BAHAN AJAR UNTUK Calon Pegawai 2025.pptx

Bahan Ajar PNS

1. OLEH EDEVALDO SIMATUPANG ARSIPARIS AHLI MUDA

2. TATA NASKAH DINAS ADALAH PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI TULIS YANG MELIPUTI PENGATURAN JENIS, FORMAT, PENYIAPAN, PENGAMANAN, PENGABSAHAN, DISTRIBUSI DAN PENYIMPANAN, NASKAH DINAS, SERTA MEDIA YANG DIGUNAKAN DALAM KOMUNIKASI KEDINASAN . Pejabat penanda tangan naskah dinas adalah pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan jabatannya . A. KONSEP DASAR NASKAH DINAS DAN PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

3. DASAR HUKUM KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN KEARSIPAN DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

4. NASKAH DINAS ARAHAN Peraturan Menteri Agama Keputusan Intruksi Menteri Agama Petunjuk Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Surat Edaran Surat Tugas J ENIS NASKAH DINAS

5. NASKAH DINAS KORESPONDENSI Korespondensi Internal meliputi Nota Dinas dan Memorandum Korespondensi Eksternal berupa Surat Dinas Surat Undangan

6. NASKAH DINAS KHUSUS Perjanjian Dalam Negeri Perjanjian Internasional Surat Kuasa Berita Acara Surat Keterangan Surat Pengantar Pengumuman

7. LAPORAN TELAAHAN STAF FORMULIR NASKAH DINAS ELEKTRONIK

8. B. PEMBUATAN NASKAH DINAS

9. H AL P ENTING D ALAM P ENYUSUNAN N ASKAH D INAS KEPALA SURAT (Kops surat , Nomor , Hal, Sifat, Hal, Tujuan Surat) BATANG TUBUH ( Isi Surat) KAKI ( Penandatangan Surat) Kertas Surat : (HVS untuk Penggunaan waktu Lama – SK, Untu Surat Menyurat – A4)

10. PENOMORAN SURAT R/B-XXXX/KK.02.09/1/KP.02.3/07/2025 Sifat Surat Nomor surat Kode & Nomor Kantor Variabel / Kode Seksi Klasifikasi Surat Tahun Bulan

11. C. IMPLEMENTASI APLIKASI SRIKANDI DALAM TATA NASKAH DINAS DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE); PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE).

12. TERIMAKASIH