkaitdankepada
PihakPelaporberdasarkanpengembanganhasil
analisisPPATKdanberdasarkanpermintaandari
instansipenegakhukumataumitrakerjadiluarnegeri
memintaketerangankepadaPihakPelapor&pihak
lainyangterkaitdgndugaanTPPU

27. Flow Analisis
PraAnalysisAnalisis
Proses Analisis
Internasional
Domestik
PPATK Database
INDIKATOR
High
Medium
Low
Penerusan
HasilAnalisis
Financial Intelligence
LEA
Other related
agencies
FIU Lain
27

28. PPATK Collaboration with other Institution
qIn preventing and eradicating money laundering, PPATK collaboration with several
institutions who have the roles as investigator, including:
1. The Republic of Indonesia State Police
2. The Republic of Indonesia
Prosecutors’ Office
3. Corruption Eradication Commission
4. National Narcotics Agency
5. Directorate General of Taxation
6. Directorate General of Custom and Excise
is an agency that authorized to inquire
and investigate criminal cases
Has the authority to inquire, investigate,
prosecute and also carry out court
decisions (execution).
A Commission that has the authority to
carry out inquiry, investigations, and
prosecutions of corruption crime
State agency that authorized to handle
the prevention and eradication of
narcotics criminals.
The Directorate in Ministry of Finance
that authorized to carry out inquires
and investigations the tax crime cases
Has the authority to inquire and investigate
customs and excise cases

29. TERIMA KASIH
ATAS PERHATIAN DAN KERJASAMANYA