Bahan Internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan.pptx

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan pemerintah kabupaten Wonogiri

1. MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI INSPEKTORAT WONOGIRI ARIEF WULANDARI INSPEKTORAT WONOGIRI

2. PENDAHULUAN INSPEKTORAT WONOGIRI

3. LATAR BELAKANG Komitmen Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri adalah untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dengan aparatur yang berintegritas tinggi , produktif , dan mampu melayani secara prima Potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaran pemerintahan harus ditangani secara tepat dengan pertimbangan yang profesional , obyektif , berintegritas , independen , transparan , dan responsible .

4. TUJUAN Mendapatkan gambaran tingkat capaian / perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah PENANGANAN CoI ( Conflict of Interest ) Mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten wonogiri Mengetahui dan mengukur efektivitas implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah

5. RUANG LINGKUP Hal-hal yang terkait dengan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri PENANGANAN CoI ( Conflict of Interest )

6. BENTURAN KEPENTINGAN II

7. PENG E RTIAN Benturan Kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggaran negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang – undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya .

8. Penyelenggara Negara adalah seseorang yang menjabat / memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi Negara dalam wilayah hukum Negara dan mempergunakan anggaran yang seluruhnya atau sebagian berasal dari negara Sesuai Amanat Peraturan Bupati Wonogiri No 70 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan Perencanaan Pengawas Pelaksana pelayanan public Penilai Pasal 5 Pejabat / pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan

9. BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri : Menerima GRATIFIKASI atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan; Menggunakan ASET JABATAN untuk kepentingan pribadi/golongan; Memberikan AKSES KHUSUS kepada pihak tertentu; Proses PENGAWASAN TIDAK MENGIKUTI PROSEDUR karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; PENYALAHGUNAAN JABATAN ; Penggunaan diskresi yang MENYALAHGUNAKAN WEWENANG ; RANGKAP JABATAN di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.

10. JENIS BENTURAN KEPENTINGAN kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi; pemberian izin yang dikskriminatif; pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah; pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional; melakukan komersialisasi pelayanan publik penggunaan asset dan rahasia negara untuk kepentingan pribadi/golongan; menjadi bagian dari pihak yang diawasi; melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; menjadi bawahan pihak yang dinilai; menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan/atau melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain; melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain; melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;

11. SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN Penyalahgunaan Wewenang Perangkapan Jabatan Hubungan Afiliasi (Pribadi/Golongan) Kelemahan Sistem Organisasi Gratifikasi

12. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN III

13. PRINSIP DASAR

14. Penyusunan kerangka kebijakan penanganan Benturan Kepentingan Identifikasi situasi Benturan Kepentingan Penyusunan strategi penanganan Benturan Kepentingan Serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menangani konflik kepentingan . TAHAPAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

15. Komitmen dan keteladanan pemimpin; Partisipasi dan keterlibatan para Pegawai; Perhatian khusus; Langkah preventif untuk menghindari terjadi situasi Benturan Kepentingan; Penegakan kebijakan penanganan Conflict of Interest (CoI); Pemantauan dan evaluasi. Faktor Pendukung Keberhasilan Penangan CoI ( Conflict of Interest )

16. PENCEGAHAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN Setiap Pejabat atau Pegawai DILARANG : melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset kantor untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan; menerima dan/atau memberikan hadiah/manfaat dalam bentuk apapun, memberi barang/hadiah/uang/setara dengan uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan; mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pegawai; menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga yang menimbulkan potensi kerugian negara; bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan; memanfaatkan data dan informasi rahasia untuk kepentingan pihak lain; Turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi; dan/atau bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan; membuat pernyataan potensi Benturan Kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan Pegawai.

17. PARAMETER PENGUKURAN EFEKTIVITAS CoI Evaluasi – Penanganan CoI Pemahaman CoI Identifikasi CoI Penanganan – Pakta Integritas, Mutasi Pegawai, Bebas dari CoI Tindak Lanjut Evaluasi CoI Sosialisasi

18. KERJA MAKSIMAL TANPA BENTURAN KEPENTINGAN