BAHAN PAPARAN ZI_WBBK-WBBMcompressed_terbaru .BPKH WILAYAH V

DOKUMEN PRESENTASI B[KH V TERKAIT WBBK WBBM

1. PEMBANGUNANPEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITASZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK DAN WBBMMENUJU WBK DAN WBBM BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTANBALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
WILAYAH VWILAYAH V
Kerja Cerdas, Kerja Semangat, Bekerja BahagiaKerja Cerdas, Kerja Semangat, Bekerja Bahagia Model :
Noor Diana Hendri
Dian Ayu Adriati
Lokasi :
Pasar Terapung Lok Baintan
Model :
Noor Diana Hendri
Dian Ayu Adriati
Lokasi :
Pasar Terapung Lok Baintan

2. PNS
51
PPPK
26
Outsourcing
9
PPNPN
7 SUB BAGIAN TATA
USAHA
SEKSI SUMBER DAYA
HUTAN
SEKSI PENGUKUHAN DAN
PERENCANAAN KAWASAN
HUTAN
KEPALA
BALAI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL62 31
Sumber Daya Manusia
Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V adalah unit pelaksana teknis (UPT) yang bertugas
memastikan batas dan status kawasan hutan tetap jelas dan terjaga. Tugas ini dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025. BPKH Wilayah V berada di bawah Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan.
PROFIL BPKH WILAYAH V
STRUKTUR
ORGANISASI
STRUKTUR
ORGANISASI1.Pengukuhan kawasan hutan;
2.Penyiapan bahan perencanaan kehutanan
wilayah;
3.Penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan
kawasan hutan;
4.Pengelolaan data dan informasi sumber daya
hutan 1.Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas,
pemetaan kawasan hutan, dan sosialisasi batas
kawasan hutan
2.Pelaksanaan Inventarisasi dan verifikasi PPTPKH
3.Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi PKH
4.Pelaksanaan penilaian teknis tata batas areal kerja
5.Pelaksanaan Inventarisasi hutan skala nasional di
wilayah
6.Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan
informasi sumber daya hutan
7.Pelaksanaan penyebarluasan informasi geospasial
kehutanan
8.Penyiapan data dan informasi perencanaan kehutanan,
pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan
hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan
dan penggunaankawasan hutan
9.Dukunganmanajemen organisasi.
Tugas
Fungsi

3. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan
Kawasan Hutan
Seksi Sumber Daya Hutan
Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Wilayah V
Pendukung
Utama
Sub Bagian
Tata UsahaSurat Masuk Surat Keluar
Stakeholder
Eksternal
Internal
Direktorat Rencana,
Perubahan Kawasan
Hutan dan
Pembentukan Wilayah
Pengelolaan Hutan
Direktorat
Pengukuhan Kawasan
Hutan
Direktorat
Penggunaan Kawasan
Hutan
Direktorat
Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber
Daya Hutan
Sekretariat Direktorat
Jenderal Planologi
Kehutanan
Kementerian/
Lembaga/Pemda
Sektor swasta
Masyarakat /
Organisasi /
Masyarakat /
Perguruan Tinggi
Penataan Batas Areal Kerja
Permintaan Data dan Informasi
Geospasial
Analisis Status dan Fungsi
Kawasan Hutan
Verifikasi PNBP-PKH
Survey PIPPIB Layanan Utama
BPKH WIlayah V
PROSES BISNIS BPKH V DAN
JENIS LAYANAN

4. Terdiri dari 13 daerah
administratif, meliputi : 11
Kabupaten dan 2 Kota WILAYAH KERJA BPKH WILAYAH V APL
57.3%
HP
17.7%
HL
13.1%
Konservasi
5.6%
HPT
3.2%
HPK
3.1% Luas Kawasan
Hutan Provinsi
Kalimantan Selatan
1.653.687 Ha
(42,7%)

5. Jumlah izin IPPKH yang telah diterbitkan di Kalimantan Selatan mencapai:
108 izin IPPKH
52 badan usaha (beberapa perusahaan memiliki lebih dari satu izin)
Dalam rangka memastikan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan dan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan, BPKH Wilayah V Kalimantan Selatan memiliki
tanggung jawab strategis dalam mengawasi berbagai bentuk intervensi terhadap
kawasan hutan, termasuk melalui skema IPPKH, PPTPKH, dan Perhutanan Sosial (PS).
PERAN BPKH WILAYAH V
DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN NASIONALASTA CITA ke-7
Memperkuat reformasi politik,
hukum dan birokrasi, serta
memperkuat pencegahan dan
pemberantasan korupsi dan
narkoba. Program Prioritas Kementerian Kehutanan 1.Digitalisasi Layanan : Transparansi,
Akuntabilitas, Efektivitas, dan Efisiensi Tata
Kelola;
2.Penguasaan Hutan yang Berkeadilan;
3.Hutan Sebagai Sumber Swasembada
Pangan;
4.Menjaga Hutan Indonesia sebagai Paru-Paru
Dunia;
5.Indonesia Satu Peta (One Map Policy)
Program Perhutanan Sosial di Kalimantan Selatan menunjukkan potensi besar
dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Berdasarkan rekap data:
Total indikatif: 283.350 Ha
Realisasi: 89.271 Ha
Pencadangan: 194.079 Ha
Kategori Realisasi (Ha)
Sisa Target
(Ha)
Total
(Ha)
Alokasi 20% untuk kebun masyarakat 16.476  16.476
Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak
produktif
9.038  9.038
Lahan Garapan pertanian, perkebunan dan tambak 60.508 39.648 100.155
Permukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan
prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk transmigrasi
13.158 1.432 14.590
Permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum 13.667 1.716 15.384
Program pemerintah untuk pencadangan sawah baru 1.953  1.953
Grand Total 114.800 42.796 157.596

6. 1.Kepastian batas kawasan hutan
2.Penyelesaian konflik penguasaan tanah di dalam kawasan hutan
3.Kepastian batas serta luas areal kerja di dalam kawasan hutan
4.Penerimaan negara berupa PNBP-PKH yang harus tepat luas,
5.jumlah, dan waktu
6.Penyerbarluasan IGT bidang kehutanan untuk digunakan para
stakeholder
7.Kegiatan pembangunan dari berbagai sektor pada areal PIPPIB
8.Reformasi birokrasi belum optimalISU STRATEGIS 1.Mengoptimalkan peran dan keterlibatan stakeholder di tingkat
provinsi/kabupaten/kota dalam penyelesaian konflik di dalam
kawasan hutan
2.Integrasi sistem pelayanan guna mempercepat proses dan
meningkatkan kualitas layanan
3.Menyelenggarakan konsultasi publik dalam menetapkan standar
pelayanan publik
4.Membangun sistem pelayanan secara terpadu untuk
meningkatkan efisiensi layanan
5.Menerapkan ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen MutuSOLUSI ISU STRATEGIS
BPKH WILAYAH V

7. Dinas Kehutanan Provinsi
Dinas LH Prov/Kab
Dinas PMPTSP
Bantuan Teknis Evaluasi PPKH
Bantuan Teknis Pembahasan dan telaah UKL-UPL/AMDAL
Analisis spasial untuk Rekomendasi Gubernur PPKH
KOLABORASI DENGAN STAKEHOLDER
Satuan Tugas Garuda (Penertiban Kawasan
Hutan)
Badan Reserse Kriminal
Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor
Pemberian dukungan data dan informasi (spasial dan non spasial) serta
untuk proses penegakan hukum.
Telaah spasial / Analisis status dan fungsi KH
Pelibatan dalam investigasi lapangan
Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota
Badan Pertanahan Nasional/ Kem ATR
KPK
Bank Tanah
Masyarakat
Sinkronisasi Peta: Menyelaraskan data spasial kawasan
hutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah prov/kab
Harmonisasi Peta: Mengintegrasikan peta kawasan hutan dengan peta
bidang tanah dalam sistem pertanahan nasional untuk menghindari tumpang
tindih
Penertiban aset BMD dalam Kawasan Hutan
Penyelesaian penguasaan tanah dalam KH (TORA)
Kementerian Pertanian
Pemda Kab/Kota
Dukungan telaah Lokasi Program Ketahanan Pangan

8. RISIKO
SIGNIFIKAN RISIKO DAN KEBIJAKAN
PENGENDALIAN
Adanya potensi penyuapan terhadap
pelaksana terkait kegiatan:
1.Hasil verifikasi PNBP PKH,
2.Evaluasi PPKH,
3.Survey Hutan Alam Primer,
4.Analisis fungsi Kawasan Hutan,
5.Terhadap proses pengadaan
barang dan jasa.KEBIJAKAN
PENGENDALIAN Wajib menggunakane-catalog dan e-
purchasing. Memperhatikan peta perkembangan
Kawasan Hutan terbaru pada aplikasi
SIGAP; Melaksanakan kegiatan Survei Hutan Alam Primer
dalam rangka Revisi PIPPIB sesuai Juknis dengan
memperhatikan bukti/fakta di lapangan dan
dilaporkan kepada pimpinan (Kepala Balai) Memenuhi seluruh kewajiban pemegang PPKH yang
tertuang dalam SK PPKH secara menyeluruh sesuai
dengan bukti yang tersedia dan tepat waktu Memperhatikan waktu jatuh tempo pembayaran PNBP
PKH dari semua perusahaan wajib bayar dan
menyurati perusahaan wajib bayar terkait jatuh
tempo pembayaran PNBP PKH;

9. IMPROVEMENT 6 AREA
PERUBAHAN Panataan Sistem
Manajemen SDM
Aparatur Penataan Tata
Laksana Penguatan
Pengawasan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Manajemen
Perubahan Penguatan
Akuntabilitas

10. 1.Telah dibentuk Tim Pembangunan WBK;
2.Telah disusun Rencana Kerja Pembangunan ZI;
3.Memiliki Budaya Kerja (Cerdas, Akuntabel, Gigih, Kolaboratif, Adaptif, Loyal ) “CAnGKAL”;
4.Implementasi Budaya Kerja dalam pelaksanaan tugas;
5.Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK / WBBM
(melalui sosial media BPKH Wilayah V);
6.Konsisten dalam penyusunan Pakta Integritas bagi seluruh pegawai;
7.Implementasi dari Pakta Integritas dalam pelaksanaan tugas;
8.Terdapat monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pembangunan Zona Integritas
9.Adapun hasil yang dicapai antara lain: Terlaksananya kegiatan secara terstruktur dan
terencana, Meningkatnya awareness terhadap pembangunan ZI menuju WBK, serta
menguatnya peran change agent.
AFTER
Area Perubahan 1:
Manajemen Perubahan
Pembangunan Zona Integritas telah berjalan sejak
tahun 2021, Namun hasil monitoring dan evaluasi
belum ditindaklanjuti secara optimal
BEFORE

11. PEMENUHAN Pembentukan Task Force Pembangunan ZI
Menuju WBK WBBM BPKH wilayah V Telah disusun Rencana Kerja Pembangunan ZI
dan mensosialisasikan Pembangunan ZI menuju
WBK/WBBW kepada pegawai dan masyarakat
melalui rapat-rapat, media cetak dan media
Elektronik dan secara rutin ada arahan pada
Apel Bulanan BPKH Wilayah V Terdapat monitoring dan evaluasi (monev)
terhadap pembangunan Zona Integritas Perubahan Pola Pikir Budaya Kerja dengan hasil
peningkatan awareness terhadap pembangunan
ZI menuju WBK, serta menguatnya peran agen
perubahan REFORM Perjanjian Kinerja Pimpinan Struktural Tahun
2025 Perjanjinan Kinerja Seluruh ASN BPKH Wilayah V Komitmen Bersama Pembangunan ZI seluruh
ASN BPKH Wilayah V Menciptakan Budaya Kerja (Cerdas, Akuntabel,
Gigih, Kolaboratif, Adaptif, Loyal ) “CAnGKAL” Area Perubahan 1:
Manajemen Perubahan
Hasil/ Improvement dari Area Perubahan 1:
Manajemen Perubahan
11

12. Arief Akbar, S.E., M.M. : Adanya announcement memulai bekerja, istirahat, pulang bekerja, apel, dan mendengarkan lagu Indonesia Raya
untuk disiplin pegawai
Ahyar Gunawan, S.Hut., M.Si. : Adanya aplikasi PAK RT sejak 2023 dan terus dikembangkan hingga sekarang
Dessy Rusmawati, S.Sos : Adanya inisiasi ruang bermain anak (pengarusutamaan gender bagi pegawai perempuan agar fokus untuk bekerja)
Rohmatus Rizqy Kisna Yunanta, S.Hut. : Adanya aplikasi BERDASI (Berbagi Data Spasial)
Mokhamad Suriyadi, S.Hut. : Adanya taman/ gazebo sebagai ruang relaksasi sebagai ruang inspirasi untuk bekerja
Yudi Mulyadi : Adanya parkir difabel & ladies parking sebagai peningkatan sarana & prasarana
12
PERAN AGEN PERUBAHAN DALAM
ZONA INTEGRITAS
Agen Perubahan SK. Kepala BPKHTL Wilayah V Banjarbaru nomor SK.12/BPKHTL.V/TU/UM/1/2023) yang masih berlaku
sampai dengan 2024 sebanyak 6 orang, dengan target perubahan yang telah dilaksanakan, yaitu : 1. Tersedianya pelayanan
publik secara digital melalui media sosial (scan barcode dan link jenis pelayanan), 2. Percepatan layanan telaah kawasan
hutan dan layanan data geospasial kawasan hutan;dan 3. Pemberian penghargaan kepada pegawai terbaik

13. 1.SOP pelaksanaan kegiatan;
2.SOP pengendalian risiko signifikan dari pelaksanaan kegiatan (RPI);
3.E-Office dalam pelaksanaan kegiatan, dan inovasi;
4.Keterbukaan informasi publik (website, media sosial, pelayanan
data);
5.Terdapat inovasi berupa Integrasi database BPKH Wilayah V
menggunakan NAS database server untuk memenuhi pelayanan data
informasi;
6.Terdapat inovasi berupa PAK RT (Pengumpulan data berbasis
android secara Real Time);
7.Terdapat inovasi pelayanan pemberian data “ATLAS HUTAN
KALSEL” dan “BERDASI” (Berbagi Data Spasial).
AFTER SOP Pelaksanaan Kegiatan;
SOP Pengendalian Risiko Signifikan
dari Pelaksanaan Kegiatan (RPI);
E-Office dalam pelaksanaan
kegiatan;
Keterbukaan Informasi Publik
BEFORE
Area Perubahan 2:
Penataan Tata Laksana
13

14. 1.Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan;
2.Pola mutasi internal telah optimal;
3.Terdapat monitoring dan evaluasi mutasi internal pegawai;
4.Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
5.Penetapan kinerja individu;
6.Sistem informasi kepegawaian;
7.Penegakan disiplin / punishment;
8.Reward untuk mendorong peningkatan kinerja, melalui pemilihan
pegawai terbaik setiap tahun;
9.Memberikan kesempatan lebih luas bagi pegawai untuk
pengembangan kompetensi melalui diklat.
AFTERPerencanaan kebutuhan pegawai
sesuai kebutuhan;
Pola mutasi internal belum optimal;
Pengembangan pegawai berbasis
kompetensi;
Sistem Informasi Kepegawaian;
Penetapan kinerja individu;
Penegakan disiplin / punishment;
Reward (pemilihan pegawai terbaik
belum dilakukan).
BEFORE
Area Perubahan 3:
Penataan Sistem Manajemen SDM

15. 1.Keterlibatan pimpinan berperan besar dan aktif dalam semua aspek
kegiatan mulai perencanaan, monitoring dan evaluasi;
2.Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan (membahas DIPA, WBK, RPI,
ISO, dll);
3.Pengelolaan Akuntabilitas;
4.Indikator kinerja;
5.Pelaporan kinerja;
6.Dokumen IKU tambahan dilaksanakan dengan SMART (Spesific,
Measurable, Achivable, Relevant, Timely / Continuity).
AFTERKeterlibatan Pimpinan dalam seluruh tahapan
perencanaan anggaran;
Pengelolaan Akuntabilitas;
Indikator kinerja;
Pelaporan kinerja;
Peningkatan kapasitas SDM dibidang
perencanaan belum optimal.
BEFORE
Area Perubahan 4:
Penguatan Akuntabilitas Kinerja

16. Perencanaan kegiatan dilakukan melalui
rapat pimpinan yang membahas rencana
kegiatan dan anggaran pada awal tahun
Renja BPKH Wilayah V 1.Pengendalian gratifikasi telah berjalan dengan efektif
2.Melaksanakan public campaign di lokasi pelayanan melalui pemasangan spanduk dan
banner larangan gratifikasi, serta kampanye online melalui media sosial;
3.Telah dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi;
4.Terdapat Inovasi pengendalian gratifikasi seperti melakukan pemasangan kamera
pengawas (CCTV) pada area pelayanan;
5.Telah dibentuk Tim Penanganan WBS;
6.Telah dilakukan evaluasi penanganan WBS memalui monitoring laporan WBS secara
online dan pada kotak surat maupun email pengaduan;
7.Telah mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 sebagai penguatan
komitmen pengendalian Gratifikasi. AFTER Pengendalian gratifikasi belum optimal;
Melaksanakan public campaign di lokasi pelayanan
melalui pemasangan spanduk dan banner larangan
gratifikasi;
WBS belum terstruktur.
BEFORE Area Perubahan 5:
Penguatan Pengawasan
16

17. 1.Telah disusun maklumat pelayanan dan telah dipasang di lobby
kantor, website, serta media sosial;
2.Telah disusun budaya pelayanan prima;
3.Penilaian kepuasan pelanggan dilakukan secara rutin;
4.Seluruh pelayanan pada BPKH V dilaksanakan terpadu melalui link
https://s.id/layananbpkhtlv ;
5.Keterbukaan Informasi Publik (website dan media sosial BPKH
Wilayah V);
6.Telah disusun survey kepuasan masyarakat / mitrasecara rutin.
AFTER Sudah memiliki budaya pelayanan prima
tetapi belum optimal;
Penilaian kepuasan masyarakat / mitra telah
dilakukan namun belum teratur.
BEFORE Area Perubahan 6 :
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Ruang pojok konsultasi dan Ruang
Tunggu BPKH Wilayah V Budaya pelayanan prima dengan
berpedoman pada SNI ISO
9001:2015 Keterbukaan Informasi Publik
(website dan media sosial
BPKH Wilayah V) Pelayanan terpadu melalui link
https://s.id/layananbpkhtlv Standar Sistem Manajemen Anti
Penyuapan berpedoman pada SNI
ISO 37001:2016 Publikasi maklumat pelayanan di
lobby kantor, website,
dan media sosial Survey kepuasan
masyarakat / mitra
secara rutin

18. 0 1 2 3 4
Informasi pelayanan
Persyaratan pelayanan
Prosedur
Jangka waktu penyelesaian
Tarif
Sarana prasarana
Sistem pelayanan
Konsultasi dan pengaduan Mutu Pelayanan IPKP berdasarkan variabel
diatas memperoleh total rata-rata 3,70
dengan nilai kinerja unit pelayanan
A (sangat baik)
3,68
3,72
3,72
3,68
3,72
3,68
3,72
3,68 Nilai Indeks Persepsi Kualitas
Pelayanan dan Anti Korupsi
memperoleh nilai A
(sangat baik) IPKP
3,70 IPAK
3,81 0 1 2 3 4
Diskriminasi
Diluar prosedur/ kecurangan
Gratifikasi
Pungutan Liar
Percaloan 3,72 3,72 3,95 3,95 3,72 Analisa Kesenjangan WBK dan WBBM
serta Persepsi Anti Korupsi dengan variabel
disamping memperoleh total rata-rata 3,81
dengan nilai kinerja unit pelayanan
A (sangat baik) Telah menerapkan SNI ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu
Telah menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Adanya komitmen anti penyuapan
Pelayanan lebih mudah dan cepat (menggunakan teknologi informasi).
HASIL PENERAPAN ZONA INTEGRITAS

19. REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
PEMBAYARAN PNBP PKH PPKH
TAHUN 2024NO HASIL VERIFIKASI
BERDASARKAN KRITERIA
KETEPATAN JUMLAH
KRITERIA
KETEPATAN JUMLAH KURANG
BAYAR
(Rp.) 1 TL,TJ dan TW 4 0 2 TTL,TJ dan TW 17 432.040.000 3 TTL,TJ dan TTW 8 0 4 TTL,TTJ dan TW 49 29.296.701.440 5 TTL,TTJ dan TTW 26 11.074.429.120 Jumlah 104 40.803.170.560 GRAFIK REKAPITULASI HASIL
VERIFIKASI PEMBAYARAN PNBP PKH
TAHUN 2024
TTL, TTJ dan TW
47.1%
TTL, TTJ dan TTW
25%
TTL, TJ dan TW
16.3%
TTL, TJ dan TTW
7.7%
TL, TJ dan TW
3.8% TL,TJ
dan TW Tepat Luas, Tepat Jumlah
dan Tepat Waktu TTL,TJ
dan TW Tidak Tepat Luas, Tepat Jumlah
dan Tepat Waktu TTL,TJ
dan
TTW Tidak Tepat Luas, Tepat
Jumlah dan Tidak Tepat
Waktu TTL,TTJ
dan TW Tidak Tepat Luas, Tidak Tepat
Jumlah dan Tepat Waktu TTL,TTJ
dan
TTW Tidak Tepat Luas, Tidak Tepat
Jumlah dan Tidak Tepat
Waktu
Pada tahun anggaran 2024, jumlah IPPKH/PPKH yang diverifikasi melonjak menjadi 728, jauh lebih besar dari
tahun-tahun sebelumnya. Dengan dukungan anggaran sekitar Rp. 33 miliar, verifikasi ini menemukan
kekurangan pokok PNBP PKH sebesar Rp. 404,79 miliar yang merupakan temuan tertinggi sepanjang periode
2021 hingga 2024.

20. BERBAGI DATA SPASIAL (BERDASI)
PELAYANAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK BERSUMBER DARI SIGAP
Pelaksanaan pelayanan BPKH Wilayah V yang lamban yang
disebabkan kurangnya fleksibilitas pegawai dalam mengakses
data IGT yang official bersumber dari SIGAP.
Kegiatan penyebarluasan IGT di lingkup internal BPKH
Wilayah V berbasis link cloud dengan mengoptimalkan
sumber daya yang ada untuk mengakses IGT terupdate
secara fleksibel dan dapat diakses anywhere dan anytime.
Bentuk fleksibilitas dalam penyediaan layanan informasi geospasial tematik kehutanan yang bersumber
dari Sistem Informasi Geospasial (SIGAP)
Instansi Pemerintah
Perguruan Tinggi
Swasta
Link
https://

21. PAK RT
(PENGUMPULAN DATA BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN
ODK KOBO TOOLBOX SECARA REAL TIME)
Waktu pelayanan, biaya dan tenaga, pengumpulan data
yang masih konvensional serta partisipasi yang terbatas
(hanya kalangan tertentu)
Pemanfaatan aplikasi ODK Collect berbasis Android yang terintegrasi dengan KoboToolbox untuk menggantikan
formulir kertas dalam pengumpulan data di lapangan.
Instansi Pemerintah
Swasta
Lembaga Swadaya Masyarakat
Perorangan
Pengumpulan data dengan alat open source yang
mumpuni dan dapat dikumpulkan di server secara
terpusat secara real time dan mampu melibatkan
partisipasi masyarakat secara langsung
Link
https://

22. ATLAS HUTAN KALIMANTAN SELATAN
PELAYANAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK DALAM BENTUK PETA DIGITAL
Kendala penyediaan informasi geospasial kehutanan antara lain :
keterbatasan akses terhadap data yang terintegrasi, proses pelayanan
informasi yang kurang efisien, serta pembaruan data yang belum
dilakukan secara rutin.
Atlas hadir sebagai solusi penyediaan informasi yang lebih cepat,
data yang mutakhir dan terverifikasi, serta dapat diakses kapan
saja dan di mana saja secara mandiri.
Bentuk transformasi digital dalam penyediaan layanan informasi geospasial kehutanan yang lebih terbuka, efisien, dan
akuntabel melalui Peta Digital berbasis e-book
Instansi Pemerintah
Perguruan Tinggi
Swasta
Lembaga Swadaya Masyarakat
Masyarakat Umum
Link
https://

23. MEMBANGUN FASILITAS SARANA & PRASARANA
PELAYANAN PUBLIK BPKH WILAYAH V