Copy of @FINAL KONSEP DAN KEBIJAKAN PI rev.pptx.pdf

proposal

1. Direktorat Sekolah Menengah Pertama
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
FASILITASI DAN PENDAMPINGAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMP
Direktorat SMP
KONSEP DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF

2. SKENARIO PEMBELAJARAN/PENDAMPINGAN
PEMBUKAAN DAN
PERKENALAN (5 MENIT)
BRAINSTRORMING
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSIF
DI SATUAN PENDIDIKAN
MASING-MASING (5
MENIT)
PENYAMPAIAN MATERI
TENTANG KONSEP DAN
KEBIJAKAN P50DIDIKAN
INKLUSIF (60 MENIT)
TANYA JAWAB TENTANG
KONSEP DAN KEBIJAKAN
PENDIDIKAN INKLUSIF
(15 MENIT)
PENUTUP (KESIMPULAN
DAN PENGUATAN (5
MENIT)

3. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang konsep pendidikan
inklusif?
BRAINSTORMING TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN INKLUSIF

4. QUIS I KONSEP PENDIDIKAN INKLUSIF
No Pernyataan YaTidakSkor
1 Pendidikan inklusif diselenggarakan pada satuan pendidikan umum/kejuruan
2 Pendidikan inklusif yang diselenggarakan hanya menambah beban satuan pendidikan
3 Semua PDBK dapat masuk ke satuan pendidikan umum/kejuruan
4 PDBK yang dapat diterima oleh satuan pendidikan umum hanya PDBK tertentu saja
5 PDBK mendapat afirmasi dalam PPDB di satuan pendidikan
6 Pendidikan inklusif adalah filosofi atau sistem penyelenggaraan pendidikan yang mengikutsertakan
semua peserta didik pada satuan pendidikan

7 Satuan pendidikan umum/kejuruan yang menerima PDBK hanya satuan pendidikan tertentu saja
8 Penyediaan guru pendidikan khusus pada ULD sebagai satuan administrasi pangkal
(satminkal)ditugaskan dapat lebih dari satu satuan pendidikan

9 Pendidikan inklusif memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu
10PDBK yang memiliki hambatan intelektual hanya bersekolah di SLB saja.
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

5. KONSEP PENDIDIKAN INKLUSIF
1

6. Salamanca Statement, 1994 dalam Stubbs,
2003 mengemukakan bahwa pendidikan
inklusif adalah: “Pendidikan yang
mengakomodasi semua anak tanpa
mempedulikan keadaan fisik, intelektual,
sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi
lain, termasuk anak-anak penyandang
penyandang disabilitas, anak- anak
berbakat (gifted children),pekerja anak
dan anak jalanan, anak di daerah
terpencil, anak- anak dari kelompok
etnik dan bahasa minoritas dan
anak-anak yang tidak beruntung dan
terpinggirkan dari kelompok
masyarakat.”
Unicef (2017) Pendidikan inklusif adalah
suatu sistem pendidikan yang mencakup
semua peserta didik, dan menyambut
serta mendukung mereka untuk belajar,
siapapun mereka dan apa pun kemampuan
atau persyaratan mereka. Ini berarti
memastikan bahwa pengajaran dan
kurikulum, gedung sekolah, ruang kelas,
area bermain, transportasi, dan toilet
sesuai untuk semua peserta didik di semua
tingkatan. Pendidikan inklusif
berarti semua peserta didik belajar
bersama di sekolah yang sama
DEFINISI PENDIDIKAN INKLUSIF

7. 1.Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesamaan akses
dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan,
maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal,
2.Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sebagai individu yang
bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan
potensi dan tuntutan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya
baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural
3.Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerja sama yang
sinergis dan produktif di antara para stakeholders, terutama pemerintah, institusi pendidikan, institusi
terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat.
4.Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemenuhan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus
lainnya, sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal.
5.Menjamin kebebasan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya untuk berinteraksi baik
secara reaktif maupun proaktif dengan siapapun, kapanpun dan di lingkungan manapun, dengan
meminimalkan hambatan.
6.Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media massa, forum ilmiah,
pendidikan dan pelatihan, dan lainnya secara berkesinambungan.
7.Menyusun Rencana Aksi [Action Plan] dan pendanaannya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non-fisik,
layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, kesejahteraan bagi semua anak berkelainan dan
anak berkebutuhan khusus lainnya. (Bandung, 11 Agustus 2004)
DEKLARASI BANDUNG (MENUJU PENDIDIKAN INKLUSIF) 14-18 AGUSTUS 2004

8. Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan
menjamin bahwa strategi nasional untuk semua adalah benar-benar untuk semua;

Sebuah cara untuk menjamin bahwa semua anak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan
yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari program-program
untuk perkembangan usia dini anak, pra sekolah dasar dan menengah, terutama mereka yang
pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum
atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusi

Sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati
perbedaan individu semua warga negara.
REKOMENDASI BUKITINGGI - 2005
1
2
3
Rekomendasi Bukittinggi (2005), bahwa pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap
anak seyogyanya dipandang sebagai :

9. 1.Pendidikan inklusif merupakan filosofi pendidikan yang mendasari
keseluruhan rangkaian pendidikan.
2.Penghapusan berbagai hambatan anak untuk masuk sekolah atau
memperoleh Pendidikan (ct: labeling, seleksi, geografi, ekonomi,
termarjinalkan, dll)
3.Pendidikan inklusif merupakan wujud komitmen terhadap kesepakatan
dunia tentang Pendidikan untuk Semua (Education for All).
4.Menata lingkungan di luar diri anak terkait dengan kesiapan SDM,
aksesibilitas/sarana prasarana, iklim pembelajaran, dll.
KONSEP DASAR PENDIDIKAN INKLUSIF

10. 1.Mengakomodasi semua peserta didik
2.Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
3.Menghargai keragaman
4.Sistem (kurikulum, cara, media, dan lingkungan)
disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik
5.Aksesibilitas fisik dan nonfisik
6.Guru bekerja dalam tim
7.Keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan
/pembelajaran
ELEMEN PENDIDIKAN INKLUSIF

11. TUJUAN PENDIDIKAN INKLUSIF
Memberikan kesempatan
dalam memperoleh layanan
pendidikan
Memberikan akses dan
layanan pendidikan yang
bermutu
Mewujudkan penyelenggaraan
pendidikan yang saling
menghargai
Semua Anak
Masuk Sekolah

12. Pemerintah
Pemda Prov & Kab./Kota
Unit Layanan Disabilitas (ULD)
Pengawas Sekolah
Satuan Pendidikan Umum & Kejuruan
Komite Sekolah
SLB sebagai Resource Center
Profesional
Tenaga ahli lainnya
SISTEM DUKUNGAN USIF
Organisasi Masyarakat dan/
atau Organisasi Penyandang
Disabilitas
Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif

13. Tersedianya guru
yang kompeten
2
Berubahnya cara pandang
dari sistem pendidikan yang
eksklusif ke sistem
pendidikan yang inklusif
1
Tersedianya aksesibilitas
fisik dan nonfisik
3
Adanya kolaborasi antar
guru, orangtua, dan peserta
didik
5
Tersedianya dukungan dari
pemangku kepentingan
(regulasi, program kerja,
anggaran)
6 Adanya kemitraan dengan
pihak terkait lainnya (LSM,
OPD, individual)
7
Jumlah satuan
pendidikan yang
menerima PDBK
8
Adanya keterlibatan
orangtua
4
KOMPONEN PENDUKUNG KEBERHASILAN PENDIDIKAN INKLUSIF

14. ▪Mengembangkan program dan kurikulum yang mengakomodasi
semua peserta didik di satuan pendidikannya
▪Mengembangkan sumber daya manusia untuk mendukung
layanan penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan
pendidikannya
▪Melakukan kerja sama dan membangun jaringan untuk
mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan satuan
pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga
rehabilitasi, rumah sakit, Puskesmas, klinik terapi, dunia usaha,
organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM),
organisasi penyandang disabilitas dan masyarakat.
▪Pengkondisian lingkungan sekolah yang ramah dan akomodatif
terhadap peserta semua warga sekolah termasuk siapapun yang
hadir (tamu) di satuan pendidikannya.
PERAN SATUAN PENDIDIKAN

15. Peran Pengawas Sekolah/Penilik dalam penyelenggaraan
pendidikan inklusif sebagai berikut.
▪Melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan yang
menjadi kewenangannya terkait dengan
penyelenggaraan pendidikan inklusif.
▪Melakukan pendampingan dan pembinaan terkait
dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan
pendidikan.
▪Melakukan pemantauan, supervisi, dan evaluasi terkait
dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan
pendidikan.
▪Membantu penyiapan akreditasi.
PERAN PENGAWAS SEKOLAH/PENILIK

16. Peran Kepala Sekolah
Menciptakan lingkungan
yang nyaman,
menyenangkan dan aman
bagi semua orang
2
Mengikutsertakan guru
dalam pelatihan atau
bimbingan teknis untuk
peningkatan kompetensi
4
Membuat kebijakan
satuan pendidikan yang
inklusif
1
Menjalin komunikasi efektif
dengan warga sekolah dan
Komite Sekolah
3
Menjalin kemitraan dengan
profesional/tenaga ahli
lainya.
5

17. Peran Guru Kelas/Mapel
Melakukan Identifikasi
dan Asesmen
2
Bekerja dalam tim 4
Penanggungjawab
proses pembelajaran
1
Melakukan Akomodasi
Kurikulum, Pembelajaran
dan Penilaian
3
Melibatkan orangtua
dalam pembuatan
rancangan program
pembelajaan
5

18. Peran Guru Pendidikan Khusus/Pembimbing
Khusus
Membantu guru kelas/mapel
dalam:
1.Identifkasi dan asesmen
2.Merancang program
pembelajaran (akomodasi)
3.PPI jika diperlukan
2
Membantu
orangtua/keluarga/Komite
sekolah
4
Membantu Kepala Sekolah
dalam membuat kebijakan
1
Membantu teman sebaya
3
Membantu staf administrasi
5

19. PERAN GURU BIMBINGAN DAN KONSELING
▪Penanggung jawab pelayanan bimbingan dan konseling yang mengakomodasi
kondisi dan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus termasuk Peserta
Didik Penyandang Disabilitas.
▪Berkolaborasi dengan guru kelas/guru mata pelajaran dan guru pendidikan
khusus dalam melakukan identifikasi dan asesmen fungsional
▪Berkolaborasi dengan guru kelas/guru mata pelajaran dan guru pendidikan
khusus dalam melakukan akomodasi kurikulum, pembelajaran, dan penilaian
▪Bekerja dalam tim
▪Berkolaborasi dengan guru kelas/guru mata pelajaran dan guru pendidikan
khusus, serta melibatkan orangtua/wali dalam pembuatan perencanaan
pembelajaran.

20. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang kebijakan/peraturan
perundang-undangan tentang pendidikan inklusif?
BRAINSTORMING KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF

21. QUIS II REGULASI PENDIDIKAN INKLUSIF
No Pernyataan YaTidakSkor
1 Peserta didik yang berhak memperoleh pendidikan khusus yaitu peserta didik penyandang
disabilitas dan peserta didik dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa

2 Peserta didik semestinya sekolah di sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya
3 SKL bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) dengan hambatan intelektual disesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan Peserta Didik.

4 Kondisi dan kebutuhan Peserta Didik dengan hambatan intelektual ditentukan melalui asesmen
yang dilakukan oleh ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5 Biaya penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan mempertimbangkan kebutuhan
peserta didik berkebutuhan khusus

6 Pemerintah daerah memfasilitasi satuan pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak
bagi peserta didik berkebutuhan khusus

7 Fasilitasi pembentukan ULD pada dinas pendidikan sebagai penguatan fungsi
8 Guru Pendidikan Khusus yang ditugaskan di ULD yaitu hanya melaksanakan pembimbingan atau
pendampingan guru lainnya dalam memberikan layanan pembelajaran bagi peserta didik
penyandang disabilitas

V
V
V
V
V
V
V
V

22. KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF
2

23. PENJAMINAN HAK SETIAP WARGA NEGARA MEMPEROLEH PENDIDIKAN
UUD 1945 PASAL 31 AYAT (1)
UU NO 20 TAHUN 2003 PASAL 5 AYAT (1)
Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan yang bermutu
Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan
serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa
UU NO 20 TAHUN 2003 PASAL 4 AYAT (1)

24. UUD 1945 PASAL 28 H AYAT (2)
UU NO 20 TAHUN 2003 PASAL 5 AYAT (2) DAN AYAT (4)
UU NO 20 TAHUN 2003 PASAL 32 AYAT (1)
HAK PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS MEMPEROLEH PENDIDIKAN KHUSUS
Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
▪Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual,
dan/atau sosial (penyandang disabilitas) berhak memperoleh pendidikan
khusus.
▪Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak
memperoleh pendidikan khusus.
Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki
tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik,
emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat
istimewa
UU NO 35 TAHUN 2014 PASAL 51
Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk
memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.
UU NO 8 TAHUN 2016 PASAL 10
Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. mendapatkan
pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan
jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus

25. ▪Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau
memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur,
jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
▪Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang
Disabilitas (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui
pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF
UU NO 20 TAHUN 2003 PENJELASAN PASAL 15
UU NO 8 TAHUN 2016 PASAL 40 AYAT (1) DAN (2)
Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta
didik yang berkelainan (penyandang disabilitas) atau peserta didik yang
memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau
berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan
menengah.

26. PDBK YANG BERHAK
MEMPEROLEH PENDIDIKAN
KHUSUS
PDPD
PD PKBI
PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS
Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) terdiri atas Peserta Didik
Penyandang Disabilitas (PDPD) dan Peserta Didik dengan Potensi
Kecerdasan dan Bakat Istimewa (PD PKBI).
SECARA INKLUSIF
SATUAN PENDIDIKAN
KHUSUS

27. BENTUK
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KHUSUS
BAGI PDBK
SECARA INKLUSIF PADA
SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL/NONFORMAL
SATUAN PENDIDIKAN
KHUSUS
▪TK/RA/PAUD NONFORMAL
▪SD/MI
▪SMP/MTs
▪SMA/MA
▪SMK/MAK
▪PAKET A, B,DAN C (PKBM,SKB)
▪TKLB/TK KHUSUS
▪SDLB/SD KHUSUS
▪SMPLB/SMP KHUSUS
▪SMALB/SMA KHUSUS
▪SLB/Sekolah Khusus
▪SEKOLAH KHUSUS PD PKBI
BENTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS
Pendidikan Khusus bagi PDBK diselenggarakan secara Inklusif atau berupa satuan
pendidikan khusus. (UU No 20 Tahun 2003, UU No 35 Tahun 2014, dan UU Nomor 8
Tahun 2016).

28. AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS
▪Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan
penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk
menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua
hak asasi manusia dan kebebasan fundamental
untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan
kesetaraan. (Pasal 1 angka 9 UU No 8 Tahun
2016, Pasal 1 angka 1 PP Nomor 13 Tahun
2020, Pasal 1 angka 1 Permendikbudristek
Nomor 48 Tahun 2023)

29. Asesmen fungsional yang dilaksanakan oleh Satuan
Pendidikan difasilitasi oleh ULD. (Pasal 13 ayat (4)
Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023
KEBIJAKAN ASESMEN FUNGSIONAL
Asesmen fungsional bertujuan untuk memperoleh
informasi mengenai kondisi, hambatan, dan kebutuhan
Peserta Didik Penyandang Disabilitas atas bentuk AYL.
(Pasal 13 ayat (4) dan (5) Permendikbudristek Nomor 48
Tahun 2023).
FASILITASI
TUJUAN
Kondisi
Hambatan
Kebutuhan

30. KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH MEMFASILITASI SATUAN
PENDIDIKAN DALAM MENYEDIAKAN AKOMODASI YANG LAYAK
Penyediaan dukungan anggaran dan/atau
bantuan pendanaan
Penyediaan sarana dan prasarana
Penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga
kependidikan
Penyediaan kurikulum
ULD
SATUAN PENDIDIKAN
AKOMODASI YANG LAYAK
▪UU No 8 Th 2016
Pasal 42 ayat (1)
▪PP No 13 Th 2020,
Pasal 20 Sd 25
▪UU No 8 Th 2016, Pasal 40 Ayat (1) dan (2)
▪PP No 13 Th 2020, Pasal 2 ayat (2)
▪UU No 8 Th 2016 Pasal 43
▪PP No 13 Th 2020, Pasal 2, 3, 4 dan 5
▪Permendikbudristek No 48 Th 2023, Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11)
▪Permendikbudristek
No 48 Th 2023, Pasal
13, 16, 18, 19, 20,
dan 21
Tujuan penyediaan AYL dan pembentukan ULD:
▪Memberikan kesamaan kesempatan dalam
memperoleh layanan pendidikan sebagai warga
negara;
▪Memberikan akses dan layanan pendidikan yang
bermutu; dan
▪Mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan yang
saling menghargai.
(Permendikbudristek No 48 Th 2023 Pasal 2)
Peningkatan Kapasitas Satuan
Pendidikan dalam
Menyelenggarakan Pendidikan
Inklusif

31. PENERIMA MANFAAT
AKOMODASI YANG
LAYAK DAN
PEMBENTUKAN ULD
PESERTA DIDIK
PENYANDANG
DISABILITAS PADA:
TK/TKLB
SD/SDLB/
PAKET A
SMP/SMPLB/
PAKET B
SMA/SMK/SMALB/
PAKET C
PENERIMA MANFAAT AKOMODASI YANG LAYAK DAN PEMBENTUKKAN ULD

32. Penyediaan dukungan anggaran dan/atau
bantuan pendanaan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah, penyelenggara Satuan
Pendidikan, dan Perguruan Tinggi sesuai
dengan kewenangannya dapat berupa:
a. biaya dalam mendukung Penyelenggaraan
Pendidikan sesuai kebutuhan Peserta Didik
Penyandang Disabilitas;
b. bantuan atau beasiswa bagi Peserta Didik
Penyandang Disabilitas; dan/atau
c. dana untuk menyediakan sarana dan
prasarana yang mendukung Akomodasi
yang Layak. (Permendikbudristek
Nomor 48 Tahun 2023, Pasal 6)
FASILITASI AKOMODASI
YANG LAYAK
Penyediaan Dukungan
Anggaran dan/atau
Bantuan Pendanaan
Penyediaan Sarana dan
Prasarana
Penyiapan dan
Penyediaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Penyediaan Kurikulum
1. PENYEDIAAN DUKUNGAN ANGGARAN DAN/ATAU BANTUAN PENDANAAN

33. Penyediaan sarana dan prasarana dapat
berupa:
a. sarana dan prasarana umum;
b. sarana dan prasarana khusus; dan/atau
c. sarana dan prasarana yang mendukung
pembelajaran jarak jauh. Ketentuan
mengenai sarana dan prasarana
tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri
(Permendikbud-ristek Nomor 48 Tahun
2023, Pasal 7 ayat (1) dan (2))
FASILITASI AKOMODASI
YANG LAYAK
Penyediaan Dukungan
Anggaran dan/atau
Bantuan Pendanaan
Penyediaan Sarana dan
Prasarana
Penyiapan dan
Penyediaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Penyediaan Kurikulum
2. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

34. 1.Aksesibilitas pada bangunan Gedung (antara lain ramp/bidang
miring/lift, selasar yang telah dilengkapi dengan blok pemandu
jalan, toilet disabilitas, pegangan tangan (handrail), petunjuk braille,
pintu geser, parkir disabilitas, kode gedung (building code);
2.Media/alat pembelajaran, antara lain media audio, media visual,
media taktual, dan bahan ajar
3.Ruang pusat sumber, antara lain ruang identifikasi dan asesmen,
ruang layanan kompensatori, ruang konsultasi, ruang relaksasi,
ruang intervensi, ruang layanan remedial dan pengayaan.
a. SARANA DAN PRASARANA UMUM

35. Amati video di bawah ini

36. Ram Kursi Roda?
Amati apa yang terjadi?
Kemiringan ram kursi
roda yang tidak sesuai
dengan ketentuan
Amati video di bawah ini!
Sarana dan prasarana umum belum
ramah terhadap penyandang
disabilitas

37. 1.Disabilitas fisik, antara lain kursi roda dan kruk
2.Disabilitas intelektual, antara lain alat bantu bina diri
3.Disabilitas mental, antara lain alat bantu visual, alat bantu komunikasi
alternatif (contohnya picture exchange communication system), dan media
pengenalan lingkungan sekitar
4.Disabilitas netra, antara lain screen reader, pembesar layar/magnifier,
portable Closed Circuit Television (CCTV) kontras warna, simbol braille,
audio book, e-book
5.Disabilitas rungu, antara lain alat bantu dengar, audio meter, alat bantu
latihan wicara, dan kamus isyarat
6.Disabilitas ganda, antara lain alat bantu komunikasi (simbol-simbol
benda/gambar), alat bantu mobilitas (kursi roda khusus, kursi belajar
modifikasi), alat bantu bina diri (modifikasi alat-alat kebutuhan sehari-
hari), akomodasi pengurangan distraksi auditori, visual, dan taktil.
b. SARANA DAN PRASARANA KHUSUS

38. Sarana prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh
dan protokol kesehatan, antara lain alat bantu komunikasi
dan laptop yang dilengkapi dengan piranti screen-reader dan
speech to text.
Sumber: Screen Readers: A Guide to Punctuation and Symbols | Deque Sumber: Best Text To Speech Apps for Android and iOS for 2023 | MURF AI
c. SARANA DAN PRASARANA YANG MENDUKUNG PEMBELAJARAN JARAK JAUH

39. •Penyiapan dan penyediaan pendidik dan
tenaga kependidikan dilakukan dengan
penyediaan guru pendidikan khusus pada
lembaga penyelenggara pendidikan/satuan
pendidikan yang menerima Peserta Didik
Penyandang Disabilitas dan/atau
penyelenggaraan pelatihan pendidik dan
tenaga kependidikan dilakukan untuk
mengembangkan dan meningkatkan
kompetensi pendidik dan tenaga kependi-
dikan. (PP Nomor 13 Tahun 2020, Pasal 5
ayat (3) huruf b dan c)).
FASILITASI AKOMODASI
YANG LAYAK
Penyediaan Dukungan
Anggaran dan/atau
Bantuan Pendanaan
Penyediaan Sarana dan
Prasarana
Penyiapan dan
Penyediaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Penyediaan Kurikulum
3. PENYIAPAN DAN PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

40. ▪Dalam rangka menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) untuk
mendapat layanan pendidikan yang berkualitas sesuai potensi, minat, bakat, dan
kebutuhannya pada satuan pendidikan umum dan kejuruan perlu disediakan Guru
Pendidikan Khusus. Guru Pendidikan Khusus merupakan guru yang memiliki
kompetensi khusus dalam memberikan layanan bagi PDPD. (Permendikbudristek
Nomor 48 Tahun 2023, Pasal 9 ayat (1)). Kompetensi khusus diperoleh melalui
pendidikan atau pelatihan (Permendikbudristek No 48 Tahun 2023, Pasal 9 ayat
(2)).
▪Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif bagi guru nonpendidikan khusus sudah
mulai dilaksanakan oleh Kemendikbudristek terdiri atas :
a.Tingkat dasar melalui PMM
b.Tingkat Lanjut melalui LMS PMM
c.Tingkat Mahir melalui LMS PMM, Luring, dan magang
▪Pentingnya penyediaan Guru Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan Umum dan
Kejuruan yang sudah menerima PDPD sesuai amanat Pasal 5 ayat (3) huruf b PP
Nomor 13 Tahun 2020.
▪Penugasan Guru Pendidikan Khusus pada Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai
satuan administrasi pangkal diamanatkan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun
2023, Pasal 10 ayat (1).

41. Guru Pendidikan Khusus mempunyai tugas:









(Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023, Pasal 10 ayat (2))

▪Guru Pendidikan Khusus yang ditugaskan pada ULD memberikan layanan
pembelajaran bagi PDPD (Program Kebutuhan Khusus)
TUGAS GURU PENDIDIKAN KHUSUS PADA UNIT LAYANAN DISABILITAS SEBAGAI SATUAN
ADMINISTRASI PANGKAL
1memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang
Disabilitas; dan/atau
2membimbing atau mendampingi guru lainnya dalam memberikan layanan
pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

42. ▪Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang Tenaga
Kependidikan pada pendidikan khusus
mempertimbangkan: a. ketersediaan Tenaga Kependidikan
bagi Peserta Didik pada pendidikan khusus; dan b.
peningkatan kompetensi Tenaga Kependidikan dalam
pemenuhan akomodasi yang layak bagi Peserta Didik
penyandang disabilitas. (Pasal 16 ayat (3)
Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023)
▪Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang sarana dan prasarana
pada pendidikan khusus ditujukan untuk menyediakan,
memelihara, dan memanfaatkan sarana dan prasarana dengan
memperhatikan:
a.bentuk akomodasi yang layak bagi Peserta Didik penyandang
disabilitas; dan/atau
b.kebutuhan Peserta Didik dengan potensi kecerdasan dan/
atau bakat istimewa. (Pasal 17 ayat (3) Permendikbudristek
Nomor 47 Tahun 2023)
KEBIJAKAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN –PERMENDIKBUDRISTEK NO 47 TAHUN 2023

43. •Penyediaan kurikulum dilakukan dalam bentuk
pengembangan: a. standar kompetensi lulusan;
b. standar isi; c. standar proses; dan d. standar
penilaian, sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik
Penyandang Disabilitas.
•Penyediaan kurikulum dilaksanakan oleh Satuan
Pendidikan dalam bentuk modifikasi kurikulum
sesuai dengan ragam disabilitas.
•Penyediaan kurikulum bagi PDPD yang tidak
mengalami hambatan intelektual dilakukan
dengan modifikasi terhadap standar proses yang
ditetapkan oleh Kemendikbudristek yang disesuaikan
dengan ragam disabilitas Peserta Didik.
•Penyediaan kurikulum bagi PDPD yang mengalami
hambatan intelektual dilakukan dengan modifikasi
terhadap standar kompetensi lulusan, standar isi,
standar proses, dan standar penilaian yang ditetapkan
oleh Kemendikbudristek yang disesuaikan dengan
ragam disabilitas Peserta Didik. (Permendikbudristek
Nomor 48 Tahun 2023, Pasal 11)
FASILITASI AKOMODASI
YANG LAYAK
Penyediaan Dukungan
Anggaran dan/atau
Bantuan Pendanaan
Penyediaan Sarana dan
Prasarana
Penyiapan dan
Penyediaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Penyediaan Kurikulum
4. PENYEDIAAN KURIKULUM

44. ▪Penyediaan kurikulum dilakukan dalam bentuk pengembangan: a. standar kompetensi lulusan; b. standar isi;
c. standar proses; dan d. standar penilaian, sesuai dengan kebutuhan PDPD.
▪Penyediaan kurikulum dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam bentuk modifikasi dan penyesuaian
kurikulum sesuai dengan ragam disabilitas.
▪Penyediaan kurikulum bagi PDPD yang tidak mengalami hambatan intelektual dilakukan dengan modifikasi
terhadap standar proses yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek yang disesuaikan dengan ragam PFPD.
▪Penyediaan kurikulum bagi PDPD yang mengalami hambatan intelektual dilakukan dengan modifikasi dan
penyesuaian terhadap standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang
ditetapkan oleh Kementerian yang disesuaikan dengan ragam disabilitas Peserta Didik. (Permendikbudristek
Nomor 48 Tahun 2023, Pasal 11 ayat (1) sampai ayat (4).
PENYEDIAAN KURIKULUM
BAGI PESERTA DIDIK
PENYANDANG DISABILITAS
DENGAN HAMBATAN
INTELEKTUAL
PENGEMBANGAN
STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN
PENGEMBANGAN
STANDAR ISI
PENGEMBANGAN
STANDAR PROSES
PENGEMBANGAN
STANDAR PENILAIAN
SESUAI DENGAN
KEBUTUHAN PESERTA
DIDIK PENYANDANG
DISABILITAS
RPP/MA YANG DIMODIFIKASI
ATAU PROGRAM
PEMBELAJARAN INDIVIDUAL
(PPI)
PENYEDIAAN KURIKULUM BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS YANG MENGALAMI HAMBATAN INTELEKTUAL

45. PENYEDIAAN KURIKULUM BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS YANG TIDAK MENGALAMI HAMBATAN INTELEKTUAL
PENYEDIAAN KURIKULUM BAGI
PESERTA DIDIK PENYANDANG
DISABILITAS
YANG TIDAK MENGALAMI
HAMBATAN INTELEKTUAL
STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN SAMA DENGAN
PESERTA DIDIK PADA UMUMNYA
STANDAR ISI SAMA DENGAN
PESERTA DIDIK PADA UMUMNYA
PENGEMBANGAN STANDAR
PROSES
STANDAR PENILAIAN SAMA
DENGAN PESERTA DIDIK PADA
UMUMNYA
PENGEMBANGAN STANDAR
PROSES (MODIFIKASI)
MODIFIKASI ALAT/MEDIA
MODIFIKASI WAKTU
MODIFIKASI STRATEGI/
METODE/MODEL/
TEKNIK/PENDEKATAN
MODIFIKASI CARA/KOMUNIKASI,
DSB.
RPP/MODUL AJAR SAMA
DENGAN PESERTA DIDIK
PADA UMUMNYA, BILA
DIPERLUKAN ADA
PENANDAAN/CATATAN PADA
STANDAR PROSES
Modifikasi terhadap standar proses bagi PDPD yang tidak mengalami hambatan intelektual antara lain dilakukan
dengan modifikasi alat/media, waktu, strategi/metode/model/teknik/pendekatan, dan cara/komunikasi sesuai
Dengan kebutuhan PDPD.

46. ▪Pelaksanaan Program Kebutuhan Khusus dan Program Kompensatorik pada Satuan Pendidikan Umum
dan Kejuruan menjadi tugas Guru Pendidikan Khusus .
▪Guru Pendidikan Khusus melaksanakan identifikasi, asesmen fungsional, dan menyusun , melaksanakan,
serta menilai Program Kebutuhan Khusus dan Program Kompensatorik sesuai kondisi, hambatan, dan
kebutuhan PDPD. di satuan pendidikan umum/kejuruan sesuai dengan tugas yang diampunya.
PROGRAM KEBUTUHAN KHUSUS
PENGEMBANGAN ORIENTASI,
MOBILITAS, SOSIAL, DAN
KOMUNIKASI BAGI PESERTA DIDIK
DISABILITAS NETRA/ TUNANETRA
PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,
PERSEPSI BUNYI DAN IRAMA
(PKPBI) BAGI PESERTA DIDIK
DISABILITAS RUNGU/ TUNARUNGU
PENGEMBANGAN DIRI BAGI BAGI
PESERTA DIDIK DISABILITAS
INTELEKTUAL/ TUNAGRAHITA
PENGEMBANGAN DIRI DAN
PENGEMBANGAN GERAKI BAGI
PESERTA DIDIK DISABILITAS FISIK/
TUNADAKSA
PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,
INTERAKSI SOSIAL, DAN PERILAKU
BAGI PESERTA DIDIK AUTIS
PROGRAM KOMPENSATORIK
TEKNOLOGI ASISTIF
TEKNOLOGI ADAPTIF
PELAKSANAAN PROGRAM KEBUTUHAN KHUSUS DAN PROGRAM KOMPENSATORIK BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS
OLEH GURU PENDIDIKAN KHUSUS
Guru Pendidikan Khusus
Melaksanakan:

47. KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN KHUSUS-KURIKULUM MERDEKA
PENGGUNAAN SKL BAGI PDBK
▪Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai pedoman
dalam penentuan kelulusan Peserta Didik dari satuan
pendidikan.
▪Dalam hal Peserta Didik berkebutuhan khusus dengan
hambatan intelektual, penggunaan Standar Kompetensi
Lulusan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan
Peserta Didik. Kondisi dan kebutuhan Peserta Didik
ditentukan melalui asesmen yang dilakukan oleh ahli
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
(Pasal 3 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Permendikbudristek
Nomor 5 Tahun 2022).

48. ▪Capaian Pembelajaran bagi PDBK disusun dengan ketentuan:
a.PDBK dengan hambatan intelektual menggunakan Capaian Pembelajaran
pendidikan khusus yang mengacu pada perkembangan Peserta Didik dan
usia mental disertai dengan penyediaan akomodasi yang layak; dan
b.PDBK tanpa hambatan intelektual menggunakan Capaian Pembelajaran
yang sama dengan peserta didik pada umumnya disertai dengan penyediaan
akomodasi yang layak.
(Pasal 10 Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024)
▪Dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, Satuan Pendidikan
bertanggung jawab untuk menyediakan layanan program kebutuhan khusus
sesuai dengan kondisi Peserta Didik berkebutuhan khusus bagi sekolah yang
menyelenggarakan layanan program kebutuhan khusus
(Pasal 27 huruf b Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024)

CP DAN LAYANAN PROGRAM KEBUTUHAN KHUSUS BAGI PDBK

49. ▪Dalam Lampiran II Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 mengatur satuan
pendidikan dalam menambahkan mata pelajaran Program Kebutuhan Khusus sesuai
dengan kondisi peserta didik pada Kurikulum di Satuan Pendidikan Penyelenggara
Pendidikan Inklusif mulai SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK.
▪Peserta Didik dengan Potensi Kecerdasan Istimewa mulai SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,
dan SMK/MAK dapat diberikan percepatan pemenuhan beban belajar, dan/atau
pendalaman dan pengayaan Capaian Pembelajaran terkait Kurikulum Merdeka
sebagai layanan individual dan bukan dalam bentuk rombongan belajar.
▪Kelas khusus atau Satuan Pendidikan khusus olahraga atau seni di SMP/MTs dan
SMA/MA dapat menggunakan alokasi waktu projek penguatan profil pelajar
Pancasila sebagai penguatan kompetensi khusus keolahragaan atau kesenian sesuai
kebutuhan Peserta Didik

50. ▪Pasal 2 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 menjelaskan bahwa standar
proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang
efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan
kemandirian Peserta Didik secara optimal
▪Pasal 2 ayat (2) Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. perencanaan pembelajaran; b. pelaksanaan pembelajaran; dan c. penilaian proses
pembelajaran.
▪Pasal 7 ayat (3) Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 menjelaskan bahwa strategi
pembelajaran yang dirancang untuk memberi pengalaman belajar yang berkualitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan
karakteristik Peserta Didik, yang mencakup:
a.usia dan tingkat perkembangan;
b.tingkat kemampuan sebelumnya;
c.kondisi fisik dan psikologis; dan
d.latar belakang keluarga Peserta Didik.”
KEBIJAKAN AKOMODASI PEMBELAJARAN PERMENDIKUDRISTEK NOMOR 16 TAHUN 2022

51. ▪Pasal 13 ayat (2) Permendikbudristek Nomor
16 Tahun 2022, Pelaksanaan pembelajaran
dalam suasana belajar yang menantang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit dilakukan dengan cara:
a.menggunakan materi dan kegiatan belajar
sesuai dengan kemampuan dan tahapan
perkembangan Peserta Didik; dan
b.memfasilitasi Peserta Didik untuk percaya
potensi yang dimilikinya dapat
ditingkatkan.

52. ▪Penyediaan kurikulum bagi PDPD dilakukan dalam bentuk pengembangan:
a.standar kompetensi lulusan;
b.standar isi;
c.standar proses; dan
d.standar penilaian
▪Penyediaan kurikulum bagi PDPD yang mengalami hambatan intelektual
dilakukan dengan modifikasi terhadap standar kompetensi lulusan, standar isi,
standar proses, dan standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian yang
disesuaikan dengan ragam disabilitas Peserta Didik.
▪(Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023)

KEBIJAKAN AKOMODASI PENILAIAN PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 48 TAHUN 2023

53. ▪Perumusan tujuan Penilaian memperhatikan keselarasan dengan tujuan
pembelajaran yang merujuk pada kurikulum yang digunakan Satuan
Pendidikan. Pemilihan dan/atau pengembangan instrumen Penilaian
dilaksanakan oleh Pendidik dengan:
a.mempertimbangkan karakteristik kebutuhan Peserta Didik; dan
b.berdasarkan rencana Penilaian yang termuat dalam perencanaan
pembelajaran.
▪Penilaian pencapaian hasil belajar Peserta Didik dilakukan dengan
membandingkan pencapaian hasil belajar Peserta Didik dengan kriteria
ketercapaian tujuan Pembelajaran
(Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 9 ayat (8) Permendikbudristek
Nomor 21 Tahun 2022)

54. Peserta Didik
Penyandang
Disabilitas (PDPD)
▪Disabilitas Fisik (Tunadaksa dan
Cerebral Palsy)
▪Disabilitas Intelektual (Lambat
Belajar, Tunagrahita, Down
Syndrome)
▪Disabilitas Mental (Autis,
Hiperaktif)
▪Disabilitas Sensorik (Disabilitas
Netra, Disabilitas Rungu, dan
Disabilitas Wicara)
▪Disabilitas Ganda/Multi
Tanpa Hambatan
Intelektual
Dengan Hambatan
Intelektual
Satuan Pendidikan
Umum dan Kejuruan
Satuan Pendidikan
Khusus/Sekolah Luar
Biasa (SLB)
3. Peserta Didik Penyandang Disabilitas dengan Hambatan Intelektual di SLB Menggunakan
Kurikulum Pendidikan Khusus (Modifikasi SKL, Standar Isi, Standar Proses dan Standar
Penilaian).
4. Peserta Didik Penyandang Disabilitas Tanpa Hambatan Intelektual di SLB Menggunakan
Kurikulum Satuan Pendidikan Umum/Kejuruan (Reguler), Modifikasi Standar Proses
1.Peserta Didik Penyandang Disabilitas dengan Hambatan Intelektual di Satuan Pendidikan
Umum/Kejuruan Menggunakan Kurikulum Pendidikan Khusus (Modifikasi SKL, Standar Isi,
Standar Proses, dan Standar Penilaian).
2.Peserta Didik Penyandang Disabilitas tanpa Hambatan Intelektual di Satuan Pendidikan
Umum/Kejuruan Menggunakan Kurikulum Satuan Pendidikan Umum/Kejuruan (Reguler) sama
dengan Peserta Didik Pada Umumnya. Modifikasi dapat dilakukan pada standar proses sesuai
dengan kondisi, hambatan, dan kebutuhannya
1
2
4
3

55. QUIS III IMPLEMENTASI REGULASI
No Pernyataan YaTidakSkor
1 Akomodasi kurikulum bagi PDBK dengan hambatan intelektual modifikasi dilakukan hanya
dalam standar proses

2 Akomodasi kurikulum bagi PDBK tanpa hambatan intelektual modifikasi/adaptasi dalam standar
kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dam standar penilaian

3 Asesmen fungsional bertujuan untuk menenetukan kondisi, hambatan, dan kebutuhan PDBK
4 Mata Pelajaran Program Kebutuhan Khusus “Pengembangan Orientasi Mobilitas, Sosial, dan
Komunikasi bagi PDBK disabilitas grahita.

5 Mata Pelajaran Program Kebutuhan Khusus hanya diberikan bagi PDBK di SLB
6 Ramp kursi roda termasuk sarana dan prasarana umum
7 Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk
menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental
untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan

8 Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 mengatur perlunya menambahkan mata pelajaran
Program Kebutuhan Khusus di Kurikulum Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif

V
V
V
V
V
V
V
V

56. KEBIJAKAN PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN
▪Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang kurikulum
dan pembelajaran antara lain ditujukan untuk
menciptakan iklim satuan pendidikan. Menciptakan
iklim Satuan Pendidikan agar mampu mendorong
peningkatan kualitas pembelajaran, terwujudnya
inklusivitas, terwujudnya toleransi terhadap
kebhinekaan, terwujudnya lingkungan belajar yang
aman dan nyaman serta tumbuhnya budaya belajar
bagi Peserta Didik.
▪Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang kurikulum dan pembelajaran pada pendidikan
khusus mempertimbangkan bentuk akomodasi yang layak berdasarkan jenis ragam
disabilitas, kebutuhan Peserta Didik dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa, dan ketersediaan tenaga ahli yang relevan.
(Pasal 15 Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023)

57. ▪Kebutuhan biaya bagi PDBK tentunya akan lebih besar jika dibandingkan
dengan kebutuhan biaya bagi peserta didik pada umumnya. Pada Pasal 5 ayat
(4) huruf d Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar
Biaya pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidika Dasar dan Jenjang
Pendidikan Menengah menjelaskan bahwa biaya penyediaan sarana dan
prasarana mempertimbangkan kebutuhan peserta didik berkebutuhan
khusus.
▪Begitu pula halnya dengan komponen dan besaran Biaya Operasional
nonpersonalia ditentukan dengan mempertimbangkan peserta didik
berkebutuhan khusus (Pasal 14 ayat huruf f Permendikbudristek Nomor 18
Tahun 2023)
▪Dalam kondisi eksisting, apakah PDBK menjadi bahan pertimbangan dalam
penyediaan sarana dan prasarana serta dalam penentuan komponen dan
besaran Biaya Operasional Nonpersonalia?
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI PDBK

58. Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021
Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023
Kepsesjen Nomor 47/M/2023
▪Jalur Zonasi
▪Jalur Perpindahan orang Tua Peserta Didik
▪Jalur Afirmasi
▪Jalur Prestasi
Pemberian afirmasi seleksi masuk di Satuan
Pendidikan sesuai dengan kondisi fisik/intelektual/
mental/sensorik Peserta Didik Penyandang
Disabilitas berdasarkan keterangan dokter/dokter
spesialis/ psikolog sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
a.surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
b.surat keterangan psikolog; dan
c.kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial
KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BAGI PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS

59. ▪Pasal 4 ayat (3) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 menjelaskan bahwa:
Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6
(enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik
yang memiliki: a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan b. kesiapan
psikis.
▪Pasal 4 ayat (4) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 menjelaskan bahwa:
Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa
dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan
dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
▪Pasal 5 ayat (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan
guru sekolah yang bersangkutan.
PPDB BAGI PESERTA DIDIK DENGAN POTENSI KECERDASAN DAN BAKAT ISTIMEWA

60. KEBIJAKAN SNP, KURIKULUM, DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

No

Komponen-Standar Nasional
Pendidikan (SNP)
Peraturan Perundang-undangan
SNP Akomodasi yang Layak
(AYL)
Kurikulum Lainnya
1 Standar Kompetensi Lulusan Permendikbudristek
Nomor 5 Tahun 2022
Permendikbudristek
Nomor 48 Tahun 2023
tentang Akomodasi
yang Layak untuk
Peserta Didik
Penyandang Disabilitas
pada Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini Formal,
Pendidikan Dasar,
Pendidikan Menengah,
dan Pendidikan Tinggi
▪Permendikbudris- tek
Nomor 12 Tahun 2024
tentang Kurikulum pada
PAUD, Jenjang Pendidikan
Dasar dan Jenjang
Pendidikan Menengah
▪Kepmendikbudristek
No 56/M/2022 dan
Perubahan-nya
Kepmendikbudristek
No 262/M/2022
▪Permendikbud ris-
tek Nomor 46
Tahun 2023
▪Panduan
Pelaksanaan
Pendidikan Inklusif
BSKAP. 2022
▪Panduan Program
Pendidikan
Indivi-dual (PPI)
BSKAP. 2022
2 Standar Isi Permendikbudristek
Nomor 8 Tahun 2024
3 Standar Proses Permendikbudristek
Nomor 16 Tahun 2022
4 Standar Peniaian Permendikbudristek
Nomor 21 Tahun 2022
5 Standar Tenaga Kependidikan
Permendiknas No 12, 13, 16 Th.
2007. Permeniknas No 24, 25, 26, 27,
32 Tahun 2008, Dst.
6 Standar Sarana dan Prasarana Permendikbudristek
Nomor 22 Tahun 2023
7 Standar Pengelolaan Permendikbudristek
Nomor 47 Tahun 2023

▪ Keputusan Kepala BSKAP
No. 032/H/ KR/2024
tentang CP pada PAUD,
Jenjang Pendidikan Dasar
dan Jenjang Pendidikan
Menengah pada Kurikulum
Merdeka
▪ Keputusan Kepala BSKAP
No.031/H/ KR/2024
tentang Kompetensi dan
Tema P5
▪Panduan Pengatan
Profil Pelajar
Pancasila. BSKAP.
2024
▪Panduan
Pengembangan
Kurikulum Satuan
Pendidikan. BSKAP.
2024
▪Panduan Pembelajaran
dan Asesmen. BSKAP .
2024
8 Standar Pebiayaan Permendikbudristek
Nomor 18 Tahun 2022

61. ▪Materi Dit PMPK (2023). Ditjen PAUD Dikdasmen
▪Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. (2022). Puskurjar.
BSKAP. Kemendikbudristek.
▪Pedoman Pelaksanaan PPI. (2022). Puskurjar. BSKAP
Kemendikbudristek
▪UU. No 20 Tahun 2003
▪UU No 8 Tahun 2016
▪PP No 17 Tahun 2010
▪PP No 13 Tahun 2020
▪Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023
▪Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023
▪Pedoman Pengarusutamaan Pendidikan Inklusif dalam SNP. (2022)
PSKP. BSKAP. Kemendikbudristek.
▪Perencanaan Berbasis Data. PDM-4. Ditjen PAUD Dikdasmen
Kemendikbudristek.
▪PNG WINGS.


DAFTAR BACAAN