Bahan Paparan JFPLB_Sumut_Narasumber 1.pptx

Bahan Paparan JFPLB_Sumut_Narasumber 1.pptx

1. Peningkatan Tata Kelola BMN/BMD yang Transparan , Efektif dan Akuntabel melalui Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi

2. POKOK PEMBAHASAN

3. DIREKTORAT TRANSFORMASI DAN SISTEM INFORMASI Peraturan MenPANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Peraturan Badan Kepegawaian No 3 Tahun 2023 tentang AK , Kenaikan Pangkat dan Jenjang JF PP 28 tahun 2020 tentang perubahan PP 27 tahun 2014 tentang pengelolaan BMN/D Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar, uji, dan pengembangan kompetensi JFPLB Peraturan MenPANRB No. 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis JF di Bidang Keuangan Negara DASAR HUKUM 3

4. LATAR BELAKANG, MANFAAT, MAKSUD DAN TUJUAN 4 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib menatausahakan dan mengelola BMN /D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya LATAR BELAKANG MAKSUD Menyediakan wadah pengembangan karir bagi Pegawai Negeri Sipil yang selama ini melaksanakan tugas penatausahaan dan pengelolaan BMN/D Pelaksanaan tugas dan fungsi unit yang membidangi penatausahaan dan pengelolaan BMN/D terlaksana secara optimal. TUJUAN MANFAAT JFPLB 1 M eningkatkan kepercayaan dalam memahami / mencermati LKPP dan LKPD yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan 2 Potensi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 3 Terlaksananya pengawasan dan pengendalian BMN/D yang lebih baik 4 Perencanaan kebutuhan , penggunaan , pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN/D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BMN/D

5. JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA BARANG (JFPLB) 5 JFPLB jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan BMN/D sesuai ketentuan peraturan perundangan KETERAMPILAN KEAHLIAN Instansi Pusat , meliputi kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural Instansi Daerah Provinsi ; dan Instansi Daerah Kabupaten/Kota Kedudukan Jenjang Keterampilan Kelas Jabatan Tunjangan Jabatan Terampil 7 Rp360.000 Mahir 8 Rp540.000 Penyelia 9 Rp960.000 PerKa BKN Nomor 14 Tahun 2022 PerPres Nomor 14 Tahun 2022 PMK Nomor 132 Tahun 2023

6. JUMLAH PFPLB 6 14% 22% 64% KEMENTERIAN/LEMBAGA 21 PEMERINTAH DAERAH 7 JUMLAH PEMDA 552 JUMLAH K/L 99

7. TERDAPAT TUNJANGAN JABATAN PFPLB mendapatkan tambahan tunjangan jabatan sesuai dengan jenjang jabatan KESEMPATAN NAIK PANGKAT LEBIH CEPAT PFPLB yang memiliki predikat kinerja bernilai minimal sangat baik setiap tahunnya dapat naik pangkat dan jenjang lebih cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satunya adalah lulus ujikom jenjang yang akan dituju, berbeda dengan kenaikan pangkat regular PNS per 4 tahun sekali PENGEMBANGAN KOMPETENSI Instansi pembina memberikan pelatihan, bimbingan teknis dan pembinaan secara berkesinambungan EXPERT DI BIDANG PENGELOLAAN BMN/D Memiliki keahlian khusus akan membuka lebih banyak peluang karier dan dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas KELAS JABATAN LEBIH TINGGI Kelas jabatan fungsional rata-rata lebih tinggi dibandingkan jabatan pelaksana KESEMPATAN MENJADI PPT, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS PFPLB memiliki kesempatan untuk dapat di jabatan struktural melalui mekanisme perpindahan jabatan KEUNTUNGAN MENJADI PFPLB DIREKTORAT TRANSFORMASI DAN SISTEM INFORMASI 7

8. PENGANGKATAN KE DALAM JFPLB 8 l o w on g a n kebutuhan JF dari Calon PNS, bagi: JF ahli pertama; JF ahli muda; atau JF terampil. Berijazah paling rendah: S1/DIV sesuai kualifikasi pendidikan untuk JF keahlian; SMA/sederajat sesuai kualifikasi pendidikan untuk JF keterampilan. Predikat Kinerja min. baik dalam 1 th terakhir. Dilaksanakan melalui: promosi ke dalam/dari JF; atau kenaikan jenjang JF. Mengikuti dan lulus Ukom. Predikat Kinerja min. sangat baik dalam 2 th terakhir. Memiliki rekam jejak yang baik. Tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat maupun hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam 3 th terakhir. Pengangkatan Pertama 1. Merupakan pengangkatan untuk mengisi Penyesuaian Dilaksanakan untuk: penetapan JF baru; perubahan ruang lingkup tugas JF; keb. mendesak sesuai prioritas strategis instansi/Nasional Berijazah paling rendah: S1/DIV untuk JF keahlian; SMA/sederajat untuk JF keterampilan. Memiliki pengalaman di bidang tugas JF min. 2 th. Predikat Kinerja min. baik dalam 2 th terakhir. *) Dalam penataan birokrasi, penyesuaian Jabatan ke JF dapat dilakukan melalui penyetaraan Jabatan Administrator → Ahli Madya; Pengawas → Ahli Muda; Eselon V → Ahli Pertama Perpindahan Jabatan Merupakan perpindahan horizontal ke dalam JF melalui: perpindahan antar kelompok JF; perpindahan antar Jabatan. Berijazah paling rendah: S1/DIV untuk JF keahlian; SMA/sederajat untuk JF keterampilan. Mengikuti dan lulus Ukom. Memiliki pengalaman di bidang tugas JF min. 2 th. Predikat Kinerja min. baik dalam 2 th terakhir. Berusia paling tinggi: 53 th untuk JF ahli pertama, ahli muda, dan keterampilan 55 th untuk JF ahli madya; 60 th untuk JF ahli utama bagi JPT. P r o m o si

9. ANGKA KREDIT 9 Pengangkatan Pertama KATEGORI JENJANG PANGKAT KOEFISIEN AK TAHUNAN AK KUMULATIF MINIMAL KENAIKAN PANGKAT AK KUMULATIF MINIMAL KENAIKAN JENJANG ANGKA KREDIT DASAR Keterampilan Penyelia III/d 25 100   III/c Mahir III/b 12,5 50 100 50 III/a Terampil II/d 5 20 40 20 II/c Cukup / Butuh Perbaikan Sangat Baik Sangat Kurang Baik Kurang 150% x Koefisien AK 100% x Koefisien AK 75% x Koefisien AK 50% x Koefisien AK 25% x Koefisien AK Predikat Kinerja JF di konversikan menjadi Angka Kredit yang dapat di tetapkan secara tahunan maupun periodik Akuntabilitas penilaian pada Pejabat Penilai/Atasan

10. KONVERSI PREDIKAT KINERJA MENJADI AK TAHUNAN 10 Simulasi per tahun Koefisien per tahun Sangat Baik Baik Butuh Perbaikan Kurang Sangat Kurang 150% 100% 75% 50% 25% Keahlian Ahli Pertama 18,75 12,5 9,38 6,25 3,13 12,5 Ahli Muda 37,50 25 18,75 12,50 6,25 25 Ahli Madya 56,25 37,5 28,13 18,75 9,375 37,5 Ahli Utama 75 50 37,50 25 12,50 50 Keterampilan Pemula 5,63 3,75 2,81 1,88 0,94 3,75 Terampil 7,50 5 3,75 2,50 1,25 5 Mahir 18,75 12,5 9,38 6,25 3,13 12,5 Penyelia 37,50 25 18,75 12,5 6,25 25 Perka BKN No 3 tahun 2023

11. PENGANGKATAN PERTAMA 11 Pengangkatan Pertama 1 2 3 4 PERHITUNGAN Sdri . Suci Hafizah Afwan NIP. 199609182023032001 golongan ruang II C menduduki Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang Terampil terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Maret 2024. Penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama calon PNS sebagai berikut : Selama kurun waktu 10 ( sepuluh ) bulan melaksanakan kegiatan On The Job Training (OJT) dengan kinerja baik : 10/12 x 100% x 5 = 4,17 Selama kurun waktu 2 (dua) bulan melaksanakan kegiatan sesuai penempatan di unit kerjanya dengan Predikat Kinerja baik : 2/12 x 100% x 5 =0,83 AK total = 4,17 + 0,83 = 5 Akumulasi angka kredit pejabat fungsional melalui pengangkatan pertama diperoleh dari konversi predikat kinerja pada saat CPNS ditambah dengan konversi predikat kinerja setelah menduduki jabatan fungsional secara proposional 5

12. PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN 12 Pengangkatan Pertama Keterangan : Jenjang Penyelia Golongan Ruang III/ c Angka Kredit 25 Januari Desember Mei Predikat Baik 2023 2020 2021 2022 Predikat Baik Predikat Baik Predikat Baik Diangkat dalam JF PLB Mahir, III/a Pelaksana, III/a A. Konversikan secara Tahunan dan Periodik : = 5,208. =   AK = % Predikat Kinerja x Koefisien AK 2023  Periodik dengan Predikat Baik AK = % Predikat Kinerja x Koefisien AK = 100% x 12,5 = 12,5 Angka Kredit 2020 - 2022  Periodik dengan Predikat Baik B. Jumlahkan Hasil Konversi Periodik : Perolehan Tahun 2020 = 12,5 Perolehan Tahun 2021 = 12,5 Akumulasi Angka Kredit = 12,5 + 12,5 + 12,5 + 5,208 = 42,708 AK Dasar = 0 Sehingga AK Kumulatif =42,708 + 0 = 42,708 Perolehan Tahun 2023 = 5,208 Perolehan Tahun 2022= 12,5 ANGKA KREDIT PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN (JABATAN ADMINISTRASI  JF )

13. PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN 13 Pengangkatan Pertama Penetapan pangkat dan jenjang jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain dari JF ke JF lainnya adalah pada pangkat dan jenjang yang sama dengan jabatan fungsional sebelumnya J abatan Fungsional Penata Laksana Barang Keterangan : Jenjang Penyelia Golongan Ruang III/ c Angka Kredit 25 Perpindahan J abatan Fungsional PK APBN Keterangan : Jenjang Penyelia Golongan Ruang III/ c Angka Kredit 25 ANGKA KREDIT PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN (JF  JF ) “Ketentuan pemberian angka kredit tersebut dikecualikan bagi pejabat fungsional jenjang terampil yang memperoleh golongan ruang III/a melalui penyesuaian ijazah dan hendak melakukan perpindahan ke dalam JF Ahli Pertama. Kepada yang bersangkutan diberikan AK Konversi Predikat Kinerja ditambah Angka Kredit Dasar pada pangkat golongan ruangnya.”

14. PERPINDAHAN DARI KETERAMPILAN KE KEAHLIAN 14 Pengangkatan Pertama Pengangkatan JF Keahlian memperhatikan golongan ruang sebagai berikut: Golongan Ruang III/a dan III/b  Ahli Pertama Golongan Ruang III/c atau III/d  Ahli Muda Persyaratan yang diperlukan untuk perpindahan Jabatan Fungsional kategori keterampilan ke kategori keahlian : Tersedia lowongan kebutuhan ; Memiliki paling rendah pangkat penata muda golongan ruang III/a atau penata muda tingkat I golongan ruang III/b sesuai dengan syarat jabatan yang ditentukan ; T ingkat pendidikan formal minimal Sarjana atau Diploma empat sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional keahlian; Syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Mengikuti dan lulus uji kompetensi. Penghitungan Angka Kredit Pejabat Fungsional yang diangkat melalui perpindahan antar kelompok jabatan dari kategori keterampilan ke kategori keahlian berdasarkan konversi predikat kinerja pada masa kerja golongan ruang terakhir yang dimiliki pada jabatan terakhir dan ditambah dengan Angka Kredit Dasar. Perhitungan Angka Kredit Ketentuan

15. KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG 15 Pengangkatan Pertama Harus naik jenjang terlebih dahulu baru diusulkan untuk naik pangkat, dikecualikan bagi mereka yang golongan ruang dibawah III/a memiliki ijazah S-1, bila ingin ke kekeahlian maka harus III/a terlebih dahulu Jabatan Fungsional yang memiliki AK melebihi AK yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi , kelebihan AK tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya Jika dalam jenjang yang sama diperhitungkan Minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir memenuhi jumlah AK yang ditentukan untuk kenaikan pangkat Setiap unsur penilaian kinerja minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir KENAIKAN PANGKAT Ketersediaan kebutuhan jabatan Minimal 1 tahun dalam jabatan terakhir Memenuhi AK Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan Setiap unsur penilaian kinerja minimal bernilai baik dalam 1 tahun terakhir Lulus uji kompetensi KENAIKAN JABATAN

16. KENAIKAN PANGKAT JIKA TIDAK ADA FORMASI 16 Pengangkatan Pertama Perhitungan Angka Kredit Ketentuan BARU L AMA Terpenuhi Angka Kredit Kumulatif Sudah mencapai Pangkat Maksimal pd Jenjangnya Contoh: Mahir ( III-b) tersedia formasi jenjang d i at a s nya? No Tidak Naik Pangkat Mahir (III-b) Y es No JF dapat diberi 1x kenaikan pangkat tanpa kenaikan jenjang Contoh: Mahir Penyelia : IIIa – IIIb → III : IIIc – IIId → Ia Kenaikan Pangkat JF dibatasi jenjang Jabatan Contoh: Ahli Pertama Ahli Muda : IIIa – IIIb : IIIc – IIId 1. Proses naik Jenjang: Mahir ( III-b) --> Penyelia (III-b) 2. Proses naik Pangkat: Mahir (III-b) --> Penyelia (III-c) Proses naik Pangkat: Mahir (III-b) --> Mahir (III-c) Naik pangkat 1 kali PermenPAN 1/2023 & Per BKN 3/2023 Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut: a. memenuhi angka kredit kumulatif; b. lulus uji kompetensi pada jenjang setingkat lebih tinggi; c. tersedia peta jabatan; d. kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; e. penilaian kinerja bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir; f. telah 2 tahun dalam pangkat terakhir; g.memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai peraturan dan perundangundangan.

17. PEMBERHENTIAN JF BARU L AMA 1. mengundurkan diri dari jabatan karena alasan pribadi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas jabatan (ditetapkan oleh PPK, dan disampaikan ke Instansi pembina ) 2. Diberhentikan sementara sebagai PNS karena: diangkat menjadi pejabat negara; diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana . 3. Cuti di luar tanggungan negara dengan syarat: telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus- menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja. 4. Menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan , berupa tugas kedinasan untuk mengikuti pendidikan formal 6. Tidak memenuhi persyaratan jabatan , yaitu: kualifikasi pendidikan; dan standar Kompetensi Jabatan Fungsional. (ditetapkan setelah, dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang) Ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi , mencakup: jabatan pimpinan tinggi; jabatan administrator; jabatan pengawas; atau jabatan pelaksana. 17

18. PEMBERHENTIAN JF BARU L AMA 18 Ketentuan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali ke dalam JF: Pengangkatan Kembali diberikan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja selama diberhentikan. Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja selama diberhentikan dihitung dari Predikat Kinerja terhitung mulai tanggal pangkat terakhir ditambahkan Angka Kredit Dasar. Pejabat Fungsional D ibe r h enti k a n Ditugaskan ke JA atau JPT Tugas Belajar Pengangkatan Kembali Pengangkatan Kembali atau P e r p i nd a h an dari Jabatan Lain TANPA UJIKOM Pengangkatan Kembali diberikan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja selama diberhentikan. Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja selama diberhentikan dihitung dari Predikat Kinerja terhitung mulai tanggal pangkat terakhir ditambahkan Angka Kredit Dasar. Ketentuan Pemberian Angka Kredit

19. PENILAIAN KINERJA DAN KOMPETENSI JF 19 Pengangkatan Pertama Pengelolaan Kinerja perencanaan kinerja = penetapan dan klarifikasi ekspektasi pela ks a n aa n , pe m an t au a n , dan pembinaan kinerja penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja tindak lanjut evaluasi kinerja AK Pendidikan Jika PF di Bid Keuangan Negara memperoleh pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan AK tambahan sebesar 25% dari AK Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjang Pengembangan Kompetensi Standar Kompetensi t e r di r i a t a s k o m pe t en s i J aba t a n t e kn i s , manajerial , dan sosio kultural AK Penugasan Daerah Khusus diberikan AK 25% dari AK Kumulatif kenaikan pangkat untuk setiap kenaikan pang k a t s el a m a m ela ks a n a k a n t uga s di daerah terpencil, berbahaya, rawan, d an /atau konflik Evaluasi Kinerja Ditetapkan dalam Predikat Kinerja untuk dikonversi ke dalam perolehan Angka Kredit

20. ALUR REKOMENDASI 20 BARU L AMA PPK Instansi Pengguna Instansi Pembina KementerianPAN-RB DOKUMEN: Kertas Kerja Penghitungan Tiap Jenjang Kertas kerja Proyeksi formasi 5 Tahun ke depan Menghitung kebutuhan mengusulkan formasi kebutuhan dan ijin prinsip penggunaan JFPLB (untuk pertama kali penggunaan JFPLB ) Melakukan Verifikasi dan Mengeluarkan rekomendasi ijin prinsip dan formasi kebutuhan JFPLB PPK Instansi Pengguna Mengeluarkan surat persetujuan formasi 5 tahun KJFPLB PPK Instansi Pengguna Persetujuan KJFPLB Persetujuan KJFPLB Instansi Pusat dan/atau Daerah (tusi pengelolaan BMN/D) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah (Prov/Kota/Kab ) Instansi Pembina Mengusulkan kepada MenPAN-RB Kebutuhan JF Dokumen yang diusulkan Surat rekomendasi dari instansi Pembina Pemetaan Jabatan Fungsional setiap unit di instansi Pengguna

21. 2 Diproyeksikan untuk 5 tahun ke depan 1 Dihitung berdasarkan Analisis Beban Kerja dengan pendekatan norma waktu 3 Mempertimbangkan jumlah PLB yang naik jenjang KEBUTUHAN JFPLB

22. ALUR PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI 22 1 2 3 4 Instansi Pembina Membuka seleksi perpindahan dari jabatan lain dengan menyampaikan surat pada semua K/L dan Pemda Instansi Pemerintah Menyampaikan surat usulan pegawai yang akan mengikuti seleksi beserta dokumen kelengkapan ( Pemda dan K/L telah mendapatkan ijin prinsip penggunaan dan rekomendasi kebutuhan JFPLB) Instansi Pembina Menyelenggarakan pelatihan fungsional persiapan Ujikom, pelaksanaan Ujikom dan m enyampaikan rekomendasi pengangkatan ke dalam JFPLB kepada Instansi Pemerintah PPK Instansi Pemerintah Mengangkat Penata Laksana Barang sesuai dengan jenjang yang direkomendasikan oleh Instansi Pembina

23. PEMETAAN JF BIDANG KEUANGAN NEGARA 23

24. 24 Analis Keuangan Negara (AKN) melakukan kegiatan analis keuangan negara meliputi bidang fiskal dan sektor keuangan, perencanaan dan penganggaran, pajak, bea cukai, PNBP, perbendaharaan, kekayaan negara, penilaian, lelang, hubungan keuangan pusat daerah, pembiayaan dan risiko keuangan, pembinaan profesi keuangan, atau investasi pemerintah dan pengelolaan dana Pengawas Keuangan Negara (PKN) melakukan kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan di bidang pajak, bea cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, hubungan keuangan pusat daerah, pembiayaan, pengawasan pengelolaan BA BUN, BUMN, Lembaha non BUMN, advokasi dan penyuluhan keuangan negara Penilai melakukan kegiatan penilaian dan/atau pemetaan kekayaan negara dan pajak sebagaimana diatur dalam per-UU-an Tugas Jabatan Fungsional Bidang Keuangan Negara Pelelang melakukan kegiatan lelang dan penggalian potensi lelang

25. PERPINDAHAN ANTAR JF BIDANG KEUANG NEGARA 25

26. FLEKSIBILITAS PENUGASAN JF KEMENKEU Pengangkatan Pertama BARU L AMA Fiskal dan Sektor Keuangan Perencanaan dan Penganggaran Pajak Kepabeanan dan Cukai PNBP Penilaian Kekayaan Negara Penilaian Pajak Lelang 6. Pebendaharaan 7. Kekayaan Negara, Penilaian , dan Lelang 8. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 9. Pembiayaan dan Resiko Keuangan 10. Pembinaan Profesi Keuangan 11. Investasi Pemerintah dan Pengelolaan Dana 1. Pajak 2. Kepabeanan dan Cukai 3. Perbendaharaan 4. Kekayaan Negara 5. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 6. Pembiayaan 7. Pengawasan Pengelolaan Bagian Anggaran BUN serta BUMN dan Lembaga non BUMN 8. Advokasi dan penyuluhan di bidang Keuangan Negara AKN PKN PENILAI PELELANG Perpindahan Antar JF Bid Keuangan Negara ( Ukom Portofolio ) Perpindahan Antar Bidang Dalam 1 JF Bid Keuangan Negara (Tanpa Ukom) 26

27. TRANSFORMASI JFPLB  JFPKN Penyelia III/c – III/d Mahir III/a – III/b Terampil II/c – II/d Kategori Keterampilan Kategori Keahlian Kategori Keterampilan Ahli Madya IV/a – IV/c Ahli Muda III/c – III/d Ahli Pertama III/a – III/b Penyelia III/c – III/d Mahir III/a – III/b Terampil II/c – II/d JFPLB JFPKN 27

28. BARU L AMA 28 Standar Kompetensi JFPLB No. Kompetensi Manajerial Terampil Mahir Penyelia 1. Integritas 2 2 3 2. Kerjasama 2 2 3 3. Komunikasi 1 2 3 4. Orientasi pada Hasil 1 2 3 5. Pelayanan Publik 1 2 3 6. Pengembangan Diri dan 1 2 3 Orang Lain 7. Mengelola Perubahan 1 2 3 8. Pengambilan Keputusan 1 2 3 No. Kompetensi Sosial Kultural Terampil Mahir Penyelia 1. Perekat Bangsa 2 2 3 BEFORE No. Kompetensi Teknis Terampil Mahir Penyelia 1. Penyusunan perencanaan Kekayaan Negara/Daerah 1 2 3 2. Penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan Kekayaan Negara/Daerah 2 3 3 3. Penatausahaan Kekayaan Negara/Daerah 2 2 3 4. Pemanfaatan Kekayaan Negara/Daerah 2 2 3 5. Pemindahtanganan,pemusnahan, dan penghapusan Kekayaan Negara/Daerah 2 3 4 6. Pembinaan, pengawasan, danpengendalian Kekayaan Negara/Daerah 1 2 3 AFTER No. Kompetensi Manajerial Terampil Mahir Penyelia 1. Integritas 2 2 3 2. Kerjasama 2 2 3 3. Komunikasi 1 2 3 4. Orientasi pada Hasil 1 2 3 5. Pelayanan Publik 1 2 3 6. Pengembangan Diri dan 1 2 3 Orang Lain 7. Mengelola Perubahan 1 2 3 8. Pengambilan Keputusan 1 2 3 No. Kompetensi Sosial Kultural Terampil Mahir Penyelia 1. Perekat Bangsa 2 2 3 No. Kompetensi Teknis Terampil Mahir Penyelia 1. Advokasi Kebijakan di Bidang Keuangan Negara 2 3 4 2. Pengawasan di Bidang Keuangan Negara 3 3 4 3. Pengelolaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan di Bidang Keuangan Negara 2 2 3 Tidak Berubah Tidak Berubah Berubah

29. KASIH TERIMA Selesai