Bahan Paparan Narasumber DITFAS Surabaya edit.pdf

Bahan Paparan Narasumber DITFAS Surabaya

1. COACHING CLINIC
FasilitasKawasanBerikat(KB)
Surabaya, 01 Agustus2024
DirektoratFasilitasKepabeanan

2. 2
POST
DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
MONITORING KHUSUS BAGIAN DARI KEGIATAN INTELIJEN
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL
PKPT UNTUK MENGUJI KEPATUHAN
ON PROCESSPRE
PERIZINAN & PROFILING
ENTITASORANGKOMODITAS
DATA
LAINNYA
PEMBANGUNAN
KOMITMEN INTEGRITAS
REFORM FASILITAS KEPABEANAN
KNOWING YOUR CUSTOMER
PRODUK HUKUM
EXTRA EFFORT
CURRENT ISSUES
LARTAS
IKN
KOLABORASI/SINERGI
DJP Badan Karantina
LNSW
•MonitoringUmum
•MonitoringKhusus
MONEV
•EvaluasiMikro
•EvaluasiMakro
•ValidasiLartas
•CEISA4.0
SISTEM APLIKASI LAYANAN
•SingleSubmission
•PotongKuota
DASHBOARD FASILITAS
KEPABEANAN (D’FRIME)
DIREKTORAT AUDIT KC
AUDIT COVERAGE RATIO (ACR)
MONITORING COVERAGE RATIO (MCR)
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN
JUMLAH
PERUSAHAAN
6%*
94%*
77%*
23%*
NILAI
FASILITAS
* Data per Semester II Tahun2023

3. 3
INSTRUKSI PENINGKATAN PENGAWASAN TPB (INS -1)
GRAND DESIGN
PENGAWASAN FASILITAS TPB
Penerbitan
Perubahan
Pembekuan
Pencabutan
Maksud& Tujuan
MeningkatkanAudit Coverage Ratio
terhadapPerusahaan TPB
Data perizinanyang belum
realtime& belumonline
Permasalahandi lapangan
yang berulangdan menjadi
atensimasyarakat
Temuanhasilpemeriksaan
APF yang berulang
Data IT Inventory yang
belumdapatdiandalkan
Data lokasiperusahaan
yang belumterverifikasi
Penggunaansegelkertas
yang rawanfraud
Laporan kegiatanmonitoring
yang masihmanual
Pengawasanin& outbarang
yang belumefektif& efisien
PRE
Perizinan
PeriksaLokasi
ERNA
ON PROCESS
PersentasiProbis
1. Pengawasanin& outBarang
POST
2. Monitoring umum, khusus, & mandiri
3. Evaluasimikrodan makro
4. Monitoring Control Room (MCR)
Sebagaibentukakuntabilitasatas
implementasi& ketepatansasaran
ataskebijakaninsentiffiskal
Optimalisasi:
Profiling
Digitalisasi
termasukpemanfaatanteknologiinformasi
PemanfaatanTeknologiInformasi
SinergibersamaUnit Terkait
AplikasiPerizinanPrinsip
AplikasiPerizinanTransaksional
AplikasiTransaksiTidakBiasa
AplikasiMonitoring Umum
PemeriksaanFisikOnline
Validasi pemenuhan Tata Niga Impor &
SSmQC
Dashboard Fasilitas
E-Seal
KONDISI SEBELUMNYA :
Peningkatanpengawasan& pelayananterhadap
perusahaanTPB
Optimalisasipendayagunaantools pengawasan
Penguatandan pemantauanintegritas, kodeetik,
dan kepatuhanpelaksanaantugasdi TPB
Peningkatankegiatanaudit pada perusahaanTPB
PenyempurnaanregulasiterkaitTPB
Internalisasi& SosialisasiketentuanTPB
Percepatanpemanfaatanteknologiinformasi
Peningkatankompetensipegawai, dll
PortalBerbagiPakaiGeospasial
Data perizinandapat
diaksessecararealtime
KONDISI YG DIHARAPKAN :
Lokasi perusahaandapat
terverifikasioleh BIG
Permasalahandan temuan
APF dapatdimitigasidan
ditindaklnjutilebihbaik
Penggunaane-seal
mengurangirisikofraud
Pengawasanin& outbarang
lebihefektif& efisien
Tersajinyadata DE pemberian
fasilitasTPB untuk
penyusunanKebijakan.
INSTRUKSI
PENINGKATAN
PENGAWASAN TPB
(INS-01/BC/2024)
Laporan kegiatanmonitoring
secararealtimemelalui
Dashboard Fasilitas
Pembangunan Komitmen
Integritas

4. 4
FASILITASI PERDAGANGAN
DAN INDUSTRI
PemberianInsentifFiskal
(Kepabeanan, Cukaidan
Perpajakan) Yang Berpengaruh
TerhadapPenerimaanNegara
(Short fall dan Tax Expenditure)
KEBIJAKAN FASILITAS
KEPABEANAN
124
106
76
115
80
19
-73 -76
-68 -73
-59
-15
51
30
8
42
21
4
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Izin Baru Cabut Surplus/Defisit
SDM Minus Growth (moratorium) tetapi:
•PenggunaJasa TPB terusbertambah
•Giatpelayanandan pengawasanTPB
terdampakpeningkatanTPB
•Risikooperasionalmeningkat
•Beban Post Clearance Control
meningkat
TrenIzinBaru dan CabutTPB
TrenJumlahTPB
PENGUATAN MONEV TPB
PerlunyaPemanfaatanTeknologi
Informasi
PerlunyaSinergidenganUnit-Unit
terkait di DJBC
PengembanganAplikasioleh internal
DJBC (Apl. CEISA & Mandiri)
PengembanganAplikasibersama
eksternalDJBC (LNSW, BIG)
PemanfaatanTeknologi(RiksaFisik
Online, E-seal)
PenguatanPengawasandan Post
Clearance Control
PenguatanpengawasanInternal atas
kegiatanpegawaiterkaitTPB
Sosialisasidan Internalisasi
ketentuanTPB
PercepatanpengembanganAplikasi
Yan dan Was TPB
TANTANGAN THINGS TO DO:
1704
1751
1797
17601763
1805
1822
2018201920202021202220232024

5. 5
2018201920202021202220232024
KB 1351136213881396140414371449
GB 244 235 233 188 180 189 192
PLB 73 113 143 150 154 151 153
TBB 28 34 26 20 19 21 20
TPPB 8 7 7 6 6 7 8
TOTAL1704175117971760176318051822
SEBARAN TPB KANWIL DJBC JAWA TIMUR I
SumbeerData :Database Ditfas(JmlTPB) per Juli2024
JumlahTPB Nasional (s.d29Juli2024)
BOJONEGOR
O
GRESIKPASURUANSIDOARJO
TANJUNG
PERAK
JUANDA
TPPB 0 0 0 0 1 0
PLB 0 7 1 4 9 0
GB 0 1 2 2 5 2
KB 1 23 46 46 2 0
JUMLAH TPB PER KPPBC DI KANWIL JATIM I
21
10
9
8 8
MAKANAN BAHAN KIMIA LAINNYA KARET DAN
PLASTIK
KULIT DAN
ALAS KAKI
KB KANWILJATIMIPER KLU (TOP 5)

6. 6
CapaianMonitoring KhususTPB s.d29Juli 2024
•Kawasan Berikat
•Pusat LogistikBerikat
•Gudang Berikat
•Toko Bebas Bea
•Tempat Penyelenggaraan Pameran
Berikat
43
13
2
0
0
58
ST
Monsus54
Laporan
Monsus
14x PEMERIKSAAN SEDERHANA
TOTAL TAGIHAN (SPP + SPSA)
Rp. 772.641.822
SEJAK BERLAKUNYA PMK-216/2022 & PER-6/2023
TerkaitMonsus,
Telah diterbitkan:
41z PSWW
3x PENELITIAN MENDALAM
Dari 54laporan, dihasilkan:
•22LaporanTerkaitSPI,
•6LaporanSesuai
•3RekomendasiAudit
•23Rekomendasi
o9Rek. Tagihan
o11Rek. IT Inventory
o3Rek. CCTV
o1Rek. Beku
o5Rek. Cabut
o1 Penelitianlebih
lanjut
Monsusper TPB
KPPBC di Lingkungan
KanwilJatimI
JUMLAH
MONSUS
JUMLAH LAPORAN
DISAMPAIKAN
JUMLAH LAPORAN BELUM
DISAMPAIKAN
TAGIHAN
(Rp)
KanwilDJBC JatimI 9 9 - -
KPPBC TMP A Pasuruan 15 14 1 188.790.706
KPPBC TMP B Gresik 10 7 3 -
KPPBC TMP B Sidoarjo 14 14 - 583.851.116
KPPBC TMP C Bojonegoro 2 2 - -
KPPBC TMP Juanda 2 2 - -
KPPBC TMP Tanjung Perak6 6 - -
SumbeerData : Disposisipada Satu Kemenkeu, Maret2023 s.d29Juli 2024i.
9
15
10
14
2
2
6
152
49
31
52
1
2
17
0 50 100 150
Kanwil DJBC Jatim I
KPPBC Pasuruan
KPPBC Gresik
KPPBC Sidoarjo
KPPBC Bojonegoro
KPPBC Juanda
KPPBC Tanjung Perak
SebaranMonsusvs JumlahTPB KW JatimI
Jumlah TPBJumlah Monsus

7. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 7
Monitoring Umum
KANTOR PABEAN DAN KPU BC
(UNIT PKC dan UNIT P2)
Monitoring TPB SesuaiPMK 216/PMK.04/2022 dan PER-6/BC/2023
a.persyaratandankriteriaperizinanfasilitasTPB;
b.prosedurpemasukandanpengeluaranbarangyang
mendapatfasilitasTPBsecarafisikdan
administratif;
c.prosedurpembongkaran,penimbunan,pengolahan,
pencatatan,dankegiatanPenerimaFasilitasTPB
yangterkaitdenganfasilitasTPB;
d.existence,responsibility,natureofbusiness,and
auditability(ERNA);
e.ITInventory;
f.closedcircuittelevision(CCTV);dan/atau
g.prosedurlainsebagaimanadiaturdalamketentuan
peraturanperundang-undanganmengenaiTPB
Periodik1(satu)bulansekaliataspelaksanaanpadabulanberjalan
Monitoring Khusus
Kantor Pabean, KPU BC, Kanwil,
Dit P2, Dit Fas
a.PemeriksaanSewaktu-waktu
b.PemeriksaanSederhana
c.PemeriksaanMendalam
•DilaksanakanolehkantoryangmengawasiTPBpalingkurang1x
untuk1TPBuntuk1bulan
•DilaksanakanberdasarkanSuratTugasdanMaksimal20HK
•Dapatdiperpanjang1xmaksimal10HK
•UntukpelaksanaanMonsus,KepalaKantordapatmembentuk
TimMonsusyangterdiridariUnitPKC,UnitP2,dan/atauUnit
lainberdasarkanpertimbanganDirjen/Direktur/KepalaKantor
Monitoring
Mandiri
Dilakukanoleh Penerima
FasilitasTPB sendiri
a.KesesuaianPersediaanbarang
dalamSAP denganIT
Inventory
b.KesesuaianPemberitahuan
PabeandenganIT Inventory
c.Hal-Hal Lain yang perlu
dilaporkan
DapatDilakukanpalingbanyak6kali
dalam1tahun
KoordinasiPengawasan(Pasal47PER-62023)
Dalamhalmonitoringkhususbersamaandenganauditmaka:
a.Monsusdihentikan
b.KaKanwil,KaKPUBCatauKaKPPBCmenyampaikan
laporanmonsus,daftaratensimonsus,informasilain
yangdapatmembantupelaksanaanauditketimAudit

8. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 8
Dalamhalpelaksanaanrekomendasiberupapenerbitansuratpenetapantarifdan/ataunilaipabeanberupaSPTNP atauSPKTNP,
berlakuketentuan:
•Bea Masukdihitungberdasarkan:
1.nilaipabeandan klasifikasi:
a)yang berlakupada saatbarangimpordimasukkankeTPB dan/atau dikeluarkan dariTPB; atau
b)hasilpenetapanPejabatBea dan CukaidalamhalterdapatpenetapanPejabatBea dan Cukaiatasnilaipabean
dan/atautarif;
2.pembebananpada saatpemberitahuanpabeanuntukdimasukkankeTPB dan/atau dikeluarkan dariTPB;
•PDRI dihitungberdasarkan:
1.nilaiimporyang berlakupada saatbarangimpordimasukkankeTPBdan/atau dikeluarkan dari TPB; dan
2.tarifpada saatpemberitahuanpabeanimporuntukdipakaididaftarkan; dan
•nilaidasarperhitunganBea Masuk menggunakannilaikursyang ditetapkanoleh Menteri pada saatpemberitahuanpabean
untukdimasukkankeTPB dan/ataudikeluarkandariTPB
Monitoring KhususterkaitTagihan
Ketentuanuntukpenerbitan
penagihan-SPTNP (ps11)
PenerbitanSurat PenetapanPabean
dst.. (ps10 ay 4)
DalamhalditerbitkansuratpenetapanpabeanberupaSPP, berlakuketentuan:
•Bea Masuk dihitungberdasarkan:
1.nilaibarangidentikpada pemberitahuanpabeanterakhirdan klasifikasiyang berlakupada saatbarangimpordimasukkankeTPB; dan
2.pembebananyang berlakuataspemberitahuanpabeansaatlaporanMonitoring khususditerbitkan;
•PDRI dihitungberdasarkan:
1.nilaiimporpada pemberitahuanpabean terakhirpada saatbarangimpordimasukkankeTPB; dan
2.tarifyang berlakupada saatlaporanMonitoring khususditerbitkan; dan
•nilaidasarperhitunganBea Masuk menggunakannilaikursyang ditetapkanoleh Menteri pada saatlaporanMonitoring khususditerbitkan.

9. KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 9
KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN DI KAWASAN BERIKAT
UU 17/2006 jo. 10/1995
KEPABEANAN
Pasal53
PP 32 / 2009
TPB
Pasal4
PP 85 / 2015
TPB
Pasal46B
PMK 131 2018 jo 65 2021
PDJ 19 2018 jo 09 2021
(1)Untukkepentinganpengawasanterhadap
pelaksanaanketentuanlarangandanpembatasan,
instansiteknisyangmenetapkanperaturanlarangan
dan/ataupembatasanatasimporataueksporwajib
memberitahukankepadaMenteri.
(2)Ketentuanmengenaipelaksanaanpengawasan
peraturanlarangandan/ataupembatasan
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturlebih
lanjutdenganatauberdasarkanperaturanmenteri.
(3)Semuabarangyangdilarangataudibatasiyangtidak
memenuhisyaratuntukdiimporataudiekspor,jika
telahdiberitahukandenganpemberitahuanpabean,
ataspermintaanimportirataueksportir:a.
dibatalkanekspornya;b.dieksporkembali;atauc.
dimusnahkandibawahpengawasanpejabatbeadan
cukaikecualiterhadapbarangdimaksudditetapkan
lainberdasarkanperaturanperundangundangan
yangberlaku.
(4)Barangyangdilarangataudibatasiuntukdiimpor
ataudieksporyangtidakdiberitahukanatau
diberitahukansecaratidakbenardinyatakansebagai
barangyangdikuasainegarasebagaimanadimaksud
dalamPasal68,kecualiterhadapbarangdimaksud
ditetapkanlainberdasarkanperaturanperundang-
undanganyangberlaku
5.Pengeluaranbarangasalimpor
dariTempatPenimbunan
Berikatketempatlaindalam
daerahpabeanberlaku
ketentuankepabeanandi
bidangimpor.
Penjelasan
“ketentuankepabeanandibidang
impor” adalah mengenai
ketentuankepabeananserta
ketentuan larangan dan
pembatasan
Pasal20
3.Sisahasilproduksiyang
dikeluarkanketempatlain
dalam daerah pabean
dikecualikandaritataniaga
impor
1.PemasukanbarangasalLDPkeTPBbelum
diberlakukanketentuanpembatasandi
bidangimporkecualiditentukanlain
berdasarkanketentuanperaturan
perundang-undangan.
2.PengeluaranbarangasalLDPuntuk
diimporuntukdipakaidariTPBkeTLDDP
berlakuketentuanpembatasandibidang
impor,kecualisudahdipenuhipadasaat
pemasukannya.
3.PengeluaranhasilproduksidariKBke
TLDDPuntukdiimporuntukdipakai,tidak
diberlakukanketentuanpembatasandi
bidangimporkecualiditentukanlain
berdasarkanketentuanperaturan
perundang-undangan.
PemasukanbarangimporkeKawasanBerikat
belumdiberlakukanketentuanpembatasandi
bidangimporkecualiinstansiteknisterkaitsecara
khususmemberlakukanketentuanpembatasan
yangterkaitdengan:
a.kesehatan;
b.keselamatan;
c.keamanan;dan/atau
d.lingkungan,yangberdampaklangsungdi
KawasanBerikat.
PengeluaranbarangimpordariKBketempatlain
dalamdaerahpabeanyangdiimporuntukdipakai
berlakuketentuanpembatasandalamhal:
a.pengeluaranbarangberupaBahanBaku
dan/atauBahanPenolongyangtidakdiolah;
b.padasaatpemasukannyabelumdipenuhi
ketentuanpembatasannya;dan
c.instansiteknisterkaitsecarakhusus
memberlakukanketentuanpembatasanpada
saatpengeluaranbarangdariKB.

10. In Out
Kesehatan
Keselamatan
Keamanan
Lingkungan
Belumberlakuketentuanpembatasan,
kecualiterkait dengan:
TLDDP
Berlakuketentuanpembatasan.
TidakBerlakuketentuanpembatasandalamhal:
LDP
PERLAKUAN KEBIJAKANDANPENGATURAN IMPORDITPB
10
TPB
a.BaranghasilproduksiKB;
b.Barangsisaprosesproduksi,BarangsisaPengemasataubarangsisadarihasil
perusakandiKB;
c.BarangcontohdariKB;
d.BarangsisadarihasilperusakandiGB;
e.Barangsisadarikegiatansederhanaberupawaste/scrapdiPLBdan/atauGB;
f.Barangsampelyangdiberikansecaracuma-cumadantidakdapat
diperjualbelikansertadikemassecarakhususdalamjumlahyanglebihsedikit
dariprodukkomersialterkeciluntukkeperluanpamerandiTPPB;
g.PenjualanBarangImporkepadaorangtertentudenganbatasantertentudiTBB
sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangandibidangkepabeanan;
h.BarangyangsaatpemasukannyasudahdipenuhiketentuanpembatasanImpor;
i.PengeluaranBarangImpordariPLBBahanPokokkeTLDDPkepadapemilik
kartuidentitaslintasbatasdenganbatasantertentusesuaidenganketentuan
peraturanperundang-undangan;
j.PemindahtangananBarangmodaldariKBkeTLDDPyangpadasaatpemasukan
dalamkeadaanbaru,apabilatelahdipergunakandalamjangkawaktupaling
singkat2(dua)tahun.

11. 11
MEKANISME PEMENUHAN TATA NIAGA IMPOR DI TPB
BARANG
IMPOR
TLDDP/
DALAM NEGERI
Dilakukan penelitian :
▪Importir Terdaftar/
Importir Produsen
▪Persetujuan Impor (PI)
-nomor & tgl PI
-HS Code
-jumlah & satuan
▪Dilakukan pemotongan
kuota PI
▪Pemberlakuan Satuan
Wajib sesuai dengan
KMK
Tidakberlaku atasbarang-barang
tertentusebagaimana dimaksuddalam
ketentuan yangmengatur tentang
kebijakandanpengaturanimpor
Validasi
Sesuai
VALIDASI K3L
Dilakukan penelitian:
▪Importir Terdaftar/ Importir
Produsen
▪Persetujuan Impor (PI)
-nomor & tgl PI
-HS Code
-jumlah & satuan
-pelabuhan tujuan, dan
-pelabuhan muat
▪Dilakukan pemotongan kuota PI
▪Pemberlakuan Satuan Wajib
sesuai dengan KMK
SKP
Kawasan
Berikat
Pusat Logistik
Berikat
SKP
Gudang
Berikat dan TPB
Lainnya
TPB
BC 2.3
BC 1.6 BC 2.8
BC 2.5BC 2.3
BC 2.5
Portal
LNSW
Portal
LNSW
VALIDASI
NON
K3L

12. 12
KOMODITI BARANG TERKAIT KEAMANAN, KESELAMATAN,
KESEHATAN, LINGKUNGAN HIDUP (K3L)
KOMODITISELAINPERMENDAG 36/2023 KOMODITIPERMENDAG 36/2023
Ban(B)wajibmasukPLB
Kemendag
IT/PI
MMEA(DutyNotPaid)(B)
u/ tujuan TBB wajib
melaluiPLB
IT/PI

13. 13
No.LAMPIRAN KOMODITI WAJIB DIPENUHI SAAT PEMASUKAN DARI LDP KE TPB PENGAWASAN LARTAS
1.LAMPIRANI BARANGTERTENTUYANGDIBATASIIMPOR
GULA BORDER PI, LS
INTAN KASAR POSTBORDER PI
PREKURSOR NON FARMASI BORDER IT/IP,PI, LS
NITROCELLULOSE (NC) BORDER IT/IP,PI, LS
BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK INDUSTRI
KOMERSIAL
BORDER IT/IP,PI
BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO) BORDER PI, LS
BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN POSTBORDER LS
BAHAN BERBAHAYA (B2) BORDER IT/IP,PI, LS
HYDROFLUOROCARBON (HFC) BORDER PI, LS
KOMODITI YANG WAJIB DIPENUHI PADA SAAT PEMASUKAN KE TPB (K3L)

14. 14
No.LAMPIRAN KOMODITI WAJIB DIPENUHI SAAT PEMASUKAN DARI LDP KE TPB PENGAWASAN LARTAS
2.LAMPIRAN II BARANGYANGDAPATDIIMPORDALAMKEADAANTIDAKBARU
BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB) YANG
DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG
POSTBORDER PI, LS
BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT
DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN REKONDISI
POSTBORDER PI, LS
BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT
DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN REMANUFAKTURING
POSTBORDER PI, LS
BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU UNTUK
TUJUAN TERTENTU
POSTBORDER PI, LS
BATERAI LITHIUM TIDAK BARU BORDER IP.LS
LIMBAH NON B3 SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI BORDER PI, LS
3.LAMPIRANVII IMPORBARANGKOMPLEMENTER,BARANGUNTUK
KEPERLUANTESPASAR,DAN/ATAU UNTUKPELAYANAN
PURNAJUAL
PERSETUJUAN IMPOR BARANG KOMPLEMENTER,
BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, ATAU UNTUK
PELAYANAN PURNA JUAL UNTUK BARANG YANG DIATUR
IMPORNYA (HANDAK, B2)
BORDER PI,LS
KOMODITI YANG WAJIB DIPENUHI PADA SAAT PEMASUKAN KE TPB (K3L)

15. 15
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Jl. Ahmad Yani, Rawamangun
Jakarta Timur
Terimakasih