Bahan SOP Banjarbaru new 9 september 2025

Sop

1. BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALIMANTAN SELATAN Standar Operasional Prosedur (SOP) PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU 5 Agustus 2025 A. Rizali Fahry, SH. MH bangga melayani bangsa

2. Dasar hukum penyusunan SOP Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioanl Prosedur Administrasi Pemerintah .

3. T ujuan Unt u k memberikan pa n duan bagi seluruh instansi p e merintah pusat d a n daerah dalam m engidentifikas i , menyusun , mendokumentasikan , mengembangkan , memonitor ser t a mengevaluasi SOP AP sesuai den g an tugas dan f u ngsi aparat u r pemerintah . Sasaran : Setiap instansi pemerintah sampai dengan unit yang terkecil memiliki SOP AP- nya masing-masing;   2. Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan ;   3. Ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan ;   4. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat .   PERMENPAN RB No 35 Tahun 2012

4. Standar Operasinal Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan, di mana dan oleh siapa harus dilakukan. (PERMENPAN & RB NOMOR 35 TAHUN 2012)

5. Administrasi pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisa s i pemerintah ; SOP administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari k e giatan yang dilak u kan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan ; SOP teknis adalah prosedur standar y ang sangat rinci d ari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan .

6. Manfaat Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya ; Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas ; Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan ; Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen , sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari ; Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas ; Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan ; Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi ; - 8

7. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat , baik dari sisi mutu , waktu , dan prosedur ; Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yg hrs dikuasai oleh aparatur dlm melaksanakan tugasnya ; Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur ; Memberikan informasi mengenai beban tugas yg dipikul oleh seorang aparatur dlm melaksanakan tugasnya ; Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan ; Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas ; Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan ; Membantu memberikan informasi yg diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan , sehingga sekaligus dpt memberikan informasi bagi kinerja pelayanan .

8. Prinsip Penyusunan SOP KEMUDAHAN & KEJELASAN (SOP mudah di mengerti dan di terapkan) EFISIENSI & EFEKTIVITAS (SOP mrp prosedur yg paling efisien/efektif) K E S E L A R A S A N (SOP selaras dg.prosedur-prosedur yg.lain KETERUKURAN (output SOP ditetapkan standar mutu yg dapat di ukur keberhasilannya) D I N A M I S (SOP dpt scr cepat disesuaikan dg.kebutuhan sesuai dengan perkembangan pelayanan/adm.pem.) BERORIENTASI KPD PENGGUNA (SOP sesuai dg kbthan pengguna/customer Sehingga dpt meemberikan kepuasan) KEPATUHAN HUKUM (SOP memenuhi ketentuan pert perUUan) KEPASTIAN HUKUM (SOP merupakan produk hukum yg memberi jaminan legalitas pelaksanaannya)

9. JENIS S O P SIFAT KEGIATAN CAKUPAN & BESARAN KEGIATAN CAKUPAN & KELENGKAPAN KEGIATAN CAKUPAN & JENIS KEGIATAN SOP TEKNIS sangat rinci , plksna dgn satu peran/jabatan. Pengoperasian alat medis SOP ADMINIST . bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan SOP FINAL menghasilkan produk utama yg paling akhir /final SOP Penyeleng . Bimtek merpkan SOP Final dr SOP Penyiapan Penyeleng Bimtek . SOP PARSIAL belum menghasilkan produk utama yg paling akhir /final SOP GENERIK sifat dan muatan kegiatannya relatif memiliki kesamaan , SOP Pengelolaan Keuangan SOP SPESIFIK SOP ini tdk dpt diterapkan di tempat lain krn sifatnya yang spesifik SOP Pelaksanaan Publikasi Hasil Uji Laboratorium SOP MAKRO SOP yg merupakan integrasi dari beberapa SOP, SOP Pengelolaan Surat yang merupakan SOP makro dari SOP Penanganan Surat Masuk SOP MIKRO SOP Pengiriman Surat SOP mikro dari SOP Pengelolaan Su rat

10. DOKUMEN SOP Berisi prosedur-prosedur yang distandarkan secara keseluruhan sehingga membentuk suatu kesatuan proses, meliputi : A. Unsur Dokumentasi : 1. Halaman judul (cover). 2. Keputusan pejabat yang berwenang. 3. Daftar isi dokumen. 4. Penjelasan singkat penggunaannya. 5. Standard Operating Procedure. B. Unsur Prosedur . 1. Bagian Identitas. 2. Bagian Flowchart.

11. Standar Operasional Prosedur Pemerintah Provinsi / Kabupaten /Kota… 2024 Pemerintah Provinsi / Kabupaten /Kota ……………………………………….. Jln . ………………………………….. Logo/Lambang Daerah Judul dokumen SOP-AP Tahun pembuatan SOP-AP Alamat Instansi HALAMAN JUDUL DOKUMEN SOP-AP

12. Bagian identitas SOP-AP Setiap SOP harus dilengkapi dengan informasi identitas sbb. : Nama SOP : nama prosedur yang disandarkan ; Satuan Kerja/Unit Kerja : satuan kerja/unit mana yang menerapkan ; Nomor dokumen : nomor prosedur yang di SOP kan; Tanggal pembuatan : tanggal pertama kali SOP dibuat ; Tanggal revisi : tanggal SOP direvisi ; Tanggal efektiv : tanggal mulai diberlakukan ; Pengesahan Pejabat yang berkompeten ; Dasar Hukum : pert. Per-UU-an yg. melandasi penetapannya; Keterkaitan : beri informasi keterkaitan dg. prosedur lainnya; Peringatan : beri informasi kemungkinan yang terjadi jika SOP dilaksanakan/tidak dilaksanakan; Kualifikasi Personel : beri informasi kualifikasi/kompetensi SDM yang diperlukan ; Peralatan dan Perlengkapan : Pencatatan.

13. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV. KALIMANTAN SELATAN Nomor SOP 0350 Tahun 2021 Tanggal Pembuatan 10 Januari 2021 Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 1 Maret 2021 Disahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Nama SOP SOP Surat Masuk . Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di lingkungan Pemerintah Daerah. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tetantang Pedoman Penyusunan SOP AP Pergub Nomor 044 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemprov . Kalsel 1. Memahami tentang Tata Naskah 2. Memahami tentang Tata Kearsipan 3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan bidang kearsipan 4. Mampu mengoperasikan komputer . Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan : Buku Agenda Surat Masuk , ATK, Komputer , printer, CD, 2. Lemari Arsip . Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi ketidak lancaran , ketidak transparanan , ketidak sinkronan dan ketidaktepatan waktu serta keterlambatan dalam pengatministrasian surat masuk . Pelayanan akan terganggu . 1. Buku Agenda surat masuk 2. Lembar disposisi , Kartu Kendali Bagian Identitas

14. 1. 2. 3. 4. 5. KOTAK (Process) BELAH KETUPAT (Decision) KAPSUL (Terminator) SEGI LIMA (Off-page connector) ANAK PANAH (Arrow) Simbol yang dipergunakan dalam SOP Administrasi Pemerintahan hanya 5 buah : SIMBOL FLOWCHARTS DALAM SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN proses atau kegiatan eksekusi pengambilan keputusan awal dan akhir kegiatan hubungan antar simbol yang berbeda halaman arah kegiatan ( proses )

15. SIMBOL KOTAK (SIMBOL 1) (Process) Simbol Utama (yang diutamakan) Melambangkan kegiatan eksekusi (proses) Penulisan anak panah yang menyertai harus sesuai Kaidah Prinsip yang digunakan adalah satu aktivitas satu aktor dan satu simbol kecuali untuk kegiatan yang secara esensinya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu aktor secara bersamaan dalam waktu yang relatif sama, seperti: rapat, diskusi.

16. PENERAPAN SIMBOL KOTAK Diikuti simbol di sebelah kanan Diikuti simbol di bawah Diikuti simbol di sebelah kiri

17. SIMBOL BELAH KETUPAT (SIMBOL 2) (Decision) Simbol Kedua ; Melambangkan kegiatan pengambilan keputusan ( adanya alternatif : ya-tidak , lengkap-tidak , sesuai tidak , dsb .); Penulisan anak panah yang menyertai harus sesuai kaidah tetapi lebih fleksibel dibandingkan simbol kotak ; Prinsip yang digunakan adalah satu aktivitas satu aktor dan satu simbol kecuali pengambilan keputusan yang dilakukan dalam suatu forum bersama ( rapat ) dilambangkan dengan tanda kotak (proses).

18. PENERAPAN SIMBOL BELAH KETUPAT Diikuti simbol dari sebelah kanan Diikuti simbol dari bawah Diikuti simbol dari sebelah kiri

19. SIMBOL KAPSUL (SIMBOL 3) (Terminator ) Simbol Ketiga (awal - akhir); Melambangkan mulainya kegiatan (pemicu/start) dan akhir kegiatan (penutup/finish); Penulisan anak panah yang menyertai harus sesuai kaidah, yaitu: untuk mulai (pemicu) arah panah ke bawah terlebih dahulu dan untuk penutup arah panah harus dari atas simbol kapsul; Prinsip yang digunakan adalah kegiatan mulai simbol kapsul harus dari ujung kiri sesuai skuennya (urutannya) tidak ada yang dari tengah ataupun ujung kanan.

20. PENERAPAN SIMBOL KAPSUL Diikuti simbol di sebelah kanan Diikuti simbol di bawah Diikuti simbol di sebelah kiri Tidak Ada Tidak Ada Melanjutkan simbol dari sebelah kanan Melanjutkan simbol dari bawah Melanjutkan simbol dari sebelah kiri

21. SIMBOL SEGI LIMA (SIMBOL 4) (Off-page connector) Simbol Keempat ( penghubung ); Melambangkan penghubung flowcharts yang terputus karena ganti halaman ; Penulisan simbol didahului dengan anak panah dari simbol sebelumnya pada halaman yang terputus dan diteruskan dengan anak panah menuju simbol berikutnya pada halaman berikutnya dan berlaku sebaliknya untuk panah balikan ; Prinsip yang digunakan : apabila hanya satu anak panah menghubung simbol segi lima maka tidak perlu ditulis nomor . Apabila menghubungkan lebih dari satu anak panah maka diberikan nomor .

22. PENERAPAN SIMBOL SEGI LIMA Menghubungkan simbol ke sebelah kanan Menghubungkan simbol kebawah Menghubungkan simbol ke sebelah kiri halaman1 halaman1 halaman2 halaman2 halaman1 halaman1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 halaman2 halaman2

23. SIMBOL ANAKPANAH (SIMBOL 5) (Arrow) Simbol Kelima ( Arah Proses ); Melambangkan arah proses kegiatan dari satu simbol ke simbolselanjutnya ; Penulisan simbol anak panah sesuai kaidah yang berlaku pada simbol yang dihubungkan ; Prinsip yang digunakan : - Pertama , arah anak panah selalu jatuh dari atas menuju ke sisi atas tengah simbol , kecuali untuk arah anak panah balikan yang tergantung pada kondisi yang dihadapi : bisa dari bawah ke atas dan bisa dari sisi kanan ataupun kiri . - Kedua , tanda anak panah tidak boleh bersilangan seandanya terpaksa bersilangan maka digambarkan dengan tanda “Ω=omega”

24. PENERAPAN SIMBOL PANAH (1) Menghubungkan simbol ke sebelah kanan Menghubungkan simbol ke bawah Menghubungkan simbol kesebelah kiri

25. PENERAPAN SIMBOL PANAH (2) Menghubungkan dua simbol ke sebelah kanan Menghubungkan tiga simbol ke bawah Menghubungkan dua simbol ke sebelah kiri O Panahbalikankesimbol O Panahbalikanke simboldiatas O Panahbalikanke simboldisebelahkiri disebelahkanan Bersilangan

26. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN SOP INTERNAL

27. Contoh : Salah satu uraian tugas Sub Bagian Program : Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan. Output final adalah laporan. Kegiatan utama adalah menyusun. Dengan memperhatikan output final dan aktivitas yang dilakukan maka judul SOP yang disarankan adalah SOP Penyusunan Laporan . Salah satu uraian tugas Kepala Seksi Perizinan : Menyiapkan bahan dan memproses pelayanan Izin Trayek . Output final adalah Izin Trayek . Kegiatan utama memproses permohonan Izin Trayek . Memperhatikan output final dan kegiatan yang dilakukan maka judul SOP yang disarankan adalah SOP Pelayanan Izin Trayek .

28. Inventarisir Kegiatan/Aktivitas dalam SOP serta Pelaksananya

29. No. Aktivitas Pelaksana Ket  1. Menerima surat masuk Kasubag Umpeg    2. Meregestrasi surat kedalam kedalam buku agenda surat masuk , buku kendali surat masuk , membuat lembar disposisi serta kartu kendali pada tiap surat Kasubag Umpeg    3. Menerima dan membuat disposisi surat Kepala Dinas    4. Meneruskan disposisi Kepala Dinas ke Kasubag Umpeg Sekretaris    5. Mencatat hasil disposisi pada buku kendali surat masuk , selanjutnya mendistribusikan kesuai isi disposisi kepada Bidang /Bagian Kasubag Umpeg   Surat Masuk pada DPMPTSP Prov. Kalsel ( usulan )

30. No. Aktivitas Pelaksana Ket  1. Menerima surat masuk dan meregistrasi kedalam buku agenda Pengadministrasi umum    2. Mencatat dalam buku kendali surat masuk , membuat lembar disposisi serta kartu kendali pada tiap surat,menyerahkan kepada pimpinan Kasubag Umpeg     3 Mendisposisi surat masuk Kepala Dinas   4 Meneruskan disposisi Kepala Dinas ke Kasubag Umpeg Sekretaris 5. Mencatat / memilah hasil disposisi pada buku kendali surat masuk , Kasubag Umpeg   6 Mendistribusikan surat sesuai isi disposisi kepada Bidang /Bagian Pengadministrasi umum   Surat Masuk pada DPMPTSP Prov. Kalsel ( Perubahan )

31. Memindahkan kegiatan yang diinventarisir ke dalam flowchart

32. Lanjutan....

33. Lanjutan....

34.   No   AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU   KET Kasubag Umpeg Kepala Dinas Sekretaris Persyaratan & Kelengkapan   Waktu   Output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Menerima Surat Masuk     Surat Masuk 3 menit Surat diterima   2. Meregestrasi surat masuk kedalam buku agenda surat masuk , buku kendali surat masuk , membuat lembar disposisi serta kartu kendali pada tiap surat Surat masuk , lembar disposisi , kartu kendali , buku agenda, buku kendali . 5 menit Surat masuk yang sdh teragenda     3. Menerima dan membuat disposisi surat masuk     Surat masuk yang sudah teragenda , lembar disposisi , kartu kendali 5 menit Surat masuk yang sdh didisposisi Kepala Dinas     4. Meneruskan disposisi Kepala Dinas ke Kasubag Umpeg Surat masuk yang sudah didisposisi Kepala Dinas 7 menit Surat masuk dan disposisi diteruskan 5 . Mencatatat hasil disposisi pada buku kendali surat masuk selanjutnya mendistribusikam sesuai isi disposisi kepada Bidang /Bagian         Surat masuk yang sudah didisposisi Kepala Dinas , buku kendali surat masuk 5 Menit Tanda terima   SOP SURAT MASUK DPMPTSP PROV. KALSEL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

35.   No 66   AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU   KET Pengadministrasi umum Kasubag Umpeg Kepala Dinas Sekretaris Persyaratan & Kelengkapan   Waktu   Output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Menerima Surat Masuk     Surat Masuk 3 menit Surat diterima   2. Meregestrasi surat masuk kedalam buku agenda surat masuk , buku kendali surat masuk , membuat lembar disposisi serta kartu kendali pada tiap surat Surat masuk , lembar disposisi , kartu kendali , buku agenda, buku kendali . 5 menit Surat masuk yang sdh teragenda     3. Menerima dan membuat disposisi surat masuk     Surat masuk yang sudah teragenda , lembar disposisi , kartu kendali 5 menit Surat masuk yang sdh didisposisi Kepala Dinas     4. Meneruskan disposisi Kepala Dinas ke Kasubag Umpeg Surat masuk yang sudah didisposisi Kepala Dinas 7 menit Surat masuk dan disposisi diteruskan 5 . Mencatatat hasil disposisi pada buku kendali surat masuk       Surat masuk yang sudah didisposisi Kepala Dinas , buku kendali surat masuk 5 Menit Tanda terima   mendistribusikam sesuai isi disposisi kepada Bidang /Bagian Surat masuk dan disposisi 5 menit SOP SURAT MASUK DPMPTSP PROV. KALSEL

36. No. Aktivitas Pelaksana Ket  1. Menyerahkan berkas data kendaraan dan menulis nomer telepon Wajib Pajak    2. Menerima dan memvalidasi dan menetapkan urut milik kendaraan wajib pajak . Petugas Progresif    3. M enghitung dan menetapkan besarnya PKB sesuai ketentuan yang berlaku . Petugas Pendaftaran & Penetapan    4. M emeriksa dan mengoreksi besaran PKB yang ditetapkan. Jika terjadi kesalahan dikembalikan kepada petugas pendaftaran & penetapan untuk perbaikan jika benar diteruskan kepada kasir untuk proses pembayaran dengan membubuhkan stempel korektor beserta paraf Korektor    5. M enerima pembayaran PKB dan Jasa Raharja sesuai dengan penetapan, memvalidasi pelunasan dan mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) serta membubuhkan cap tanda lunas . Kasir & Pencetakan SKPD    6. M elakukan pengesahan pada STNK dan menyerahkan kepada Wajib Pajak Petugas Pengesahan STNK   Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (1 (satu) Tahunan) Roda 4

37.   No   AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU   KET Wajib Pajak Petugas Progresif Petugas Pendaftaran & Penetapan Korektor Kasir & Pencetakan SKPD Petugas Pengesahan STNK Persyaratan & Kelengkapan   Waktu   Output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Menyerahkan berkas data kendaraan dan menulis nomer telepon         Copi STNK & SKPD Copi KTP STNK Asli 2menit Berkas diterima   2. Menerima dan memvalidasi dan menetapkan urut milik kendaraan wajib pajak .       Berkas seluruh persyaratan 2 menit Berkas pembayaran PKB     3. M enghitung dan menetapkan besarnya PKB sesuai ketentuan yang berlaku .         Kelengkapan berkas pembayaran PKB 2 menit Mencatat penghitungan besarmya PKB     4. M emeriksa dan mengoreksi besaran PKB yang ditetapkan. Jika terjadi kesalahan dikembalikan kepada petugas pendaftaran & penetapan untuk perbaikan jika benar diteruskan kepada kasir untuk proses pembayaran dengan membubuhkan stempel korektor beserta paraf             Penghitungan besarnya PKB 2 menit perhitugan besarnya PKB dengan stempel korektor beserta paraf pada penetapan                           SOP Pelayanan Pajak Kendara an Bermotor (1 (satu) Tahunan) Roda 4

38. 5. M enerima pembayaran PKB dan Jasa Raharja sesuai dengan penetapan, memvalidasi pelunasan dan mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) serta membubuhkan cap tanda lunas .         Perhitungan besarnya PKB yang telah divalidasi oleh korektor 7menit Surat Ketetapan Pajak Daerah   6. M elakukan pengesahan pada STNK dan menyerahkan kepada Wajib Pajak           SKPD dan STNK Asli 1 menit SKPD dan STNK diterima Wajb Pajak   GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

39. SEKIAN DAN TERIMA KASIH