Bahan Paparan untuk digunakan pada saat pelatihan PSKK 2022 rev 14032022.pptx

Uji Kompetensi

1. SOSIALISASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (PSKK) T AHUN 2022 SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI JAKARTA, 14 MARET 2022

2. R E G U L ASI Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2018 Tentang BNSP sebagai lembaga yang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor Kep . 0522 /BNSP/III/2022 , Tentang Pedoman Pelaksaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) TA. 202 2

3. Terlaksananya P elaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi calon dan tenaga kerja melalui serangkaian kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien dan \ terukur dalam rangka percepatan pengakuan sertifikasi kompetensi. Terlaksananya sertifikasi sebanyak 113.771 orang calon dan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh LSP terlisensi TUJUAN DAN SASARAN

4. PERSYARATAN PENYELENGGARA PSKK (LSP) Memiliki lisensi dari BNSP dan masih berlaku ; Profil LSP pada Sistem Informasi ( Sisfo ) BNSP statusnya aktif tervalidasi ( button warna hijau di sistem informasi BNSP); Memiliki NPWP dengan ketentuan LSP P1 dan P2 atas nama LSP / Lembaga Induk , sedangkan untuk LSP P3 atas nama LSP; Memiliki Nomor Rekening Bank yang masih aktif tahun 2022 dengan ketentuan LSP P1 dan P2 atas nama LSP / Lembaga Induk , sedangkan untuk LSP P3 atas nama LSP;

5. PERSYARATAN PENYELENGGARA PSKK (LSP) Memilliki lisensi ruang lingkup skema sertifikasi yang masih berlaku dan telah divalidasi dalam akun LSP pada sistem informasi BNSP ( button warna hijau di sistem informasi BNSP); Memiliki asesor kompetensi yang sertifikatnya masih berlaku dan memiliki kompetensi teknis sesuai dengan skema sertifikasi yang diajukan pada PSKK dan status aktif pada sistem informasi BNSP ( button warna hijau di sistem info BNSP); Memiliki data TUK terverifikasi dan ditetapkan serta tercantum dalam data TUK dan telah divalidasi dalam akun LSP pada sistem informasi BNSP ( button warna hijau di sistem info BNSP);

6. PERSYARATAN ASESI Memenuhi Persyaratan Dasar yang Ditetapkan Dalam Skema LSP

7. LSP wajib menggunakan perangkat asesmen terbaru sesuai Surat Keputusan Ketua BNSP No. KEP. 1246/BNSP/VII/2020 tentang Pengesahan Modul Pelatihan Asesor Kompetensi dan Recognition Current Competence (RCC) tanggal 22 Juli 2020. Pastikan pelaksaan uji kompetensi sesuai Tatanan New Normal Covid-19 STARTING PROGRAM

8. ALUR PROSES PSKK BNSP melaksanakan sosialisasi pedoman PSKK tahun 2022 kepada LSP terlisensi BNSP; LSP mengajukan Proposal PSKK kepada Ketua BNSP; Tim Verifikasi melakukan validasi data proposal yang diajukan LSP; Tim Verifikasi melakukan validasi data lapangan berdasarkan hasil data proposal ; Tim Verifikasi menyampaikan hasil validasi data LSP kepada Ketua BNSP; Penetapan LSP penerima PSKK diputuskan melalui Rapat Pleno oleh anggota BNSP;

9. ALUR PROSES PSKK Setiap LSP bisa mendapatkan maksimal 160 paket PSKK. SPMK pertama dibuat maksimal 20 paket . Pembuatan SPMK berikutnya akan dilakukan setelah LSP menyelesaikan kegiatan dan telah mengirimkan laporan keuangan ke BNSP; LSP yang ditetapkan sebagai pelaksana PSKK wajib menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) dilanjutkan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat BNSP dengan Ketua / Direktur LSP; LSP pelaksana PSKK wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan SPK yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat BNSP dengan Ketua / Direktur LSP; BNSP melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan PSKK; LSP pelaksana PSKK wajib membuat laporan pelaksanaan dan keuangan kepada Ketua BNSP dalam bentuk hardcopy dan softcopy ( melampirkan bukti print screen upload di web BNSP ) ; Tim Verifikasi melakukan verifikasi setiap laporan pelaksanaan terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pendukung pengajuan pembayaran ; Tim Verifikasi menyampaikan hasil verifikasi laporan pelaksanaan PSKK kepada Ketua BNSP; Pembayaran PSKK dilakukan sesuai dengan hasil kegiatan yang telah dicapai ; LSP pelaksana PSKK dapat mengajukan blanko sertifikat bersamaan dengan proses pembayaran ;

10. JADWAL PELAKSANAAN

11. LSP penerima PSKK melaksanakan uji sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan di SPMK Melaksanakan uji sesuai jadwal yang yang ditetapkan di SPK/SPMK Asesor K om pe t en s i m e n g g u n a k an p ol a Asesm e n y a n g m e rujuk pa d a standar SKKNI Membuat Berita Acara Asesmen uji kompetensi Membuat Laporan Hasil Asesmen uji Kompetensi PELAKSANAAN UJI LSP TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGGANTI JADWAL UJI KOMPETENSI

12. Laporan yang melalui sistem online : LSP wajib melaporkan kegiatan uji kompetensi yang telah dilaksanakan dengan cara mengajukan blanko sertifikat. Pengajuan blanko sertifikat sesuai dengan surat edaran dari BNSP Nomor : B.1871/BNSP/IX/2018 Laporan yang menggunakan hard copy : Laporan pelaksanaan kegiatan (contoh dalam lampiran pedoman) Laporan pertanggungjawaban keuangan (contoh dalam lampiran pedoman) Pencetakan laporan (asli untuk pelaporan ke BNSP) Sof t c o p y l apo r an b erupa s c an l apo r a n dan dikirim ke akun LSP masing-masing di website bnsp.go.id Pelaporan keseluruhan (contoh dalam lampiran pedoman) PELAPORAN

13. Komisioner BNSP, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Tim Pelaksana dan pihak yang terkait dengan program PSKK berkewajiban untuk mematuhi etika yang diatur dalam Pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya dengan menghindari dan tidak melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: Berusaha mempengaruhi Komisioner BNSP, KPA atau anggota Tim Pelaksana di BNSP dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi keinginan calon peserta pelaksana program PSKK yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur dalam Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Sektor, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Sektor Anggaran BNSP. I M P A R SIAL I T AS

14. Sanksi administratif Surat Peringatan, Pembekuan sampai Penutupan terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi yang melakukan penyimpangan prosedur Program PSKK yang telah ditetapkan. LSP yang tidak mampu menyelesaikan paket pekerjaan sesuai kontrak yang telah di tandatanganinya, tidak diperbolehkan kembali mengajukan Program PSKK di tahun yang akan datang. Sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan, LSP bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan alokasi anggaran Program PSKK, apabila terjadi temuan oleh Tim Auditor Keuangan Negara (Inspektorat Jenderal Kemnaker, BPK dan BPKP) BNSP akan melaporkan indikasi tindakan penyimpangan hukum, baik yang bersifat pidana maupun perdata kepada pihak berwajib, untuk melakukan upaya penyelidikan penyimpangan sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia S A N K S I

15. ANGGARAN PSKK

16. PROSES ADMINISTRATIF PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

17. ALUR PENCAIRAN DANA Keterangan SPJ = Surat Jawaban Pertanggung SPPLS = Surat Permintaan Langsung SPP = Surat Pembayaran Permintaan SPM = Surat Perintah Membayar SP2D = Surat Perintah Pencairan Dana KPPN = Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

18. Tanda tangan SPK dilakukan setelah SK Penetapan LSP Penerima Program PSKK diumumkan di website bnsp.go.id LSP yang memperoleh program PSKK akan menandatangani SPK dengan KPA/PPK Set. BNSP Tanda tangan SPK dilaksanakan di BNSP dan SPK dikirim melalui pos ke LSP Tanda tangan SPK dilakukan oleh Ketua/ Direktur LSP dan tidak boleh diwakilkan LSP haru s menyiapkan materai Rp. 10 .000 sebanyak 6 lembar dan stempel LSP sesuai dengan Pedoman PSKK TANDA TANGAN SPK

19. PSKK sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga dalam pelaporan keuangan harus menerapkan prinsip : tertib , efisien , ekonomis , efektif , transparan , dan bertanggung jawab Sehingga laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip diatas harus dikembalikan ke LSP untuk diperbaiki PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN

20. Seluruh penerima honorarium dikenakan potongan PPH Pasal 21 yang akan diperhitungkan secara langsung melalui KPPN pada saat pengajuan pembayaran oleh LSP pelaksana. Bukti penerimaan honorarium ditanda tangani oleh masing-masing penerima dan disetujui serta distempel oleh LSP. Perusahaan akan dikenakan pajak PPN sebesar 11 % dan PPH pasal 22 sebesar 1,5 % untuk pembelian alat tulis kantor, bahan uji, pengandaan bahan/ materi dan komputer supplies yang akan diperhitungkan secara langsung melalui KPPN pada saat pengajuan pembayaran oleh LSP Pelaksana . KETENTUAN PAJAK

21. LSP harus menyerahkan surat tagihan paket Program PSKK kepada PPK (Form 3 3 ). Nilai tagihan untuk pembayaran Program PSKK sebelum dipotong pajak (total perpaket anggaran). Kwitansi pembayaran (Form 3 4 ) Laporan setiap paket kegiatan uji kompetensi yang asli (Form 2 9 ) Laporan untuk seluruh paket kegiatan yang asli (Form 3 2 ) Soft copy Laporan untuk seluruh paket kegiatan Copy NPWP atas Nama LSP Copy buku tabungan/surat pengantar bank (Nomor rekening yang masih aktif atas nama LSP) LSP yang menyerahkan Surat penagihan serta pendukungnya, Sekretariat BNSP akan memberikan Surat Tanda Terima Penagihan Paket Program PSKK (Form 3 6 ). SYARAT PEMBAYARAN

22. Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil (Form 40 ) Berita Acara Verifikasi Hasil Pekerjaan (Form 41) Berita Acara Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Form 42) Ringkasan Kontrak Form (43) PEMBAYARAN PROGRAM PSKK HANYA DILAKUKAN SATU KALI (TIDAK ADA TERMIN) BNSP MENERBITKAN

23. Form yang terkait di pedoman  PROPOSAL PSKK (Sudah ada di dalam website ) Fo rm 1 : Surat Permohonan sebagai pelaksana PS KK Form 2 : Surat Pernyataan Untuk mengikuti Kegiatan PSKK Form 3 : Identitas LSP Form 4 : Skema sertifikasi t erlisensi BNSP Form 5 : Sumber Daya Manusia (SDM) LSP Form 6 : Data TUK Ter v erifikasi T ahun 2022 Form 7 : Data PSKK tahun 2022 Form 8 : Form Dukungan/Mitra kerja perusahaan atau industri/mitra kerja Form 9 : Penulisan Proposal PS KK Form 10 : Surat Pernyataan PSKK FORM PADA SAAT PENANDATANGANAN SPK Form 3 7 : Pakta Integritas Form 38 : Surat Perjanjian Kerja (SPK) Form 3 9 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)  

24. LAPORAN PELAKSANAAN PSKK ( Harus Dibuat Hard Copy Dan Soft Copy ) Form 1 1 : Surat Keputusan Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja di TUK Form 1 2 : Surat Tugas Penyelenggara Uji Form 1 3 : S urat Tugas Asesor Form 1 4 : Contoh Nota dan Kwitansi pembayaran ATK uji kompetensi Form 1 5 : Contoh Nota dan Kwitansi pembayaran Penggandaan Materi uji kompetensi Form 1 6 : Contoh Nota dan Kwitansi pembayaran Pengadaan Bahan Uji K ompetensi Form 17 : Contoh Nota dan Kwitansi P e ngadaan Komputer Supplies Form 18 : Contoh Nota dan Kwitansi Ko n sumsi Persiapan Pelaksanaan U ji K ompetensi Form 19 : Contoh Nota dan Kwitansi Ko n sumsi uji kompetensi Form 2 0 : Bio Data Peserta PSKK Form 2 1 : Daftar Hadir Peserta Form 2 2 : Form D aftar Hadir Penyelenggara dan Asesor Kompetensi Form 2 3 : Tanda Terima ATK, Materi Uji, Bahan Uji dan Ko n sumsi Form 2 4 : Honorarium Pelaksanaan PS KK Form 2 5 : P enerimaan Transpor t L okal P SKK . Form 2 6 : Berita Acara Asesmen/Uji Kompetensi Form 27: Berita Acara Pleno Komite Teknis Form 28 : Form Surat Keputusan Hasil Uji Kompetensi Form 29 : Cover Dan Sistematika Laporan per Paket PSKK Form 30 : Lembar Verifikasi Mandiri P aket L aporan PS KK Form 3 1 : Rekapitulasi Pelaksanaan Uji Kompetensi PSKK Form 3 2 : C over dan Sistematika Pelaporan S eluruh P aket Kegiatan Form 44 : Print screen permohonan pengajuan blanko Form 45 : Print screen upload laporan pelaksanaan dan keuangan Form 46 : Form Keuangan Konsumsi Rapat Persiapan Uji Form 4 7: Form Keuangan Konsumsi Penyelenggaraan Uji Form 4 8: Form Keuangan Penggandaan Materi Uji Form 4 9: Form Keuangan Alat Tulis Kantor Form 50 : Form Keuangan Komputer Supplies Form 51 : Form Keuangan Bahan Uji Kompetensi Form 52 : Form Keuangan Honor Penanggung Jawab Dan Sekretariat Penyelenggaraan Uji Form 53 : Form Keuangan Form 5 4 : Form Keuangan Transport Lokal  

25. Form yang terkait di pedoman FORM KEUANGAN Form 46 : Form Keuangan Konsumsi Rapat Persiapan Uji Form 4 7: Form Keuangan Konsumsi Penyelenggaraan Uji Form 4 8: Form Keuangan Penggandaan Materi Uji Form 4 9: Form Keuangan Alat Tulis Kantor Form 50 : Form Keuangan Komputer Supplies Form 51 : Form Keuangan Bahan Uji Kompetensi Form 52 : Form Keuangan Honor Penanggung Jawab Dan Sekretariat Penyelenggaraan Uji Form 53 : Form Keuangan Form 5 4 : Form Keuangan Transport Lokal FORM UNTUK PEMBAYARAN TAGIHAN Form 3 3 : Surat Tagihan Kontrak PSKK Form 3 4 : Kwitansi Pembayaran Kontrak PS KK Form 35: Contoh Kode Billing Form 3 6 :Tanda Terima Penagihan Pembayaran PS KK

26. FORM BERITA ACARA PEMBAYARAN Form 40 : Form Berita Acara Pemeriksaan / Penerimaan Hasil Form 41 : Berita Acara Verifikasi Hasil Pekerjaan Form 42 : Berita Acara Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan Form 4 3 : Ringkasan Kontra k      

27. www.bnsp.go.id @bnsp_official bnsp.official @bnsp_official “ www “