buletin-apbn-public-193.pdfafkdkk bmenjadi apapun

regulasi

1. Evaluasi Subsidi Pupuk dan
Rencana Bantuan Langsung
Pupuk
Vol. IX, Edisi 1, Januari 2024
p.3
Tantangan Pendistribusian
Lpg 3 Kg Bersubsidi
p.8

2. 2Buletin APBN Vol. IX. Ed. 1, Januari 2024
Tantangan Pendistribusian Lpg 3 Kg Bersubsidi
Volume penjualan LPG 3 kg bersubsidi terus mengalami peningkatan sejak pemerintah
mengeluarkan program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg bersubsidi. Peningkatan volume
LPG bersubsidi ini tentunya berdampak pada semakin bengkaknya beban yang harus ditanggung
oleh APBN. Subsidi LPG pada praktiknya banyak dinikmati oleh masyarakat mampu sehingga
pemberian subsidi LPG menjadi tidak tepat sasaran. Pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi juga
masih dihadapkan dalam beberapa permasalahan lainnya, seperti pendataan yang masih belum
mencakup seluruh masyarakat miskin Indonesia, masih adanya disparitas harga yang tinggi antara
LPG subsidi dan non subsidi sehingga menimbulkan adanya LPG oplosan dan kelangkaan LPG
bersubsidi di masyarakat. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah mengubah sistem
pemberian subsidi dari berbasis komoditas/barang menjadi subsidi langsung kepada target
penerima sehingga tujuan pemberian subsidi by name by address dapat terwujud. Sinkronisasi data
Pertamina dengan DTKS juga perlu dipastikan oleh DPR RI agar subsidi LPG 3 kg tepat sasaran
Kritik/Saran
http://pa3kn.dpr.go.id/kontak
Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.pa3kn.dpr.go.id
Dewan Redaksi
Pemimpin Redaksi
Robby Alexander Sirait
Redaktur
Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina
Rastri Paramita
Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono
Editor
Riza Aditya Syafri
Orlando Raka Bestianta
Pemerintah menganggarkan subsidi pupuk dalam APBN TA 2024 sebesar Rp26,68 triliun dan
juga akan menambah anggaran tambahan sebesar Rp14 triliun. Berdasarkan evaluasi masih
terdapat permasalahan subsidi pupuk diantaranya penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi,
kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan, dan subsidi pupuk belum mampu meningkatkan
produksi pertanian. Pemerintah berencana mengubah subsidi menjadi bantuan langsung Pupuk.
Komisi IV DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk melakukan pendataan petani secara akurat,
dengan memasukkan indikator kemiskinan, karakteristik perekonomian daerah, dan luas lahan
dalam penyaluran skema bantuan langsung pupuk.
Pengarah
Dr. Inosentius Samsul, S.H.,
M.Hum.
Penanggung Jawab
Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E.,
M.S.E.
Evaluasi Subsidi Pupuk dan Rencana Bantuan
Langsung Pupuk
p.3
p.8
Next on
Buletin APBN
Edisi 2
Kaleidoskop Ancaman Siber dan Tantangan
Penguatan Keamanan Siber Kedepan
Mewujudkan Fleksibilitas Anggaran:
Belajar dari Pandemi Covid-19

3. 3Buletin APBN Vol. IX. Ed. 1, Januari 2024
Abstrak
Pemerintah menganggarkan subsidi pupuk dalam APBN TA 2024 sebesar Rp26,68 triliun dan
juga akan menambah anggaran tambahan sebesar Rp14 triliun. Berdasarkan evaluasi masih
terdapat permasalahan subsidi pupuk diantaranya penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi,
kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan, dan subsidi pupuk belum mampu meningkatkan
produksi pertanian. Pemerintah berencana mengubah subsidi menjadi bantuan langsung Pupuk.
Komisi IV DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk melakukan pendataan petani secara akurat,
dengan memasukkan indikator kemiskinan, karakteristik perekonomian daerah, dan luas lahan
dalam penyaluran skema bantuan langsung pupuk.
S
ubsidi pupuk dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) untuk mendukung
Program Ketahanan Pangan Nasional.
Realisasi anggaran subsidi pupuk tahun
2018-2023 terus mengalami penurunan
dari semula sebesar Rp33,61 triliun
pada tahun 2018 menjadi Rp25.27 triliun
pada tahun 2023 atau sebesar 24,81
persen. Pemerintah mengalokasikan
subsidi pupuk dalam APBN tahun 2024
sebesar Rp26,68 triliun. Pemerintah juga
berencana akan menambah anggaran
subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun
(CNBC, 2024). Alokasi pupuk diberikan
untuk pupuk Urea dan Nitrogen, Fosfor,
dan Kalium (NPK) untuk komoditas padi,
jagung, kedelai, cabai, bawang merah,
bawang putih, kopi, kakao, dan tebu.
Efektivitas Subsidi Pupuk Masih
Diragukan
Masih terdapat beberapa permasalahan
dalam pelaksanaan kebijakan subsidi
pupuk yang berdampak pada efektivitasnya
belum sepenuhnya mencapai tujuan.
Pertama, penyelewengan distribusi pupuk
bersubsidi. Salah satu faktor penyebab
penyelewengan distribusi pupuk adalah
disparitas harga yang tinggi antara pupuk
bersubsidi dan non subsidi. Harga pupuk
urea bersubsidi di daerah Pati Jawa
Tengah berdasarkan Keputusan Bupati
Pati nomor 521.34/6459 tentang Alokasi
dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Untuk
Sektor Pertanian Kabupaten Pati tahun
2023 sebesar Rp2.250/kg, sedangkan
untuk pupuk non-subsidi sebesar
Rp5.800/kg. Terjadi disparitas harga
sebesar Rp3.550/kg. Harga pupuk NPK
subsidi Rp2.300/kg, sedangkan untuk
harga NPK non subsidi sebesar Rp10.000
terjadi disparitas harga sebesar Rp7.700/
kg (BPK RI, 2023).
Kedua, kesenjangan antara supply dan
demand. Subsidi pupuk dalam APBN
tahun 2024 sebesar Rp26,68 triliun hanya
mampu menyediakan pupuk sebesar
4,8 juta ton, padahal kebutuhan pupuk
bersubsidi tahun 2024 sebesar 10,7
juta ton (Kompas, 2024). Pemerintah
pada tahun 2024 juga akan menambah
anggaran subsidi pupuk sebesar Rp14
triliun dengan tambahan subsidi pupuk
sebesar 2,5 juta ton (CNBC, 2024).
Kendati mendapatkan tambahan
anggaran, namun kebutuhan subsidi
pupuk tahun 2024 yang sebesar 10,7 juta
ton belum dapat seluruhnya terpenuhi.
Masih terdapat kesenjangan ( gap)
subsidi pupuk untuk tahun 2024 sebesar
3,4 juta ton. Alokasi pupuk bersubsidi
juga masih terdapat kesenjangan (gap)
bila dibandingkan dengan usulan sistem
Evaluasi Subsidi Pupuk dan Rencana
Bantuan Langsung Pupuk
Martha Carolina
*)
Savitri Wulandari
*)
*) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

4. 4Buletin APBN Vol. IX. Ed. 1, Januari 2024
Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (e-RDKK) pupuk subsidi.
Alokasi pupuk subsidi tahun 2022 sebesar
7,4 juta ton sedangkan kebutuhan
berdasarkan e-RDKK sebesar 25 juta
ton sehingga terjadi kesenjangan (gap)
sebesar 16,25 juta ton.
Ketiga, subsidi pupuk belum mampu
meningkatkan produksi pertanian.
Realisasi anggaran subsidi yang
meningkat sepanjang tahun 2018-2023
masih belum mampu meningkatkan
produksi padi, jagung, kedelai, dan kakao.
Produksi padi tahun 2023 sebesar 53,63
juta ton. Produksi tersebut mengalami
penurunan 5,57 juta ton dibandingkan
tahun 2018 sebesar 59,2 juta ton.
Produksi jagung tahun 2023 mengalami
penurunan 15,41 juta ton dari 30,05 juta
ton tahun 2018 menjadi 14,64 juta ton.
Produksi kakao tahun 2022 mengalami
penurunan dari 0,704 juta ton pada tahun
2018 menjadi 0,7 juta ton. Penurunan
produksi padi perlu menjadi perhatian
pemerintah karena Indonesia merupakan
negara dengan konsumsi beras (padi)
terbesar keempat di dunia (Hasanah,
2022). Konsumsi beras nasional tahun
2022 berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS) sebesar 30,2 juta ton dan
produksi beras nasional sebesar 31,34
juta ton atau masih surplus sebesar
1,34 juta ton. Meskipun masih surplus,
kelebihan produksi tersebut masih kurang
apabila dijadikan stok beras nasional yang
perlu mempertimbangkan gagal panen
akibat bencana alam. Oleh karena itu,
pemerintah dan Komisi IV DPR RI perlu
mendorong kebijakan subsidi pupuk agar
dapat meningkatkan tanaman pangan dan
hortikultura yang produksinya menurun
diantaranya padi (beras), jagung, dan
kakao.
Evaluasi Perkembangan Mekanisme
Subsidi Pupuk dan Permasalahannya
Penerapan kebijakan subsidi pupuk
sudah diterapkan sejak tahun 1969
dengan sistem dan mekanisme
yang mengalami perkembangan dan
perubahan sesuai dengan arah kebijakan
setiap periode pemerintahan. Penyaluran
pupuk bersubsidi tahun 1960-1979
melalui program Bimbingan Massal
(Bimas) dan Intensifikasi Massal (Inmas)
dengan campur tangan pemerintah
secara tidak langsung. Subsidi pupuk
tahun 1978-1998 menggunakan sistem
yang dikendalikan pemerintah secara
penuh (fully regulated) secara nasional.
Kebijakan subsidi pupuk diberhentikan
tahun 1998-2002. Subsidi pupuk tahun
2003 kembali dilanjutkan. Distribusi
penyalurannya tidak hanya melalui PT
Pupuk Sriwijaya, namun terdapat 5
produsen pupuk dengan tanggungjawab
wilayah masing-masing. Kelima produsen
tersebut yaitu PT Pupuk Iskandar Muda,
PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik,
Gambar 1. Subsidi Pupuk dan Hasil Produksi Komoditas Subsidi Pupuk
Sumber: CEIC dan Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2018 - 2022, (diolah).

5. 5Buletin APBN Vol. IX. Ed. 1, Januari 2024
PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT
Pupuk Sriwijaya. Subsidi pupuk pada
tahun 2009 mulai memberlakukan RDKK.
Perubahan kebijakan subsidi pupuk mulai
terjadi tahun 2017 dengan Kartu tani.
Kartu tani adalah kartu yang dikeluarkan
oleh perbankkan untuk penebusan pupuk
bersubsidi menggunakan mesin Electronic
Data Capture (EDC) di pengecer resmi.
Kebijakan mekanisme subsidi pupuk
masih ditemukan beberapa permasalahan
oleh BPK dan Ombudsman. Hasil
Pemeriksaan BPK atas Laporan
Keuangan Bagian Anggaran Belanja
Subsidi Tahun 2021 Pada Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara
Umum Negara Kementerian Pertanian dan
Instansi Terkait lainnya mengungkapkan
permasalahan kelemahan sistem
pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan atas belanja subsidi pupuk
belum memadai, beberapa diantaranya:
a) perencanaan dan penganggaran
belanja subsidi pupuk tahun 2021 melalui
penyusunan RDKK belum memadai; b)
penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2021
tidak sesuai ketentuan; c) penebusan
pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani
belum sesuai ketentuan; dan d) belum
seluruh penyaluran pupuk bersubsidi
menggunakan kode kemasan (Bar Code)
pada tiap jenis pupuk.
Penelitian Ombudsman RI (2021)
mengungkapkan bahwa terdapat lima
(5) potensi maladministrasi tata kelola
pupuk bersubsidi diantaranya a) syarat
petani penerima pupuk subsidi belum
diturunkan dari rujukan Undang-Undang
yang mengatur secara langsung Pupuk
Bersubsidi yaitu UU 19/2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani dan UU 22/2019 tentang Sistem
Budidaya Pertanian Berkelanjutan, serta
UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik;
b)pendataan petani penerima subsidi
dilakukan setiap tahun dengan waktu
yang lama dan masih belum akurat; c)
permasalahan alokasi subsidi pupuk
dan transparansi penunjukkan distributor
pengecer resmi; d) belum efektifnya
pengawasan pupuk bersubsidi; dan e)
penyaluran pupuk bersubsidi belum
sesuai asas penyelenggaraan pelayanan
publik. Ombudsman RI (2023a)
masih menemukan ketidakakuratan
data dalam sistem e-RDKK dan
ketidaksiapan implementasi kartu
tani seperti pendistribusian kartu tani
yang belum optimal dan infrastruktur
seperti internet dan mesin EDC yang
belum memadai. Berdasarkan evaluasi
perkembangan mekanisme subsidi
pupuk dan permasalahannya yang selalu
berulang setiap tahun, Komisi IV DPR
RI perlu mendorong pemerintah untuk
mengevaluasi mekanisme subsidi pupuk
di semua tahapan dan memastikan
akurasi pendataan subsidi pupuk.
Rencana Skema Subsidi Menjadi
Bantuan Langsung Pupuk
Skema subsidi pupuk saat ini dibagi
menjadi 5 (lima) tahap yaitu pengumpulan
data, alokasi subsidi, produksi dan
penyaluran, penebusan, penagihan dan
pembayaran. Tahap pengumpulan data
dapat diajukan secara bottom up oleh
petani yang memiliki kartu tani. Petani
menyusun RDKK dan menginput dalam
sistem e-RDKK kemudian disahkan
dan diusulkan oleh pemerintah daerah
(pemda). Tahap alokasi subsidi pupuk
melalui e-alokasi. E-alokasi memadukan
RDKK dengan alokasi subsidi pupuk serta
terintegrasi dengan Sistem Informasi
Manajemen Penyuluhan Pertanian
(SIMLUHTAN) yang memuat data petani.
E-alokasi juga terintegrasi dengan aplikasi
elektronik Verifikasi Validasi (E-Verval)
dan aplikasi Tebus Pupuk Bersubsidi
(T-Pubers).
Alokasi subsidi pupuk menyesuaikan
besaran alokasi yang disediakan
pemerintah. Tahap pengumpulan data
dan alokasi subsidi yang disebut hulu
merupakan kewenangan pemerintah dan
pemda. Pihak yang bertanggungjawab
untuk tahap produksi dan penyaluran,
penebusan serta penagihan dan
pembayaran adalah PT Pupuk Indonesia
(Persero). PT Pupuk Indonesia
(Persero) dalam tahap produksi dan
penyaluran mempunyai tanggung

6. 6Buletin APBN Vol. IX. Ed. 1, Januari 2024
jawab menggunakan cost plus model,
memperhatikan kewajiban minimum stok
di kabupaten dan kios serta membuat
kemasan dan warna khusus pupuk
bersubsidi. Pada tahap penebusan
pupuk bersubsidi bisa menggunakan
kartu tani, diwakili oleh Poktan serta
KTP bagi yang belum memiliki kartu
tani. Apabila menggunakan KTP
dapat menggunakan aplikasi Integrasi
Pupuk Bersubsidi (iPubers). Aplikasi ini
mengintegrasikan platform T-Pubers
milik Kementerian Pertanian (Kementan)
dengan platform Rekan milik PT Pupuk
Bersubsidi (Persero). Tahap penebusan
menggunakan KTP dengan cara kios
menginput NIK yang ada di KTP dan
menginput jumlah transaksi penebusan
pupuk bersubsidi. KTP petani dan pupuk
subsidi yang ditebus juga di foto di Kios
melalui i-Pubers dilengkapi dengan geo-
tagging dan time stamp.
Digitalisasi membuat penebusan pupuk
juga terintegrasi dengan data base
e-alokasi Kementan dan data stok
pupuk PT Pupuk Indonesia (Persero)
sehingga kontrol stok pupuk bersubsidi
dapat diketahui secara real time. Tahap
penagihan dan pembayaran pupuk
bersubsidi biasa dilakukan secara manual,
verifikasi, dan berjenjang serta piutang
dibayar sampai dua (2) tahun setelah
penebusan (Ombudsman RI, 2023b).
Rencana skema subsidi menjadi bantuan
langsung merupakan arahan Presiden
dalam Rapat Internal tanggal 15 Maret
2023 tentang Ketersediaan dan Stabilitas
Harga Pokok. Berdasarkan arahan
tersebut, Menteri BUMN dan Menteri
Pertanian (Mentan) agar menyiapkan
aplikasi (platform) untuk mentransfer
uang secara langsung kepada petani
sebagaimana yang berlaku di Program
Keluarga Harapan (PKH). Selanjutnya
Menteri BUMN dan Mentan agar
mempersiapkan aplikasi subsidi pupuk
berupa transfer uang dalam kurun
waktu 3 (tiga) bulan serta Mentan agar
melaporkan data by name by address
penerima subsidi pupuk kepada Presiden.
Rencana skema bantuan langsung pupuk
bersubsidi bukan dalam bentuk harga
barang sehingga tidak menimbulkan
disparitas harga antara pupuk subsidi
dengan pupuk non subsidi. Rencana
skema subsidi langsung pupuk ini
disalurkan melalui dompet digital atau
rekening perbankkan. Rencana Skema
bantuan langsung pupuk (Tabel 1)
ini memiliki perubahan dalam tahap
penyaluran dan pembayaran dengan
skema subsidi pupuk yang ada saat
ini. Skema bantuan langsung pupuk
ini diharapkan dapat menciptakan
ketepatsasaran untuk petani yang
membutuhkan dan menghindari
penyelewengan pupuk bersubsidi
(Ombudsman RI, 2023b).
Skema bantuan langsung pupuk ini masih
memiliki tantangan. Tantangan tersebut
diantaranya masalah pendataan akurat
petani dengan memasukkan indikator
kemiskinan, luas lahan dan karakteristik
perekonomian daerah (Kompas, 2023),
proses penyelesaian aplikasi pupuk
berupa transfer uang langsung kepada
Tabel 1. Rencana Skema Bantuan Langsung Pupuk
Sumber: Ombudsman RI 2023, (diolah).

7. 7Buletin APBN Vol. IX. Ed. 1, Januari 2024
petani oleh Kementan, PT Pupuk
Indonesia (Persero), Bank Rakyat
Indonesia (BRI), Bank Syariah Indonesia
(BSI) sesuai penugasan Menteri BUMN
masih menunggu besaran kepastian
anggaran yang ditransfer ke petani, kriteria
petani, dsb (Ombudsman RI, 2023b).
Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI perlu
mendorong pemerintah untuk melakukan
pendataan secara akurat, dengan
memasukkan indikator kemiskinan dan
karakteristik perekonomian daerah, serta
luas lahan dalam penyaluran skema
bantuan langsung pupuk.
Daftar Pustaka
BPK RI. (2023). Harga Eceran Pupuk
Bersubsidi. Diakses melalui https:// jateng.
bpk.go.id/wp-content/uploads/2023/05/
PDF-49.pdf, pada 10 Januari 2024.
BPK RI. (2022). Laporan Hasil
Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan
Bagian Anggaran Belanja Subsidi Pupuk
Tahun 2021. Jakarta: BPK RI.
CEIC. (2024). Subsidi Pupuk dan Hasil
Produksi Komoditas Subsidi Pupuk.
Diakses melalui www.ceicdata.com/id,
pada 12 Januari 2024.
CNBC. (2024). Bikin Petani Happy
Jokowi Tambah Subsidi Pupuk. Diakses
melalui https://www.cnbcindonesia.com/
news/20240102163710-4-502143/bikin-
petani-happy-jokowi-tambah-subsidi-
pupuk-rp-14-triliun, pada 22 Januari 2024.
Hasanah. (2022). Analisis Faktor-Faktor
Pengaruh Terjadinya Impor Beras di
Indonesia Setelah Swasembada Pangan.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan 1
(2):57-22.
Kementerian Keuangan. (2023). Buku
II Nota Keuangan Beserta Rancangan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara. Jakarta: Kementerian Keuangan.
Kementerian Pertanian. (2023). Laporan
Kinerja Kementerian Pertanian Tahun
2018 - 2022. Jakarta: Kementerian
Pertanian.
Kompas. (2023). Subsidi Pupuk Akan
Diubah Jadi Bantuan Langsung. Diakses
melalui https:// www.kompas.id/baca/
ekonomi/2023/07/14/subsidi-pupuk-akan-
diubah-jadi-bantuan-langsung-petani,
pada 15 Januari 2024.
Ombudsman RI. (2021). Ombudsman
RI Temukan 5 Potensi Maladministrasi
Dalam Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Diakses melalui https://ombudsman.
go.id/news/r/ombudsman-ri-temukan-
5-potensi-maladministrasi-dalam--tata-
kelola-pupuk-bersubsidi, pada 15 Januari
2024.
Ombudsman RI. (2023a). Jaring
Permasalahan Pupuk Bersubsidi
Ombudsman Buka Konsultasi
Pengaduan Daring. Diakses melalui
https://ombudsman.go.id/news/r/
jaring-permasalahan-pupuk-bersubsidi-
ombudsman-buka-konsultasi-
pengaduan-daring, pada 15 Januari 2024.
Ombudsman RI. (2023b). Ombudsman
RI Dorong Perbaikan dan Transformasi
Kebijakan Pupuk Bersubsidi. Diakses
melalui https://ombudsman.go.id/news/r/
ombudsman-ri-dorong-perbaikan-dan-
transformasi-kebijakan-pupuk-bersubsidi,
pada 12 Januari 2024.
Ombudsman RI. (2023c). Diskusi
Publik Aplikasi I-Pubers: Transformasi
Kebijakan Pupuk Bersubsidi. Diakses
melalui https:// www.youtube.com/
watch?v=YLEPQTZTEmY&t=3685s,
pada 15 Januari 2024.
Pratama, D.B. (2020). Pendistribusian
Pupuk Bersubsidi yang Berimplikasi
Tindak Pidana Ekonomi. Surabaya:
Universitas Airlangga.

8. 8Buletin APBN Vol. IX. Ed. 1, Januari 2024
P
emerintah memulai program
konversi minyak tanah bersubsidi
ke Liquefied Petroleum Gas (LPG)
tabung 3 kg bersubsidi sejak tahun 2008.
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 104 Tahun 2007
tentang Penyediaan, Pendistribusian,
dan Penetapan Harga LPG 3 Kg serta
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019
tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan
Penetapan Harga Liquefied Petroleum
Gas untuk Kapal Penangkap Ikan bagi
Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa
Abstrak
Volume penjualan LPG 3 kg bersubsidi terus mengalami peningkatan sejak pemerintah
mengeluarkan program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg bersubsidi. Peningkatan volume
LPG bersubsidi ini tentunya berdampak pada semakin bengkaknya beban yang harus ditanggung
oleh APBN. Subsidi LPG pada praktiknya banyak dinikmati oleh masyarakat mampu sehingga
pemberian subsidi LPG menjadi tidak tepat sasaran. Pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi juga
masih dihadapkan dalam beberapa permasalahan lainnya, seperti pendataan yang masih belum
mencakup seluruh masyarakat miskin Indonesia, masih adanya disparitas harga yang tinggi antara
LPG subsidi dan non subsidi sehingga menimbulkan adanya LPG oplosan dan kelangkaan LPG
bersubsidi di masyarakat. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah mengubah sistem
pemberian subsidi dari berbasis komoditas/barang menjadi subsidi langsung kepada target
penerima sehingga tujuan pemberian subsidi by name by address dapat terwujud. Sinkronisasi data
Pertamina dengan DTKS juga perlu dipastikan oleh DPR RI agar subsidi LPG 3 kg tepat sasaran.
Tantangan Pendistribusian Lpg 3 Kg Bersubsidi
Damia Liana
*)
Air bagi Petani Sasaran, kedua beleid
tersebut mengatur bahwa LPG 3 kg
bersubsidi diperuntukkan bagi pengguna
tertentu, yaitu rumah tangga untuk
memasak, usaha mikro untuk memasak,
nelayan sasaran dan petani sasaran.
Kebutuhan akan LPG 3 kg bersubsidi
mengalami peningkatan sejak program
tersebut diberlakukan dengan rerata
pertumbuhan sebesar 4,5 persen.
Berbanding terbalik dengan LPG non
subsidi yang mengalami penurunan rerata
sebesar 10,9 persen setiap tahunnya
(Kementerian ESDM, 2024). Realisasi
volume LPG 3 kg bersubsidi tahun 2023
*) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.
Gambar 1. Realisasi Volume LPG Tabung 3 Kg (Juta Metric Ton)
Sumber : Pertamina dan Kementerian Keuangan, 2024, (diolah).

9. 9Buletin APBN Vol. IX. Ed. 1, Januari 2024
mencapai 8,07 juta metrik ton (MT), lebih
besar dibandingkan kuota yang telah
ditetapkan oleh pemerintah dalam Nota
Keuangan dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) Tahun
Anggaran 2023 sebesar 8 juta MT. Pada
tahun 2024, pemerintah memberikan
kuota volume penyaluran LPG 3 kg
bersubsidi sebesar 8,03 MT (Gambar
1). Penurunan volume penjualan LPG
non subsidi ini dapat diartikan bahwa
masyarakat dengan golongan menengah
ke atas yang sebelumnya menggunakan
LPG non subsidi beralih menggunakan
LPG 3 kg bersubsidi.
Volume penyaluran LPG 3 kg bersubsidi
yang semakin meningkat setiap tahunnya
menyebabkan belanja subsidi untuk LPG
3 kg juga turut mengalami peningkatan
dari semula Rp25,9 triliun pada tahun
2015 dan diperkirakan akan mencapai
Rp87,5 triliun pada tahun 2023. Subsidi
LPG 3 kg tercatat merupakan komponen
subsidi terbesar dalam APBN saat ini,
dimana pada tahun 2024 anggaran untuk
subsidi LPG 3 dialokasikan sebesar
Rp91,2 triliun (Gambar 2).
Beban besar yang harus ditanggung
oleh APBN untuk subsidi LPG 3 kg di
tengah adanya keterbatasan fiskal APBN
ini membuat pemerintah mulai untuk
memberlakukan aturan pembelian LPG 3
kg bersubsidi menggunakan Kartu Tanda
Penduduk (KTP). Pembelian LPG 3 Kg
per 1 Januari 2024 hanya dapat dilakukan
oleh pengguna tertentu yang sudah
terdata oleh PT Pertamina, sebagaimana
Gambar 2. Realisasi Belanja Subsidi LPG 3 Kg (Rp triliun)
Sumber: Kementerian Keuangan, 2024, (diolah).
tercantum dalam Keputusan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang
Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang
Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat
Sasaran. Pendataan terhadap masyarakat
yang diperbolehkan untuk membeli LPG
3 Kg ini sudah mulai dilakukan oleh PT
Pertamina sejak 1 Maret 2023. Tercatat
hingga Desember 2023, sebanyak 31,5
juta pengguna LPG Tabung 3 kg telah
bertransaksi melalui merchant app PT
Pertamina di subpenyalur/pangkalan
resmi (Kementerian ESDM, 2024).
Pemberlakuan aturan pembelian LPG 3
Kg menggunakan KTP ditempuh selain
untuk mengurangi beban subsidi energi
pada APBN juga agar pendistribusian LPG
3 Kg lebih tepat sasaran. Pendistribusian
LPG 3 kg yang tepat sasaran yaitu
untuk sekitar 27,3 juta penduduk miskin
diperkirakan dapat menghemat sekitar 45
persen nilai subsidi (TNP2K, 2019b).
Tantangan Pendistribusian LPG 3 Kg
Bersubsidi
Wacana pemerintah untuk memberikan
subsidi LPG 3 kg secara tertutup untuk
menekan beban subsidi dan permasalahan
ketidaktepat sasaran penyaluran LPG
bukanlah merupakan hal baru. Wacana
tersebut sudah mulai tercetus sejak
tahun 2009 lalu. Pemerintah telah mulai
melakukan uji coba untuk mendistribusikan
LPG 3 kg secara tertutup pada beberapa
kota. Praktiknya pendistribusian LPG
3 kg masih dihadapkan pada berbagai
permasalahan.

10. 10Buletin APBN Vol. IX. Ed. 1, Januari 2024
Penerapan aturan pemberian subsidi LPG
3 kg dilakukan pemerintah dengan cara
pendataan KTP dan kemudian melakukan
pendaftaran kepada subpenyalur/
pangkalan resmi PT Pertamina.
Mekanisme pendataan KTP tersebut
dalam praktiknya berpotensi menghadapi
sejumlah permasalahan. Pendataan
yang dilakukan oleh pemerintah dan PT
Pertamina hingga akhir tahun 2023 baru
mencapai angka 31,5 juta. Dibandingkan
dengan data yang tercatat dalam
Pensasaran Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan RI yang mencapai 189 juta
orang, data pengguna subsidi LPG 3 kg
yang terdata setara dengan 16,67 persen.
Kewajiban pembelian LPG 3 kg dengan
syarat sudah terdata oleh sistem PT
Pertamina juga masih terbatas pada
pembelian di pangkalan resmi. Sedangkan
pembelian LPG 3 kg pada pengecer
atau warung masih belum berbasis data,
Kementerian ESDM membuat aturan
bahwa pembelian LPG melalui warung
atau pengecer dapat dilakukan dengan
hanya menunjukkan KTP. Praktiknya
pembelian LPG 3 kg di warung dengan
menunjukkan KTP sulit untuk diterapkan
bahkan tidak diterapkan sama sekali.
Survei yang dilakukan Kompas.id
(2023) menunjukkan bahwa pembelian
LPG disalah satu daerah di Mampang
tidak perlu menggunakan KTP karena
hal tersebut dianggap merepotkan.
Fenomena yang sama terjadi di wilayah
Depok, dimana warga lebih memilih untuk
membeli LPG 3 kg di warung terdekat
tanpa harus menunjukkan KTP daripada
membeli di pangkalan resmi milik PT
Pertamina yang jarak tempuhnya cukup
jauh (Kompas.id, 2024).
TNP2K (2019b) menjabarkan bahwa,
penerapan pembelian LPG 3 tertutup
pernah dilakukan oleh pemerintah pada
tahun 2016. Skema pemberian subsidi
LPG tertutup ini dilakukan dengan
menggunakan kartu dari bank dan
menggunakan data dari TNP2K dengan
sasaran penerima adalah rumah tangga
dan UKM yang terdaftar. TNP2K menilai
bahwa uji coba ini tidak efisien dalam
mengatasi permasalahan ketidaktepat
sasaran. Kegagalan dalam penerapan
uji coba skema penerapan subsidi LPG
tertutup pada 2016 lalu, tentunya perlu
dijadikan pertimbangan pemerintah agar
kejadian tersebut tidak terulang lagi
pada penerapan pembelian LPG 3 kg
bersubsidi menggunakan KTP yang akan
diterapkan pada tahun 2024 ini.
Pemerintah harus benar-benar
mempersiapkan integrasi sistem
pendataan penyaluran baik melalui agen
resmi maupun pengecer sehingga hanya
masyarakat penerima manfaat yang dapat
membeli LPG 3 kg bersubsidi. Pemerintah
juga perlu untuk mempertimbangkan
memperbanyak jumlah subpenyalur/agen
resmi, mengingat pendataan penyaluran
oleh PT Pertamina hanya sampai pada
subpenyalur/agen resmi. Kecenderungan
masyarakat Indonesia yang memilih
untuk membeli LPG 3 kg pada pengecer
dibandingkan dengan agen resmi,
walaupun harganya lebih mahal dengan
alasan jarak agen resmi dari pemukiman
penduduk yang cukup jauh perlu
dipertimbangkan oleh pemerintah.
Pemberian subsidi LPG didesain oleh
pemerintah untuk membantu masyarakat
yang terdampak akibat adanya aturan
konversi minyak tanah ke LPG dan
subsidi energi yang lebih tepat sasaran.
Pemberian subsidi LPG terhadap barang
atau tabung LPG dan tidak ada batasan
aturan dalam pembelian LPG pada
masyarakat menyebabkan LPG 3 kg
bersubsidi lebih diminati, tak terkecuali
bagi masyarakat mampu. TNP2K (2019a)
dalam penelitiannya menyebutkan bahwa
60-80 persen masyarakat mampu (desil
7-10) menggunakan LPG tabung 3 kg
bersubsidi.
Penelitian yang dilakukan oleh INDEF
pada tahun 2023 lalu juga menunjukkan
bahwa subsidi energi yaitu BBM dan LPG
yang dapat dinikmati oleh masyarakat
yang berhak menerima subsidi energi
hanya mencapai angka 34,5 persen.
Subsidi energi sebanyak 65,5 persen atau

11. 11Buletin APBN Vol. IX. Ed. 1, Januari 2024
setara dengan Rp86,24 triliun mayoritas
dinikmati oleh rumah tangga dengan
pengeluaran desil 5-10 yang bukan
merupakan target penerima subsidi,
dimana ketidaktepat sasaran untuk
subsidi LPG 3 Kg mencapai 62,3 persen
(INDEF, 2023). Ketidaktepat sasaran
dalam pendistribusian LPG 3 kg ini
menyebabkan pemberian subsidi untuk
membantu masyarakat miskin menjadi
tidak efektif dan hanya membebani
keuangan negara.
Ketidaktepat sasaran pemberian subsidi
LPG juga terlihat dari harga jual eceran
(HJE) LPG 3 kg yang dijual dengan
harga lebih tinggi dari harga eceran
tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Direktur Jenderal Minyak dan
Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka
Ariadji membenarkan adanya selisih
harga yang cukup tinggi antara HET yang
ditetapkan pemerintah dengan harga
yang diterima oleh masyarakat (Kompas.
id, 2023).
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute,
Komaidi Notonegoro, melakukan
perhitungan terkait dengan adanya
perbedaan HJE dan HET, dimana adanya
perbedaan harga tersebut menyebabkan
manfaat yang diterima masyarakat
menjadi lebih terbatas. Notonegoro (2023)
menghitung bahwa terdapat sekitar Rp25
triliun anggaran subsidi LPG 3 kg yang
tidak dapat dinikmati oleh masyarakat
penerima manfaat, disebabkan oleh
HJE LPG 3 kg bersubsidi yaitu rata-rata
sebesar Rp22.000 per tabung. Harga
tersebut relatif cukup jauh dari HET yang
ditetapkan oleh pemerintah sebagai basis
perhitungan anggaran subsidi LPG yaitu
sebesar Rp4.250 per kg atau Rp12.750
per tabung.
Disparitas harga antara LPG 3 kg
bersubsidi dengan LPG 12 kg dan 5,5 kg
non subsidi menyebabkan masyarakat
beralih menggunakan LPG 3 kg, hal
ini terlihat dari tren penurunan volume
penjualan LPG non subsidi setiap
tahunnya (Gambar 1). Disparitas harga
antara LPG bersubsidi dan LPG non
subsidi juga menimbulkan adanya celah
oplosan. Tutuka menjabarkan bahwa,
perbedaan volume penjualan antara LPG
subsidi dan non subsidi mengindikasikan
bahwa terjadi kebocoran dalam
pendistribusian LPG, seperti kelompok
golongan menengah atas menggunakan
LPG 12 kg non subsidi yang berasal
dari LPG oplosan atau isi tabung LPG 3
kg yang dipindah ke LPG 12 kg. Praktik
pengoplosan LPG 3 kg ini memicu
terjadinya kelangkaan pasokan LPG 3 kg
di masyarakat.
Permasalahan dalam pendistribusian
LPG 3 kg bersubsidi seperti ketidaktepat
sasaran dalam penerimaan subsidi LPG
ini tidak terlepas dari desain kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah yaitu
subsidi energi berbasis komoditas/
barang (tabung) dan tidak ada aturan
yang secara mengikat mengatur terkait
dengan pembatasan terhadap rumah
tangga yang berhak memanfaatkan
LPG. Kebijakan ini membuat mayoritas
penerima subsidi LPG 3 kg dinikmati oleh
kelompok masyarakat menengah atas.
Komisi VII DPR RI perlu mendorong
pemerintah melakukan evaluasi dalam
hal pemberian subsidi LPG 3 kg, seperti
mengubah sistem pemberian subsidi
dari berbasis komoditas/barang menjadi
subsidi langsung kepada target penerima
sehingga tujuan pemberian subsidi by
name by address dapat terwujud.
Penguatan basis data juga perlu dilakukan
agar pendataan yang dilakukan saat ini
dapat mencakup seluruh masyarakat
miskin yang ada di Indonesia. DPR RI
juga perlu mendorong PT Pertamina
untuk segera melakukan sinkronisasi
data dengan DTKS yang dimiliki oleh
Kementerian Sosial maupun data
P3KE yang dimiliki oleh Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan RI.
Maraknya pengoplosan dan juga
disparitas harga LPG bersubsidi antara
HET dengan harga yang diterima oleh
masyarakat tentunya tidak terlepas dari
kurang optimalnya pengawasan yang
dilakukan oleh pemerintah. Dirjen Migas
menyatakan bahwa pengawasan untuk

12. 12Buletin APBN Vol. IX. Ed. 1, Januari 2024
LPG oplosan terkendala oleh kurangnya
tenaga kerja dalam mengawasi terjadinya
hal tersebut. Kerja sama kuat yang
terjalin antara Kementerian ESDM, PT
Pertamina, dan aparat penegak hukum
Indonesia dibutuhkan agar kejadian yang
sama tidak selalu kembali terulang setiap
tahunnya.
Daftar Pustaka
INDEF. (2023). Dampak Subsidi BBM dan
LPG 3 Kg Terhadap Kemiskinan Nelayan.
INDEF Policy Brief (3) 2023.
Kementerian ESDM. (2023). Kawal
Transformasi Subsidi LPG 3 Kg Tepat
Sasaran, Ditjen Migas Lakukan Monev
LPG 3 Kg. Diakses melalui https://migas.
esdm.go.id/post/read/kawal-transformasi-
subsidi-lpg-3-kg-tepat-sasaran-ditjen-
migas-lakukan-monev-lpg-3-kg, pada 18
Januari 2024.
Kementerian ESDM. (2024). Lindungi
Ketepatan Subsidi, Pengguna LPG 3 Kg
Wajib Daftar. Diakses melalui https://www.
esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/
lindungi-ketepatan-subsidi-pengguna-
lpg-tabung-3-kg-wajib-daftar#:~:text=
Data%20aktual%20menunjukkan%20
bahwa%20sekitar,sampai%20
dengan%2031%20Desember%202023,
pada 25 Januari 2024.
Kementerian Keuangan. (2023). Buku
II Nota Keuangan dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2016-2024. Jakarta:
Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan. (2023).
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2016-2024. Jakarta:
Kementerian Keuangan.
Kompas.id. (2024). Penerapan Aturan
Baru Pembelian Elpiji 3 Kg Masih Longgar.
Diakses melalui https://www.kompas.id/
baca/ekonomi/2024/01/03/aturan-baru-
pembelian-elpiji-3-kg-masih-longgar,
pada 25 Januari 2024.
Kompas.id. (2023). Tata Niaga
Elpiji 3 Kg Perlu Dibenahi. Diakses
melalui https://www.kompas.id/baca/
ekonomi/2023/06/19/tata-niaga-elpiji-
3-kg-belum-tuntas-dibenahi, pada 18
Januari 2024.
Notonegoro, Komaidi. (2023). Urgensi
Penerapan Kebijakan Subsidi
LPG Langsung. Diakses melalui
https://www.cnbcindonesia.com/
opini/20230818162625-14-464169/
urgensi-penerapan-kebijakan-subsidi-lpg-
langsung, pada 18 Januari 2024.
Pertamina. (2023). Laporan Tahunan PT
Pertamina (Persero) Tahun 2015-2022.
Jakarta: Pertamina.
TNP2K. (2019a). Pemanfaatan
Teknologi Keuangan untuk Penyaluran
Subsidi LPG. Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Jakarta: TNP2K.
TNP2K. (2019b). Reformasi Kebijakan
Subsidi LPG Tepat Sasaran:
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan. Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Jakarta: TNP2K.

13. 13Buletin APBN Vol. IX. Ed. 1, Januari 2024