BT. PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx

Perencanaan

1. PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

2. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah penyajian SPB ini, diharapkan Peserta dapat menjelaskan ketentuan perencanaan pengelolaan keuangan desa Peserta dapat m enjelaskan pengertian APB Desa dan Penjabaran APB Desa Peserta dapat menjelaskan ketentuan penyusunan APB Desa dan Penjabaran APB Desa . Peserta dapat m enjelaskan struktur APB Des daan Penjabaran APB Desa. Peserta mampu mengisi formulir APB Desa dan penjabaran APB Desa . 4 JPL

3. PERENCANAAN KEUANGAN DESA P erencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

4. PERENCANAAN KEUANGAN DESA P erencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

5. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APB Desa ) ADALAH RENCANA KEUANGAN TAHUNAN PEMERINTAHAN DESA. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 ( satu ) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari s.d. tanggal 31 Desember .

6. KETENTUAN PENYUSUNAN APBDesa

7. STRUKTUR APB DESA KELOMPOK JENIS OBJEK PENDAPATAN KELOMPOK JENIS OBJEK PEMBIAYAAN BIDANG SUB BIDANG KEGIATAN JENIS BELANJA OBJEK BELANJA RINCIAN OBJEK BELANJA

8. PENDAPATAN ASLI DESA

9. DANA TRANSFER Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan Keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30% .

10. Penerimaan dari hasil kerja sama desa ; Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa; Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga; Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan ; Bunga Bank; dan Pendapatan lain Desa yang sah . PENDAPATAN LAIN-LAIN

11. BELANJA DESA Belanja Desa , yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran . Klasifikasi Belanja Desa : Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa ; Bidang pelaksanaan pembangunan Desa ; Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa ; Bidang pemberdayaan masyarakat Desa ; dan Bidang P enanggulangan bencana , keadaan darurat dan mendesak Desa . Klasifikasi belanja bidang 1 – 4 dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa . Klasifikasi belanja bidang 5 dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana , keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa . Kriteria bencana ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

12. BELANJA DESA BERDASARKAN BIDANG Sub Bidang : P enyelenggaraan belanja penghasilan tetap , tunjangan dan operasional pemerintahan Desa ; S arana dan prasarana pemerintahan Desa ; A dministrasi kependudukan , pencatatan sipil , statistik , dan kearsipan ; T ata praja pemerintahan , perencanaan , keuangan , dan pelaporan ; P ertanahan Sub Bidang : P endidikan ; K esehatan ; P ekerjaan umum dan penataan ruang ; K awasan permukiman ; K ehutanan dan lingkungan hidup ; P erhubungan , komunikasi dan informatika ; E nergi dan sumber daya mineral; dan P ariwisata ; Sub Bidang : K etentraman , ketertiban , dan pelindungan masyarakat ; K ebudayaan dan kegamaan ; K epemudaan dan olah raga K elembagaan masyarakat Sub Bidang : K elautan dan perikanan; P ertanian dan peternakan; P eningkatan kapasitas aparatur Desa; P emberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; K operasi, usaha mikro kecil dan menengah; D ukungan penanaman modal P erdagangan dan perindustrian Sub Bidang : P enanggulangan bencana ; K eadaan darurat ; K eadaan mendesak . Penyelenggaraan pemerintahan Desa Pelaksanaan pembangunan Desa Pembinaan kemasyarakatan Desa Pemberdayaan masyarakat Desa Penanggulangan bencana , keadaan darurat dan mendesak Desa

13. ADA 4 JENIS BELANJA Belanja pegawai Belanja barang / jasa Belanja modal Belanja tak terduga

14. 4 JENIS b elanja Pengeluaran bagi kepala Desa dan perangkat Desa , serta tunjangan BPD, terdiri dari : Penghasilan tetap , Tunjangan , Penerimaan lain, dan pembayaran jaminan social ( sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan dan kemampuan APB Desa ) pengeluaran bagi pengadaan barang / jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 ( dua belas ) O perasional pemerintah Desa ; P emeliharaan sarana prasarana Desa K egiatan sosialisasi / rapat-rapat / pelatihan / bimbingan teknis ; O perasional BPD; I nsentif Rukun Tetangga / Rukun Warga ; dan P emberian barang pada masyarakat / kelompok masyarakat . Pengeluaran pengadaan barang dan / atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 ( dua belas ) bulan dan menambah aset . Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Peralatan , Mesin , dan Alat Berat Belanja Modal Kendaraan Belanja Modal Gedung , Bangunan dan Taman Belanja Modal Jalan / Prasarana Jalan Belanja Modal Jembatan Belanja Modal Irigasi / Embung /Air Sungai/ Drainase /Air Limbah / Persampahan Belanja Modal Jaringan / Instalasi Belanja Modal lainnya Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana , keadaan darurat , dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa . kriteria: B ukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; T idak diharapkan terjadi berulang; dan B erada di luar kendali pemerintah Desa. b elanja p egawai b elanja b arang dan jasa b elanja m odal b elanja t ak t erduga Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Belanja Modal Kendaraan Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan Belanja Modal Jembatan Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan Belanja Modal Jaringan/Instalasi Belanja Modal lainnya

15. Bupati / Walikota Menetapkan besaran SILTAP KADES : PELING SEDIKIT Rp. 2.426.640 (120% DARI GAJI POKOK PNS GOL II/a) SEKDES : PALING SEDIKIT Rp. 2.224.420 (110% DARI GAJI POKOK PNS GOL II/a) PERANGKAT DESA LAINNYA : PALING SEDIKIT Rp. 2.022.200 (100% DARI GAJI POKOK PNS GOL II/a ) BERSUMBER DARI ADD, DALAM HAL ADD TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIAMBILKAN DARI SUMBER LAIN DALAM APB DESA SELAIN DANA DESA KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DAN DITETAPKAN DALAM PERATURAN BUPATI/WALKOT

16. KOMPOSISI BELANJA APB Des a APB DESA Min 70 % Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Termasuk Operasional Pemdes dan Insentip RT dan RW Pelaksanaan Pembangunan Pembinaan Kemasyarakatan Pemberdayaan Masyarakat Mak 30% Siltap dan Tunjangan Kades, Sekdes dan Perangkat Desa Lainnya Tunjangan dan Operasional BPD PP 11, 2019 Penanggulangan Bencana , Darurat dan Mendesak Desa

17. PEMBIAYAAN DESA Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya

18. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat: APB Desa pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan alamat pengaduan.

19. Perubahan Anggaran Perubahan Perdes tentang APB Desa Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi : penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan ; sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan ; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang , antar sub bidang , antar kegiatan , dan antar jenis belanja ; dan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan . Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 ( satu ) kali dalam 1 ( satu ) tahun anggaran , kecuali dalam keadaan luar biasa . Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

20. Perubahan Anggaran Perubahan Per k a d es Tentang Penjabaran APB Desa Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan . Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi : penambahan dan / atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan ; keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja ; kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan . Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati / Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa .

21. Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa D imaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

22. RUANG LINGKUP EVALUASI Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa ; Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Per aturan Desa dimaksud ; Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa ; dan Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan

23. TAHAPAN EVALUASI

24. SEPERTI APAKAH FORMULIR APB Desa ( Permendagri 20/2018 )