BAHAN P3D DIKNAS-BAKORWIL-home kds BPKP.pptx

BAHAN P3D DIKNAS-BAKORWIL-home kds BPKP

1. AKUNTABILITAS PROSES INVENTARISASI DAN VERIFIKASI DATA P3D DIKMEN PENGALIHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH DI JAWA TENGAH SESUAI UU NO 23/2014 PERWAKILAN BPKP JAWA TENGAH MUH. SUGENG KABID AKUNTABILITAS PEMDA

2. DASAR HUKUM UU Nomor 23 Tahun 2014 ttg Pemerintah Daerah PP NOMOR 32 TAHUN 201 3 PENGGANTI PP 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN  PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH SURAT EDARAN MENDAGRI NO 120/253/SJ TGL 16 JANUARI 2015 TTG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH SETELAH DITETAPKANNYA UU NO 23 TAHUN 2014  Inventarisasi P3D paling lambat tgl 31 Maret 2016 dan serah terima paling lambat tgl 2 Oktober 2016. KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 42 1.3/001011 TANGGAL 2 6 J ANUARI 201 5 ttg P enyelenggaraan dan pengelolaan Dik m en PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2015 TTG PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

3. TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN KEWENANGAN SMA/SMK RA PAT KONSULTASI TGL 12 OKTOBER 2015 di kantor Diknas Prov Jateng Materi : Pencermatan hal-hal khusus Peserta : Dinas Pendidikan, DPPKAD, BKD, Bag Hukum 2. RAKOR evaluasi bidang Dikmen 16-17 OKTOBER 201 5 DI S emarang 3 . Rapat Pembekalan Verifikator , 4-6 Nov 2015 4. Pelaksanaan Verifikasi P3D - Verifikasi P3D Kab /Kota (Tgl 9-21 Nov 2015) - Rapat Penyerahan Hasil Verifikasi (24-25 NOV 2015) 5. Pengolahan Data P3D Dikmen 6. Validasi atau Pembahasan Hasil Verifikasi Data P3D Dikmen (1-12 DES 2015) 7. Penyusunan Dokumen Berita Acara Hasil Inventarisasi (14-16 DES 2015) 8. Koordinasi Penyerahan Hasil Inventarisasi data P3D Dikmen (18-19 DES 2015)

4. PELAKSANAAN VERIFIKASI ASET DAERAH TIM INVENTARISASI TERDIRI DARI BBRP UNSUR (DIKNAS, DPPAD, INSPEKTORAT, BIRO , BKD, BAPPEDA, BPKP) A. TAHAP I KARESIDENAN BANYUMAS (BANYUMAS, CILACAP , BANJAR NEGARA, PURBALINGGA) KARESIDENAN SURAKARTA ( SRAGEN, SUKOHARJO, WONOGIRI, KR. ANYAR, BOYOLALI, KLATEN, SURAKARTA) KARESIDENAN PATI (BLORA, REMBANG, PATI, KUDUS, JEPARA) B . TAHAP II KARESIDENAN MAGELANG (KAB.MAGELANG, KOTA MAGELANG, KEBUMEN ,TEMANGGUNG , PURWOREJO, WONOSOBO) KARESIDENAN SEMARANG (KAB. SEMARANG, KOTA SEMARANG, SALATIGA, DEMAK, KENDAL, GROBOGAN) KARESIDENAN TEGAL ( KAB TEGAL, KOTA TEGAL , BATANG, KAB. PEKALONGAN, KOTA PEKALONGAN, PEMALANG, BATANG) KEGIATAN DILAKSANAKAN TGL 9-21 NOVEMBER- 2015 J UMLAH SEKOLAH 585 SMA/SMK, JUMLAG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 21.679 ORANG.

5. SUSUNAN TIM VERIFIKASI TIM PROVINSI TIM KAB/KOTA PENDAMPING

6. Serah terima BUPATI/WALIKOTA SEKDA BKD/DPPKAD/BAG PERLENGKAPAN DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA SMA/SMK 6 KAB/KOTA PROVINSI GUBERNUR SEKDA/BKD,BIRO KEU DPPAD DINAS PENDIDIKAN PROV JATENG PERSONIL PEMBIAYAAN PRASARANA DOKUMEN

7. IMPLIKASI THD TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH PASCA UU NO 23 TAHUN 2014 PERSONIL a. Mengalami perubahan struktur organisasi sesuai kewenangan b. Menambah / merubah UPT C. Menambah jabatan struktural / fungsional d . Evaluasi terhadap jabatan pengawas sekolah PENGANGGARAN a. Perubahan Struktur Organisasi pengelola Keuangan daerah b. Siapkan bahan revisi RPJMD/ Renstra SKPD, Renja SKPD c. Tentukan Program dan Kegiatan yang sesuai dg kewenangan d. Tentukan Indikator Kinerja , target Kinerja Program dan Kegiatan e. Persiapkan Anggaran berkaitan dg pengalihan Kewenangan f. Perubahan Laporan Keuangan Provinsi / Kabupaten /Kota

8. Barang Milik Daerah Brg yg dibeli atau diperoleh atas beban APBD. Brg yg dibeli atau diperoleh atas beban APB N . Brg yg berasal dari perolehan lainnya yg sah : barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau yang sejenis ; barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak ; barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang ; atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

9. PEJABAT PENGELOLA BMD KEPALA DAERAH PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BMD SEKRETARIS DAERAH PENGELOLA BMD KEPALA SKPKD PEMBANTU PENGELOLA K E PALA SKPD K E PALA SKPD PENGGUNA PENGGUNA KEPALA UPTD PENYIMPAN BARANG PENGURUS BARANG PENYIMPAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGURUS BARANG

10. PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH PEMBUKUAN KIB A KIB B KIB C KIB D KIB E KIB F KIR PELAPORAN Buku Inventaris Rekap Buku Inventaris Laporan Mutasi Barang Daftar Mutasi Barang Rekap Daftar Muatasi Barang Daftar Usulan Barang Yang akan Dihapus Daftar BMD yang Digunausahakan Inventarisasi meliputi: Pengurusan perhitungan Penyelenggaraan Pengaturan Pencatatan data Pelaporan BMD OUT PUT: disusun BUKU INVENTARIS BARANG INVENTARISASI

11. Saldo aset tetap di Neraca SALDO BUKU BESAR DATA AKUNTANSI D ASET ( DATA ASET PERMENDAGRI 17/2007) ATA KIB A KIB B KIB C KIB E KIB D KIR KIR KLASIFIKASI BERDASAR PERMENDAGRI 13 DAN 59 KODE REKENING BERDASAR PERMENDAGRI 17/200 7

12. PENATAUSAHAAN PEMBUKUAN DI SKPD KIB A KIB B KIBC KIB D KIB E KIB F KIR BUKU BESAR ASET NERACA SKPD INTRA KOMPTABLE DAFTAR INVENTARIS EKTRA KOMPTABLE AKUNTANSI BUKU BESAR NERACA NERACA PEMDA AUDIT BPK

13. LAPORAN KEUANGAN PEMDA LK PEMDA Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Laporan Operasional (LO) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Neraca Laporan Arus Kas (LAK) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) LK SKPD Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Operasional (LO) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Neraca Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

14. PROSEDUR PELAKSANAAN PERSIAPAN : TIM DIBEKALI DAFTAR INVENTARIS/KIB SMA/SMK TIM MENCOCOKKAN DAFTAR INVENTARIS DENGAN FISIK BARANG YANG ADA DI SEKOLAH (BISA DIBANTU DG KIR MASING2 SEKOLAH) LAKUKAN REKONSILIASI ANTARA DAFTAR INVENTARIS SEKOLAH HASIL INVENTARISASI DENGAN DAFTAR MENURUT DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA DAN DPPKAD/BAG ASET KAB/KOTA APABILA ADA PERBEDAAN LAKUKAN PENYESUAIAN DI DAFTAR ASET ATAU NERACA KAB/KOTA. BUAT DAFTAR INVENTARIS SETELAH REKONSILIASI YANG AKAN MENJADI LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA DARI PEMERINTAH KAB/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI (DIPISAHKAN DAFTAR INTRA KOMPTABLE, EKSTRA KOMPTABLE, DAFTAR ASET RUSAK BERAT, HILANG, DAFTAR MUTASI ASET TAHUN 2015)

15. BERITA ACARA INVENTARISASI DG DILAMPIRI a. KIR/ KIB/DAFTAR INVENTARIS/ASET MASING-MASING SMA/SMK DAN DOKUMEN PENDUKUNG b. DAFTAR PEGAWAI DAN DOKUMEN PENDUKUNG BERITA ACARA DITANDATANGANI OLEH: a. Tim Inventarisasi b. Kepala SMK/SMA c. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota d. Kepala DPPAD/ Ka Bag Aset Kab/Kota e. Kepala BKD KAB/KOTA 2. REKAPITULASI ASET,DAFTAR PEGAWAI, DOKUMEN PENDUKUNG YANG AKAN DISERAHKAN KE PROVINSI OUTPUT HASIL INVENTARISASI

16. STATUS TANAH BELUM JELAS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH JADI SATU DENGAN INSTANSI LAIN ASET PEROLEHAN DARI PUSAT, PIHAK KE 3, KOMITE SEKOLAH, SPONSOR, BELUM DICATAT DALAM DAFTAR INVENTARIS KARENA BELUM ADA BERITA ACARA SERAH TERIMA(DOKUMEN) BEBERAPA JENIS BARANG BELUM ADA RINCIANNYA, BELUM ADA HARGA BARANG, TAHUN PEROLEHAN DAN SUMBER DANA KESALAHAN PENCATATAN HARGA BARANG DALAM KIB/KIR, DAN SEBAGIAN DICATAT DALAM JUMLAH GLOBAL TIDAK ADA RINCIAN JENIS, TAHUN, HARGA SATUAN BARANG TERDAPAT ASET YANG ADA DALAM KIR/KIB NAMUN BARANG TIDAK ADA KONDISI BARANG RUSAK BERAT, SUDAH TIDAK DIPAKAI KIR/KIB PADA SEBAGIAN SMA/SMK TIDAK UP DATE STATUS KEPEGAWAIAN HARUS JELAS (PERSYARATAN, PROSES PENGANGKATAN, PENGGAJIAN)

17. STATUS TANAH BELUM JELAS KEPEMILIKAN, SEBAG BONDODESO/INSTANSI LAIN SERTIFIKAT TANAH JADI SATU DENGAN INSTANSI LAIN TANAH MILIK KRATON/ MILIK PERHUTANI/ MILIK PIHAK LAIN DICATAT DALAM KIB LUAS TANAH TIDAK SESUAI DENGAN SERTIFIKAT TANAH YANG TERKENA PELEBARAN JALAN TAPI SERTIFIKAT BELUM DISESUAIKAN DAN PENCATATANNYA BELUM DIREVISI SERTIFIKAT TANAH MILIK SEKOLAH TAPI DI DALAMNYA ADA BANGUNAN KANTOR INSTANSI LAIN PERLU PENJELASAN SECARA RINCI DALAM LAMPIRAN DAFTAR ASET

18. BANGUNAN Terdapat bangunan ruangan yang kondisinya belum siap untuk digunakan meskipun bangunan tersebut telah dibangun sejak Tahun 2014 dan sebelumnya. Hal tersebut disebabkan pemberian bantuan khususnya berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah (Bangub) kepada SMA/SMK berupa bangunan RKB, ruang guru atau ruang laboratorium tidak siap untuk digunakan ( belum ada plester/keramik, tidak di lepo, tidak ada plafon) dan sekolah belum mempunyai dana untuk menyelesaikan bangunan tersebut. Sampai dengan pelaksanaan inventarisasi nilai bangunan tersebut dicataT dalam kode rekening “Aset Tetap ”  Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) PENCATATAN ASET GEDUNG BERAGAM CARA PENCATATANNYA DALAM KIB: PER GEDUNG, PER KELAS PENAMBAHAN ASET HASIL RENOVASI TIDAK MENAMBAH NILAI GEDUNG TETAPI DICATAT SEOLAH MENAMBAH GEDUNG BARU, ATAU MASIH DICATAT SECARA EKSTRA KOMPTABEL

19. ASET PEROLEHAN DARI PUSAT, PIHAK KE 3, KOMITE SEKOLAH, SPONSOR, BELUM DICATAT DALAM DAFTAR INVENTARIS KARENA BELUM ADA BERITA ACARA SERAH TERIMA BEBERAPA JENIS BARANG BELUM ADA RINCIANNYA, BELUM ADA HARGA BARANG, TAHUN PEROLEHAN DAN SUMBER DANA KESALAHAN PENCATATAN HARGA BARANG DALAM KIB/KIR, DAN SEBAGIAN DICATAT DALAM JUMLAH GLOBAL TIDAK ADA RINCIAN JENIS, TAHUN, HARGA SATUAN BARANG TERDAPAT ASET YANG ADA DALAM KIR/KIB NAMUN BARANG TIDAK ADA KONDISI BARANG RUSAK BERAT, SUDAH TIDAK DIPAKAI, HILANG MASIH DICATAT DALAM KIB DG KONDISI BAIK KIR/KIB PADA SEBAGIAN SMA/SMK TIDAK UP DATE

20. BEBERAPA ANGGOTA TIM INVENTARISASI, TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI JADWAL YANG DITETAPKAN (MENINGGALKAN TEMPAT KARENA TUGAS KANTOR, HANYA DIIJINKAN SELAMA 2 HARI) SEBAGIAN PETUGAS YANG DITUNJUK TIDAK MEMAHAMI PERATURAN PENGELOLAAN BMD DAN TUGAS INVENTARISASI PETUGAS YANG DITUNJUK MENGUNDURKAN DIRI , PETUGAS PENGGANTI TIDAK MEMAHAMI TUGASNYA/TIDAK CUKUP BEKAL UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS INVENTARISASI. PETUGAS YANG SUDAH DITUNJUK DARI KABUPATEN/KOTA (DPPKAD, INSPTORAT BKD, TIDAK SEPENUHNYA MELAKSANAKAN TUGAS INVENTARISASI /TIDAK TERLIBAT, KOORDINASI DAN KOMITMEN BERSAMA KURANG MAKSIMAL WAKTU PELAKSANAAN PADA JAM SEKOLAH, BBRP ALAT MSH DIGUNAKAN PRAKTEK SHG POSISI ASET TIDAK SESUAI KIR KETERSEDIAAN DATA ASET DI DIKNAS DAN DPPKAD/BAGIAN ASET MASING-MASING KAB/KOTA APLIKASI YANG DIGUNAKAN BERBEDA ANTARA KAB/KOTA KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISDUR YANG DIGUNAKAN BERBEDA KENDALA :

21. AKIBATNYA : HASIL YANG DIPEROLEH KURANG MAKSIMAL SEBAGIAN PETUGAS TIDAK MELIHAT FISIK HANYA MENCOCOKKAN DATA KIB DENGAN DAFTAR INVENTARIS SEBAGIAN PETUGAS MENGINSTRUKSIKAN PEMBUATAN LAMPIRAN BERITA ACARA HANYA MENCANTUMKAN BARANG DENGAN KONDISI BAGUS TIDAK SEMUA PROSEDUR INVENTARISASI YANG DITETAPKAN DALAM JUKNIS DILAKSANAKAN, YAITU PENCOCOKAN DATA SEKOLAH DENGAN DATA BASE YANG DIBAWA PETUGAS PENGELOLA ASET DI DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA MAUPUN DPPKAD/BAG PENGELOLA ASET DAERAH KURANG MEMAHAMI APA YANG HARUS DILAKSANAKAN. BEBERAPA SEKOLAH MERASA TIDAK SANGGUP MEMBUAT LAMPIRAN BERITA ACARA SESUAI JUKLAK KARENA MASING-MASING KAB/KOTA OUTPUT YANG DIHASILKAN DARI APLIKASI BMD TIDAK SAMA DG FORMAT LAMPIRAN

22. SOLUSI: ADAKAN VALIDASI ANTARA : SEKOLAH dan DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA, REKONSILIASI ANTARA SEKOLAH / DINAS PENDIDIKAN DENGAN DPPKAD/ BAG PERLENG KAPAN SETDA KAB/KOTA HASIL REKONSILIASI SEBAGAI BAHAN KOREKSI ASET DI NERACA TAHUN 2015(per 31 Desember 2015) BUAT BERITA ACARA REKONSILIASI

23. Aset yang dialihkan dari Kab/Kota meliputi seluruh aset yang ada di sekolah dengan kondisi(B, RR, RB)sesuai yang ada didaftar inventaris setelah hasil inventarisasi(cut off 31 Des. 2015) B MD yang dialihkan hrs ada barangnya , ada nilainya , jelas statusnya (lampiran 1). BMD yang belum jelas dan bermasalah(lampiran 2, akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.

24. SELAMAT menyelesaikan TUGAS P3D MOGA SUKSES dan akuntabel Matur nuwun