Bahan Evaluasi Formasi Guru Tahun 2025.pptx

Bahan Evaluasi Formasi Guru Tahun 2025

1. PERCEPATAN PENGAJUAN FORMASI JF GTK KEMENDIKDASMEN Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Maret 2025

2. Latar Belakang Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Juli- November 2024 S osialisasi dan Bimtek kepada Pemda melalui BBGP/BGP wilayah masing-masing SAPA GTK Ep 26 Oktober tentang Temukan Karier GTK melalui Uji Kompetensi 27 Mei 2024 Penetapan Kepmendikbudristek No 234/O/2024 tentang Pedoman Formasi Korespondensi melalui Surat 28 Juni 2024 : Surat Dirjen GTK No Manual.099/B.B1/KP.07.00/2024 perihal Pengajuan Permohonan Rekomendasi Formasi JF dalam Sistem Informasi JF GTK 17 Januari 2025 : Surat an. Ditjen GTK NO 0176/B.B1/HK.03/2025 16 tentang Pengajuan Akun Sistem Informasi JF GTK dan Usulan Formasi JF GTK sebagai upaya percepatan pengajuan formasi oleh Pemerintah Daerah.

3. Alur Pengajuan Rekomendasi Formasi JF

4. Progres Pengajuan Formasi JF GTK 1 3 Akun Permohonan 4 Provinsi yang belum memiliki akun sistem formasi 102 Kabupaten/Kota yang belum memiliki akun sistem formasi 22 Provinsi yang belum mengajukan 322 Kabupaten/Kota belum mengajukan hasil revisi permohonan Informasi rincian data silakan klik disini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru 2 Hanya sekitar 25% Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan rekomendasi penetapan formasi JF Guru, JF Pengawas Sekolah, JF Penilik, dan JF Pamong Belajar Terbit Berdasarkan data pada Sistem Formasi GTK

5. Implikasi Tidak Adanya Penetapan R ekomendasi Formasi JF Terhambatnya karier JF dan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang JF yang telah memenuhi syarat tidak dapat mengikuti UKKJ dikarenakan Pemda nya tidak memiliki rekomendasi formasi. JF yg telah lulus UKKJ pada tahun sebelumnya tidak dapat naik jenjang walaupun telah memenuhi syarat. JF yang akan mengikuti UKKJ pada tahun ini tidak bisa ikut serta karena pada dasarnya syarat mengikuti UKKJ adalah adanya formasi. Terhambatnya penetapan hasil seleksi PPPK JF Guru

6. Regulasi/Pengaturan Terkait Formasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Permenpan No 1 Th 2023 Jabatan Fungsional Dalam Pasal 47 ayat (2) disebutkan tugas Instansi Pembina salah satunya adalah “Menyusun Pedoman Formasi Jabatan Fungsional”. Kepmendikbudristek No 234/O/2024 Pedoman Formasi bagi JF dibawah binaan Ditjen GTK: JF Guru JF Pamong Belajar JF Penilik JF Pengawas Sekolah Permenpan No 21 Tahun 2024 JF Guru Adanya pengintegrasian 4 JF dibawah binaan Ditjen GTK ke dalam JF Guru, sehingga berimplikasi pada ketentuan terkait dengan Formasi. SE Ditjen GTKPG Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian JF Guru Surat Edaran 0440/B/HK.04.00/2025 Pada Poin 4 SE ini mengatur tentang Layanan Kepegawaian pada masa transisi , salah satunya Kebutuhan Jabatan JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Penilik, dan J F Pengawas Sekolah.

7. Layanan Kepegawaian Masa Transisi Uji Kompetensi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru akan melaksanakan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi pejabat fungsional Guru, pejabat fungsional Pengawas Sekolah, Pamong Belajar, dan pejabat fungsional Penilik pada bulan Juni 2025. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan terakhir bagi pejabat fungsional Pengawas Sekolah, pejabat fungsional Pamong Belajar, dan pejabat fungsional Penilik. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru

8. Layanan Kepegawaian Masa Transisi Kenaikan Jenjang Jabatan/Pangkat PPK dapat mengajukan kenaikan jenjang jabatan dan pangkat setingkat lebih tinggi paling lambat untuk periode kenaikan pangkat bulan Desember 2025 bagi pejabat fungsional Pengawas Sekolah, pejabat fungsional Pamong Belajar, dan pejabat fungsional Penilik yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi serta tersedia formasi sesuai jenjang jabatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Penetapan dan pengangkatan JF melalui Perpindahan Jabatan PPK pada Kementerian Agama/Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penetapan dan pengangkatan ke dalam JF Pengawas Sekolah, JF Pamong Belajar, dan JF Penilik paling lambat tanggal 31 Desember 2025 , dengan ketentuan: telah mendapatkan penetapan kebutuhan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan memenuhi persyaratan pengangkatan lainnya.

9. Layanan Kepegawaian Masa Transisi Kebutuhan Jabatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru melayani permohonan rekomendasi kebutuhan JF Guru, JF Pengawas Sekolah, JF Pamong Belajar, dan JF Penilik dari Pemerintah Daerah melalui sistem yang telah disediakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Rekomendasi kebutuhan JF Guru, JF Pengawas Sekolah, JF Pamong Belajar, dan JF Penilik yang diterbitkan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah digunakan sebagai dasar pengusulan penetapan formasi JF Guru, JF Pengawas Sekolah, JF Pamong Belajar, dan JF Penilik oleh PPK ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 31 Juli 2025. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru

10. P ercepatan pengajuan formasi Menjaga hak dan kepastian karier JF. Menjaga agar layanan dan pengelolaan JF berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Instansi Pembina. Koordinasi Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pendidikan dan BKD/BKPSDM/badan yang menangani kepegawaian di daerah serta Badan Organisasi Tatalaksana melakukan percepatan pengajuan formasi JF. Ditjen GTK menyediakan wadah pertemuan untuk dapat berkoordinasi dengan PIC Formasi Ditjen GTK terkait dengan kendala yang dihadapi Pemda dalam proses pengajuan formasi (1 kali dalam seminggu) atau melalui whatsapp sesuai dengan pembagian wilayah PIC. Pemantauan Ditjen GTK bersama dengan B/BGP memantau progres pengajuan formasi sampai dengan cut off pengajuan formasi dalam SE Menteri Dikdasmen Nomor 0440/B/HK.04.00/2025 Tindak Lanjut

11. ‹#›