Bahan Paparan FGD Kajian Subsidi KIPK Kemenperin-3007 rev 1.pptx

kredit usaha padat karya

1. KAJIAN PENGUATAN DAYA SAING INDUSTRI PADAT KARYA MELALUI PEMBERIAN FASILITAS KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA ​ Disiapkan oleh: Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Untuk : Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri​ Direktorat Jenderal Ketahanan , Perwilayahan , dan Akses Industri Internasional​ Kementerian Perindustrian Rabu, 30 Juli 2025 Focus Group Discussion

2. Ketua : Dr. Lukytawati Anggraeni , SP, M.Si Anggota : Farida Ratna Dewi, SE, MM, ME, AWP Syarifah Amaliah, SE, M.App.Ec Dewi Setyawati, SP, M.Si Siti Riska Ulfah Hidayanti , SE, M.Si Nurul Hidayati , S.E., M.Si . Asisten : Hana Khoiriah , SE SUSUNAN TIM PENELITI

3. PENDAHULUAN

4. Dalam RPJMN 2025-2029 Pemerintah Republik Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 % pada tahun 2029. Melalui: Peningkatan investasi Penguatan sektor industri Peningkatan daya saing nasional. Sepanjang tahun 2024, sektor industri pengolahan menyumbang 18,98% terhadap total produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 4,43%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian , industri padat karya berkontribusi : S ekitar 8,33 % dari PDB nasional pada tahun 2024, setara Rp 1.844  triliun Menyerap sekitar 12,2 juta pekerja, atau 8,41 % dari total angkatan kerja Indonesia. 882 ribu orang industri furniture 4 juta orang industri tekstil/ pakaian jadi 6,3 juta orang industri makanan minuman 950 ribu orang industri kulit/ alas kaki Latar Belakang

5. Kredit tumbuh meningkat mencapai 12,36% ( yoy ) didorong oleh segmen kredit produktif . KI dan KMK untuk industri pengolahan masing-masing tumbuh sebesar 1 8,47 % dan 6,54 % ( yoy ). Perkembangan Kredit UMKM dan KUR Penyaluran kredit program Pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi penopang pertumbuhan kredit UMKM Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi dan Jenis Penggunaan

6. Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) Merupakan skema pembiayaan yang bertujuan memberikan kemudahan akses modal investasi maupun modal kerja. Program ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi IKM, meningkatkan efisiensi usaha, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Rp500 juta – Rp10 miliar Plafon kredit : Rp260 miliar ( tahun 2025) Subsidi bunga/margin Landasan hukum Permenko Perekonomian No. 4 Tahun 2025 yang diundangkan 30 April 2025 Skema Pembiayaan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) Tenor fleksibel Target penyaluran hingga 8 tahun Rp20 triliun

7. Penerima Kredit Industri Padat Karya (KIPK) Calon Penerima : Individu / perseorangan atau badan usaha yang bergerak di industri padat karya yang meliputi sektor : Pakaian jadi ; Tekstil ; Furnitur ; Kulit , barang dari kulit , dan alas kaki; Makanan dan minuman ; dan/ atau Mainan anak . Persyaratan yang harus dipenuhi : Memiliki usaha produktif dan layak ; Memiliki NPWP; Memiliki NIB; Menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan ; Menjalankan usaha paling singkat 2 (dua) tahun di bidang industri padat karya ; memiliki jumlah tenaga kerja paling sedikit 50 (lima puluh ) orang untuk jangka waktu paling singkat 12 (dua belas ) bulan terakhir secara berturut-turut sesuai hasil validasi Penyalur KIPK; Tidak terdapat informasi negatif yang dibuktikan dengan hasil trade checking, community checking , dan/ atau bank checking ; dan Tidak sedang menerima kredit usaha program pemerintah lainnya secara bersamaan . Calon Penerima KIPK dapat sedang menerima kredit / pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan berdasarkan hasil penilaian objektif Penyalur Kredit Industri Padat Karya. Kredit / pembiayaan komersial berupa kredit / pembiayaan investasi harus memenuhi ketentuan memiliki sisa baki debet paling tinggi 25% (dua puluh lima persen ) dari nilai pokok kredit / pembiayaan . Calon Penerima KIPK hanya dapat menerima KIPK 1 ( satu ) kali.

8. Tujuan Tujuan penyusunan Kajian Penguatan Daya Saing Industri Padat karya melalui Pemberian Fasilitas Kredit Industri Padat Karya (KIPK): Menyediakan data dan analisis yang komprehensif mengenai kebutuhan , tantangan , dan potensi pengembangan industri padat karya tertentu . Membuat r ekomendasi kebijakan yang tepat dalam pelaksanaan program KIPK. Analisis kebutuhan dan hambatan akses pembiayaan . Studi p erbandingan ( benchmarking ) program subsidi kredit industri pengolahan . Penyusunan r ekomendasi k ebijakan . Output

9. TINJAUAN PUSTAKA

10. Suku bunga (r) Jumlah Kredit (Q) 5 10 15 20 25 20 40 60 80 Equilibrium awal Equilibrium Setelah Subdisi Keterangan : : Permintaan Kredit : Penawaran Kredit : Penawaran Kredit setelah adanya pemerintah 100 S S’ D Kurva Permintaan dan Penawaran Kredit Asimetris information menyebabkan credit rationing. Pemerintah dapat memperbaiki distribusi sumber daya dan meningkatkan efisiensi ekonomi melalui kebijakan insentif seperti subsid i -(Becker, 1976 , Stigliz-Weiz, 1981 ) Adanya s ubsidi meningkatkan pen a waran kredit karena suku bunga lebih rendah ( kurva bergeser dari S ke S′) Suku bunga lebih rendah  Biaya modal lebih murah sehingga produsen (Perusahaan/IKM) dapat mengakses pembiayaan lebih tinggi sehingga menambah input produksi ( Mesin , bahan baku , dll .) Subsidi menurunkan suku bunga, sehingga berdampak pada peningkatan fungsi produksi . Subsidi  Suku bunga  Input  Output

11. Negara: Amerika Serikat Suku Bunga : 10.25% – 12% ( tergantung jangka waktu dan jenis pinjaman ) Persyaratan : Usaha kecil sesuai definisi SBA, berbasis di AS, digunakan untuk modal usaha atau investasi , memiliki kelayakan kredit yang baik Cakupan kredit : Semua sektor Benchmarking Progra m Subsidi Kredit Industri Kecil dan Menengah Negara: Malaysia Suku Bunga : 4% per tahun Persyaratan : Perusahaan manufaktur kecil-menengah , berbasis di Malaysia Cakupan kredit : Industri, digital manufaktur Negara: Singapura Suku Bunga: 5% – 6.75% tergantung bank, tenor, dan penilaian risiko Persyaratan : Terdaftar di Singapura, omzet ≤ SGD 100 juta atau pekerja ≤ 200, usaha aktif & berbadan hukum Cakupan kredit : Semua sektor Program Small Business Loan Program : SME Automation & Digitalisation Facility (ADF) (BNM) Program : SME Working Capital Loan (Enterprise Financing Scheme)

12. METODE PENELITIAN

13. Waktu dan Lokasi Penelitian Jabodetabek Data dan Sumber Data A. Data primer B. Data sekunder Data primer sebagai sumber data utama diperoleh dari responden sampel UMKM, asosiasi dan perbankan . Data sekunder berasal dari hasil kajian sebelumnya yang relevan , jurnal , data statistik terkait dari BPS, BI, badan, K/L dan lainnya . Bulan Agustus-Oktober 2025 Responden sampel survei dan indepth interview 30 perusahaan 5 sub sektor pakaian jadi 5 sub sektor tekstil 5 sub sektor furniture 5 sub sektor kulit-barang dari kulit & alas kaki 5 aub sektor makanan minuman 5 sub sektor mainan anak 4 L K/ perbankan / penjamin kredit 6 Asosiasi setiap sub sektor

14. No. Tujuan Data dan Teknik Pengambilan Data Metode Analisis Data 1. Menyediakan data dan analisis yang komprehensif mengenai kebutuhan , tantangan , dan potensi pengembangan industri padat karya tertentu . Primer dan Sekunder Indepth interview, survei , FGD, literature review Deskriptif kualitatif 2. Membuat r ekomendasi kebijakan yang tepat dalam pelaksanaan program KIPK Primer dan Sekunder Indepth interview, survei , FGD, literature review Deskriptif kualitatif Analisis IPA Keterkaitan Antara Tujuan, Data dan Teknik Pengambilan Data serta Analisis Data

15. Analisis Data Deskriptif kualitatif Melakukan benchmarking terkait dengan program subsidi kredit sejenis ( misalnya skema , plafon , cakupan sektor , persyaratan , besaran suku bunga) . Menyediakan data dan analisis yang komprehensif mengenai kebutuhan , tantangan , dan potensi pengembangan industri padat karya tertentu . Melakukan analisis persepsi dan literasi terkait persyaratan calon penerima , ketentuan kredit pembiayaan , penyalur kredit , penjamin kredit , agunan , subsidi bunga, mekanisme penyaluran , pelaporan dan lainnya .

16. Analisis Data B. Important Performa Analysis (IPA) Untuk mengetahui tingkat kinerja / performa dan kepentingan terhadap unsur-unsur atau atribut yang akan dinilai . Kesenjangan antara tingkat kepentingan dengan kinerja dapat diidentifikasi sebagai dasar perumusan strategi kebijakan . Tingkat kinerja dan kepentingan diukur dengan skala Semantic Differential pada skor 1-4, dimana skor 1 menunjukkan tingkat kinerja dan kepentingan yang paling rendah dan skor 4 menunjukkan tingkat kinerja dan kepentingan paling tinggi ( lihat Tabel 1 ) . Skor/Nilai Tingkat Kinerja Tingkat Kepentingan 4 Sangat Baik Sangat Penting 3 Baik Penting 2 Tidak Baik Tidak Penting 1 Sangat Tidak Baik Sangat Tidak Penting Skor Tingkat Kinerja dan Kepentingan pada Metode IPA Urutan prioritas digambarkan dalam Diagram Kartesius : Kuadran I ( prioritas utama perbaikan kinerja ), menunjukan bahwa unsur-unsur yang dinilai sangat penting (di atas nilai rata-rata tingkat kepentingan ). Kuadran I ( prioritas utama perbaikan kinerja ), menunjukan bahwa unsur-unsur yang dinilai sangat penting , namun dalam pelaksanaannya unsur atau atribut tersebut kinerjanya masih di bawah tingkat kinerja rata-rata. Kuadran II ( pertahankan kinerja / prestasi ), menunjukkan bahwa unsur atau atribut yang dianggap penting dinilai telah memiliki kinerja di atas rata-rata kinerja . Kuadran III ( prioritas rendah ), menunjukan bahwa unsur atau atribut memiliki nilai kinerja di bawah nilai rata-rata. Namun demikian , rata-rata tingkat kepentingan juga berada di bawah nilai rata-rata tingkat kepentingan sehingga unsur atau atribut pada kuadran ini menjadi prioritas rendah . Kuadran IV ( kinerja berlebihan ), menunjukan bahwa unsur atau atribut memiliki nilai di bawah rata-rata tingkat kepentingan , tetapi memiliki kinerja di atas nilai kinerja rata-rata. I II IV III

17. TERIMA KASIH