CLINICAL PRIVILEGE TANTANGAN DAN STRATEGI MENGATASI HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI EFEKTIF SUTOTO.pptx

CLINICAL PRIVILEGE TANTANGAN DAN STRATEGI MENGATASI HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI EFEKTIF SUTOTO.pptx

1. CLINICAL PRIVILEGE: TANTANGAN DAN STRATEGI MENGATASI HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI EFEKTIF DR.dr.Sutoto,M.Kes,MQM,MPM,CHMed,CRP,CHAE

2. CV : Dr.dr.Sutoto , M.Kes , FISQua,CRP,CH . Med,MQM,MPM , CHAE Ketua Eksekutif KARS ( Komisi Akreditasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia), PENGALAMAN ORGANISASI: Pernah menjabat sebagai : Board Member of ASQua (Asia Society for Quality in Health Care), Anggota Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit Kemenkes R.I. ; Dewan Pembina MKEK IDI Pusat. Dewan Pembina AIPNI PUSAT Ketua P ERSI tahun 2009-2012 dan 2012-2015, Direktur Utama RSUP Fatmawati Jakarta (2001-2005 , Direktur Utama RS Kanker Dharmais Pusat Kanker Nasional 2005-2010 , Direktur RSUD Banyumas (1991-2001 , serta Plt Dirjen Pelayanan Medis Kementerian Kesehatan R.I thn 2010 PENDIDIKAN: SI dan Dokter Fakultas Kedokteran Univ Diponegoro SII Magister Manajemen RS Univ. Gajahmada S III Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta ( Cumlaude )

3. PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) Problem-Based Learning (PBL) adalah metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, di mana pembelajaran dimulai dengan masalah nyata yang relevan. Mahasiswa bekerja secara kolaboratif untuk memahami masalah, menemukan solusi, dan memperoleh pengetahuan baru. Dr.dr.Sutoto,M.Kes,FISQua , MQM,MPM, CHMed,CRP,CHAE

4. Rundown Perkuliahan 1 Pemaparan Materi dan diskusi oleh dosen : 45 menit X2 = 90 menit Quis 15 menit . 2 3 Pertemuan kedua : presentasi dari 4 group masing masing : 20 menit Diskusi Problem base learning : 70 menit , dilanjutkan pada masing masing group ( 4 group) Diskusi : Tanya Jawab Penanya 10 point Penjawab Masing masing dapat 10 point

5. OPEN DISCUSSION AND QUESTIONS Rules of Discussion The discussion concerns the lecture material that has just been given. Students who ask questions get 10 points. Students who answer questions get 10 points. The lecturer will provide clarification if the answers are not accurate.

6. Tujuan Presentasi

7. KARS.Sutoto 7

8. Definisi Clinical Privilege

9. Definisi Privileging ( Kep dirjen HK 47104/2024 . Tentang Instrumen Standar Akreditasi RS) Pemberian kewenangan (privileging) adalah penentuan kompetensi klinis terkini tenaga medis dan pengambilan keputusan tentang pelayanan klinis yang diizinkan kepada tenaga medis . Pemberian kewenangan (privileging) ini merupakan penentuan paling penting yang harus dibuat rumah sakit untuk melindungi keselamatan pasien dan meningkatkan mutu pelayanan klinis .

10. Standar KPS 11 Rumah sakit menetapkan proses yang seragam, objektif, dan berdasar bukti (evidence based) untuk memberikan wewenang kepada staf medis untuk memberikan layanan klinis kepada pasien sesuai dengan kualifikasinya .

11. Clinical Privileges 1 Otorisasi Resmi dari RS Clinical privileges adalah otorisasi resmi yang diberikan kepada tenaga medis untuk melakukan tindakan atau prosedur tertentu di fasilitas kesehatan tertentu , dalam waktu tertentu berdasarkan hasil kredensialing. 2 Memastikan Kompetensi Clinical privileges dirancang untuk memastikan bahwa setiap tenaga medis hanya melakukan prosedur yang sesuai dengan keahlian /kompetensi mereka. 3 Contoh Seorang spesialis bedah jantung yang telah melalui proses kredensialing dapat diberikan clinical privileges untuk melakukan operasi bypass, namun tidak untuk melakukan tindakan di luar spesialisasinya, seperti operasi ortopedi.

12. Tujuan Kredensialing 1 Memastikan Kompetensi Kredensialing memastikan tenaga medis memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan standar profesional. 2 Melindungi Keselamatan Pasien Kredensialing membantu melindungi pasien dari tindakan medis yang tidak aman. 3 Mematuhi Regulasi Kredensialing memastikan kepatuhan rumah sakit terhadap regulasi dan standar akreditasi. 4 Menjamin Mutu Pelayanan Kredensialing menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

13. Keputusan tentang kewenangan klinis yang akan diberikan kepada seorang tenaga medis didasarkan terutama atas informasi dan dokumentasi yang diterima dari sumber luar rumah sakit . Sumber luar ini dapat berasal dari program pendidikan spesialis , surat rekomendasi dari penempatan sebagai tenaga medis yang lalu , atau dari organisasi profesi , kolega dekat , dan setiap data informasi yang mungkin diberikan kepada rumah sakit . Secara umum , sumber informasi ini terpisah dari yang diberikan oleh institusi pendidikan seperti program dokter spesialis , tidak diverifikasi dari sumber kecuali ditentukan lain oleh kebijakan rumah sakit , paling sedikit area kompetensi sudah dapat dianggap benar . Evaluasi praktik profesional berkelanjutan (ongoing professional practice evaluation/ OPPE ) untuk anggota tenaga medis memberikan informasi penting untuk proses pemeliharaan keanggotaan tenaga medis dan terhadap proses pemberian kewenangan klinis . PERTIMBANGAN UNTUK PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS PADA PENGANGKATAN AWAL TERMASUK HAL-HAL BERIKUT :

14. Program pendidikan spesialis menentukan dan membuat daftar secara umum tentang kompetensinya di area diagnosis dan tindakan profes i Konsil kedokteran Indonesia (KKI) mengeluarkan standar kompetensi atau kewenangan klinis. Perhimpunan profesi lain membuat daftar secara detail jenis/tindak medis yang dapat dipakai sebagai acuan dalam proses pemberian kewenangan klinis ;

15. Pemilihan proses apa yang akan dimonitor menggunakan data oleh pimpinan unit pelayanan klinis ; Penggunaan data tersebut dalam OPPE dari tenaga medis tersebut di unit pelayanan klinis Penggunaan data yang dimonitor tersebut untuk proses penugasan ulang dan pembaharuan kewenangan klinis . PROSES PERTIMBANGAN PEMBERIAN REKOMENDASI KEWENANGAN KLINIS KEPADA DIREKTUR AL:

16. f) Penilaian kinerja tenaga medis berkelanjutan setiap tahun yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang berisi jumlah pasien per penyakit / tindakan yang ditangani per tahun , rerata lama dirawat , serta angka kematiannya . Angka Infeksi Luka Operasi (ILO) dan kepatuhan terhadap Panduan Praktik Klinis (PPK) meliputi penggunaan obat , penunjang diagnostik , darah , produk darah , dan lainnya ; g) Hasil evaluasi praktik profesional berkelanjutan ( OPPE ) dan terfokus ( FPPE );

17. jumlah pasien per penyakit / tindakan yang ditangani per tahun , rerata lama dirawat angka kematiannya . Angka Infeksi Luka Operasi (ILO) kepatuhan terhadap Panduan Praktik Klinis (PPK) meliputi penggunaan obat , penunjang diagnostik , darah , produk darah , dll Hasil evaluasi praktik profesional berkelanjutan ( OPPE ) dan terfokus ( FPPE ); ISI OPPE TAHUNAN

18. Hasil diklat dan pelatihan tambahan dari pusat pendidikan , kolegium , perhimpunan profesi , dan rumah sakit yang kompeten mengeluarkan sertifikat ; K ewenangan tambahan yanristi . RS menentukan area pelayanan risiko tinggi seperti prosedur cathlab , penggantian sendi lutut dan panggul , pemberian obat kemoterapi , obat radioaktif , obat anestesi , dan lainnya . Prosedur Risti tersebut maka tenaga medis dapat diberikan kewenangan klinis secara khusus . Prosedur risiko tinggi , obat-obat , atau layanan yang lain ditentukan di kelompok spesialisasi dan dirinci kewenangannya secara jelas .

19. BUTUH KEWENANGAN KLINIS SECARA SPESIFIK. Ris iko tinggi k arena peralatan : penggunaan robot atau penggunaan tindakan dari jarak jauh melalui komputer . pemasangan implan yang memerlukan kaliberasi , presisi , dan monitor

20. a) . Terstandar , objektif , evidence based. b) . Terdokumentasi . c) . Aktif dan berkelanjutan mengikuti perubahan kredensial tenaga medis . d) . Diikuti semua anggota tenaga medis . e) . Dapat dibuktikan bahwa prosedur yang digunakan efektif . SPK dan RKK tersedia dalam bentuk : cetak , elek , atau cara lainnya PROSES PEMBERIAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS ( RKK ) :

21. Elemen Penilaian KPS 11 a) Direktur menetapkan kewenangan klinis setelah mendapat rekomendasi dari Komite Medik termasuk kewenangan tambahan dengan mempertimbangan poin a) - k) dalam maksud dan tujuan b) Ada bukti pemberian kewenangan klinis berdasar atas rekomendasi kewenangan klinis dari Komite Medik c) Ada bukti pelaksanaan pemberian kewenangan tambahan setelah melakukan verifikasi dari sumber utama yang mengeluarkan ijazah/sertifikat d) Surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis anggota staf medis dalam bentuk cetak atau elektronik (softcopy) atau media lain tersedia di semua unit pelayanan e) Setiap staf medis hanya memberikan pelayanan klinis sesuai kewenangan klinis yang diberikan kepadanya.

22. Pentingnya Clinical Privilege

23. Hubungan Antara Kredensialing dan Clinical Privileges Dr.dr.Sutoto,M.Kes,FISQua,MQM,MPM,CHMed,CRP,CHAE

24. Definisi Kredensialing (Kep dirjen HK 47104/2024 .Tentang Instrumen Standar Akreditasi RS) Kredensial adalah proses evaluasi ( memeriksa dokumen dari pelamar ), wawancara , dan ketentuan lain sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang dilakukan rumah sakit terhadap seorang tenaga medis untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak diberi penugasan klinis dan kewenangan klinis untuk menjalankan asuhan / tindakan medis tertentu di lingkungan rumah sakit tersebut untuk periode tertentu . Dokumen kredensial adalah dokumen yang dikeluarkan oleh badan resmi untuk menunjukkan bukti telah dipenuhinya persyaratan seperti ijazah dari fakultas kedokteran , surat tanda registrasi , izin praktik , fellowship , atau bukti pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat pengakuan dari organisasi profesi kedokteran . Dokumen dokumen ini harus diverifikasi ke sumber utama yang mengeluarkan dokumen tersebut atau website verifikasi ijazah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan , Riset dan Teknologi

25. d. Tenaga medis Standar KPS 10 Rumah sakit menyelenggarakan proses kredensial yang seragam dan transparan bagi tenaga medis yang diberi izin memberikan asuhan kepada pasien secara mandiri . Standar KPS 10.1 Rumah sakit melaksanakan verifikasi terkini terhadap pendidikan , registrasi / izin , pengalaman , dan lainnya dalam proses kredensialing tenaga medis . Instrumen STANDAr akreditasi 2024

26. Elemen Penilaian Kelengkapan Bukti Skoring a) Rumah sakit telah menetapkan peraturan internal tenaga medis (medical staff bylaws) yang mengatur proses penerimaan, kredensial, penilaian kinerja, dan rekredensial tenaga medis. R Penetapan peraturan internal tenaga medis (medical staff bylaws) yang mengatur proses penerimaan, kredensial, penilaian kinerja, dan rekredensial tenaga medis. (Lihat TKRS 1) 10 - 0 b) Rumah sakit telah melaksanakan proses kredensial dan pemberian kewenangan klinis untuk pelayanan diagnostik, konsultasi, dan tata laksana yang diberikan oleh dokter praktik mandiri di rumah sakit secara seragam. D W Bukti pelaksanaan proses kredensial dan pemberian kewenangan klinis untuk staf medis Subkomite Kredensial Komite Medik Staf Medis 10 5 c) Rumah sakit telah melaksanakan proses kredensial dan pemberian kewenangan klinis kepada dokter praktik mandiri dari luar rumah sakit seperti konsultasi kedokteran jarak jauh (telemedicine), radiologi jarak , D Bukti proses kredensial dan pemberian kewenangan klinis kepada staf medis dari luar rumah sakit. 10 5 TDD jauh (teleradiology), dan interpretasi untuk pemeriksaan diagnostik lain: elektrokardiogram (EKG), elektroencefalogram (EEG), elektromiogram (EMG), serta pemeriksaan lain yang serupa.       d) Setiap tenaga medis yang memberikan pelayanan di rumah sakit wajib menandatangani perjanjian sesuai dengan regulasi rumah sakit. D Perjanjian kerja klinis tenaga medis sesuai dengan regulasi rumah sakit. 10 5 e) Rumah sakit telah melaksanakan verifikasi ke Lembaga / Badan /Instansi pendidikan atau organisasi profesional yang diakui yang mengeluarkan izin/sertifikat, dan kredensial lain dalam proses kredensial sesuai dengan peraturan perundang- undangan D Bukti pelaksanaan verifikasi ke Lembaga/ Badan/ instansi pendidikan atau organisasi profesional yang diakui yang mengeluarkan izin/sertifikat dan kredensial lain. 10 5 f) Ada bukti dilaksanakan kredensial tambahan ke sumber yang mengeluarkan apabila tenaga medis yang meminta kewenangan klinis tambahan yang canggih atau subspesialisasi. D W Bukti kredensial tambahan tenaga medis. Sub Komite Kredensial Komite Medik Staf Tenaga Medis 10 5

27. Elemen Penilaian   Kelengkapan Bukti Skoring a) Pengangkatan tenaga medis dibuat berdasar atas kebijakan rumah sakit dan konsisten dengan populasi pasien rumah sakit, misi, dan pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pasien. R Penetapan pengangkatan tenaga medis dalam bentuk SPK. 10 Elemen Penilaian   Kelengkapan Bukti Skoring b) Pengangkatan tidak dilakukan sampai setidaknya izin/surat tanda registrasi sudah diverifikasi dari sumber utama yang mengeluarkan surat tersebut dan tenaga medis dapat memberikan pelayanan kepada pasien di bawah supervisi sampai semua kredensial yang disyaratkan undang-undang dan peraturan sudah diverifikasi dari sumbernya. D Bukti: Verifikasi STR dan SIP. SPK dan RKK tenaga medis dengan kewenangan dibawah supervisi maksimal 90 hari. 10 5 TDD c) Untuk tenaga medis yang belum mendapatkan kewenangan mandiri, dilakukan supervisi dengan mengatur frekuensi supervisi dan supervisor yang ditunjuk serta didokumentasikan di file kredensial staf tersebut. D Bukti: Penunjukkan supervisor Pelaksanaan supervisi tenaga medis yang belum mendapatkan kewenangan mandiri. 10 5

28. Tujuan Clinical Privileges Batasan Praktik Clinical Privileges menentukan batasan tindakan medis yang dapat dilakukan oleh tenaga medis. Menyesuaikan Kompetensi Clinical Privileges memastikan bahwa kompetensi tenaga medis sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Meningkatkan Kepercayaan Clinical Privileges membantu meningkatkan kepercayaan pasien dan pemangku kepentingan terhadap sistem rumah sakit.

29. Proses Kredensialing 1 Pengumpulan Dokumen Tahap awal meliputi pengumpulan dokumen penting seperti ijazah, STR , Fellowship , pengalaman kerja. 2 Verifikasi dan Validasi Dokumen diverifikasi dari sumber primer dan divalidasi melalui background check dan peer review untuk memastikan keakuratan dan keabsahannya. 3 Evaluasi Sub Komite Kredensialing Sub Komite Kredensialing mengevaluasi kompetensi dan pengalaman calon tenaga medis. 4 Keputusan Sub Komite Kredensialing merekomendasikan pemberian clinical privileges berdasarkan hasil evaluasi kepada direktur RS melalui Komite medik untuk membuat surat penugasan klinis (SPK) dan rincian kewenangan klinis (RKK).

30. Proses Penentuan Clinical Privileges Analisis Kompetensi Hasil kredensialing menjadi dasar utama dalam menganalisis kompetensi calon tenaga medis. Kebutuhan Rumah Sakit Kebutuhan layanan dan fasilitas yang tersedia di rumah sakit juga dipertimbangkan. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk memastikan kompetensi dan profesionalisme tenaga medis, disaat awal penilaian kinerja dilakukan 3 bulan setelah saat pertama bekerja untuk selanjutnya setiap tahun sekali. Pemberian Hak Clinical privileges diberikan sesuai dengan hasil evaluasi dan kebutuhan rumah sakit.

31. Hubungan Kredensialing dan Clinical Privileges Kredensialing Sebagai Dasar Kredensialing merupakan dasar utama untuk pemberian clinical privileges. Menjamin Keselamatan Kolaborasi antara Kredensialing dan Clinical Privileges memastikan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan.

32. Hubungan Kredensialing dan Clinical Privileges Dasar Pemberian Kredensialing menjadi dasar dalam proses pemberian clinical privileges. Tanpa kredensialing yang memadai, rumah sakit tidak dapat menentukan kompetensi tenaga medis, sehingga tidak mungkin memberikan clinical privileges secara akurat. Penilaian dan Keputusan Hasil kredensialing digunakan oleh komite medis atau manajemen rumah sakit untuk menilai apakah individu tersebut layak diberikan clinical privileges. Proses ini juga memperhitungkan kebutuhan rumah sakit, fasilitas yang tersedia, dan kompleksitas layanan. Contoh Seorang dokter spesialis anestesi yang telah melalui kredensialing mungkin diberikan clinical privileges untuk melakukan anestesi umum, regional, atau lokal, tergantung pada kualifikasinya dan kebutuhan rumah sakit.

33. Manfaat Integrasi Kredensialing dan Clinical Privileges Kualitas Pelayanan Integrasi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Risiko Malpraktik Meminimalkan risiko malpraktik melalui evaluasi kompetensi yang ketat. Perlindungan Hukum Memberikan perlindungan hukum kepada rumah sakit dan tenaga medis/kesehatan dengan mematuhi regulasi dan standar. Kepercayaan Pasien Meningkatkan kepercayaan pasien terhadap sistem rumah sakit dan tenaga medis.

34. Tantangan dan Solusi 1 Dokumen Pendukung 2 Standar Baru 3 Proses Berkelanjutan Beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses Kredensialing dan Clinical Privileges meliputi kurangnya dokumen pendukung, penyesuaian dengan standar baru, dan proses yang memakan waktu. Solusi untuk mengatasi tantangan ini meliputi digitalisasi proses, pelatihan reguler, dan monitoring berkala.

35. Manfaat Hubungan Kredensialing dan Clinical Privileges Keselamatan Pasien Kredensialing memastikan bahwa tenaga medis memiliki keahlian yang tepat, sementara clinical privileges membatasi tindakan medis sesuai kompetensi mereka. Dengan begitu, risiko tindakan medis yang tidak sesuai kompetensi dapat diminimalkan. Mutu Pelayanan Hubungan ini mendukung kepatuhan rumah sakit terhadap regulasi dan standar akreditasi, seperti yang disyaratkan oleh Joint Commission International (JCI). Perlindungan Hukum Kredensialing yang akurat dan pemberian clinical privileges yang tepat juga membantu rumah sakit melindungi diri dari risiko hukum akibat malpraktik.

36. Kesimpulan 1 Kredensialing Landasan Penilaian 2 Clinical Privileges Pembatasan Tindakan 3 Hasil Pelayanan Kesehatan Aman, Berkualitas, dan Sesuai Standar

37. Proses Implementasi Clinical Privilege

38. Tantangan dalam Implementasi

39. Implikasi Tantangan

40. Strategi Umum Mengatasi Hambatan

41. Strategi Spesifik - Teknologi Informasi

42. STRATEGI SPESIFIK - PENDEKATAN KEPEMIMPINAN

43. Peningkatan Kompetensi SDM

44. Monitoring dan Evaluasi

45. Rekomendasi Best Practice

46. Kolaborasi Tim Multidisiplin