BINTEK KEDUNGTUBAN, 28-29 NOV 2020 BANDUNGAN.pptx

bintek bpd

1. SOSIALISASI PENGISIAN PERANGKAT DESA DAN TUPOKSI BPD KECAMATAN KEDUNGTUBAN TAHUN 2020 Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Blora Bandungan , 28-29 November 2020

2. Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 t entang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 22 Tahun 2018 . Peraturan Bupati Blora Nomor 3 7 Tahun 201 7 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 t entang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2019 .

3. PERDA PENGISIAN PERANGKAT DESA

4. PERBUP PENGISIAN PERANGKAT DESA

5. Panitia Pengisian Perangkat Desa Tim Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dibentuk oleh Kepala Desa setelah mendapatkan izin Pengisian Perangkat Desa . Unsur Tim Pelaksana dipilih dan berasal dari : u nsur Perangkat Desa ; u nsur Lembaga Kemasyarakatan Desa ; dan Unsur Tokoh Masyarakat ; Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana : Ketua ; Sekretaris ; dan Anggota sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa ;

6. Tugas Panitia Pengisian Perangkat Desa menetapkan tata tertib penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa ; menyusun jadwal kegiatan penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa ; mengajukan usulan biaya pelaksanaan pengisian Perangkat Desa sesuai standar biaya yang berlaku kepada Kepala Desa ; menyelenggarakan penjaringan bakal calon ; menyelenggarakan penyaringan bakal calon ; mengumumkan nama calon Perangkat Desa ; mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pendaftaran dan seleksi Calon Perangkat Desa ; mengedarkan undangan pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa ; menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan serta seleksi Calon Perangkat Desa ; menandatangani berita acara setiap tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa ; mengumumkan hasil setiap tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa ; menetapkan hasil seleksi Perangkat Desa ; mengusulkan pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa hasil seleksi ; menyusun laporan Pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya pengisian Perangkat Desa ; melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengisian Perangkat Desa . ;

7. Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari k erja Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa bertempat di Kantor Desa atau tempat lain yang ditetapkan Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa. Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa setiap harinya dibuka pukul 08.00 WIB dan ditutup pukul 14. 0 WIB berdasarkan alat penunjuk waktu yang di sedia kan oleh Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa .

8. Persyaratan Calon Perangkat Desa A. Persyaratan u mum : a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat ; b. berusia 20 ( dua puluh ) tahun sampai dengan 42 ( empat puluh dua ) tahun ; c . WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WNI); dan d . memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi . B. Persyaratan Khusus : a. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara ; b . tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih , kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang ; c . mampu mengoperasikan komputer ; dan d . tidak terikat dan / atau bekerja pada instansi pemerintah / swasta lainnya dengan jam kerja yang sama .

9. Berkas Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa S urat lamaran dengan tulisan tangan yang bersangkutan dan ditujukan kepada Kepala Desa melalui Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa (bermaterai Rp. 6.000,-). Foto copy KTP/ surat keterangan tanda penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang ; S urat pernyataan bermaterai Rp . 6.000,- yang berisi : bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika ; tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara ; sanggup untuk tidak terikat dan / atau bekerja pada instansi pemerintah / swasta lainnya dengan jam kerja yang sama , apabila diangkat sebagai Perangkat Desa ; sanggup bertempat tinggal di Desa / dusun bagi bakal calon Perangkat Desa yang berdomisili di luar Desa / dusun ; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih ;

10. Berkas Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa (Lanjutan) fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan sekolah menengah umum / sederajat atau yang lebih tinggi dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang ; fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti berusia 20 ( dua puluh ) tahun sampai dengan 42 ( empat puluh dua ) tahun pada saat tanggal pendaftaran ; surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang ; surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan ; fotokopi ijazah / sertifikat / surat tanda lulus dari lembaga yang mengadakan kursus komputer dengan materi pelatihan / kursus aplikasi microsoft office 2003 ke atas yang dilegalisasi oleh lembaga tersebut ; fotokopi keputusan pengangkatan / surat keterangan apabila pernah diangkat sebagai Kepala Desa , Perangkat Desa , anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan , SATLINMAS dan / atau Staf yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang ; pas foto ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan jumlah sesuai ketentuan Tim Pelaksana ; daftar riwayat hidup ; dan izin tertulis dari Bupati bagi PNS Daerah.

11. Berkas Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa (Administrasi Tambahan Bagi Bakal Calon Tertentu) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, j uga wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Anggota T entara N asional I ndonesia / Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, j uga wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi T entara N asional I ndonesia / Kepolisian Republik Indonesia . Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, j uga wajib melampirkan fotokopi surat pengunduran diri dari jabatan Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui BPD. Bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Perangkat Desa, juga wajib melampirkan fotokopi surat pengunduran diri dari jabatan Perangkat Desa yang ditujukan kepada Kepala Desa. Bagi Panitia Pengisian Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa , j uga wajib melampirkan foto kopi surat pengunduran diri dari kepanitiaan yang ditujukan kepada Kepala Desa.

12. Ketentuan Legalisasi Ijazah (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2014) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang berganti nama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

13. Ketentuan Legalisasi Ijazah (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2014) Pengesahan fotokopi ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB bagi pemohon yang berdomisili di Kabupaten/Kota yang berbeda dengan Kabupaten/Kota sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili. Pengesahan fotokopi SKYBS dan surat keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan di Provinsi yang bersangkutan.

14. Ketentuan Legalisasi Ijazah (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2014) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari satuan pendidikan di Provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri dari NKRI, dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili . Pejabat yang berwenang melakukan pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dapat memberi kuasa kepada pejabat lainnya. Pejabat yang diberi kuasa untuk mengesahkan fotokopi ijazah/STTB dan Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dengan ijazah/STTB tidak dapat menguasakan lagi kepada pejabat lainnya. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, SKYBS, ijazah paket kesetaraan, dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh pejabat yang berwenang apabila pemohon dapat menunjukkan asli atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah asli dan bersedia menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak di atas materai.

15. PERBUP NOMOR 36 TAHUN 2019 PASAL 18

16. PERBUB NOMOR 36 TAHUN 2019 PASAL 23

17. Pelaksanaan Ujian Tertulis Tahapan Kegiatan: P embukaan P enjelasan mengenai kriteria kelulusan P enjelasan mengenai tata tertib ujian Pembagian soal ujian Pelaksanaan ujian

18. BANK SOAL / CAT / LJK

19. PERBUP NOMOR 36 TAHUN 2019 PASAL 19

20. Koreksi Hasil Ujian Setelah pelaksanaan ujian berakhir, Tim Pelaksana Pengisian Perangkat Desa tanpa ada jeda waktu istirahat langsung melaksanakan koreksi hasil ujian tertulis Calon Perangkat Desa. Koreksi hasil ujian tertulis dilaksanakan secara terbuka dengan disaksikan sendiri oleh Calon Perangkat Desa.

21. Biaya Pengisian Perangkat Desa Biaya pengisian perangkat Desa dibebankan pada APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa masing-masing. Panitia Pengisian Perangkat Desa tidak diperbolehkan memungut biaya apa pun dari Calon Perangkat Desa.

22. PASAL 61 A PERBUP NO. 36 TAHUN 2019

23. Selesai Pelajari kembali Perda Nomor 6 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 37 Tahun 201 7 dan Perbup Nomor 36 Tahun 2019 Patuhi aturan yang ada, jangan membuat kebijakan/ aturan sendiri di lapangan. Laksanakan setiap tahapan/kegiatan pengisian Perangkat Desa Tahun 20 20 , jangan sampai ada yang terlewat. Segera melapor kepada Camat apabila timbul permasalahan di lapangan.

24. OLEH : KABID PEMERINTAHAN DESA DINAS PMD KAB. BLORA IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

25. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

26. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

27. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD

28. Pengawal kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Penjaga kewibawaan pelaksanaan pemerintahan desa. Pelopor tata kelola pemerintahan yang baik. SEM A NGAT 3 PILAR

29. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Jumlah anggota BPD 5 s/d 9 orang (memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa). KEANGGOTAAN BPD

30. P EMBERHENTIAN DAN LARANGAN BPD sesui Perda No. 7 Tahun 2016 Larangan BPD

31. Kelembagaan BPD terdiri atas : pimpinan ; dan bidang . Pimpinan BPD terdiri atas : 1 orang ketua ; 1 orang wakil ketua; dan 1 orang sekretaris . Bidang terdiri atas : bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan ; dan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa . KELEMBAGAAN BPD

32. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat mengawas i kinerja Kepala Desa. FUNGSI BPD

33. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa . Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui : perencanaan kegiatan Pemerintah Desa; pelaksanaan kegiatan ; dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bentuk pengawasan oleh BPD berupa monitoring dan evaluasi . Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

34. BPD melakukan evaluasi LKPPD. Evaluasi LKPPD merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 tahun anggaran . Dilakukan berdasarkan prinsip demokratis , responsif , transparansi , akuntabilitas dan objektif . Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa meliputi : Capaian pelaksanaan RPJM Desa , RKP Desa dan APBDesa ; Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten /Kota ; Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan ; dan Prestasi Kepala Desa . Pelaksanaan evaluasi LKPPD merupakan bagian dari laporan kinerja BPD. Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

35. BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 hari kerja sejak LKPPD diterima . Berdasarkan hasil evaluasi BPD dapat : membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa ; meminta keterangan atau informasi; menyatakan pendapat ; dan memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa . Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD, maka BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.

36. Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD . FKAKD terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk. FKAKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Tugas FKAKD adalah menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa. Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

37. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. HAK BPD

38. BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa. Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hak Melakukan Pengawasan

39. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa mengajukan pertanyaan menyampaikan usul dan/atau pendapat memilih dan dipilih mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan Memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. HAK ANGGOTA BPD

40. Tunjangan Anggota BPD meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi merupakan Tunjangan Kedudukan, sedangkan tunjangan lainnya merupakan Tunjangan Kinerja. Tunjangan Kedudukan diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD. Tunjangan Kinerja dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa. Besaran Tunjangan BPD ditetapkan oleh Bupati/Wali kota. Tunjangan Anggota BPD

41. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan U UD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NK RI dan Bhineka Tunggal Ika melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. KEWAJIBAN ANGGOTA BPD

42. Laporan Kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 tahun anggaran. Laporan kinerja BPD dilaporkan secara tertulis kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, digunakan untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan Kinerja BPD disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa. Laporan kinerja BPD disampaikan max 4 bulan setelah selesai tahun anggaran. Laporan Kinerja BPD

43. BPD menyusun peraturan tata tertib BPD. Peraturan tata tertib BPD dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD. Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat: keanggotaan dan kelembagaan BPD fungsi , tugas , hak , kewajiban dan kewenangan BPD waktu musyawarah BPD pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD tata cara musyawarah BPD tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD pembuatan berita acara musyawarah BPD. PERATURAN TATA TERTIB BPD

44. TUGAS BPD SESUAI PERBUP NOMOR 35 TAHUN 2017 PASAL 33

45. APAKAH MUSYAWARAH DESA? “Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis”. (PASAL 54 AYAT (1) UU NO. 6/2014 TENTANG DESA) PEDOMAN LEBIH LANJUT TENTANG MUSDES DIATUR DALAM PERMENDESA PDTT NO. 16 TAHUN 201 9 TENTANG MUSYAWARAH DESA

46. MAKSUD PERMENDES NO 16 TAHUN 2019

47. TUJUAN

48. HAL-HAL STRATEGIS

49. TUGAS PEMERINTAH DESA

50. TUGAS BPD

51. PIMPINAN MUSDES

52. PERDES TATA TERTIB MUSDES

53. Terima Kasih