BUDIDAYA_YANG_RAMAH_TAMBAK_LINGKUNGAN.ppt

Budidaya ikan tambak ramah lingkungan

1. Oleh :
Markus Sembiring,S.Pi.,M.I.L

2. MK ML MG
PP AK KL KS PKeuPOTK PM
INDIKATOR
VERIFIKASI
Pengelolaan BUDIDAYA
Berkelanjutan
Keberlanjutan
Produksi
Keberlanjutan
Fungsi Lingkungan
Keberlanjutan
Sosial Ekonomi
Kesehatan
Produk
Keberlanjutan
Usaha
Stabilitas
Ekosistem
Kualitas
Air
Ekonomi
Komunitas
Tenurial
Keberlanjutan
Hasil Panen
Integritas
Sosial
Tenaga
Kerja
Keterangan :
MK : Manajemen Kawasan
ML : Manajemen Lingkungan
MG : Manajemen Kelembagaan
PP : Pemantapan Produksi/Panen
TK : Penataan Kawasan
Pkeu : Manajemen Keuangan
KL : Kelola Lingkungan
KS : Kelola Sosial
PO : Penataan Organisasi
KP : Kelola Produksi
AK : Pengamanan Kesehatan
PM : Peningkatan Sumberdaya Manusia
Prinsip
Aspek
Kriteria
Kriteria
Kerangka Pendekatan Pengelolaan Tambak Berkelanjutan

3. Dasar Hukum
Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang
Perikanan
Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air
Peraturan Menteri KP No.PER.02/MEN/2009 tentang
Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan

4. Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk
penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :
(1)Perairan Indonesia;
(2)ZEE, dan;
(3)Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air
lainnya yang dapat diusahakan serta lahan
pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah
Republik Indonesia
Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Pasal 5 ayat (1)

5. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan
wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
e. sistem pemantauan kapal perikanan;
f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
k. kawasan konservasi perairan;
l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
m.jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan
ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
n. jenis ikan yang dilindungi.
Lanjutan…..
Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Pasal 7 ayat (2)

6. (1)Pemerintah mengatur dan membina tata
pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan.
(2) Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan
pembudidayaan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas
air untuk kepentingan pembudidayaan ikan.
(3)Pelaksanaan tata pemanfaatan air dan lahan
pembudidayaan ikan dilakukan oleh pemerintah daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pembinaan
tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 18
Lanjutan…..
Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan

7. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air
Pasal 2
(1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air diselenggarakan secara terpadu
dengan pendekatan ekosistem.
(2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

8. Pasal 5
(1)Pemerintah melakukan pengelolaan kualitas air lintas
propinsi dan atau lintas bataas negara.
(2)Pemerintah Propinsi mengkoordinasikan pengelolaan
kualitas air lintas Kabupaten / Kota.
(3)Pemerintah Kabupaten / Kota melakukan pengelolaan
kualitas air di Kabupaten / Kota.
Lanjutan…..
Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

9. SUSTAINABLE AQUACULTURE
TEKNOLOGI
EKONOMI
LINGKUNGAN

10. Standar CBIB telah dikembangkan dan diterapkan sejak tahun 2007
dengan mengacu pada Standar Euro-GAP;
CBIB fokus utama pada keamanan pangan;
FAO mengembangkan “Guide Lines for GAP Certification” yang telah
disetujui melaluli Sidang COFI ke-31 di Roma pada bulan Februari 2011;
Di tingkat regional, telah dikembangkan ASEAN Shirmp GAP Standar
yang telah disetujui melalui ASWGFi pada bulan Mei 2011 di Siem Rif –
Kamboja;
Draft ke-2 Harmonisasi CBIB dibahas pada pertemuan di Bandung, 18-20
Mei 2011
PERKEMBANGAN SUSTAINABLE AQUACULTURE

11. Referensi
FAO Guidelines for GAP Certification
INTERNATIONAL
ASEAN Shirmp GAP Standard
REGIONAL
Cara Budidaya Ikan Yang Baik
NASIONAL

12. 1.Keamana Pangan dan Mutu
2.Kesehatan Ikan dan Animal Welfare
3.Kelestarian Lingkungan, dan
4.Aspek Sosial dan Ekonomi.
Cara Budidaya Ikan Yang Baik

13. Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang Pembudidayaan
Ikan dan mengikuti aturan nasional serta internasional.
a.Lokasi Unit Budidaya Ikan
b.Air
c.Desain dan tata Letak
d.Pakan
e.Obat Ikan, bhan kimia dan biologi (OIKB)
f.Benih
g.Pencatatan dan Traceability
h.Kebersihan lokasi dan peralatan
i.Peralatan
j.Panen
k.Pelatihan
Keamanan Pangan dan Mutu

14. Dalam mengurangi resiko penyakit ikan dan menjaga
lingkungan budidaya, Pedoman dan standar OIE menjadi
dasar nominatif
a.Pengelolaan Kesehatan Ikan
b.Pemilihan Species
c.Peralatan
d.Panen
e.Pengelolaan Air
f.Pencatatan
Kesehatan Ikan dan Animal Welfare

15. Perbaikan lingkungan dan kondisi sekitar, mengidentifikasi dampak lingkungan dan
menerapkan “pendekatan Pencegahan” terkait CCRF
a.Lokasi
b.Tata letak dan desain
c.Pengelolaan air
d.Benih
e.Pakan
f.OIKB
g.Pengolahan limbah
h.Pencatatan dan pemantauan
i.Tindakan perbaikan
j.Program pengelolaan lingkungan
Kelestarian Lingkungan

16. Unit Budidaya harus bisa memberikan
kontribusi bagi pembangunan pedesaan,
manfaat dan mengurangi kemiskinan dan
mendukung ketahanan pangan.
a.Tenaga kerja
b.Perlengkapan dan peralatan
c.Tanggung jawab sosial
Aspek Sosial dan Ekonomi

17. BIOSECURITY
Mencegah masuk dan keluarnya penyakit
PENGGUNAAN TANDON
Mengatur keluar masuknya air laut dan air tawar
PENGGUNAAN BIOFILTER
Memelihara organisme hidup sebagai penyaring
polutan yang tersuspensi poluta
PENGGUNAAN PROBIOTIK
Pengendali biologis
Meningkatkan resistensi udang terhadap penyakit
PENGENDALIAN LINGKUNGAN

18. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
WAJIB AMDAL (Budidaya Tambak
Udang/ Ikan) > 50 Ha
PENGELOLAAN MANGROVE
PENGELOLAAN AIR
PENGELOLAAN/ TREATMENT LIMBAH
( Ekternal, Internal dan Kawasan
Budidaya)

19. PRINSIP PENGELOLAAN
BUDIDAYA BERKELANJUTAN
Keberlanjutan Produksi
•Kesehatan produk Ikan, keberlanjutan Panen,
Hasil, keberlanjutan Usaha.
Keberlanjutan Fungsi Lingkungan
•Stabilitas Ekosistem dan Kualitas Air.
Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi
•Aspek Tenurial, Ekonomi, Integritas Sosial dan
Tenaga Kerja.