BAHAN BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA.pptx

123

1. FUNGSI pengawasan APIP KABUPATEN/KOTA PENINGKATAN KAPASITAS APARTUR PERANGKAT DESA DESA BUNIHAYU , 25 MEI 202 3 Oleh : SEKDES BUNIHAYU

2. 2 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA B ahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa

3. Ketentuan Umum Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri terkait Pengelolaan Keuangan Desa, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 4 Bupati/Wali Kota melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah daerah kabupaten/kota. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP daerah kabupaten/kota dan camat.

5. Pasal 5 Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: P engawasan oleh APIP; P engawasan oleh camat; P engawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa; P engawasan oleh masyarakat Desa; S istem informasi pengawasan; dan P endanaan. Pasal 6 Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah kabupaten/kota dilakukan dalam bentuk: R eviu; M onitoring; E valuasi; P emeriksaan; dan P engawasan lainnya

6. Pengawasan Oleh BPD Pasal 20 Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terhadap kinerja kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui: perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa; pelaksanaan kegiatan; laporan pelaksanaan APB Desa; dan capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa Pasal 21 Hasil pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan kepada kepala Desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan juga disampaikan kepada camat dan APIP daerah kabupaten/kota .

7. Kedudukan dan Fungsi Keddukan BPD dengan pemerintah desa adalah sejajar. Sehingga antara BPD dengan pemerintah desa tidak bisa saling menjatuhkan. Sebab kepala desa tidak mempunyai hak untuk memberhentikan kepala BPD. Hubungan kerja antara BPD dengan pemerintah desa adalah kemitraan yang sifatnya konsultatif dan koordinatif. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai wewenang untuk membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyusun tata tertib BPD.

8. Ilustrasi : Permendagri No.73 Th.2020 Pasal 5 Be rdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsi sudah berjalan dengan baik. Begitu juga Pemerintah Desa YYY sudah berjalan sesuai dengan Tujuan dan Fungsi yang ada. Akan tetapi dalam perjalanan Kepala Desa mengalami permasalahan terkait dengan penyalahgunaan keuangan desa. Permasalahan tersebut adalah masalah pribadi Kepala Desa akan tetapi menjadi masalah umum sebab pembangunan di Desa YYY menjadi terhambat.

9. Kesimpulan : Berdasarkan kasus yang dialami oleh Kepala Desa dapat diketahui bahwa kinerja Pemerintah Desa masih belum maksimal karena terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang ada . Begitupula dengan kinerja BPD masih belum maksimal terutama dalam hal pengawasan. Faktor penghambat dalam pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah kerjasama , Transparansi dan koordinasi yang belum maksimal antara BPD dengan Pemerintah Desa.

10. REKOMENDASI / SARAN Jika ditemukan kesalahan dalam proses dalam pengawasan maka agar disampaikan teguran dan arahan. Mengingat terjadinya kasus yang dialami agar koordinasi dan komunikasi antar anggota BPD Lebih maksimal. (Memang kesalahan yang dialami oleh Kepala Desa adalah kesalahan pribadi bukan dalam hal kinerja .) Akibatnya keuangan desa menjadi bermasalah, Pembangunan desa menjadi terhambat sehingga masyarakat menjadi kecewa dengan pemerintah desa. (Berpotensi Pengaduan Masyarakat)

11. Pengawasan Oleh Camat Pasal 19 Camat melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 huruf b, terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk: evaluasi rancangan peraturan Desa terkait dengan APB Desa; evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan aset Desa; dan evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap kesesuaian dokumen dengan norma dan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada bupati/wali kota dan ditembuskan kepada APIP daerah kabupaten/kota. Hasil Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi APIP daerah kabupaten/kota untuk menentukan ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

12. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh APIP daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri atas: E valuasi terhadap efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa lingkup D aerah K abupaten/ K ota; P emeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa; P emeriksaan kinerja pengelolaan keuangan BUM Desa; R eviu atas proses evaluasi Rancangan APB Desa mengenai APB Desa, termasuk konsistensi dengan RKP Desa; R eviu atas kualitas belanja Desa; R eviu pengadaan barang dan jasa di Desa; P emantauan atas penyaluran dana transfer ke Desa dan capaian keluaran Desa; dan Pemeriksaan Investigatif

13. BUMDES KEWAJIBAN : Menyusun Rencana Program Rencana Kerja BUMDES Membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMDesa Persemester dengan jujur dan transparan ; Menyusun laporan Keuangan Tahunan (LRA- CaLK -Neraca) Menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, Rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/L{ usyawarah Antar Desa.

14. Solusi Permasalahan ..... Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan untuk Kemajuan BUMDES atau BUMDES Bersama.

15. Terima Kasih