BAHAN TAYANG AGENDA 3 PKA- Hari 2.P EKO.pptx

bahan tayang agenda 3 PKA self learning

1. Pembelajaran Agenda III PKA Manajemen Kinerja T IM WIDYAISWARA BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

2. EKO SUPRAYITNO WIDYAISWARA AHLI MADYA BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH 081326376134 ekodinpora.gmail.com @ekosupra R I W A Y A T P E N D I D I K A N S-1 FPOK IKIP Semarang, S-2 STIKUBANK Semarang R I W A Y A T P E K E R J A A N Kanwil Depdiknas Prov Jateng ( 1993-2001 ), Dinas Pendidikan Prov Jateng ( 2001-2007), Disporapar Prov. Jateng ( 2007-2017 ) BKD Prov. Jateng ( 2017 -2022 ), BPSDMD Prov Jateng ( 2022 – skrg ) . R I W A Y A T J A B A T A N Kasi Pengembangan IPTEK Industri dan Lembaga Keolahragaan DINPORA Prov Jateng ( 2011-2016 ) Kasubag Program DISPORAPAR Prov Jateng, ( 2016-2017 ) Kepala UPENKOM BKD Prov insi Jawa Tengah ( 2017-2019 ) S ekretaris BKD Provinsi Jawa Tengah ( 201 9 -20 22 ) Widyaiswara Ahli Madya BPSDMD Provinsi Jawa Tengah ( 2022-sekarang ) HOBY DAN AKTIFITAS Olahraga , Pembina Lembaga Pendidikan non Formal ( LKP Sekar Prima Semarang ), Pembina Tim PJP NPC Jawa Tengah Wakio Ketua KORMI jawa Tengah

3. Apa Intisari Materi Hari Pertama ? Akuntabilitas Kinerja ? Manajemen Kinerja ? Standar Kinerja Pelayanan ?

4. Bagaimana Bapak Ibu sudah menyelesaikan penugasan kemaren ( Hari Pertama ) SILAHKAN DISKUSIKAN !!!. TUGAS INDIVIDU ? Akuntabilitas Kinerja, Manajemen Kinerja, Standar Kinerja Pelayanan

5. ORGANISASI DIGITAL 5 Overview Substansi & Desain Pembelajaran Agenda III PKA INTEGRITAS PROFESIONAL I NOV AT IF PE DU L I

6. 1. Menurut Bapak dan ibu , apa itu transformasi digital ? 2. Bagaimana penerapan transformasi digital yang Bapak Ibu lakukan dalam mempimpin bidang /unit kerja ? 3. Apa Tantangan utama OD ?

7. KERANGKA PIKIR PROSES PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN ORGANISASI DIGITAL Konsep Dasar OD Komponen Kunci OD T a n t a ngan U t a m a Membangun Digital Organization P e nd eka t a n OD T r a n s f or m a s i Digital K e b i j aka n T e r k a i t Digitalisasi Pemerintah Pr ak t i k OD Hal yang Perlu Dilakukan Menuju Digital Organization Pembelajaran d a l a m Pe n e r a p a n Digital Organization Mampu m ene r apka n Digital Government 4 7 Overview Substansi & Desain Pembelajaran Agenda III PKA INTEGRITAS PROFESIONAL I NOV AT IF PE DU L I

8. Penyesuaian ataupun bentuk investasi baru dalam hal teknologi , model bisnis , dan proses bisnis yang mendorong terciptanya nilai baru bagi konsumen dan karyawan agar semakin efektif dalam bersaing di era perubahan ekonomi digital yang serba cepat (Brian Solis). Transformasi Digital Constellation Research: merupakan metodologi yang digunakan organisasi untuk mengubah dan membuat model dan budaya bisnis baru dengan teknologi .

9. Transformasi ini juga ikut mengubah implementasi proses di pemerintahan yang manual menjadi digital 2 hal yang melatarbelakangi terjadinya transformasi digital kehadiran internet munculnya teknologi baru

10. Komponen Kunci Digital Organization 1 2 4 6 3 5 Perangkat Keras Tenaga Ahli Pengamanan Perangkat Lunak Tata Kelola Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik 7 Pengawasan

11. Teknologi adalah alat dan sebuah solusi di Industri 4.0 atau Era VUCA. Apalagi di saat Pandemi Covid-19 sekarang ini . Namun , teknologi tidak memiliki nilai kemanusiaan seperti karakter , meaning and purpose dalam hidup . Oleh karena itu kawinkan antara IPTEK dan IMTAQ. Agar kita semua khususnya generasi penerus bangsa menjadi Technopreneur Berkarakter ,” Ary Ginanjar Agar Menjadi Technopreneur Berkarakter

12. HUBUNGAN KELEMBAGAAN 18 Overview Substansi & Desain Pembelajaran Agenda III PKA INTEGRITAS PROFESIONAL I NOV AT IF PE DU L I

13. KERANGKA PIKIR PROSES PEMBELAJARAN MATA PELATIHAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN Membangun hubungan kelembagaan sesuai kedudukan dan tugasnya Asosiasi Pembinaan & Pengawasan Kerjasama Kerjasama dengan Negara Lain Kerjasama Pemda dengan Swasta Kerjasama Antar Daerah Hubungan K elem b a g aa n Hubungan Keuangan P u s a t- D a e r a h Hubungan Kekuasaan P u s a t- D a e r a h 19 Overview Substansi & Desain Pembelajaran Agenda III PKA INTEGRITAS PROFESIONAL I NOV AT IF PE DU L I

14. 1

15. Reasioning Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik,” prinsip negara kesatuan ialah pemegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat tanpa ada suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kpd pemerintah daerah. Pola Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi negara. oleh karena itu, Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom harus tunduk pada aturan negara dan semua kewenangan pemerintahan daerah bertanggung jawab kepada Presiden Pemerintahan daerah merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari fungsi penyelenggara negara sebagai amanat dari undang-undang, yaitu adanya pembagian kewenangan dalam menye lengarakan pemerintahan dari pemerinah pusat kepada daerah. dalam hal pembagian kekuasaan terhadap daerahnya digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonom i sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

16. Sumber: Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan UU No 3 3 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah POLA HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN DAERAH 2

17. Reasioning 2 Hubungan keuangan pusat dan daerah dilakukan sejalan dengan prinsip Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah digariskan dalam Unda ng-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu system pe mbagian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi , dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemberian sumber keuangan Negara kepada pemerintahan daerah dilakukan dalam rangka pelak sanaan desentralisasi yang didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pem erintah daerah dengan memperhatikan stabilitas kondisi perekonomian nasional dan keseimbang an fiscal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

18. Pengertian Kerja sama antar lembaga merupakan adanya pengaruh positif antara variabel pembentuk kerjasama antar lembaga dan outcomes yang diharapkan. (Jennings, 1994; Jennings, 1998; Chaudry et al ., 2000; Polivka et al. 2001; Ervin, 2004; Stephenson, 2005; dan Selden, 2006). KER J A SA M A ANTAR LEMBAGA Kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelaya nan publik serta saling menguntungkan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah KONTEKS PEMERINTAHAN DAERAH 3

19. Penjelasan Kerjasama Antar Daerah Kerja Sama Daerah menurut PP 28 Tahun 2018 tentang kerja sama daerah adalah usaha bersam a antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lem baga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efek tivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Adapun bentuk kerjasama sebagai berikut: Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri,yang selanjutnya disingkat KSDLL

20. Faktor yang berpengaruh terhadap Perjasama antar lembaga 1 2 3 4 Leadership (Kepemimpinan) Menciptakan Image yang positif Communication (Komunikasi) Kemampuan berkomunikasi yang baik akan meningkatkan kemampuan organisasi Trust (Kepercayaan) Kepercayaan meningkatkan keefektifan dalam pemecahan masalah Commitment (Komitmen) Kontribusi terhadap Inter-Agency dan hasil yang akan dicapai 4

21. Keempat variabel penentu tersebut adalah: leadership, (Kepemimpinan): Leadership berperan penting dalam kesuksessan organisasi. S eorang pemimpin organisasi dapat menciptakan image yang positif terkait dengan respons te rhadap suatu kondisi yang dinilai kritis communication, (komunikasi): Komunikasi yang terbuka merupakan faktor yang sangat penting dalam kesuksessan koordinasi interagency. Kemampuan berkomunikasi akan meningkatk an produktivitas baik individu maupun organisasi trust, (Kepercayaan): kepercayaan sangat penting untuk hubungan yang melibatkan beberap a pihak termasuk bagi keefektifan kerjasama interorganisasional dalam situasi emergensi. commitment (komitmen): kepercayaan dan komitmen sebagai faktor yang berpengaruh terha dap kesuksessan hubungan interorganisasional. Komunikasi, kepercayaan dan komitmen se bagai faktor situasional mempunyai hubungan yang positif terhadap proses kerjasama.

22. KERJA SAMA DALAM PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA DAERAH Kerja Sama Daerah Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri Kerja Sama dengan Daerah lain Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah daerah di Luar Negeri 5

23. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembinaan dan Pengawasan Secara umum pembinaan di koordinasikan oleh Menteri Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah secara teknis dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian teknis. Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah. Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah kabupaten/kota dalam I (satu) daerah provinsi secara umum dan teknis dilaksanakan oleh gubernur sebegai wakil Pemerintah pusat 01 02 03 04 05 Pelaksanaan pembinaan dari poin 1 sampai 4 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 10

24. TUGAS INDIVIDU Semua Tugas diupload di LMS paling lambat besok hari ke 18 jam 23.59 Buatlah rencana strategi pengembangan kompetensi bagi pihak terdampak (internal dan eksternal , ada jumlah JP, dan ada perubahan kompetensi mendukung perubahan ) selama melakukan inovasi peningkatan kinerja organisasi , dengan menggunakan format dibawah ini . Buatlah rencana pemanfaatan teknologi digital selama melakukan inovasi peningkatan kinerja organisasi , sebagaimana format terlampir . Buatlah rencana pelaksanaan diseminasi dan publikasi selama melakukan inovasi peningkatan kinerja organisasi , sebagaimana format terlampir .