Bimtek Keuangan pelatihan desa/kelurahan.pptx

bimtek keuangan

1. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BADAN ADHOC PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2024 BANTAN , 2 SEPTEMBER 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

2. TAHAPAN PILKADA 2024 2 Perencanaan Program dan Anggaran : s.d. 26 Januari 2024 Penyusunan dan Penandatanganan NPHD : s.d. 27 Januari 2024 Sosialisasi kepada Masyarakat : 27 Februari – 26 November 2024 PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA Pembentukan Badan Adhoc PPK : 17 April – 26 Mei 2024 PPS : 3 – 6 Mei 2024 KPPS : 21 September – 5 November 2024 Pantarlih : 29 Mei – 18 Juni 2024 Masa Kerja Badan Adhoc PPK : 27 Mei – 27 Januari 2025 PPS : 27 Mei – 27 Januari 2025 KPPS : 27 Oktober – 4 Desember 2024 Pantarlih : 19 Juni – 21 Juli2024 Pendaftaran Pemantau Pemilihan : 27 Februari – 16 November 2024 Pendaftaran Lembaga Survei/Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat : 15 Februari – 23 Oktober 2024 PENYERAHAN DAN SINKRONISASI DP4 Penerimaan DP4 : 24 – 27 April 2024 Sinkronisasi DP4 : 28 April – 26 Mei 2024 Penyampaian Hasil Sinkronisasi kepada KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota : 27 – 30 Mei 2024 Pengumuman Hasil Sinkronisasi : 31 Mei 2024 PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH Pencocokan dan Penelitian : 20 Juni – 19 Juli 2024 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tingkat Kab/Kota untuk Ditetapkan sebagai DPS : 10 – 19 Agustus 2024 Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi : 20 – 21 Agustus 2024 Perbaikan DPS oleh PPS : 28 Agustus – 6 September 2024 Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kab/Kota untuk ditetapkan sebagau DPT : 15 – 21 September 2024 Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi : 22 – 23 September 2024 PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN Penetapan Syarat Minimal Dukungan : 5 – 7 Mei 2024 Penyerahan Syarat Dukungan : 8 – 12 Mei 2024 Verifikasi Faktual Kesatu : 3 – 16 Juni 2024 Verifikasi Faktual Kedua : 24 Juli – 2 Agustus 2024 Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan : 8 – 19 Agustus 2024 PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON Pendaftaran Pasangan Calon : 27 – 29 Agustus 2024 Pemeriksaan Kesehatan : 27 Agustus – 2 September 2024 Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi : 29 Agustus – 4 September 2024 Perbaikan Syarat Calon : 5 – 8 September 2024 Pemberitahuan Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi : 12 -13 September 2024 PENETAPAN PASANGAN CALON Penetapan Pasangan Calon : 22 September 2024 Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut : 23 September 2024 PELAKSANAAN KAMPANYE Masa Kampanye : 25 September – 23 November 2024 Masa Tenang : 24 – 26 November 2024 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA 27 November 2024 PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI Penghitungan Suara : 27 November 2024 Rekapitulasi Tingkat Kecamatan : 28 November – 2 Desember 2024 Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kab/Kota : 1 – 6 Desember 2024 Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi : 4 – 10 Desember 2024 Jan 2024 Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov

3. DASAR HUKUM 3 01 03 05 02 04 06 Administrasi Pengelolaan Hibah Permenkeu No. 99/PMK.05/2017 Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 Permenkeu No. 49 Tahu 2023 Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan KPU, KPU Provinsi , dan KPU Kab /Kota dalam rangka Tahapan Pemilu dan Pemilihan Th 2024 Keputusan KPU 472 Tahun 2022 Tata cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk uang untuk kegiatan pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota Permenkeu No.89/PMK.05/2016 Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang / Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Keputusan KPU 543 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan KPU Keputusan KPU 1394 Tahun 2023

4. STANDAR HONOR PILKADA 4 STANDAR HONOR BADAN ADHOK S-647/MK.02/2022 – Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Keputusan KPU 472 Tahun 2022 _ Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan KPU, KPU Provinsi , dan KPU Kab /Kota dalam rangka Tahapan Pemilu dan Pemilihan Th 2024 No Badan Ad hoc Standar Honor Badan Ad Hoc 1. PPK     Ketua 2.500.000   Anggota 2.200.000   Sekretaris 1.850.000   Pelaksana / Staf Administrasi dan Teknis 1.300.000 2. PPS     Ketua 1.500.000   Anggota 1.300.000   Sekretaris 1.150.000   Staf / Pelaksana 1.050.000 3.  Pantarlih 1.000.000 4.  KPPS     Ketua 900.000   Anggota 850.000   Pengamanan TPS/ Satlinmas 650.000

5. (PKPU No 8 Tahun 2022, Pasal 60, Ayat 1) Sekretariat PPK bertugas : memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi , KPU Kabupaten /Kota, dan dilaksanakan oleh PPK; memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan dilaksanakan oleh PPK; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi , KPU Kabupaten /Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. (PKPU No 8 Tahun 2022, Pasal 60, Ayat 2) Sekretariat PPK berkewajiban : membantu urusan tata usaha PPK; membantu persiapan dan fasilitasi rapat ; membantu administrasi pembiayaan , pertanggungjawaban keuangan , dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan ; membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kecamatan , peserta Pemilu dan Pemilihan , serta Pemilih ; dan memberikan saran kepada PPK.

7. Sekretariat PPK bertugas : (1) Tugas sekretaris PPK (PKPU No 8 Tahun 2022, Pasal 61) meliputi : membantu pelaksanaan tugas PPK; memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK; melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat ; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten /Kota dan PPK dan/ atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris PPK bertanggung jawab secara fungsional kepada PPK melalui ketua PPK dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten /Kota.

8. Sekretariat PPK bertugas : (PKPU No 8 Tahun 2022, Pasal 62) (1) Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan , partisipasi hubungan masyarakat , dan hukum . (2) Staf sekretariat PPK urusan tata usaha , keuangan , dan logistik Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha , pembiayaan , administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan , dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi . ( 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

9. Keputusan KPU Nomor 1394 Tahun 2023 Petunjuk Tekniss Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

10. Belanja Bahan (521211) Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai ) seperti konsumsi , dokumentasi , spanduk , alat tulis dan biaya fotokopi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional dan tidak menghasilkan barang persediaan . Belanja Honor Output Kegiatan (521213) Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada petugas Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan yang melaksanakan kegiatan terkait dengan output . Honor output kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun . Belanja Barang Non Operasional lainnya (521219) Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok akun 521211 dan 521213 serta tidak menghasilkan barang persediaan . Akun ini digunakan untuk pembuatan TPS, belanja barang kelengkapan TPS dan bantuan transpor bagi Badan Adhoc . Jenis Akun Belanja pada Badan Adhoc

11. Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Pada Badan Ad Hoc PPK, PPS, dan KPPS wajib menyampaikan pertanggungjawaban dana Pemilihan yang telah diterima dari Bendahara Pengeluaran atau BPP KPU Kabupaten /Kota sesuai batas waktu yang telah ditentukan ; Sekretaris PPK, Sekretaris PPS, dan Ketua KPPS bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan bukti sah yang membebani dana Pemilihan ; pertanggungjawaban dana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi : 1) SPTJB; dan 2) Bukti pengeluaran . untuk percepatan penyelesaian pertanggungjawaban dana Pemilihan , penyampaian SPTJB dan bukti dapat disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran atau BPP KPU Kabupaten /Kota dalam bentuk dokumen digital dengan memanfaatkan teknologi informasi . Waktu penyampaian paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya .

12. penyampaian SPTJB dan bukti dalam bentuk dokumen digital tidak menggugurkan kewajiban untuk menyampaikan SPTJB asli dan bukti pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran atau BPP pada KPU Kabupaten /Kota. Waktu penyampaian dokumen asli paling lama 3 ( tiga ) bulan setelah dana diterima . pada akhir tahun anggaran , seluruh bukti pengeluaran baik dokumen digital maupun bukti pengeluaran asli disampaikan kepada KPU Kabupaten /Kota paling lambat hari kerja terakhir pada akhir tahun anggaran berkenaan . penyampaian SPTJB asli disertai seluruh bukti pengeluaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten /Kota dilakukan secara langsung ke KPU Kabupaten /Kota, atau dapat dilakukan secara berjenjang , yaitu : Ketua KPPS menyampaikan SPTJB disertai seluruh bukti pengeluaran kepada PPS; PPS menyampaikan SPTJB disertai seluruh bukti pengeluaran pada PPS dan KPPS di bawahnya kepada PPK; dan PPK menyampaikan SPTJB disertai seluruh bukti pengeluaran pada PPK, PPS, dan KPPS di bawahnya kepada Bendahara Pengeluaran atau BPP KPU Kabupaten /Kota.

13. Bukti Pertanggungjawaban Belanja Honor Output Kegiatan (1) salinan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang ; dan (2) daftar nominatif pemberian honor dengan menggunakan Format HIBAH.20.A jika honor dibayarkan melalui metode non tunai disertai dengan bukti transfer dan Format HIBAH.20.B jika honor dibayarkan melalui metode tunai Belanja Bahan (1) SPTJB dengan menggunakan Format HIBAH.13 (2) kuitansi belanja bahan diterbitkan oleh Penyedia (PT/CV/ Toko ); dan (3) apabila tidak diperoleh kuitansi dari Penyedia Barang / Jasa maka dapat menggunakan Kuitansi pada HIBAH.21 atau bukti lain yang sah Belanja Non Operasional lainnya , (1) Kuitansi pembuatan tenda dan kelengkapannya diterbitkan oleh Penyedia (PT/CV/ Toko ); dan (2) apabila tidak diperoleh kuitansi dari Penyedia Barang / Jasa , maka dapat mengunakan kuitansi pada Format HIBAH.21 Bantuan transpor (1) Surat tugas dengan menggunakan Format HIBAH.21.A ; (2) Kuitansi dan Bukti Konfirmasi Penyelesaian Tugas untuk PPK, PPS, dan KPPS dengan menggunakan Format HIBAH.21.B ; (3) apabila transpor yang dibayarkan melebihi SBM maka berlaku at cost dengan disertai bukti riil

14. Pengembalian Sisa Dana Pemilu Pada Badan Adhoc 1) sisa dana Pemilu pada Badan Adhoc dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran atau BPP KPU Kabupaten /Kota paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas Badan Adhoc . 2) Bendahara Pengeluaran atau BPP pada KPU Kabupaten /Kota meneliti sisa dana Pemilihan yang dikembalikan oleh Badan Adhoc sebelum disetorkan ke kas negara/kas daerah untuk mengetahui kebenaran sisa dana Pemilihan yang dikembalikan .

15. LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU NOMOR 1394 TAHUN 2023 Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

16. 17 HIBAH.01 FORMAT SURAT PERMOHONAN NOMOR REGISTER HIBAH HIBAH.02 FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING HIBAH.03 FORMAT SURAT KUASA HIBAH.04 FORMAT SURAT LAPORAN PENUTUPAN REKENING HIBAH.05 FORMAT SURAT USULAN REVISI ANGGARAN DARI KPA KEPADA KANWIL DJPb HIBAH.06 FORMAT RINGKASAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH LANGSUNG HIBAH.07 FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG (SPTMHL) HIBAH.08 FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) HIBAH.09 FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN HIBAH PERSEDIAAN HIBAH.10 FORMAT DAFTAR BARANG YANG DIUSULKAN HIBAH.11 FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN HIBAH.12 FORMAT LAPORAN PEMINDAHTANGANAN PERSEDIAAN PEMILU DAN PEMILIHAN HIBAH.13 FORMAT SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB) HIBAH.14 FORMAT REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA PEMILIHAN KEPADA DAERAH HIBAH.15 FORMAT SURAT PERINTAH BAYAR (SPBy) HIBAH.16 FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN SECARA TUNAI HONORARIUM/BELANJA OPERASIONAL KEGIATAN TAHAPAN PEMILU HIBAH.17.A FORMAT BUKTI PENERIMAAN DANA TAHAPAN PEMILU KPPS HIBAH.17.B FORMAT BUKTI PENERIMAAN DANA TAHAPAN PEMILU PPS HIBAH.17.C FORMAT BUKTI PENERIMAAN DANA TAHAPAN PEMILU PPK HIBAH.18 FORMAT SURAT TUGAS KETUA PPK/KETUA PPS/KETUA KPPS HIBAH.19 FORMAT KUITANSI DAN KONFIRMASI PENYELESAIAN TUGAS HIBAH.20.A FORMAT DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN UANG HONORARIUM (NON TUNAI) HIBAH.20.B FORMAT DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN UANG HONORARIUM (TUNAI) HIBAH.21 FORMAT KUITANSI HIBAH.22 FORMAT BUKU KAS UMUM HIBAH.23 FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA TAHAPAN PEMILIHAN HIBAH.24 FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN

17. FORMAT SURAT PERMOHONAN NOMOR REGISTER HIBAH BAGIAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN DAN BRANG MILIK NEGARA

18. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING BAGIAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN DAN BRANG MILIK NEGARA

19. FORMAT SURAT KUASA BAGIAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN DAN BRANG MILIK NEGARA

20. FORMAT SURAT LAPORAN PENUTUPAN REKENING BAGIAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN DAN BRANG MILIK NEGARA

21. FORMAT SURAT USULAN REVISI ANGGARAN DARI KPA KEPADA KANWIL DJPb BAGIAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN DAN BRANG MILIK NEGARA

22. FORMAT RINGKASAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH LANGSUNG BAGIAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN DAN BRANG MILIK NEGARA

23. FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH LANGSUNG (SPTMHL) BAGIAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN DAN BRANG MILIK NEGARA

24. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) BAGIAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN DAN BRANG MILIK NEGARA

25. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN HIBAH PERSEDIAAN BAGIAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN DAN BRANG MILIK NEGARA

26. FORMAT DAFTAR BARANG YANG DIUSULKAN BAGIAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN DAN BRANG MILIK NEGARA

27. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN (1) BAGIAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN DAN BRANG MILIK NEGARA

28. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN (2) BAGIAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN DAN BRANG MILIK NEGARA

29. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN (3) BAGIAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN DAN BRANG MILIK NEGARA

30. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN (LAMPIRAN) BAGIAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN DAN BRANG MILIK NEGARA

31. FORMAT LAPORAN PEMINDAHTANGANAN PERSEDIAAN PEMILU DAN PEMILIHAN BAGIAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN DAN BRANG MILIK NEGARA

32. FORMAT SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB) BAGIAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN DAN BRANG MILIK NEGARA

33. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA PEMILIHAN KEPADA DAERAH

34. FORMAT SURAT PERINTAH BAYAR (SPBy) BAGIAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN DAN BRANG MILIK NEGARA

35. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN SECARA TUNAI HONORARIUM/BELANJA OPERASIONAL KEGIATAN TAHAPAN PEMILU BAGIAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN DAN BRANG MILIK NEGARA

36. FORMAT BUKTI PENERIMAAN DANA TAHAPAN PEMILU KPPS, PPS, PPK

37. FORMAT SURAT TUGAS KETUA PPK/KETUA PPS/KETUA KPPS BAGIAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN DAN BRANG MILIK NEGARA

38. FORMAT KUITANSI DAN KONFIRMASI PENYELESAIAN TUGAS BAGIAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN DAN BRANG MILIK NEGARA

39. FORMAT DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN UANG HONORARIUM (NON TUNAI)

40. FORMAT DAFTAR NOMINATIF PEMBAYARAN UANG HONORARIUM (TUNAI)

41. FORMAT KUITANSI BAGIAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN DAN BRANG MILIK NEGARA

42. FORMAT BUKU KAS UMUM

43. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA TAHAPAN PEMILIHAN (1)

44. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA TAHAPAN PEMILIHAN (2)

45. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN BAGIAN INFORMASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BIRO KEUANGAN DAN BRANG MILIK NEGARA