Belajar Undang-Undang Dasar Presentasi dalam Biru Hijau Ilustrasi.pdf
sweetsugarr02
0 views
22 slides
Oct 01, 2025
Slide 1 of 22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
About This Presentation
Template Bahan Ajar
Size: 26.39 MB
Language: none
Added: Oct 01, 2025
Slides: 22 pages
Slide Content
Undang-Undang
Dasar Menelusuri Perjalanan Pancasila Kelas XI
Menurut kalian, apakah Undang-Undang
Dasar (UUD) yang berlaku di Indonesia
sejak merdeka hingga sekarang selalu
sama? Mengapa?
Pertanyaan Diskusi
Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari materi ini, peserta didik
diharapkan mampu menjelaskan secara
singkat dan runtut periodisasi pemberlakuan
UUD di Indonesia serta memahami konteks
sosial dan politik di balik perubahan tersebut.
Periodisasi UUD menunjukkan bagaimana
konstitusi Indonesia mengalami perubahan
sesuai konteks politik dan kebutuhan zaman,
dari awal kemerdekaan hingga reformasi. Pengantar Periodisasi UUD
UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27
Desember 1949) UUD 1945 disahkan sehari setelah proklamasi
kemerdekaan sebagai dasar hukum negara
Indonesia merdeka, namun bersifat
sementara karena kondisi politik yang belum
stabil.
UUD RIS (27 Desember
1949 – 17 Agustus 1950) UUD Republik Indonesia Serikat (RIS)
diberlakukan setelah pengakuan kedaulatan
oleh Belanda, mengikuti bentuk negara
federal hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).
Setelah pembubaran RIS, Indonesia kembali ke
bentuk negara kesatuan dan menggunakan
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS)
yang bersifat parlementer. UUDS 1950 (17 Agustus
1950 – 5 Juli 1959)
Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959,
Presiden Soekarno menyatakan kembali
ke UUD 1945 karena Konstituante gagal
menetapkan UUD yang baru. Kembali ke UUD 1945 (5 Juli
1959 – 19 Oktober 1999)
Masa Tahun (1966–1998) Pada masa ini UUD 1945 tetap
digunakan, tetapi pelaksanaannya
bersifat sentralistik dan tertutup,
sehingga tidak mencerminkan prinsip
demokrasi sepenuhnya.
Reformasi dan Tuntutan
Perubahan Reformasi 1998 menandai tuntutan
masyarakat untuk mengubah UUD agar
lebih demokratis, transparan, dan
menjamin hak asasi manusia.
Perubahan UUD dilakukan melalui
empat tahap (1999–2002) oleh MPR
guna menyempurnakan sistem
ketatanegaraan Indonesia. Perubahan (Amandemen)
UUD 1945
Amandemen I (1999)
Amandemen pertama menegaskan
hak asasi manusia dan penguatan
lembaga legislatif sebagai wujud
awal reformasi konstitusi.
Amandemen II (2000)
Amandemen kedua memperjelas fungsi DPR,
menambah DPD sebagai wakil daerah, serta
memuat pengakuan otonomi daerah secara
eksplisit.
Amandemen III (2001) Amandemen ketiga menetapkan
pemilihan presiden secara langsung
oleh rakyat dan memperkuat prinsip
kedaulatan rakyat.
Amandemen IV (2002) Amandemen keempat menetapkan
sistem checks and balances antar
lembaga negara serta mengubah
susunan dan kedudukan MPR.
Kesimpulan Perubahan UUD mencerminkan
dinamika politik dan kebutuhan
zaman. UUD yang berlaku kini adalah
UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 hasil amandemen.
Ayo Berlatih!
Soal 1 Alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5
Juli 1959 adalah... A Perang dunia II
Konstituante gagal
menetapkan UUD baru
Negara tidak
memiliki presiden
Rakyat menolak
UUDS 1950B C D
Jawaban Alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5
Juli 1959 adalah... A Perang dunia II
Konstituante gagal
menetapkan UUD baru
Negara tidak
memiliki presiden
Rakyat menolak
UUDS 1950B C D
Soal 2 Salah satu hasil amandemen UUD 1945
adalah... A Presiden dipilih
oleh MPR
Dibentuknya DPD sebagai
wakil daerah
Dihapusnya UUD
1945
Sistem kerajaan
diberlakukanB C D
Jawaban Salah satu hasil amandemen UUD 1945
adalah... A Presiden dipilih
oleh MPR
Dibentuknya DPD sebagai
wakil daerah
Dihapusnya UUD
1945
Sistem kerajaan
diberlakukanB C D