bahan_Sosialisasi_dapil 10 MARET 2023.pptx

bahan_Sosialisasi_dapil 10 MARET 2023

1. EVALUASI DAN SOSIALISASI DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 B A MANGUPURA, 10 MARET 2023 NESIA GANDI DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN KPU KABUPATEN BADUNG

2. DASAR HUKUM UU No.7 Tahun 2017 PEMILIHAN UMUM PKPU No. 3 Tahun 2022 TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PKPU No. 6 Tahun 2022 PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM PKPU No. 6 Tahun 2023 DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. Keputusan KPU No.457 tahun 2022 tentanf Jumlah Kursi Anggota DPRD Kab /Kota dalam Pemilu 2024

3. 3 PENYUSUNAN PERATURAN KPU 14 JUNI 2022 Sampai Dengan 14 DESEMBER 2023 PE MUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH 14 OKTOBER 2022 Sampai Dengan 21 JUNI 2023 PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU 29 JULI 2022 Sampai Dengan 13 DESEMBER 2022 PENETAPAN PESERTA PEMILU 14 DESEMBER 2022 MASA KAMPANYE PEMILU 28 NOVEMBER 2023 Sampai Dengan 10 FEBRUARI 2024 PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 19 OKTOBER 2023 Sampai Dengan 25 NOVEMBER 2023 ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN KOTA 24 APRIL 2023 Sampai Dengan 25 NOVEMBER 2023 ANGGOTA DPD 6 DESEMBER 2022 Sampai Dengan 25 November 2023 PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAPIL 14 OKTOBER 2022 Sampai Dengan 9 FEBRUARI 2023 1 2 3 4 PENCALONAN 7 6 5 TAHAPAN PEMILU 2024 (1)

4. 4 TAHAPAN PEMILU 2024 (2) MASA TENANG 11 - 13 FEBRUARI 2024 PENGUCAPAN SUMPAH JANJI 14 PEMUNGUTAN SUARA PENGHITUNGAN SUARA RE KAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA 14-15 FEBRUARI 2024 15 FEBRUARI 2024 Sampai Dengan 20 MARET 2024 FEBRUARI 2024 PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 20 OKTOBER 2024 DPR DAN DPD 1 OKTOBER 2024 DPRD PROVINSI DPRD KABUPATEN/KOTA Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota PENETAPAN HASIL PEMILU TERDAPAT PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU TIDAK TERDAPAT PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU Paling lambat 3 ( tiga ) hari pasca putusan Mahkamah Konstitusi Paling lambat 3 ( tiga ) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi P enetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota Penetapan calon terpilih Anggota DPD 10 11 8 9

5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ALUR PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1

6. PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENATAAN DAPIL PEMILU ANGGOTA DPRD KAB/KOTA Berdasarkan PERATURAN KPU No. 6 TAHUN 2022 Pasal 18 ayat (1) KPU Kabupaten /Kota menyelenggarakan Uji Publik rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat melibatkan peserta dari unsur : Pemerintah daerah ; Partai politik tingkat kabupaten / kota ; Bawaslu Kabupaten /Kota; Pemantau Pemilu ; Akademisi ; Tokoh masyarakat / tokoh adat ; dan/ atau Pemangku kepentingan lainnya . Pasal 18 ayat (3) Dalam Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten /Kota menyampaikan : Metode penyusunan Dapil dan penghitungan Alokasi Kursi ; Rancangan penataan Dapil yang telah disusun ; dan Rekapitulasi terhadap masukan dan Tanggapan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7).

7. Data yang diperlukan untuk penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten /Kota

8. JUMLAH KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA KETENTUAN JUMLAH KURSI SETIAP KABUPATEN/KOTA ( Pasal 191 UU No. 7 Tahun 2017) (1) Jumlah kursi DPRD kabupaten /Kota ditetapkan paling sedikit 20 ( dua puluh ) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi : Jumlah Penduduk Kab /Kota Jumlah Kursi Sampai dengan 100.000 20 Kursi 100.001 – 200.000 25 Kursi 200.001 – 300.000 30 Kursi 300.001 – 400.000 35 Kursi 400.001 – 500.000 40 Kursi 500.001 – 1.000.000 45 Kursi 1.000.001 – 3.000.000 50 Kursi 3.000.001 ke atas 55 Kursi (2) Jumlah kursi DPRD kab ./ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten / kota yang bersangkutan

9. KETENTUAN PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA Pasal 185 UU NO. 7 TAHUN 2017 Penyusunan Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab /Kota memperhatikan prinsip : kesetaraan nilai suara ; ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional ; proporsionalitas ; integralitas wilayah; berada dalam cakupan wilayah yang sama ; kohesivitas ; dan kesinambungan .

10. PRINSIP PENYUSUNAN DAPIL Kesetaraan Nilai Suara : Upaya untuk meningkatkan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 ( satu ) Dapil dan Dapil lainnya dengan prinsip 1 ( satu ) orang- satu suara-satu nilai . Ketaatan Pada Sistem Pemilu Yang Proporsional : ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara , dengan persentase suara sah yang diperoleh Proporsionalitas : kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antar Dapil agar tetap terjaga perimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil . Integralitas Wilayah ; memperhatikan beberapa provinsi , beberapa kabupaten / kota , atau kecamatan yang disusun menjadi 1 ( satu ) Dapil untuk daerah perbatasan , dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geografis , sarana perhubungan , dan aspek kemudahan transportasi . Berada Dalam Cakupan Wilayah yang Sama : penyusunan Dapil anggota DPRD Kabupaten /Kota, yang terbentuk dari 1 ( satu ), beberapa , dan/ atau Bagian Kecamatan yang seluruhnya tercakup dalam suatu Dapil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi . Kohesivitas : Penyusunan Dapil dengan memperhatikan sejarah , kondisi sosial budaya , adat istiadat dan kelompok minoritas . Kesinambungan : Penyusunan Dapil dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu tahun sebelumnya , kecuali jika Alokasi Kursi pada Dapil tersebut melebihi batasan maksimal Alokasi Kursi setiap Dapil atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas . 1 2 7 3 4 5 6

11. Pemenuhan 7 prinsip penataan dapil NO PRINSIP PEMBENTUKAN DAPIL TERPENUHI/TIDAK TERPENUHI 1 KESETARAAN NILAI SUARA TERPENUHI 2 KETAATAN PD SISTEM PEMILU YG PROPORSIONAL TERPENUHI 3 PROPORSIONALITAS TERPENUHI 4 INTEGRALITAS WILAYAH TERPENUHI 5 BERADA DLM CAKUPAN WILAYAH YG SAMA TERPENUHI 6 KOHESIVITAS TERPENUHI 7 KESINAMBUNGAN TERPENUHI

12. JUMLAH KURSI DAN DAPIL DPRD PROVINSI BALI JUMLAH KURSI DAN DAPIL DPR Jumlah Kursi Anggota DPR ditetapkan 580 Daerah Pemilihan anggota DPR adalah Provinsi , Kab ./Kota, atau Gabungan Kab ./Kota Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 dan paling banyak 10 Jumlah Kursi anggota DPR untuk Dapil Bali adalah 9 kursi Peserta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Jumlah kursi anggota DPRD Prov. Ditetapkan paling sedikit 35 dan paling banyak 120 kursi. Jumlah kursi DPRD Provinsi Bali adalah 55 kursi. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi paling sedikit 3 dan paling banyak 12 kursi. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Bali adalah Kabupaten/Kota yaitu sebanyak 9 Dapil

13. JUMLAH KURSI DAN DAPIL DPRD KAB/KOTA Jumlah kursi DPRD Kab ./Kota ditetapkan paling sedikit 20 dan paling banyak 55 kursi Daerah pemilihan anggota DPRD kab ./Kota adalah Kecamatan atau gabungan Kecamatan atau bagian kecamatan . Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kab ./Kota paling sedikit 3 dan paling banyak 12 kursi

14. JUMLAH dak2, bppd dan KURSI ANGGOTA DPRD Kota denpasar PEMILU TAHUN 2024 Jumlah DAK2 semester 1 thn 2022 Kabupaten Badung adalah 517.969 jiwa penduduk (Keputusan KPU No. 457 Tahun 2022) Jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten Badung berdasarkan Kep . KPU No. 457 tahun 2022 = 45 Kursi . Nilai BPPd yaitu = 11.510 ( jumlah Peddk Kab : total alokasi kursi )

15. DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA PADA PEMILU 2024

16. Daerah pemILIHAN DPRD PROVINSI BALI

17. No Daerah Pemilihan (DP) Jumlah Penduduk Alokasi Kursi 1 DP BALI 1 meliputi :   8   - K ota DENPASAR 653.136   2 DP BALI 2 meliputi :   6   - Kab BADUNG 517.969   3 DP BALI 3 meliputi :   6   - Kab TABANAN 465.086   4 DP BALI 4 meliputi :   4   - Kab JEMBRANA 325.879   5 DP BALI 5 meliputi :   12   - Kab BULELENG 827.642   6 DP BALI 6 meliput i :   3   - Kab BANGLI 255.413   7 DP BALI 7 meliputi :   7   - Kab KARANGASEM 522.729   8 DP BALI 8 meliputi :   3   - Kab KLUNGKUNG 217.469   9 DP BALI 9 meliputi :   6   - Kab GIANYAR 501.870     Jumlah 4.287.193 55

18. KABUPATEN BADUNG KAJIAN RANCANGAN DAERAH PEMILIHAN

19. Dapil dprd kab badung & alokasi kursi PEMILU 2024 NO NAMA DAPIL KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK ALOKASI KURSI 1 BADUNG 1 MENGWI 130.107 11 2 BADUNG 2 ABIANSEMAL 98.045 9 3 BADUNG 3 PETANG 32.495 3 4 BADUNG 4 KUTA SELATAN 114.923 10 5 BADUNG 5 KUTA 56.170 5 6 BADUNG 6 KUTA UTARA 86.229 7 517.969 45

20. Terima Kasih