BAHAN KULIAH MEGAMENDUNG dikbangpes.pptx

bahan kuliah mm

1. PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERTANAHAN DAN MAFIA TANAH

2. LATAR BELAKANG Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk , perkembangan pembangunan dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan . Oleh karena nya , tanah menjadi suatu objek yang sangat bernilai dan tentunya membuat banyak orang menghalalkan segala cara untuk memperoleh tanah dengan harga serendah-rendahnya . Kebutuhan tanah yang sangat tinggi itulah yang menjadi salah satu pemicu semakin banyaknya praktek mafia tanah . Pemberantasan mafia tanah menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh segala pihak berwenang yang terkait , yakni dari pihak Kementerian ATR/BPN, Polri , serta semua elemen pendukung yang selalu terlibat dalam segala kepentingan persoalan pertanahan .

3. KEBIJAKAN PEMERINTAH DIBIDANG PERTANAHAN Penataan dan daya guna pertanahan ( Land Reform ) Percepatan pemberian hak atas tanah ( Sertifikasi tanah masyarakat /PTSL ) Penuntasan penyelesaian perkara , konflik dan sengketa pertanahan ( Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah ) Pengaturan dan pemanfaatan tanah terlantar ( Redistribusi Tanah ) Pembentukan peraturan pertanahan yang berpihak kepada rakyat kecil .

4. PEMANFAATAN PTSL PROGRAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Pelaku mengajukan permohonan hak atas tanah menggunakan surat palsu yang seolah-olah menguasai fisik bidang tanah tersebut UNGKAP MODUS BARU PENYALAHGUNAAN AKUN PEGAWAI/PEJABAT BPN Dalam menjalankan program PTSL rekan-rekan BPN agar melakukan penelitian data fisik maupun Yuridis secara cermat sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari Penyalahgunaan akun (username/password) milik pegawai / pejabat BPN di tingkat pusat / daerah untuk mengubah / menghapus / menambahkan data kepemilikan tanah pada sistem komputerisasi kegiatan pertanahan secara online sehingga merugikan pemilik yang sah Rekan-rekan BPN agar mengamankan akun pribadi masing-masing tidak memberikan serta mempercayakan akun tersebut kepada orang lain, apalagi kepada pegawai tidak tetap

5. KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM NO PERMASALAHAN AKIBAT YG DIHARAPKAN 1. DLM TAHAP PENYELIDIKAN: Seringkali pejabat BPN belum dpt memberikan data dan informasi terkait dgn warkah penerbitan Sertifikat ; Sulit mendapatkan akses untuk cek lokasi dan pengembalian batas oleh pihak Kantah dan dikenakan biaya sesuai dgn luasan obyek tanah ; PPAT/Notaris, belum dapat memberikan informasi dan data sebelum proses sidik; Tidak mendapatkan hasil yg maksimal dlm menentukan ada/tidaknya pidana karena tidak ada informasi dan data dari BPN; Proses lidik dan sidik menjadi lambat dan memerlukan biaya tinggi, karena dlm proses lidik sidik ti d ak a d a a n g g a r an k hu s u s p e n g em b a li a n b a t as . Tidak mendapatkan hasil yg maksimal dlm menentukan ada/tidaknya pidana karena tidak ada informasi dan data dari PPAT/Notaris Pejabat BPN tetap terbuka sbg mana MOU yg sudah ada untuk dapat memberikan akses data-data mulai dari tahap lidik Untuk kepentingan proses lidik sidik, tidak seharusnya dibebankan biaya pengukuran dan atau pengembalian batas . PPAT/Notaris dapat memberikan akses untuk dpt berikan data yg diperlukan dalam proses lidik dan jgn berlindung dgn UUJN; 2 . DLM TAHAP SIDIK; Kantah dalam memberikan warkah perlu ijin Kanwil, shg memerlukan waktu yg cukup lama b. Warkah sering kali dinyatakan hilang oleh Kantah; c. Sulit memanggil PPAT yang juga sebagai Notaris Proses sidik menjadi lama dan tidak dpt segera memberikan kepastian hukum Tidak mendapatkan alat bukti dan menyulitkan proses penyidikan Perlu menunggu ijin MKN, sehingga menghambat proses sidik Tidak perlu ijin Kanwil, karena sudah ada MOU dan Satgas Mafia Tanah, sehingga lebih mempercepat proses sidik Dalam pengamanan warkah di BPN, perlu adanya petugas khusus yg menangani shg tidak mudah dikatakan hilang BPN dapat mengingatkan kpd para PPAT untuk tidak berlindung di UU J abatan N otaris ketika dlm kapasitasnya sbg PPAT 3. Tumpang tindihnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat baik Putusan Pidana / Perdata /PTUN Penyidik / penyelidik akan dibingungkan dengan adanya putusan yang tumpeng tindih Dibuatkan peradilan (Ad Hoc) khusus dibidang pertanahan

6. KEMENTERIAN ATR/BPN DAN JAJARANNYA MERUPAKAN LEMBAGA NEGARA YANG MEMILIKI KEMAMPUAN EXPERT DI BIDANG PERTANAHAN, AHLI DIBIDANG PERTANAHAN DAN PROFESIONAL DI BIDANG PERTANAHAN. JADI, APABILA TELAH MELAKUKAN SESUAI DENGAN KEAHLIANNYA DAN ATURAN HUKUM YANG BERLAKU, MAKA TIDAK PERLU ADA KEKHAWATIRAN DAN KERAGU-RAGUAN. POLRI AKAN SELALU MENDUKUNG, BERSINERGI, DAN BERKOLABORASI DENGAN BPN DALAM MENJALANKAN REFORMA AGRARIA SEBAGAMANA AMANAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.