BAHAN DIR WASNAS WEBINAR SKP 7 NOV 2023.pptx

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

1. PENGUATAN LAYANAN PEMERINTAH SKP DALAM KONTEKS KEWASPADAAN NASIONAL oleh: PLH. DIREKTUR KEWASPADAAN NASIONAL DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENDAGRI Jakarta, 7 November 2023

2. Dalam pelaksanaannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 BAB IV Bagian Kedelapan pasal 188 Subdirektorat Perizinan Penelitian dan Pengawasan Orang Asing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta fasilitasi di bidang pengawasan orang asing dan lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . T ujuan diterbitkan S urat Keteragan Penelitian (SKP) adalah sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian dan tidak termasuk pengkajian terhadap substansi penelitian dalam lungkup Nasional, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018. TUJUAN SKP

3. Direktorat Kewaspadaan Nasional pada periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 telah menerbitkan sebanyak 188 Surat Keterangan Penelitian lingkup nasional . Kedepannya kami berharap ada pelaporan penerbitan SKP dari masing-masing Provinsi maupun Kabupaten /Kota secara berkala .

4. N ASIONAL P enelitian yang lokasi penelitiannya meliputi dua daerah provinsi atau lebih. P ROVINSI P enelitian yang lokasi penelitiannya meliputi dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. 01 02 03 Ruang Lingkup Penerbitan Surat Kete r angan Penelitian dilaksanakan secara berjenjang , sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 4 yaitu ; K ABUPATEN/KOTA P enelitian yang lokasi penelitiannya hanya meliputi satu daerah kabupaten/ kota.

5. Surat Keterangan Penelitian (SKP) Lama layanan 5 hari . Pengguna layanan Warga Negara Indonesia (WNI). Perorangan , Lembaga, Pergurun Tinggi, Badan Usaha, Organisasi Nirlaba Lainnya . Produk layanan SKP yang ditanda tangani secara elektronik oleh Sekretaris Ditjen Polpum an. Dirjen Polpum SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP) DIKECUALIKAN TERHADAP: PENELITIAN YG DILAKUKAN DALAM RANGKA TUGAS AKHIR PENDIDIKAN/SEKOLAH DARI TEMPAT PENDIDIKAN/SEKOLAH DI DALAM NEGERI; PENELITIAN YG DILAKUKAN INSTANSI PEMERINTAH YG SUMBER DANA DARI APBN/APBD. SIKLUS LAYANAN

6. Pelaksanaan Penerbitan SKP 1. Menteri Dalam Negri 3. Bupati /Wali Kota Gubernur 2. M elalui Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri dan selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk SKP lingkup nasional . M elalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota, untuk SKP lingkup daerah kabupaten/kota. M elalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi dan berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi, untuk SKP lingkup daerah provinsi .

7. Tahapan Penerbitan SKP Direktorat Kewaspadaan Nasional fokus juga pada verifikasi dokumen persyaratan termasuk tema dan sumber dana lokasi penelitian, dikaitkan dengan antisipasi potensi konflik, ideologi dan sosial, tahapan analisa ini bagian dari instrumen kewaspadaan.

8. KENDALA PELAYANAN PENERBITAN SKP Masih terdapa t masyarakat / pemohon yang belum mengetahui prosedur pengajuan permohonan Surat Keterangan Penelitian . 1 Peneliti b elum melaporkan hasil penelitian kepada Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum . 2 Masih terdapat beberapa Pemerintah daerah yang belum memahami aturan penerbitan Surat Keterangan Penelitian . 3 Masih terdapat peneliti yang kurang disiplin melakukan penelitian sebelum SKP diterbitkan . 4

9. KESIMPULAN Perkuat koordinasi PTSP dan Kesbangpol ; A Pelaporan hasil penelitian dapat dijadikan pedoman BRIDA dalam pelaksanaan Pembangunan di daerah ; B Penguatan SDM dan Sarana Prasarana layanan SKP; 3 Pemantauan dan evaluasi penelitian untuk menghindari dampak negatif yang mungkin terjadi . 4

10. K A N A L U L A INSTAGRAM @ulakemendagri HOTLINE [phone] EMAIL [email protected] TIKTOK @ulakemendagri WEBSITE ula.kemendagri.go.id TWITTER @ulakemendagri YOUTUBE U LA K eme n d a g r i

11. TERIMAKASIH www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI kemendagri kemendagri